Kegiatan Hakordia 2022 ini mengusung tema ‘Indonesia Pulih Bersatu Berantas Korupsi’. Dalam kegiatan ini terdapat beberapa agenda seperti pemberian penghargaan, peluncuran program Kampanye Antikorupsi dan peluncuran pilot project desa Antikorupsi.

Acara ini dibuka secara resmi oleh Presiden RI Joko Widodo. Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo mengapresiasi kegiatan Hakordia yang rutin dilakukan setiap tahunnya. “Acara seperti ini adalah momentum, pengingat bagi kita semua untuk mencegah perbuatan korupsi,” tegasnya.

Baca juga :

• Tingkatkan Keamanan, Petugas Rutan Kelas IIB Situbondo Razia Kamar Hunian WBP
• Wabup Situbondo bersama Tim Gabungan Tinjau Operasi SAR dan Ikuti Pelaksanaan Tabur Bunga
• Balon Udara Raksasa Jatuh di Pemukiman Warga Pamekasan dan Viral
• Wali Kota Malang Tegaskan Program RT Berkelas Tetap Jalan, 34 Persen Anggaran Sudah Cair
• Momentum Halal Bihalal, Bupati dan Wabup Pamekasan Tepis Isu Tidak Harmonis

Menurutnya pemberantasan korupsi adalah tugas bersama, tugas yang harus diemban secara konsisten bersama-sama. Hakordia ditetapkan tanggal 9 Desember sebagai bentuk menumbuhkan kesadaran publik terkait bahaya laten korupsi.

Kepala Kejaksaan Negeri Kota Malang Edy Winarko, melalui Kasi Intelijen Eko Budisusanto, menyampaikan bahwa acara ini bukan hanya ceremonial belaka, namun seluruh jajaran wajib mengamalkan secara nyata nilai anti korupsi pada saat melaksanakan tugas sesuai tugas dan fungsi nya masing-masing.

Pihaknya juga terus memberikan imbauan kepada masyarakat untuk bersama-sama untuk mencegah dan melawan bahaya korupsi. Salah satunya dengan membagikan stiker-stiker imbauan di pusat-pusat keramaian. “Kami memberikan imbauan-imbaun ke masyarakat untuk ikut peduli, bersama-sama mencegah dan melawan bahaya korupsi,” ujar Kasi Intel Kejari Kota Malang. (gie)

Pameran tersebut merupakan rangkaian acara pada peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) tahun 2022. Pemerintah Kota Probolinggo turut andil dalam gelaran pameran yang berlangsung sejak 1 hingga 2 Desember 2022.

Layanan publik prima dan bebas korupsi yang dipamerkan yaitu aplikasi Portal Emas dari Diskominfo, Dukcapil Gool dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pengamanan Aset dan Olah Data Melalui Aplikasi Siasad dari BPPKAD, Praktik Baik Implementasi Pendidikan AntiKorupsi dan aplikasi Si Ijol dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Kemudian ada Sistem Merit dari BKPSDM, ETPD PBB dan BPHTB dari BPPKAD bidang PBB dan BPHTB, E-SPTPD dari BPPKAD bidang Pendapatan, UMIK HEBAT dan E-Retribusi Non Tunai dari DKUPP. Serta promosi produk UMKM berupa makanan dan batik khas Kota Probolinggo.

Ketua KPK, Firli Bahuri bersama Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa pun berkunjung ke stan Pemkot Probolinggo untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan dalam pencegahan korupsi. Selain itu, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dan Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi juga sempat mencicipi makanan UMKM di stan tersebut.

Baca juga :

• Tingkatkan Keamanan, Petugas Rutan Kelas IIB Situbondo Razia Kamar Hunian WBP
• Wabup Situbondo bersama Tim Gabungan Tinjau Operasi SAR dan Ikuti Pelaksanaan Tabur Bunga
• Balon Udara Raksasa Jatuh di Pemukiman Warga Pamekasan dan Viral
• Wali Kota Malang Tegaskan Program RT Berkelas Tetap Jalan, 34 Persen Anggaran Sudah Cair
• Momentum Halal Bihalal, Bupati dan Wabup Pamekasan Tepis Isu Tidak Harmonis

Wali Kota Habib Hadi mengapresiasi tampilan dalam stan dengan mencoba beberapa aplikasi layanan publik prima dan bebas korupsi. Sebelum meninggalkan stan pameran, ia berpesan agar peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) ini menjadi gerakan bersama seluruh elemen masyarakat untuk mencegah praktek tindak korupsi. “Hakordia sebagai momentum untuk bersama-sama menjaga dan mencegah hal-hal yang dapat merugikan negara, khususnya di wilayah Kota Probolinggo,” pesannya.    

Mendukung upaya tersebut, Auditor Madya pada Inspektorat Kota Probolinggo, Murtojo, menyampaikan keikutsertaan Pemkot Probolinggo dalam pameran ini sebagai bentuk edukasi bagi masyarakat terkait program-program pencegahan praktek korupsi di wilayah Kota Probolinggo.

“Aplikasi tersebut menggambarkan kebijakan Pemerintah Kota Probolinggo dalam pencegahan tindak korupsi. Aplikasi ini memudahkan masyarakat karena dilakukan secara online dan non tunai untuk mengurangi atau meminimalisir calo atau pungutan-pungutan yang tidak jelas,” ujarnya.

Salah satu pengunjung stan dari Kabupaten Jember mengaku tertarik masuk ke stan Pemkot Probolinggo, karena tampilan produk UMKM dan aplikasi layanan publik yang menarik. “Saran saya, semoga Kota Probolinggo semakin dipercantik baik infrastruktur, tata kota, manajemen dan semuanya. Kota Probolinggo ke depan semakin luar biasa,” ungkapnya.

Perlu diketahui, kegiatan pameran Hakordia tahun 2022 diikuti 11 kabupaten/kota di Jatim, 5 Perangkat Daerah Pemprov Jatim, instansi vertikal, Bank Jatim, Pemprov DIY, Pemprov Jateng, Pemprov Kaltim, Pemprov Kalteng, dan Pemprov Kalimantan Selatan. Juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah, Ninik Ira Wibawati, Asisten Administrasi Umum dan sejumlah Kepala Perangkat Daerah terkait. (kom/pix/gie)

“Pada Hari Anti Korupsi Sedunia ini, saya tekankan bahwa kalau sosialisasi jangan hanya literatif saja,” kata Wali Kota Sutiaji dalam pengarahannya.

Ditambahkannya, saat ini konsep sosialisasi sudah beranjak dari literatif menuju ke model yang lebih kompleks. “Sekarang ini kalau bicara sosialisasi, sudah model mental media atau model karakter,” sambungnya.

Menurut pemilik kursi N1 tersebut, tindakan korupsi merupakan perubahan perilaku. Sehingga, harus dibarengi dengan kuatnya karakter baik seseorang.

Baca juga :

• Tingkatkan Keamanan, Petugas Rutan Kelas IIB Situbondo Razia Kamar Hunian WBP
• Wabup Situbondo bersama Tim Gabungan Tinjau Operasi SAR dan Ikuti Pelaksanaan Tabur Bunga
• Balon Udara Raksasa Jatuh di Pemukiman Warga Pamekasan dan Viral
• Wali Kota Malang Tegaskan Program RT Berkelas Tetap Jalan, 34 Persen Anggaran Sudah Cair
• Momentum Halal Bihalal, Bupati dan Wabup Pamekasan Tepis Isu Tidak Harmonis

“Ini kan perubahan perilaku. Kalau yang namanya perubahan berkaitan dengan masalah, meskipun ilmunya banyak, kalau tidak diterapkan penguatan karakter ya percuma,” tegasnya.

Oleh sebab itu, Wali Kota pecinta olah raga bulu tangkis ini menekankan pentingnya komitmen untuk tidak melakukan tindakan korupsi. “Makanya, saya tekankan tadi bahwa ASN harus ada komitmen. Dimana mereka memiliki prinsip bahwa tindak korupsi tidak benar, dan hidup di dunia ini tidak selamanya,” tambahnya.

Sehingga ke depan, Sutiaji beserta jajaran akan terus berupaya mencegah tindak pidana korupsi di lingkungan Pemkot Malang. “Kita harus taat dan patuh pada aturan. Harus ada keterbukaan dan seterusnya yang perlu dikuatkan,” terang Sutiaji. (hms/mus/sit)

Pada kesempatan tersebut, Bupati Yuhronur menyampaikan bahwa terdapat empat area titik rawan korupsi di dalam birokrasi. Yakni, perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi, serta optimalisasi retribusi dan pajak daerah.

“Diperlukan langkah strategis pencegahan korupsi pada empat titik tersebut. Di Kabupaten Lamongan sendiri telah membuat prioritas program dan telah diterapkan pada e-panning dan e-budgeting yang menggunakan pendekatan crosscutting dalam pencapaian visi dan misi pada perencanaan dan penganggarannya. Perencanaan hingga penentuan pemenang lelang juga telah dilakukan oleh Tim Pokja dan berbasis aplikasi digitas dengan SDM yang telah mengikuti diklat untuk pengadaan barang dan jasa,” ungkapnya.

Dilanjutkan oleh Bupati Yuhronur, peningkatan kualitas pelayanan publik dan iklim investasi pun dilakukan dengan memberikan kemudahan perizinan bagi pengguna layanan melalui aplikasi system pelayanan perijinan online dan mandiri, serta penerapan online single submission risk based approach atau perijinan daring terpadu dengan pendekatan perijinan berbasis resiko. Manajemen aset juga dilaksanakan dengan pembuatan aplikasi e-aset serta pembuatan regulasi pengelolaan aset.

“Optimalisasi retribusi dan pajak daerah melalui peningkatan basis data perpajakan, peningkatan efektivitas penagihan dan pemeriksaan pajak dan pengembangan inovasi seperti pelayanan PBB keliling, aplikasi e-BPHTB dan SiPalin (aplikasi pendapatan online),” imbuhnya.

Baca juga :

• Tingkatkan Keamanan, Petugas Rutan Kelas IIB Situbondo Razia Kamar Hunian WBP
• Wabup Situbondo bersama Tim Gabungan Tinjau Operasi SAR dan Ikuti Pelaksanaan Tabur Bunga
• Balon Udara Raksasa Jatuh di Pemukiman Warga Pamekasan dan Viral
• Wali Kota Malang Tegaskan Program RT Berkelas Tetap Jalan, 34 Persen Anggaran Sudah Cair
• Momentum Halal Bihalal, Bupati dan Wabup Pamekasan Tepis Isu Tidak Harmonis

Tidak hanya langkah strategis pencegahan korupsi saja, Bupati Yuhronur juga membangun budaya kerja yang agile dan berintegritas melalui manajemen sumberdaya manusia, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas, penataan tata laksana dan manajemen perubahan.

“Role model budaya kerja berintegritas menggunakan mindset agile squad. Apa saja midnsetnya yakni proses dilakukan untuk menciptakan hasil bukan penghambat, shared objectives dan kolaborasi lintas fungsi, squad didefinisikan oleh hasil bukan disiplin, hasil kerja yang akuntabel, changeable, adaptif, responsive dan cara kerja dalam unit-unit yang mandiri dan less hierarchical,” tuturnya.

Selain itu, diutarakan Kasatgas Direktorat III Koordinasi Supervisi KPK RI, Edi Suryanto, yang juga hadir menjadi nara sumber dalam webinar tersebut, mengungkapkan dalam upaya menciptakan budaya anti korupsi di lingkungan birokrasi, tidak hanya komitmen pimpinan namun didukung dengan sistem tatakelola yang terintegrasi. “Kunci keberhasilan pencegahan korupsi di daerah tidak hanya membutuhkan komitmen pimpinan daerah saja, tapi juga integritas ASN, didukung dengan sistem tatakelola yang terintegrasi, pengawasan yang memadai, reward and punishment, serta partisipasi aktif publik dan steakholder salah satunya melalui KAD ini,” paparnya.

Webinar dalam rangkaian acara memperingati Hari Anti Korupsi Dunia (Hakordia) 2021 tersebut, juga menghadirkan Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak, Wakil Ketua Kadin Jatim MT Junaedy dan Ketua KAD Jatim Reswanda T. Ade sebagai nara sumber. (zud/zen/sit)

“Salah satu studi yang sering dijadikan referensi saat ini bagi pertemuan-pertemuan climate change di dunia baik itu di tingkat kepala negara, di tingkat menteri, di tingkat policy maker lainnya, regulator bahkan private sector, university, akademisi, NGO semuanya saat ini merefer kepada laporan United Nations Environment Programme (UNEP) mengenai kesenjangan emisi,” jelas Menkeu dalam keynote speechnya pada Webinar dengan tema ‘Climate Change Challenge: Preparing for Indonesia’s Green and Sustainable Future’ yang diselenggarakan Direktorat Inovasi dan Science Techno Park (DISTP) Universitas Indonesia (UI) secara daring pada Jumat (11/06) tadi.

Baca Juga:

• KPK Tetapkan Bupati dan Sekda Cilacap Jadi Tersangka Setoran THR
• Giliran Bupati Cilacap Terjaring OTT Penyidik KPK
• Bupati Rejang Lebong Ditetapkan Tersangka Dugaan Suap Fee Proyek, Wabup Tak Terbukti

Di dalam laporan UNEP disampaikan, bahwa dunia saat ini suhunya 1,1 derajat celcius lebih hangat di bandingkan kondisi pra industrialisasi, yaitu pada saat dunia belum mengalami industrialisasi yang begitu mengubah global ekonomi saat ini. Saat ini karena adanya kenaikan mobilitas dan industrialisasi, temperatur dunia menjadi lebih hangat 1,1 derajat celcius. Artinya, konsekuensi yang sudah sangat luar biasa adalah di berbagai belahan dunia bisa terjadi fenomena yang cukup katastropik.

“Indonesia sebagai negara kepulauan itu juga memberikan konsekuensi yang sangat luar biasa karena kenaikan suhu atau temperatur bumi identik dengan kenaikan permukaan laut karena es yang ada di kutub utara dan kutub selatan akan mencair, dan itu cukup untuk meningkatkan permukaan laut seluruh dunia. Artinya untuk Indonesia sebagai negara kepulauan dampaknya akan sangat konsekuensial,” jelas Menkeu.

Meskipun dalam Paris Agreement, negara-negara berkomitmen dengan National Determine Contribution (NDC), namun tetap tidak akan bisa menghindarkan dari kenaikan suhu. Indonesia sendiri untuk NDC yang telah diumumkan di Paris Agreement, berkomitmen untuk menurunkan karbon CO2 emissionnya 29 persen jika menggunakan upaya dan resources sendiri, atau penurunannya bisa lebih ambisius ke 41 persen apabila mendapatkan dukungan dari internasional.

“Indonesia sekarang dipandang sebagai suatu negara yang memiliki size sangat besar sehingga kita selalu diminta untuk berperan aktif di dunia internasional. Dalam diplomasi dan politik luar negeri, kita diharapkan bisa meminta komitmen negara-negara terutama negara maju di dalam memenuhi konsekuensi sumber daya yang dibutuhkan untuk transformasi ekonomi dari high carbon menjadi low carbon atau bahkan zero carbon emission,” ucap Menkeu. (hms/keu/aye/ed2)

Memontum Kota Batu – Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia, digelar Pemkot Batu dengan sangat apik, Rabu (16/12) tadi.

Bertempat di Gedung Graha Pancasila, Pemerintah Kota Batu mengundang seluruh Kepala SKPD dan Forkopimda Kota Batu.

Hadir dalam peringatan itu, selain Wali Kota Batu, Hj Dra Dewanti Rumpoko MSi, juga ada Ketua DPRD Kota Batu, Asmadi, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Batu, Supriyanto dan beberapa pejabat lain.

Dalam serangkaian peringatan, peserta undangan melakukan pembacaan ‘deklarasi anti korupsi’. Termasuk, penandatanganan deklarasi yang sudah disiapkan dalam pelaksanaan tersebut.

Wali Kota Batu dalam sambutannya, berharap bahwa dengan adanya peringatan tersebut, diharapkan ASN dapat menjalankan peran pemerintah dalam birokrasi yang baik.

“Dibutuhkan profesionalitas dan integritas dalam bekerja,” katanya.

Dewanti berpesan, kepada peserta deklarasi yang rata-rata merupakan Kepala SKPD Pemkot Batu, untuk bekerja yang jujur. Terutama, terkait persoalan pelaksanaan kebijakan dengan pihak berwenang.

Kepala Kejari Batu, Supriyanto, dalam kesempatan itu mengatakan, penegakan hukum jangan sampai menghambat investasi dan pembangunan yang ada dalam suatu daerah kota atau kabupaten.

Menurutnya, dengan adanya berbagai regulasi yang ada, membuat pejabat birokrasi pemerintahan tidak berani mengambil kebijakan.

“Jangan sampai, karena khawatir salah, membuat kebijakan tidak berjalan dengan lancar,” katanya.

Ditambahkan, kejaksaan mengedepankan solusi bukan mencari-cari tindakan korupsi. Menjadi penegak hukum, jangan sampai membuat gaduh sehingga menghambat investasi.

Dengan melakukan kerjasama berbagai pihak, harapannya mampu membuat program pencegahan korupsi.

“Seperti Jaksa Sahabat Jurnalis, Jaksa Sahabat Guru, Jaksa Sahabat Desa, Jaksa Sahabat Petani dan kedepannya saya akan membuat Jaksa Sahabat PHRI,” katanya. (cw2/sit)

“Karena Pak Walikota sedang ada di Batam dan Pak Wawali ada di Jakarta, kami ditemui oleh Sekda. Kami datang untuk menyampaikan dan mengingatkan kembali kepada pemerintah daerah untuk tidak ada lagi yang melanggar hukum korupsi. Saya prihatin terkait peristiwa beberapa waktu lalu, hampir semua anggota DPRD Kota Malang tersandung kasus dugaan korupsi. Begitu juga pimpimpinan di pucuk tertinggi Pemkot Malang saat itu,” ujar Amran.

Kedepannya, untuk menjaga agar anggaran dana yang digunakan untuk pembangunan, betul-betul tercapai. ” Kalau ada masalah tolong diperbaiki. Kita punya sarana Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D). Kalau mau dikawal, boleh dan akan kita kawal. Supaya pekerjaan betul-betul terlaksana sesuai dan tidak ada penyimpangan,” ujar Amran.

Saat ini, Kejaksaan Negeri Malang, terus berupaya membrantas tindak pidana korupsi. ” Ada kasus korupsi 1 yang masih dalam proses penyelidikan. Ada 3 kasus dalam penyidikan diantaranya kasus aset di Oro-Oro Dowo. Untuk penuntutan ada 3 kasus. Salah satunya kasus parkir Dishub Kota Malang,” ujar Amran.

Selain bertamu di Balaikota Malang, pihak kejaksaan juga menbagikan stiker anti korupsi di depan Balaikota Malang. Mereka mengajak masyarakat untuk proaktif jika melihat adanya penyelewengan. ” Kami terus berkomitmen dalam pembrantasan korupsi. Tahun 2019, Kota Malang sudah tidak ada lagi korupsi. Koya Malang bebas dari Korupsi,” ujar Amran (gie/yan)

Film yang diproduksi langsung TII ini mengangkat tema tentang korupsi yang terjadi di lingkungan sekolah. Film berdurasi 40 menit tersebut menyajikan tayangan tentang siswa dan siswi yang berhasil membongkar indikasi korupsi di sekolahnya.

Kegiatan yang dilaksanakan di Kantor Inspektorat Lamongan itu menghadirkan beberapa narasumber untuk kegiatan diskusi. Yakni, dari Inspektorat Lamongan dan Komite Transparansi Lamongan. Minngu, (9/12/2018).

Kegiatan tersebut dihadiri kurang lebih 200 peserta, terdiri dari siswa SMP, SMA, mahasiswa, guru, pejabat dan masyarakat umum. Tepat Pukul 19.30 WIB acara diawali dengan Nonton Bareng film Menolak Diam, dilanjutkan dengan sambutan oleh Direktur Eksekutif Clean Governance Lamongan Nihrul Bahi Alhaidar, SH.

Dalam sambutannya pria yang akrab disapa Gus Irul mengatakan sejarah Hari Anti Korupsi Sedunia, Diperingati Setiap 9 Desember.

Peringatan tahun ini merupakan peringatan yang ke 15 sejak pertama kali ditetapkannya Hari Anti Korupsi Sedunia, yang diresmikan pada 9 Desember 2003.

Kehadiran puluhan mahasiswa itu menuntut keadilan dalam menguak kasus-kasus tindak pidana korupsi yang dianggap belum tuntas atau belum jelas status hukumnya di kabupaten Lamongan.

Menurut Ketua PC PMII Lamongan Fahmi mengatakan aksi demonstrasi yang dilakukan sebagai upaya memberikan Support dalam menegakkan Hukum yang adil di Kabupaten Lamongan terutama persoalan tindak Pidana Korupsi.

“Ada delapan kasus yang kita catat, yang status kasusnya selama ini belum jelas sampai hari ini. Sedangkan jawaban dari kejaksaan ada beberapa persoalan yang dokumennya tidak bisa di jawab sehingga status kasusnya tidak kunjung jelas,” ungkap Fahmi menegaskan.

Selain itu, Kasi Pidsus Lamongan, Yugo Susandi, SH. Menjelaskan Kejaksaan Negeri Lamongan turut mengapresiasikan kemauan atau tuntutan dari mahasiswa berkaitan dengan laporan delapan Aspirasi dari Mahasiswa.