“Mari jadikan momentum May Day, untuk membangun komitmen hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan antara pengusaha, pekerja dan pemerintah,” kata Bupati Jember Hendy, dalam video unggahannya, Sabtu (01/05) tadi.

Baca juga:

• Dugaan Korupsi Tanah Polinema, Kuasa Hukum Terdakwa Minta Awan Setiawan Dibebaskan
• Giliran Bupati Cilacap Terjaring OTT Penyidik KPK
• Harga Telur Puyuh Melonjak, Pedagang Sebut Stok Banyak Diserap Program MBG

Dengan terjadinya kemitraan yang baik dan harmonis antara pengusaha dan pekerja, menurut Hendy, dapat mendorong tumbuhnya sektor perekonomian yang pada akhirnya dapat untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja.

Bupati yang juga mantan pengusaha ini, berpesan agar para pekerja meningkatkan kemampuan, kompetensi dan wawasan.

”Mari kita songsong masa depan dunia usaha Kabupaten Jember. Sehingga, mampu bersaing di era industri,” pesannya.

Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jember, Novi Cahyo Haryadi, mengatakan tahun ini tidak ada aksi unjuk rasa pada peringatan May Day. Karena, tahun ini karena dalam suasana puasa dan masa pandemi Covid-19.

Namun demikian, FSPMI tetap membuat 5 tuntutan kepada pemerintah. Salah satunya, tetap menolak UU nomor 11 tahun 2020 yang dikenal sebagai UU Cipta Kerja atau Omnibuslaw, karena dinilai tidak menguntungkan pekerja. “Tolak UU Cipta Kerja,” katanya.

Tuntutan FSPMI lainya, adalah mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur membuat Peraturan Daerah atau Perda tentang sistem jaminan pesangon dan Perda upah minimum berbasis klasifikasi usaha.

“Ke empat perbaiki sistem dan kinerja pengawasan ketenaga kerjaan, dan yang terakhir optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial di Jawa Timur,” paparnya. (rio/sit)

Adalah pemberian buket bunga dan santunan kepada anak yatim, yang dilakukan Disnaker dengan mengajak serikat buruh dan BPJS ketenagakerjaan dan BPJS kesehatan wilayah Kabupaten Malang.

Baca juga:

• Dugaan Korupsi Tanah Polinema, Kuasa Hukum Terdakwa Minta Awan Setiawan Dibebaskan
• Giliran Bupati Cilacap Terjaring OTT Penyidik KPK
• Harga Telur Puyuh Melonjak, Pedagang Sebut Stok Banyak Diserap Program MBG

Hadir dalam pelaksanaan itu, Front Pembela Buruh Indonesia (FPBI), SPBI, SPSI, APSM hingga SPRTMM.

Kepala Disnaker Kabupaten Malang, Yoyok Wardoyo, dalam kesempatan itu mengatakan, bahwa dirinya bersama elemen terkait (BPJS, red) ingin menunjukkan empati bersama kepada serikat pekerja dan serikat buruh.

Bahwa, dalam ikatan batin itu, pemerintah atau Disnaker hadir dan mendampingi. Ini bertujuan, untuk lebih menjalin ikatan batin yang lebih erat.

“Artinya, ketika ada permasalahan di perusahaan-perusahaan, bisa diselesaikan dengan kekeluarga,” kata Yoyok.

Ketika sudah ada ikatan batin, tambah Yoyok, sudah barang tentu situasi investasi di Kabupaten Malang, maka akan kondusif. Yang artinya, itu akan mampu menjadi daya tarik investor untuk masuk.

“Sehingga, sudah barang tentu ini akan membuka lapangan baru di masyarakat. Ketika iklim investasi masuk dan lapangan kerja terbuka, pastinya perekonomian masyarakat menjadi bagus,” papar Yoyok.

Disinggung mengenai May Day, Yoyok menjelaskan, bahwa seperti SPRTMM akan menggelar aksi bagi takjil. Beberapa aksi lain, melakukan sosialisasi UU Cipta Kerja dan ada yang melakukan buka puasa bersama.

“Aksi yang akan dilakukan lebih bersifat sosial. Seperti bagi takjil atau buka puasa bersama,” paparnya.

Front Pembela Buruh Indonesia (FPBI) Malang, Luthfi Chafidz, menegaskan bahwa pada 1 Mei, pihaknya tidak akan melakukan peringatan.

Hal ini, karena menyesuaikan dengan kesepakatan yang sudah dibuat. Yakni, karena masih dalam masa pandemi Covid-19.

“Kami nanti tidak akan melakukan peringatan. Karena apa yang dilakukan hari ini, bagi kami sudah sangat terharu. Dinas cukup perhatian dengan kami dan menjembati kami,” kata Luthfi. (sit)

Memontum Malang – Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Malang, Yoyok Wardoyo, memastikan bahwa peringatan Hari Buruh pada 6 sampai 8 Oktober mendatang, tidak akan dilakukan dengan aksi turun jalan atau mogok kerja. Kepastian rencana itu, telah disepakati bersama dan sudah dilakukan pertemuan bersama dengan melibatkan semua pihak.

“Kemarin (2/10), kita sudah konsolidasikan dengan Kapolres. Dan alhamdulillah, untuk sahabat pimpinan DPC Serikat Pekerja dan serikat buruh yang tergabung dalam LKS Tripartid plus, dalam menyikapi seruan turun jalan tanggal 6-8 Oktober, terkait omnibus law cluster ketenagakerjaan, para sahabat telah berkomitmen untuk tidak turun ke jalan,” kata Yoyok.

Langkah komitmen yang diambil oleh perwakilan para buruh di Kabupaten Malang, tambahnya, setelah melalui konsolidasi serta proses diskusi dengan para stake holder. Sehingga, teman-teman buruh di Kabupaten Malang, menyerahkan sepenuhnya perjuangan untuk menyampaikan pendapat kepada rekan-rekan serikat pekerja dan buruh di pusat (Jakarta).

“Pertimbangan bijaksana telah diambil oleh pimpinan Serikat Pekerja dan Serikat Buruh, untuk mengutamakan kesehatan di era pandemi ini. Sehingga, mempercayakan mekanisme omnibus law kepada teman-teman serikat yang berada di pusat,” tambahnya.

Meskipun teman-teman buruh telah mengurungkan niatnya untuk mengadakan aksi turun jalan, ujar Yoyok, namun bukan berarti mereka tidak menyuarakan aspirasinya. Sebaliknya, teman-teman buruh melakukan aksi elegan dengan cara menulis aspirasi untuk dibawa ke tingkat pusat.

“Beliau-beliau itu, memutuskan untuk memilih cara yg elegant dalam menyuarakan aspirasinya. Yaitu, dengan cara menulis aspirasinya untuk dibawa atau dikirim ke DPR-MPR RI dengan difasilitasi oleh Disnaker, Polres Malang serta DPRD Kabupaten Malang,” papar Kadisnaker.

Sehingga, dengan keputusan yang telah diambil ini, harapannya tidak terjadi kerumunan masyarakat di tempat umum. Sehingga, tidak akan menimbulkan kluster baru penyebaran Covid-19 di Kabupaten Malang. Sebaliknya, aspirasi teman-teman buruh di Kabupaten Malang, juga tetap tersampaikan dengan melalui cara yang lebih kondusif. (mg2/sit)

Mereka membikin marah warga Kota Malang karena telah melakukan vandalisme mencoret bangunan jagar budaya Jembatan Jl Majapahit. Mereka menuliskan ” Tolak Upah Murah” dengan mengunakan cat pilox warna hitam. Mereka iuga menulis lambang huruf A ditengah lingkaran dengan coretan garis di tengahnya ( Lambang Anarcy).

Hal itu membuat masyarakat merasa geram. Musisi Malang Bersatu bersama komunitas masyarakat pada Kamis (2/5/2019) pagi telah mengecat kembali tembok di jembatan Majapahit hingga tulisan vandalisme tersebut hilang. Masyarakat yang peduli dengan cagar budaya ini mengutuk keras aksi vandalisme ini dan berharap petugas kepolisian dapat menangkap para pelakunya.

Kapolres Malang Kota AKBP Asfuri SIK MH, mengatakan bahwa pihaknya masih melakukan penyelidikan untuk menangkap pelakunya.

” Terkait aksi vandalisme kemarin usai peringatan Mayday di Balaikota Malang. Hal itu terjadi saat buruh dan mahasiswa bubar, ada 1 kelompok yang kemudian melakukan tindakan mencoret-coret jembatan Majapahit. Kami sedang melakukan penyelidikan terkait kelompok tersebut. Siapa ketuanya berapa jumlah anggotanya. Kalau telah menimbulkan kerusakan akan ada sanksi hukum,” ujar AKBP Asfuri, Kamis (2/5/2019) pukul.16.00.

Terkait adanya kelompok Anarko Sindikalisme ini Polres Malang Kota akan melakukan pencarian. “Kami masih melakukan penyelidikan. Jangan sampai melakukan tindakan melanggar hukum,” ujar AKBP Asfuri. (gie/yan)

Sekretaris Disnaker Kabupaten Malang,Eko Darmawan SE menjelaskan, pihaknya sudah beberapa kali menggelar rapat koordinasi dengan beragam pihak. Rapat koordinasi ini digelar secara intensif dengan melibatkan kepolisian, perwakilan serikat buruh, dan asosiasi perusahaan.

“Kami sudah intensif melakukan rapat koordinasi secara intensif. Misalnya saja dengan kepolisian, serikat buruh dan perusahaan. Bahkan, juga pernah melibatkan perwakilan dari Polri,” kata Eko, Selasa (30/4/2019) siang tadi.

Dijelaskan,saat ini para kepala seksi dan staf di bidang hubungan industrial tengan turun ke lapangan. Mereka membagikan buket bunga segar. Maksudnya, sebagai bentuk apresiasi kepada para pekerja atas Hari Buruh yang akan diperingati besok.

Langkah ini dianggap efektif untuk meningkatkan komunikasi dan silaturahmi dan hubungan yang harmonis antara pemerintah dengan buruh. Tidak hanya itu, sebelumnya, Disnaker juga sudah melakukan pendekatan intensif kepada perusahaan dan buruh. tujuannya, untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis. Baik antara buruh dengan pemerintah daerah. Atau pemerintah daerah dengan perusahaan.

“Kami terus menjalin silaturahmi dengan buruh dan perusahaan. dengan begini suasana industrial di Kabupaten Malang menjadi lebih dingin. Bapak Kepala Dinas (Drs Yoyok Wardoyo MM) juga kerap mengadakan pertemuan ringan dan santai dengan mereka,” beber laki-laki yang pernah menjadi Kepala Bagian Umum Pemerintah Kabupaten Malang itu.

Juga dijelaskan,perayaan hari Buruh yang akan dipusatkan di halaman Balai kota Rabu (1/5/2019) besok, sampai hari ini, belum ada konfirmasi terkait adanya aksi di wilayah Kabupaten Malang.

“Evaluasi May Day,kami melihat ada pergeseran. Tema May Day tahun ini adalah We Grow Together. Artinya bersama-sama antara perusahaan, buruh dan pemerintah daerah. Era industrialasi 4.0 ini buruh menyadari aspirasi tak hanya dari demo. Kami buka ruang-ruang diskusi,” bebernya.

Sementara,perwakilan dari Polsek Kepanjen, AKP Yizrieli Ghena Pondan menjelaskan, pihaknya akan berupaya semaksimal mungkin agar jalannya May Day besok di Kepanjen berjalan dengan lancar.

“Mungkin akan kami ajak doa bersama agar aksinya lebih tertib dan ada manfaat,” tegasnya. (Sur/oso)

Dalam aksinya, SBM menyoroti kesenjangan dan kesejahteraan pekerja yang menjadi permasalahan setiap tahun dan tidak mendapatkan penyelesaian secara konkrit. Sehingga upah layak, jaminan sosial dan jaminan kesehatan masih tidak sesuai yang diharapkan oleh buruh.

Menurut Sri Hariati, koordinator aksi, bahwa nasib para honorer K2 di Kabupaten Blitar juga tidak seberuntung dari daerah lain.

“Di beberapa daerah telah diterbitkan SK penetapan honorer dengan upah sesuai UMK, seperti di Kabuapten Jombang, Gresik, Labuhan Batu,Blora, Tegal dan Magelang. Mereka digaji antara Rp.1.500.000 sampai Rp.1.700.000, “ ujar Sri Hariati.

Masih menurutnya, di Kabupaten Blitar saat ini ada sekitar 900 tenaga honorer K2 yang menerima gaji Rp.1.000.000 per bulan. Ini tidak sebanding dengan kesejahteraan yang diteriman oleh honorer K2. Padahal APBD Kabupaten Blitar mencapai Rp.2 trilliun.

“Seharusnya APBD sebesar itu cukup untuk membiayai honorer yang jumlahnya 900 orang,” ungkapnya.

Untuk itu pihaknya, menagih janji pemerintah Jokowi agar segera mengangkat 440.000 K2 menjadi PNS sebelum 2019. Hal ini sesuai dengan janji Jokowi yang tertuang dalam 9 piagam kontrak politik. Salah satunya adalah mengeluarkan Perpres atau Kepres. Selain itu, sudah adanya kesepakatan antara pemerintah dan DPR RI komisi II pada 15 September 2015

“Termasuk jaminan kesehatan BPJS dan ketenagakerjaan serta gaji sesuai dengan UMK. Serta diberikan kesempatan untuk mengikuti Sergur PLPG Portofolio yang dikuatkan oleh SK kepala daerah,” tuntutnya. (bam/yan)

“Berbeda pilihan boleh, tapi jangan sampai perbedaan itu menjadi masalah yang nantinya berujung pada perpecahan”, ujarnya.yang di informasikan Humas Pemkab, Rabu(2/5/2018)

Tema Hari Buruh Internasional 2018 ini, adalah :”may day for fun and smart day”. Peringatan hari buruh tersebut diikuti oleh 400 lebih pekerja dan buruh dari beberapa perusahaan di Kabupaten Lumajang.

Plt. Bupati mengapresiasi peringatan May Day di Kabupaten Lumajang yang berjalan kondusif. “May day jaman now ini, alhamdulillah bisa kita laksanakan secara kondusif, sudah berbeda dengan pada jaman dulu. Ini perlu kita jaga terus, kita semua ini satu,” pesannya.

Kepada para buruh, Plt. Bupati berharap, jika ingin menyampaikan usulan ataupun kritik terhadap kebijakan perusahaan, agar disampaikan secara baik, dengan asas musyawarah dengan pihak perusahaan, tidak perlu demo apalagi sampai menyebabkan kerusuhan.

Senada dengan Plt. Bupati Lumajang, Kapolres Lumajang, AKBP. Rachmad Iswan Nusi, SIK, MH., juga mengapresiasi pelaksanaan peringatan May Day di Kabupaten Lumajang yang kondusif.

Pada kesempatan tersebut, Kapolres menyampaikan pesan KAPOLRI agar masyarakat bisa memilah berita yang sedang ramai dimedsos. “Marilah kita cerdas dalam memilah berita, dan bagi orang tua tolong dijaga dan diawasi jangan sampai media sosial mempengaruhi pola pikir anak”, kata Kapolres mengingatkan.

“Mari kita tata negara ini, menjadi negara yang kuat untuk generasi yang akan datang, dan mari kita laksanakan kegiatan May Day ini dengan senang dan tertib”, tambahnya.

Sementara itu, Kepala Disnaker Kabupaten Lumajang, Drs. Suharwoko, M.Si., melaporkan kegiatan tersebut bertujuan untuk menjalin dan mempertahankan keharmonisan antara buruh, pengusaha dan pemerintah, serta memberikan wadah bagi buruh untuk memperingati hari buruh.”Alhamdulillah Lumajang beberapa tahun ini sangat kondusif, tidak ada perayaan hari buruh dengan kegiatan yang tidak bermanfaat” ujarnya.

Diungkapkan, Sarasehan memperingati Hari Buruh tahun 2018 di Kabupaten Lumajang diisi dengan kegiatan sosial seperti donor darah yang dilakukan hampir diserluruh perusahaan di Kabupaten Lumajang.

Acara Sarasehan itu, menghadirkan Narasumber dari Univ. Naroetama, Soemali, SH. MH., sebagai salah satu ahli dibidang ketenagakerjaan. (adi/yan)

Kapolres Blitar AKBP Anisullah M. Ridha mengatakan, acara donor darah ini sebenarnya diprakarsai Polres Blitar. Kegiatan ini dilakukan, untuk mempererat hubungan antara buruh dan pengusaha. Selain itu merangkul para buruh untuk melakukan kegiatan positif dalam menyambut May Day (Hari Buruh Internasional).

“Selain donor darah, Polres Blitar juga memfasilitasi para buruh untuk melakukan dialog dengan pemilik usaha tempat mereka bekerja. Kami berharap kegiatan ini bisa bermanfaat baik bagi buruh maupun pengusaga. Sehingga tercipta hubungan yang harmonis antara pengusaha dna buruh”, kata AKBP Anisullah M. Ridha, Selasa (01/05/2018).

Di tempat yang sama, Aspadi salah satu buruh di Kabupaten Blitar mengaku, saat ini masih banyak pengusaha di Blitar yang membayar gaji buruh di bawah besaran Upah Minimum Regional (UMR). Kesenjangan ekonomi yang terjadi antara buruh dan para pengusaha dinilai terlalu jauh. Bahkan para buruh tersebut kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Di Blitar memang upah buruh masih banyak yang di bawah UMR. Era saat ini buruh sulit sekali untuk bertahan hidup. Namun kita juga ingin tetap bermanfaat bagi orang lain, salah satunya dengan donor darah ini”, tandas Aspadi.

Aspadi meminta pemerintah untuk membatu para buruh menegakkan peraturan yang mengatur tentang pembayaran gaji maupun upah dari para pengusaha kepada para pekerja. Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 75 Tahun 2017 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Jawa Timur tahun 2018, besaran UMK untuk Kabupaten Blitar sebesar Rp. 1.653.383,98 sedangkan Kota Blitar sebesar Rp. 1.640.439,34.

“Saya berharap Instansi terkait termasuk dewan pengawas mampu menegakkan aturan tersebut. Sehingga karyawan bisa digaji sesuai UMK”, pungkasnya. (jar/yan)

Dalam dialog yang digelar di gedung Balai Latihan Kerja Disnaker Lamongan ini, diikuti oleh beberapa serikat buruh diantaranya dari SPSI, Kahutindo, SPN. Pada kesempatan tersebut, perwakilan dari masing-masing serikat berkesempatan menyampaikan aspirasinya.

Seperti yang diungkapkan oleh Hari wahyono, Ketua DPC SP Kahutindo Kabupaten Lamongan, mereka menginginkan dilakukan survey ulang KHL (Kebutuhan Hidup Layak). Sebab, menurutnya survey yang dilakukan oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia Lamongan dianggap masih belum sesuai dengan realita di lapangan, sehingga upah dan kesejahteraan buruh masih kurang.

“Jadi teman-teman sudah melakukan uji coba melakukan survey di pasar tradisional, itu pun kami carikan harga yang standar, dan ternyata hasilnya masih di atas 2 jutaan, meskipun tidak sampai 2 juta setengah,” ucapnya.

Untuk itu mereka menginginkan, pada tahun depan upah buruh dinaikan pada angka 2,5 juta, sesuai dengan standar KHL di Kabupaten Lamongan. “Kami harap untuk disparitas upah jangan terlampau jauh dengan ring 1,” ujarnya.