Pria yang akran disapa Ali, itu menekankan pentingnya bagi setiap anggota DPRD untuk semakin dekat dengan masyarakat dan lebih aspiratif dalam mengawal pembangunan kota. “Selamat Ulang Tahun ke-112 DPRD Kota Malang. Semoga semakin kuat kolaborasi dan sinerginya secara kelembagaan. Secara individu, diharapkan anggota DPRD semakin dekat dengan rakyat dan sehat selalu dalam mendampingi masyarakat,” ujar Wawali Ali.

Dalam arahannya, Wawali Ali menyoroti perlunya perluasan ruang komunikasi antara DPRD dan warga. Selain melalui mekanisme formal seperti Pokok Pikiran (Pokir), dia juga mendorong pemanfaatan teknologi sebagai rumah bersama bagi seluruh lapisan masyarakat.

Baca juga :

“Harus ada ruang terbuka untuk meningkatkan aspirasi melalui kekuatan teknologi. Jadi, siapa pun bisa menyampaikan masukan, tidak hanya terbatas di ruang-ruang Pokir atau pertemuan formal, tapi ada kanal khusus yang bisa menjadi jembatan aspirasi bersama masyarakat Kota Malang,” jelasnya.

Dirinya berharap, DPRD Kota Malang mampu menjadi muara demokrasi bagi masyarakat, agar arah pembangunan kota benar-benar selaras dengan kebutuhan rill di lapangan.

Lebih lanjut, Wawali Ali juga menegaskan komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Malang bersama DPRD untuk menuntaskan berbagai persoalan mendasar yang menjadi keluhan publik, mulai dari masalah banjir hingga kemacetan. Semangat tuntas itu, menurutnya, menjadi refleksi utama di usia ke-112 tahun ini.

“Persoalan-persoalan itu semuanya akan kita tuntaskan dan semangat itu yang ingin kita kuatkan di refleksi ke-112 ini. Tentu ada peran besar DPRD di sana dan kita akan terus tingkatkan kinerja untuk menyelesaikan tanggung jawab yang sudah ditetapkan di RPJMD Kota Malang,” imbuh Ali. (rsy/sit)

Humas Klenteng Eng An Kiong, David Kurniawan, mengatakan bahwa rangkaian perayaan dimulai pukul 11.00 WIB dengan sembahyang bersama sebagai ungkapan syukur atas tahun yang telah dilewati. “Hari ini kami bersembahyang bersama untuk memperingati Tahun Baru Imlek 2577. Kurang lebih hampir 100 umat hadir. Selain sembayang juga ada hiburan barongsai dan pertunjukan pentas budaya sekitar jam 20.00,” ujar David.

Menurutnya, Imlek di tahun ini menjadi momentum refleksi dan harapan baru bagi umat. Dirinya berharap agar Indonesia, khususnya Kota Malang selalu jaya.

“Kami bersyukur masih bisa melewati Tahun Baru Imlek dalam keadaan baik. Harapan kami Kota Malang tetap aman dan tenteram, sehingga masyarakat dapat bekerja dengan tenang,” katanya.

Baca juga :

Rangkaian ritual Tahun Baru Imlek ini diawali dengan sembahyang kepada Thian Gong (Tuhan), dilanjutkan kepada Dewa Tuan Rumah, serta penghormatan kepada Buddha Maitreya yang bertepatan dengan hari kelahirannya. “Tahun ini adalah hari pertama musim semi dalam penanggalan Tiongkok, tanggal 1 bulan 1. Kami memulai tahun dengan penuh harapan,” ucapnya.

Lebih lanjut David juga memaparkan, makna Tahun Kuda Api (Bing Wu), yang dalam filosofi Tiongkok melambangkan energi api besar berunsur Yang aktif, kuat, namun juga berpotensi memicu emosi. “Kami berharap energi besar ini membawa kebaikan. Tetapi secara pribadi juga harus menjaga emosi dan tutur kata,” lanjutnya.

Menurutnya, tahun dengan kombinasi Bing Wu pernah terjadi pada 1966 yang identik dengan berbagai gejolak di dunia, termasuk di Indonesia. Karena itu, umat memanjatkan doa agar tahun 2026 tidak diwarnai peristiwa serupa.

“Kami memohon Indonesia tetap makmur dan terhindar dari hal-hal yang kurang baik. Jika negara stabil, ekonomi juga akan baik,” imbuhnya. (rsy/sit)

Ketua Dewan Pembina Vertical Rescue Indonesia (VRI), AM Putranto, menyampaikan bahwa pembangunan jembatan tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat di daerah dengan akses terbatas. Terutama, daerah yang terpisah oleh sungai atau medan berat.

“Program ini sudah berjalan selama 10 tahun. Kami membangun jembatan di lokasi-lokasi yang benar-benar dibutuhkan masyarakat, berdasarkan laporan para Babinsa atau Dandim di daerah,” kata Putranto, di sela turut meresmikan Jembatan Gantung Sungai Bangau, Kota Malang, Kamis (23/10/2025) tadi.

Menurutnya, jembatan yang dibangun VRI terbukti membawa dampak besar bagi warga. Seperti di Kota Malang, VRI baru saja merampungkan pembangunan dua jembatan gantung. Masing-masing di Sungai Kali Bangau dan Kali Metro. Proyek tersebut, juga sepenuhnya didukung oleh Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI).

Baca juga :

“Biasanya warga harus menempuh perjalanan beberapa jam untuk menyeberang, sekarang cukup sepuluh menit. Ini sangat membantu anak sekolah dan pelaku ekonomi,” ujarnya.

Selain jembatan, VRI juga menjalankan berbagai kegiatan sosial lainnya. Seperti, pembuatan sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air bersih di desa-desa. Semua dilakukan secara sukarela, tanpa kepentingan politik atau bisnis.

“Kami murni membantu masyarakat dan pemerintah. Tidak ada unsur politik di dalamnya. Ini misi kemanusiaan,” ucapnya.

Putranto menambahkan, ke depan VRI bersama PSMTI akan melanjutkan pembangunan di beberapa daerah lain. Seperti Nias, Palembang, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara dan Riau. Pihaknya juga mendorong pemerintah daerah, agar dapat menindaklanjuti inisiatif ini dengan pembangunan jembatan permanen.

“Kalau jembatan gantung ini ibarat pemantik. Setelah masyarakat terbantu, kami harap pemerintah bisa melanjutkan menjadi jembatan permanen,” imbuh Putranto. (rsy/sit)

Forum desa darurat ini, membahas peran BPD dalam harmonisasi perencanaan desa dan kabupaten di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), Kamis (16/10/2025) tadi.

Bupati Ipuk mengatakan, bahwa pemerintah pusat terus mendukung pembangunan pedesaan melalui alokasi anggaran dan program-programnya. Bahkan, dana desa pun ditransfer langsung dari pusat ke desa.

“Dengan dukungan yang besar ini, saya berharap BPD dapat mengawal pelaksanaan program desa agar benar-benar bermanfaat untuk masyarakat,” kata Bupati Ipuk.

Ditambahkannya, BPD memiliki peran penting dalam mengawasi jalannya kebijakan di tingkat desa, agar sejalan dengan arah pembangunan daerah. “Kabupaten juga harus sejalan dengan pemerintah pusat, bahkan desa pun harus sama. Kebijakan di tingkat desa harus sejalan dengan kabupaten dan BPD juga harus mengawasi,” ujar Bupati Ipuk.

Baca juga :

Masih menurut Bupati Ipuk, di tengah pengurangan dana transfer pusat ke daerah (TKD) pada tahun 2026, BPD diharapkan menjadi bagian dari solusi atas berbagai permasalahan yang muncul di desa. “Pemotongan dana transfer pusat ke kabupaten perlu dipahami hingga ke tingkat desa. BPD perlu tahu agar bisa menjelaskan kepada masyarakat jika ada program yang mungkin tidak berjalan optimal. Karena mereka adalah tokoh masyarakat di desa. Jadi, mereka punya peran strategis untuk membantu sosialisasi di tingkat desa,” lanjutnya.

Pertemuan itu, juga menjadi ajang mempererat hubungan antara pemerintah daerah dengan BPD. Sekaligus, menjadi ruang berdiskusi dan saling membantu memecahkan permasalahan di desa masing-masing.

Ketua Asosiasi BPD Banyuwangi, Rudi Hartono Latif, mengatakan melalui forum Gesah Desa ini, pihaknya ingin kembali mensinergikan perencanaan pembangunan antar desa dan kabupaten. Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilibatkan mulai dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) agar BPD mengetahui arah kebijakan pembangunan secara menyeluruh.

Pembahasan sendiri, meliputi berbagai hal. Mulai dari fungsi BPD dalam pembangunan, efisiensi anggaran, Bumdes hingga penguatan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, seperti Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan ketahanan pangan.

“Masih banyak permasalahan di desa, baik pelaksanaan maupun tata kelola desa yang masih perlu diperbaiki. Itulah sebabnya, melalui forum diskusi BPD ini, kita bisa saling menyegarkan, menguatkan dan mengingatkan,” ujar Rudi. (kom/bwi/gie)

Dalam Kunker kesiapan itu, hadir tiga kepala daerah Malang Raya, yakni Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, Bupati Malang, HM Sanusi dan Wali Kota Batu, Nur Rohman.

Menteri LH Hanif menyampaikan, bahwa pembangunan PSEL di Malang Raya merupakan perintah dari Presiden RI, Prabowo Subianto. Itu karena, Malang Raya memungkinkan untuk dibangun waste to energy.

“Hari ini, sebagaimana diperintahkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto melalui saya, untuk mengeksekusi penyelesaian pengolahan sampah, melalui waste to energy. Kami melihat bahwa Malang Raya, yang meliputi Kota dan Kabupaten Malang, serta Kota Batu, mempunyai profil yang sangat memungkinkan untuk dibangun. Sehingga dengan demikian, akan mampu mendorong penyelesaian sampah di Malang Raya ini,” jelas Menteri LH Hanif.

Menurutnya, hasil diskusi dengan tiga kepala daerah menunjukkan kesiapan masing-masing wilayah. Dirinya juga telah melakukan kunjungan lapangan ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kota Batu dan Kota Malang, serta berencana meninjau TPA di wilayah Kabupaten Malang.

Baca juga :

“Harapan saya tinggi. Mudah-mudahan dengan kekompakan tiga pimpinan daerah di aglomerasi Malang Raya, bisa menjadi contoh penyelesaian masalah sampah di Indonesia. Termasuk juga dengan dukungan Bu Gubernur Jatim, kami akan mempercepat. Jadi ini terkait aglomerasi, baru pertama kunjungan saya, baru di Malang dari rangkaian 33 target waste to energy di tanah air,” tambahnya.

Menteri Hanif menambahkan, penentuan lokasi PSEL masih menunggu kajian cepat yang akan dilakukan Universitas Brawijaya (UB). “Tempatnya sebenarnya sudah disepakati, tetapi kami ingin ada dasar saintifikasi melalui kajian UB. Setelah itu baru masuk studi kelayakan detail,” tambahnya.

Sementara itu, Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan kesiapan penuh dalam mendukung program nasional tersebut. Meskipun mengenai lokasi masih menunggu hasil kajian.

“Kesiapannya kita paling siap. Tapi nanti ada dari UB yang akan mengkaji lokasi mana yang tepat. Tadi disampaikan Pak menteri kita sudah mau selesai,” kata Wali Kota Wahyu.

Lebih lanjut dikatakan, bahwa Malang Raya saat ini termasuk daerah indikatif yang ditunjuk Kementerian. Karena memiliki kerja sama yang cukup baik serta timbunan sampah yang besar.

“Proyeksinya ditargetkan rampung tahun ini, sesuai arahan Presiden. Seluruh anggarannya nanti bersumber dari APBN,” imbuh Wahyu. (rsy/sit)

Ketua Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kediri, Hakim Rahmadsyah Parnata, mengatakan bahwa ada 450 atlet dari 42 cabang olah raga yang akan turun berlaga di ajang Porprov 2025. Sementara dukungan bagi para atlet, sejauh ini terus diberikan Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana, hingga pemberian apresiasi kepada atlet, seperti beasiswa bagi 50 atlet berprestasi.

Untuk memacu semangat para atlet, lanjutnya, Mas Dhito sapaan akrab Bupati Kediri juga telah mempersiapkan reward bagi atlet peraih medali di Porprov 2025. “Harapan Mas Dhito di Porprov 2025, kita bisa masuk 5 besar. Tentunya, tantangan ini dapat memotivasi kita (KONI, red), pelatih maupun atlet untuk mendapatkan medali,” katanya, Kamis (12/06/2025) tadi.

Baca juga :

Menurut Hakim, dalam beberapa pekan terakhir ini para atlet menjalani penguatan mental dan pengelolaan teknik di pusat-pusat pelatihan masing-masing Cabor. Harapannya, tentu bisa masuk lima besar, sebagaimana yang diharapkan Mas Dhito. Apalagi, ada beberapa Cabor yang diunggulkan. Seperti beladiri Tarung Derajat, Kickboxing, Sambo, Wushu kemudian Pordasi dan IMI untuk balap motor.

“Total target perolehan medali kita, setidaknya mendapat 35 emas,” ungkapnya.

Ketua Umum Tarung Derajat Kabupaten Kediri, Suhardi, mengatakan bahwa untuk saat ini para atlet tarung derajat semuanya telah siap berlaga untuk merebut medali. Dan untuk secara keseluruhan pada Porprov IX yang diselenggarakan di wilayah Malang Raya, ada 17 atlet tarung derajat yang akan diterjunkan di 20 kelas.

“Kita di tarung derajat sendiri menargetkan masuk juara umum 1 dengan perolehan lebih dari 3 medali emas,” ucapnya.

Target ini, paparnya, meningkat dari perolehan medali di Porprov 2023 silam, dimana Cabor tarung derajat saat itu mendapatkan 11 medali, diantaranya 2 medali emas. (kom/pan/sit)

Pria yang kerap disapa Iwan, itu menyampaikan bahwa peran pelaku usaha dalam pembangunan daerah sangat penting. Apalagi, pelaku usaha di Kota Malang saat ini hampir 2 ribu dan baru 150 yang sudah terlibat dalam forum TSP.

“Tanggapannya mereka luar biasa dan harapannya ke depan nanti lebih banyak lagi perusahaan yang bergabung untuk berkolaborasi dengan pemerintah daerah,” kata Pj Wali Kota Iwan.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang, Noer Rahman Widjaya, menyampaikan bahwa ada enam TPS di Kota Malang yang mendapatkan bantuan revitalisasi dari forum TSP, yakni TPS Muharto, Sulfat, Merjosari, Jalan Ikan Tombro, Jalan Kartini dan Jalan Wilis. Untuk di TPS Sulfat sudah berhasil rampung diselesaikan 100 persen, sementara TPS Merjosari 95 persen.

Baca juga :

“Hari ini secara simbolis, Pak Pj Wali Kota menerima bantuan dari forum TSP untuk revitalisasi TPS. Ada tiga TPS yang sudah hampir selesai, yakni TPS Merjosari, Sulfat dan Muharto, sementara tiga lainnya masih dalam tahap pengerjaan,” kata Rahman.

Dirinya juga menegaskan, bahwa revitalisasi ini lebih mengutamakan manfaat bagi masyarakat dibandingkan besaran anggaran yang diberikan pelaku usaha. “Kami melihat ini sebagai bentuk kepedulian pelaku usaha terhadap lingkungan. APBD belum bisa mencakup revitalisasi semua TPS, sehingga kolaborasi ini menjadi solusi,” jelasnya.

Revitalisasi TPS itu mencakup peninggian tembok, perbaikan rangka atap, pemasangan pagar, pembuatan landasan untuk kendaraan pengangkut sampah, serta pengecatan ulang. Ke depan, Rahman berharap nantinya dapat melakukan revitalisasi di 77 TPS yang ada di Kota Malang, dengan enam TPS sebagai pilot project.

“Sekarang masih dalam tahap kajian, tapi harapannya bisa terus berkembang agar pengelolaan sampah di Kota Malang semakin baik,” imbuh Rahman. (pro/rsy/sit)

Dengan selesainya transaksi, maka Pemkot Malang menerima sertifikat kepemilikan lahan atas lokasi. “Alhamdulillah, hari ini dengan dihadiri Forkopimda, kami melakukan pelepasan lahan untuk lahan parkir Kayutangan Heritage. Jadi sudah dilakukan pembayaran langsung kepada pemilik lahan sebelumnya, Pak Hutomo. Mudah-mudahan, ini bisa terus berjalan sesuai dengan tahapan yang kita inginkan,” jelas Pj Wali Kota Iwan.

Setelah pembayaran tersebut rampung, tambahnya, tahap selanjutnya akan dilakukan penyusunan Detail Engineering Design (DED) yang ditargetkan selesai dalam waktu dua bulan. Saat ini, proses perekrutan konsultan DED tengah berlangsung, dengan rencana penandatangan kontrak maksimal 18 Februari 2025.

Baca juga :

“Kalau memungkinkan, saya ingin sebelum selesai menjabat sebagai Pj untuk bertemu dan berbicara dengan teman-teman konsultan terkait dengan desainnya. Karena desain ini menjadi hal yang sangat penting, apalagi menyangkut aspek keamanan, kenyamanan, kebutuhan daya tampung kendaraan yang disesuaikan dengan volume dan tentunya menyesuaikan dengan konsep heritage di Kayutangan,” tambahnya.

Salah satu poin penting dalam desain ini, menurut Iwan, adalah dengan mempertahankan bangunan depan lahan parkir. Itu karena, merupakan termasuk cagar budaya yang tidak boleh diubah. Pihaknya mengusulkan, agar bangunan tersebut menjadi pusat informasi dan ruang pamer, sementara area parkir dibangun di bagian belakang.

“Saya berharap nanti bisa lancar. Setelah DED selesai, nanti akan dilelangkan, mudah-mudahan Desember sudah selesai konstruksinya. Mudah-mudahan di natal 2025 dan tahun baru 2026 nanti sudah selesai, bisa dikenakan oleh masyarakat,” ujarnya.

Sebagai bagian dari revitalisasi Kayutangan Heritage, Pj Wali Kota Iwan juga berencana menyerahkan finalisasi konsep kawasan yang disusun melalui program CSR dari Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) kepada wali kota terpilih. “Jadi sudah ada parkirnya, Kayutangan perlu diperbaharui panjang dan lebar pedestriannya, konsepnya dan sebagainya. Harapannya ke depan semakin tertata sekaligus meningkatkan daya tarik kawasan ini sebagai destinasi wisata unggulan di Kota Malang,” imbuh Iwan. (pro/rsy/sit)

Pj Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan, menjelaskan bahwa Pemkot Malang tidak hanya mengandalkan sistem sanitary landfill. Namun, juga mengupayakan pengolahan sampah menjadi produk bernilai ekonomi seperti kompos, Refuse Derived Fuel (RDF) dan briket.

“Sanitary landfill ini hanya solusi sementara. Supaya sampah tidak tertimbun, bau dan memperpendek umur TPA, kami mengolahnya menjadi produk yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” kata Pj Wali Kota Iwan, Sabtu (18/01/2025) tadi.

Saat ini, ujarnya, masih ada sekitar 1,3 ton sampah di Kota Malang yang belum terkelola. Itu karena, disebabkan oleh kebiasaan masyarakat yang belum disiplin dalam membuang sampah.

Baca juga :

“Kami sedang mengidentifikasi masalah ini. Pengelolaan sampah melalui Local Service Delivery Improvement Program (LSDP) harus tuntas di skala kota, bukan parsial. Dari 500 ton sampah yang masuk, saat ini baru 450 ton yang menuju sanitary landfill dan 35 ton ke TPST,” jelasnya.

Senada dengan itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang, Noer Rahman Widjaya, mengatakan bahwa anggaran pada 2025 akan difokuskan untuk penguraian sampah di pos landfill. Program ini diharapkan dapat membantu meningkatkan retribusi dari pengelolaan sampah.

“Saat ini, 27,2 persen sampah sudah kami kelola, termasuk melalui sorting, komposting, dan bank sampah. Ke depan, hasil pengolahan seperti kompos akan dijadikan sumber retribusi baru melalui peraturan daerah,” ungkap Rahman.

Volume sampah di Kota Malang saat ini mencapai 780 ton per hari, dengan 560 ton di antaranya masuk ke TPA Supit Urang. Namun, pengelolaan sampah baru mencapai 50 ton per hari, atau sekitar 10 persen.

“Melalui program LSDP, kami menargetkan pengelolaan sampah di TPA bisa mencapai 250 ton per hari pada 2026. Dengan capaian ini, lebih dari 50 persen sampah di Kota Malang akan terkelola,” imbuh Rahman. (rsy/sit)