Salah satu petani pembibitan Jeruk Siam warga Desa Torongrejo, Heni Atmawati (38), menjelaskan bahwa dirinya memilih pembibitan jeruk dari pada produksi karena hasil perputaran uangnya yang lebih cepat. “Saya memang memilih pembibitan jeruk daripada menanam dan panen. Karena, jeruk bisa dirasakan buahnya baru ketika memasuki usia tanam empat tahun. Artinya, itu terlalu lama menunggu juga perputaran uangnya,” terangnya di area pembibitan jeruknya di Desa Torongrejo, Minggu (28/05/2023) tadi.

Untuk saat ini, tambahnya, jumlah bibit Jeruk Siam yang dikembangkan sebanyak 15 ribu bibit yang ditanam dengan sistem dalam polibag. Itu, dikembangkan mulai dari usia harian hingga dua tahun, yang notabene siap tanam.

Baca juga :

Siklus pembibitan, imbuh Heni, diawali dari biji yang semainya kemudian dipindahkan dalam polibag. Selanjutnya, jika sudah cukup umur masa tanamnya, maka dilakukan stek tanaman yang bertujuan untuk pembiakan tanaman melalui potongan.

“Untuk harga perbibit mulai dari Rp 7 ribu hingga Rp 15 ribu dan Rp 20 ribu. Semua, tergantung dari usia tanaman. Di sini, orang mengambil ada yang 500 bibit, 1 ribu bibit sampai 2.000 bibibit. Hari ini saja, ada kiriman Kalimantan dan Bali masing-masing 500 bibit,” tambahnya.

Diakui Heni, sebenarnya saat ini harga pupuk kimia semakin mahal. Salah satu contohnya, pupuk daun harganya Rp 100 ribu perkemasan kecil. Untuk itu, dengan kondisi harga pupuk semakin mahal, sehingga dipilihnya pembibitan daripada menanam hingga panen.

“Merawat jeruk itu tidak mudah sampai pada masa panen, itu harus dikompres dengan pupuk yang bermacam-macam. Tapi, sekarang pupuk harganya mahal. Makanya, saya pilih pembibitan perawatan tidak lama dan perputaran lebih cepat. Peminat bibit Jeruk Siam di wilayah Kota Batu ini banyak. Hampir semua petani jeruk di Desa Torongrejo menanam Jeruk Siam. Selain itu juga di daerah Klerek, Tutup juga sekitar Temas. Pastinya, tanaman Jeruk Siam semakin berkembang di Kota Batu,” jelasnya. (put/gie)

Melalui anggota Komisi II DPRD Sumenep, Juhari, pihaknya mengatakan agar eksekutif atau dinas terkait harus perlu melakukan monitor di setiap keluhan di masyarakat atau petani. Sebab, pupuk yang sudah disubsidi oleh pemerintah, itu seharusnya meringankan beban bagi para petani.

“Bagi yang jual di atas HET, ini perlu monitor oleh dinas terkait. Kemudian, itu harus ditindak tegas,” ujarnya, Selasa (29/11/2022) tadi.

Baca juga :

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas

Menurutnya, fenomena seperti ini jangan sampai terulang setiap tahun. “Jadi, setiap ada keluhan dari masyarakat ataupun petani, itu harus segera ditindaklanjuti. Jangan sampai, petani tersebut kembali mengeluh dengan persoalan yang sama. Sehingga, peran pemerintah itu bisa ternilai dan dapat dirasakan oleh masyarakat. Kemarin ada keluhan petani membeli pupuk di atas HET dan sekarang itu lagi keluhannya. Itukan lucu jadinya,” imbuhnya.

Juhari berharap, dari semua pihak agar bisa membantu melaporkan jika ada temuan tersebut. Sebab dengan begitu, persoalan di bawah bisa minim dan tidak terbengkalai.

“Jadi, ayolah kita sama-sama membantu agar persoalan ini bisa minim, baik dari teman-teman wartawan ataupun LSM dan juga dari pihak petani. Laporkan saja kios mana itu yang sengaja menjual di atas HET,” jelasnya. (dan/gie)

Salah satu masyarakat Pamekasan asal Desa Palengaan Laok, Kecamatan Palengaan, Moh Torib, menyampaikan bahwa petani didesanya kebingungan akan harga pupuk bersubsidi. Itu karena, harga pupuk yang mahal dan keberadaan pupuk juga langka.

“Saya ingin menyampaikan keluhan masyarakat, khususnya para petani. Sebab, petani kebingungan terkait harga pupuk bersubsidi yang sebenarnya. Sementara untuk harga, ada yang Rp 145 ribu perkarung. Kemudian ada yang Rp 175 ribu perkarung. Itupun, masih kesulitan untuk bisa membelinya,” ujarnya, Jumat (30/09/2022) tadi.

Baca juga :

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Pamekasan, melalui Kabid Produksi Pertanian, Achmad Suaidi, menyampaikan bahwa harga pupuk subsidi masih normal dan yang non subsidi memang mahal. “Kalau yang subsidi, itu sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET). Namun, saya masih ada kesibukan belum bisa memberikan rincian harga sesuai HET satu persatu. Kalau pupuk non subsidi, bisa jadi mahal,” ungkapnya.

Suaidi juga menjelaskan, bahwa untuk tahun ini kebutuhan pupuk bagi masyarakat Kabupaten Pamekasan, masih tercukupi dan untuk tempat pembeliannya yakni di kios-kios resmi milik kelompok tani. “Dan, untuk pembeliannya itu tersedia di kios kelompok tani atau kios penyalur resmi dan alokasiannya masih tercukupi,” terangnya. (azm/sit)

Aswino, salah satu pemegang kartu tani di Desa Curah Tatal, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo mengungkapkan, saya sangat kecewa. Sebab, kartu tani yang diperoleh dari Pemerintah tidak bisa digunakan dan membeli pupuk bersubsidi dari kelompok tani harganya lumayan mahal juga berbeda harga yang pernah digaungkan oleh dinas terkait dengan fakta dilapangan.

“Saya membeli pupuk bersubsidi dari kelompok tani dengan harga Rp 150 ribu, per saknya, itupun membelinya melalui ketua kelompok tani di desa saya,” ujarnya.

Menanggapi keluhan para petani di Kecamatan Arjasa, anggota DPRD Kabupaten Situbondo dari Fraksi Demokrat, Hadi Prianto mengatakan, mahalnya harga pupuk bersubsidi membuat para petani kerap terlambat dalam memproduksi tanaman padinya.

“Kami telah kebanjiran keluhan petani dari berbagai desa di Kabupaten Situbondo terkait mahalnya harga pupuk bersubsidi,” kata Hadi Prianto, Senin (18/01) siang.

Menurutnya setiap kali turun ke masyarakat pihaknya selalu mendapat keluhan dari para petani soal harga pupuk. Diduga mahalnya harga pupuk tersebut akibat adanya permainan harga di tingkat pengecer.

Harga pupuk yang melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) memang sering terjadi di tingkat petani. Hal itu membuat petani selalu dirugikan. Selain harganya mahal tidak jarang pupuk bersubsidi menghilang di tingkat pengecer.

“Kami sering menemukan adanya penaikan harga pupuk bersubsidi di beberapa desa di Kabupaten Situbondo termasuk juga di wilayah Kecamatan Arjasa,“ jelas dia.

Bahkan kenaikan harga pupuk terkadang juga karena ada kesepakatan antara anggota kelompok tani dengan pengecer. Hal itu terkait dengan permintaan tambahan biaya transport saat mengirim pupuk bersubsidi.

Selain itu, kesepakatan harga pupuk bersubsidi di atas HET karena disisihkan untuk kas dikelompok tani. Pihaknya berharap agar pemerintah betul-betul mengawasi secara ekstra ketat terkait pendistribusian pupuk bersubsidi.

“Serta memperketat pengawasan harga pupuk di tingkat pengecer. Terlebih saat pupuk menjadi langka akibat kios penjual pupuk tidak mampu menebus pupuk bersubsidi,” ujarnya. Sementara itu, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Situbondo, Ir. Sentot Sugiyono, M. Si., saat dihubungi wartawan memontum.com melalui telepon seluler dan WhatsApp nya namun tidak diangkat, (mam/ed2)