Swab Test yang diselenggarakan KSOP Kelas IV Probolinggo ini, melibatkan seluruh pegawai tanpa terkecuali baik PNS maupun para pegawai OB kantor demi mencegah dan menekan angka penularan Covid-19.

Baca Juga:

• Wali Kota Probolinggo Dorong Penerapan Dashboard Monitoring di RSUD dr Mohammad Saleh
• Jaga Ekosistem Perairan, Wali Kota Probolinggo 4 Tebar Bibit Ikan di Ranu Sentong
• Deteksi Dini PTM, Pemkot Probolinggo Gelar Cek Kesehatan Gratis Bagi Seluruh ASN

Kepala KSOP Kelas IV Probolinggo, Capt Subuh Fakkurachman, mengatakan pihaknya telah menyelenggarakan swab test, PCR terhadap seluruh pegawai. Pelaksanaan PCR ini dilakukan secara bertahap atau dengan cara bergantian selama dua hari, Rabu (18/08)

“Hal ini, kami lakukan merupakan perhatian kantor terhadap kondisi seluruh pegawai di masa pamdemi Covid-19. Dengan tujuan agar tercipta suasana kerja yang aman, nyaman dan sehat baik secara internal kantor maupun eksternal. Terutama dalam pelayanan publik yang kita lakukan setiap hari terhadap para pengguna jasa kepelabuhanan,” tuturnya.

Capt Subuh menambahkan, dengan diselenggarakannya swab test ini, diharapkan seluruh pegawai dapat menjaga dan terhindar dari penyebaran Covid-19, agar mereka dalam melakukan aktivitas sehari-hari tidak dibayang – bayangi ketakukan dengan Covid-19.

“Dengan dilaksanakannya pemeriksaan para pegawai melalui swab test tersebut, kami juga akan dapat mengetahui siapa saja pegawai tertular sesuai hasil swab test. Ketika ada pegawai yang tertular maka dengan segera kita dapat melakukan tindakan langsung dan upaya secepatnya untuk pengobatan,” katanya. Ia menambahkan, dengan dilaksanakan swab test ini, seluruh pegawai PNS dan OB kantor KSOP Kelas IV Probolinggo telah mendapatkan hasil yang negatip dan terhindar dari penyebaran Covid-19,” jelasnya. (geo/ed2)

Hal ini dilakukan National Hospital untuk ikut mematuhi Kemenkes yang telah menetapkan batasan tarif pelayanan tes PCR, yakni Rp 495 ribu untuk wilayah Jawa dan Bali. Kemudian, Rp 525 ribu untuk pelayanan tes PCR di wilayah luar Pulau Jawa dan Bali.

Baca Juga:

• Serapan Perum Bulog Jatim Tembus di Angka 200 Ribu Ton Beras Per Februari
• Lindungi Anak di Ruang Digital, DP3AK Jatim bersama Plato Foundation Gelar Safer Internet Day
• Pengelolaan Pemerintahan dan Penguatan Ekonomi, Pemprov Jatim Terima Kunjungan Gubernur Sherly

CEO National Hospital Surabaya, Prof. Hananiel Prakasya Widjaya, kemudian mengumumkan soal penurunan tarif layanan PCR dengan harga Rp 492 ribu, hari ini Selasa, (17/08).

“Sesuai arahan dan instruksi Presiden dengan juga dengan surat edaran Kementerian Kesehatan kemarin, kita terapkan harganya Rp 492 ribu untuk pemeriksaan PCR dan medianya bisa dengan saliva maupun dengan swab,” terang Prof. Hananiel.

Dalam penurunan tarif biaya pelayanan tes PCR ini, ia mengungkapkan, bahwa pihaknya memberlakukan langsung dengan tarif subsidi, lantaran tidak bisa mengubah harga reagen.

“Kita berlakukan langsung dengan nama tarif subsidi karena kita tidak bisa serta merta mengubah harga reagen yang kita beli. Ini dari kami, rumah sakit mensubsidi dulu, sambil kita mencoba membenahi struktur pembiayaannya supaya bisa lebih baik lagi,” ungkapnya.

Lanjutnya,  pihaknya akan mendorong masyarakat untuk melakukan pemeriksaan PCR mengingat harga yang sudah tidak berbeda jauh antara PCR dengan antigen.

“Harga ini tentu akan mengikuti terus, sambil subsidi ini, kami juga akan mencari struktur biaya yang lebih baik. Ini akan berjalan terus sesuai dengan arahan Pemerintah,” ujarnya.

Namun, Lanjutnya lagi,  ia tak memungkiri, bahwa tarif subsidi yang sedang dilakukan oleh National Hospital, juga akan diberlakukannya efisiensi, mengingat harga reagen yang dipesan sudah dalam jumlah yang banyak.

“Kalau kita motifnya ekonomi tentu suatu hal yang cukup berat, karena kita bicara subsidi. tapi ketika bicara rumah sakit ini dari awal ingin membantu pandemi, maka apapun kan kita lakukan, karena subsidi ini kami lakukan sendiri,” tegasnya.

Untuk kedepannya, Prof Hananiel berharap, Pemerintah melalui Kemenkes RI dan Dinkes Provinsi dan Kabupaten/Kota bisa membuat kebijakan yang tidak hanya melihat dari sisi hilir saja, melainkan juga harus melihat sisi hulu. “Hulunya itu dari reagennya, dari distribusi reagen, dan reagen yang masuk kalau bisa diseleksi agar semuanya berkualitas. Saya khawatir kalau ini terjadi perang harga maka mutu akan turun, sehingga terjadi validity dari pemeriksaan PCR akan turun,” ungkapnya. (ade/ed2)