Kasi Humas Polres Trenggalek, Iptu Suswanto, mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan salah satu upaya kepolisian untuk memantau perkembangan dan memastikan tidak ada kelangkaan maupun penjualan minyak goreng curah dengan harga diatas HET yakni Rp 14 ribu perliter atau Rp 15.500 perkilogram untuk curah.

“Pengecekan ini dilakukan secara serentak. Anggota Polres untuk wilayah Kota Trenggalek dan Polsek di wilayah kecamatan dipimpin langsung oleh Kapolsek masing-masing,” ucapnya saat dikonfirmasi usia Sidak, Jumat (27/05/2022) siang.

Dirinya menuturkan, beberapa lokasi yang menjadi sasaran pengecekan, diantaranya distributor dan sejumlah toko yang ada di Kelurahan Sumbergedong, Ngantru dan Surondakan, Pasar Subuh dan Pasar Basah Trenggalek. “Ada beberapa pasar yang dilakukan Sidak hari ini. Dari hasil pengecekan di lapangan, diketahui minyak goreng baik curah maupun kemasan di pasaran relatif cukup melimpah dan stok masih mencukupi kebutuhan konsumen. Harga jual minyak goreng curah juga sesuai HET,” imbuhnya.

Baca juga:

• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil
• Tahun Pertama Kepemimpinan Mas Dhito di Periode Dua, Berhasil Kuatkan Layanan Publik hingga Resmikan MPP
• THR ASN Belum Pasti Cair Awal Ramadan, Pemkot Malang Tunggu Dana Transfer Pusat
• Tiket KA Angkutan Lebaran 2026 Sudah Bisa Dipesan dan Telah Terjual 31 Persen

Pihaknya mengingatkan, agar para pedagang tidak melakukan penimbunan atau menjual minyak goreng curah dengan harga diatas HET yang dapat memicu terjadinya kelangkaan maupun panic buying masyarakat. “Pemantauan ini akan dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan. Jika ditemukan pelanggaran, kami pastikan akan ditindak tegas sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku,” papar Iptu Suswanto. (mil/sit)

Kapolres Situbondo mengatakan bahwa Rakor ini digelar dalam rangka menidak lanjuti arahan Kapolri, Jendral Polisi Drs Listyo Sigit Prabowo, M.Si dan Menteri Perindustrian (Menperin), Agus Gumiwang Kartasasmita, dalam rangka pembentukan Satgas gabungan untuk melakukan pengawasan dan pemantauan di pihak produsen, distributor tingkat I hingga IV serta tingkat pengecer selama 24 jam penuh.

Polri, tambahnya, diberi tugas untuk melakukan pengawalan terhadap distribusi minyak goreng sebagai bentuk hadirnya negara di tengah situasi kondisi perihal minyak goreng yang menjadi perhatian masyarakat. Tujuannya, untuk memastikan ketersediaan minyak goreng di masyarakat sesuai aturan dan mendukung kebijakan pemerintah dalam penyediaan hajat hidup orang banyak.

Baca juga:

• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil
• Tahun Pertama Kepemimpinan Mas Dhito di Periode Dua, Berhasil Kuatkan Layanan Publik hingga Resmikan MPP
• THR ASN Belum Pasti Cair Awal Ramadan, Pemkot Malang Tunggu Dana Transfer Pusat
• Tiket KA Angkutan Lebaran 2026 Sudah Bisa Dipesan dan Telah Terjual 31 Persen

“Kami akan lakukan pemantauan setiap hari. Akan dievaluasi setiap hari terkait stok, harga dan alur distribusi minyak goreng agar stok untuk masyarakat, khususnya di Situbondo bisa tercukupi sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah,” tegas Kapolres Situbondo.

Selain itu, tambahnya, Satgas gabungan Polres Situbondo dan Diskoperindag juga akan membuat laporan stok dan dsitribusi minyak goreng setiap hari. Ini juga akan dilakukan pengecekan baik ke pihak distributor, repacker maupun toko-toko besar.

“Dimohon kerja samanya kepada pihak distributor hingga repacker. Apabila ada pengecekan dari Satgas, agar disampaikan data secara terbuka untuk bersama-sama menjaga stabilitas kamtibmas khusunya terkait minyak goreng,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Diskoperindag, Nugroho, sepedapat dengan Kapolres Situbondo bahwa di pemerintah pusat sudah ada kerja sama Kapolri dengan Menteri Perindustrian, guna melakukan pengawasan dan ketersedian stok minyak goreng mulai prodeusen sampai level masyarakat atau konsumen.

“Agar distributor dan repacker menjalankan aturan sesuai Permendag minyak goreng curah diatur antara lain HET Rp 14 ribu perliter atau 15.500 perkilogram. Sanksi pelanggaran administratif berupa penghentian kegiatan hingga pencabutan ijin. Dan juga melaporkan stok dan distribusi minyak goreng setiap hari,” jelasnya.

Tidak hanya minyak goreng, Satgas gabungan juga melakukan pemantauan soal ketersediaan dan stabilitas harga terkait sembako dan kebutuhan masyarakat lainnya. (her/sit)