Menurut petani tembakau asal Desa Meddelan, Kecamatan Lenteng-Sumenep, Asmuni mengatakan petani saat ini mengalami kerugian besar. Sebab, hasil panennya tidak sesuai dengan harapannya. Sedangkan biaya cocok tanam menghabiskan biaya yang sangat besar. “Sekarang harga tembakau sudah tidak layak lagi, bagaimana kita mendapatkan hasil sedangkan harga termbakau sangat murah sekali. Dahulu harga tembakau mencapai Rp 30 ribu sampai Rp 40 ribu perkilo, sekarang di bawah Rp 30 ribu bahkan ada yang terjual Rp 20 ribu perkilo,” ujarnya, Rabu (20/10/2021). 

Menurutnya, pemerintah harus menunjukkan rasa peduli dengan memfasilitasi harga komuditas tembakau yang layak. Karena dengan hasil jual tembakau petani bisa mendapatkan modal untuk perputaran waktu ke musim selanjutnya. “Karena modal untuk menanam padi, jagung dan kacang hijau itu modalnya ngambil dari hasil tembakau dan juga sebaliknya,” jelasnya. 

Baca juga:

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi

Dengan demikian, dari merosotnya harga daun emas ini, pihaknya meminta agar pemerintah memberikan solusi yang tepat bagi para petani. Sebab itu, hasil jual tembakau merupakan salah satunya pendapatan yang ditunggu oleh petani, dengan harapan harga jualnya mahal. “Bagi saya tembakau adalah salah satu harapan untuk bisa mendapatkan untung yang banyak. Jika harga tembakau murah terus, apalagi yang bisa saya harapkan,” ungkapnya. 

Sementara itu, anggota komisi II DPRD Sumenep, Akis Jasuli mengatakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, harus melibatkan para petani dalam menentukan harga tembakau. Agar kebijakan pemerintah dalam menentukan harga tembakau bisa dirasakan oleh petani. “Pemkab perlu melibatkan petani dalam setiap penentuan standar harga hasil produksi tembakau,” ujarnya.

Tidak hanya itu, lanjut Akis, kebijakan stabilisas harga tembakau itu harus diprioritaskan oleh pemerintah. Sebab, di Kabupaten Sumenep masyarakatnya lebih dominan bertani tembakau. “Pemkab harus memprioritaskan kebijakan stabilitas harga tembakau petani. Sebab sektor pertanian tembakau merupakan tumpuan ekonomi mayoritas masyarakat,” ujarnya. (dan/edo/gie)

“Alhamdulillah, harga daun tanaman tembakau saat ini sedang melonjak naik, yaitu di kisaran harga Rp. 15 ribu per kilogram hingga Rp. 24 ribu untuk harga kering rajang. Sedangkan, harga daun bawah yang jatuh sendiri dari pohon juga masih bisa laku untuk di jual dengan kisaran harga Rp. 12 ribu, walaupun sebelumnya sempat tidak laku,” jelasanya.

Baca Juga:

• Pemkab Lamongan Terus Konsisten Tingkatkan Perbaikan Infrastruktur Jalan
• Dorong Kemajuan Pendidikan, Pemkab Lamongan Sambut Kedatangan 713 Mahasiswa Unair
• Bupati Lamongan Kick Off SPPT PBB P2 Tahun 2026

Sedangkan, Kata Suryo, untuk masalah harga Pemerintah Pusat maupun Daerah tidak melakukan pematokan harga khusus daun tembakau kering ketika masa panen raya. 

“Dimasa panen tanaman tembakau kali ini, dinas TPHP Kabupaten Lamongan tidak melakukan tindakan dan persiapan khusus untuk mengantisipasi anjloknya harga daun tembakau, kendati saat ini harga daun tembakau lumayan bagus dan masih bisa BAP,” ujarnya.

“Namun, apabila petani tembakau mengalami penurunan harga secara signifikan, pihaknya siap menampung aspirasi petani guna membantu dan memberikan solusi terhadap petani tembakau,” ucapnya.

Lebih jauh Suryo Putro mengatakan tidak menyarankan melakukan penjualan daun tembakau ketika masih basah. Sebab, jika hal tersebut terjadi maka yang akan mengalami kerugian adalah pihak perajang tembakau. 

“Sedangkan, Untuk kenaikan pajak bea cukai pada rokok yang telah di lakukan Pemerintah dengan target-target tertentu, hal tersebut tidak akan memberikan dampak pengaruh terhadap harga jual daun tembakau,” bebernya.

Dalam masa panen tembakau yang telah di lakukan petani saat ini Suryo berharap agar harga daun tembakau tetap terus meroket naik sesuai dengan apa yang di harapkan para petani. “Walaupun di Kabupaten Lamongan harganya minimal Rp.15 ribu dan maksimal Rp. 45 ribu per kilogram,” katanya. (zud/zen/ed2)

Dukungan itu terlihat saat Anggota DPRD Komisi II, Akis Jasuli bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, akan bertindak sigap dalam memberi fasilitas pada para petani dan pedagang (pihak pabrikan). Dengan ketentuan harga tembakau minimal Rp 50.000 per kilogram.

Baca Juga:

• Puluhan Pelukis Nusantara Meriahkan Festival Seni Lukis Madura
• Pemkab Sumenep Kemas Pameran Pembangunan Dalam Madura Night Vaganza
• Gunakan Energi Bersih REC, Pemkab Sumenep Nota Kesepahaman dengan PLN

“Dengan cara menciptakan regulasi dalam menetapkan harga terendah, tidak hanya menyertakan harga tertinggi. Tentu saja dengan pertimbangan kualitas tembakau,” ujarnya.

Menurutnya, harapan para petani dengan nilai jual harga tembakau mahal itu harus diprioritaskan oleh Pemkab setempat. Sebab, mayoritas warga Sumenep banyak yang berkecimpung di sektor pertanian tembakau.

“Pemerintah Daerah seharusnya mampu memfasilitasi para petani dengan pihak pabrikan tembakau. Dengan itu, para petani bisa merasa puas dengan hasil yang dipanennya,” ujarnya.

Menurut Akis, sangat disayangkan sekali jika para petani tidak memiliki kuasa untuk menentukan standar harga tembakau. Dengan demikian, usaha dan kerja keras para petani seakan dinilai tidak seimbang, karena tembakau cenderung ditentukan oleh pihak pabrikan. “Ironi selama ini sebab petani tembakau tidak memiliki kuasa untuk menentukan standar harga tembakau, malah harga tembakau cenderung ditentukan sama pabrikan,” ujarnya. (dan/edo/ed2)

Koordinator aksi Majelis Pemuda Revolusi (MPR) Madura Raya, Andi Firdaus, akhirnya turun ke jalan untuk menyuarakan kepentingan rakyat khususnya para petani tembakau. Aktivis MPR Madura menilai Bupati Sumenep, Achmad Fauzi, tidak peduli terhadap nasib petani tembakau yang menjerit gara-gara  harga tembakau murah.

Baca Juga:

• Puluhan Pelukis Nusantara Meriahkan Festival Seni Lukis Madura
• Pemkab Sumenep Kemas Pameran Pembangunan Dalam Madura Night Vaganza
• Gunakan Energi Bersih REC, Pemkab Sumenep Nota Kesepahaman dengan PLN

“Justru harga tembakau mahal laksana mimpi di siang bolong. Pasalnya tarif tembakau petani per kilonya mulai Rp 17 ribu hingga Rp 30 ribu. Jika dikalkulasi dengan biaya operasional/biaya produksi dari masa tanam tembakau hingga panen, biayanya cukup mahal. Artinya harga beli tak mampu menutupi biaya operasional petani tembakau,” bebernya.

Untuk itu, pihaknya sudah tidak percaya lagi kepada Pemkab Sumenep bahwa akan membantu rakyatnya yang sedang menderita. Sebab, persoalan murahnya harga tembakau yang dibeli oleh pabrikan tidak hanya tahun ini saja tapi sudah nyaris tiap tahun. Ironisnya, pemerintah setempat tak kunjung memberikan solusi.

“Maka atas dasar penderitaan para petani tembakau, kami atas nama MPR Madura Raya datang ke Bupati Sumenep. Untuk menyampaikan amanah penderitaan para petani tembakau,” jelasnya.

Tidak hanya itu, Andi menilai slogan bupati ‘Bismillah Melayani’ yang menjadi jimat pada pilkada 2020 itu hanya sebatas omong kosong. Sebab, sudah dua kali pihaknya ingin bertemu dengan bupati namun tidak pernah di respon dengan baik atau tidak pernah ditemui.

“Pertama, kami ingin melakukan audiensi tapi  digagalkan secara dadakan. Sekarang aksi lagi, juga tidak ditemui oleh Bupati. Patutnya slogan ‘Bismillah Melayani’ itu diubah saja dengan ‘Bismillah tidak melayani’. Karena semua itu hanya omong kosong,” jelasnya.

Dalam aksi unjuk rasa kali ini, MPR Madura Raya membawa tuntutan penderitaan rakyat kepada bupati

Tuntutan tersebut adalah. Pertama, stabilkan harga tembakau!. Kedaua, segera bahas BEP Tembakau!. Ketiga, tindak tegas Pabrikan-Pabrikan nakal!. Keempat, revisi Perda Nomor 6 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembelian dan Pengusahaan Tembakau! “Jika tuntutan kita tidak cepat didengarkan, maka kami berjanji akan melakukan aksi unjuk rasa ke Bupati tiap pekan,” ancam Firdaus. (dan/edo/ed2)

Dua aliansi yang mengatasnamakan Forum Aksi Mahasiswa Siswa Sumenep (FAMS) dan Aliansi Rakyat Bergerak (ARB), mempertanyakan kinerja anggota DPRD yang seharusnya mewakili rakyat. “Harusnya DPRD itu membuat regulasi dengan pemerintah daerah yang mengatur harga tembakau,” teriak Kordinator Aksi Lapangan (Korlap) ARB Mohammad Faiq.

Faiq menambahkan, seharusnya wakil rakyat itu peduli terhadap keluh kesah para petani yang saat ini merasa kesulitan. Dengan adanya wakil di parlemen, masyarakat mempunyai sandaran untuk mengadu. Namun, kendati demikian, anggota DPRD tidak ada satupun yang datang untuk menjawab persoalan yang di alami oleh masyarakat.

“Misalnya dengan menetapkan patokan harga atau BEP (break event point) tembakau, dan ketika sudah ditetap itu betul-betul dilaksanakan. Buat regulasi yang mengatur Break Even Point (BEP) tembakau, pemerintah daerah juga jangan diam, jangan berselingkuh dengan para pengusaha dan perusahaan,”duganya.

Menurut Faiq, sekarang kondisi perekonomian masyarakat sedang tidak baik. Jika terus-terusan seperti ini, maka imbasnya kepada anak para petani sangat fatal, sehingga mengakibatkan putus sekolah dengan biaya yang tidak memadai.Modal yang mereka keluarkan tak sebanding dengan hasil penjualan yang mereka dapatkan.

Ironisnya, sambung dia, di tengah kondisi yang seperti itu, pemerintah maupun wakil rakyat terkesan tidak ada di barisan petani. Mereka seolah acuh dengan nasib para petani tembakau. “Hasil wawancara kami dengan petani, khususnya di tempat tinggal saya di Kecamatan Guluk-Guluk, harga tembakau saat ini sangat jarang yang sampai 30 ribu. Dengan harga antara 20 sampai 25 ribu, itu sangat tidak sesuai dengan harapan petani,” ujar Moh. Faiq. (dan/edo)