“Kami tidak menutup kemungkinan jika ada disabilitas lain di Lamongan, yang ingin ikut bergabung, maka dengan syarat harus mengembangkan ilmunya. Jadi, tidak berhenti belajar dan tidak berhenti untuk berinovasi. Karenanya, mari kita ubah persepsi orang, bahwa disabilitas ini bukan menjadi sosok yang perlu dikasihani. Tetapi, harus diakui karena memang ada potensi di dalam dirinya,” papar Ketua TP PKK Lamongan.

Ditambahkan Anis Yuhronur, bahwa disabilitas merupakan tanggung jawab bersama. Dimana para penyandang disabilitas, ini perlu ditingkatkan rasa percaya dirinya melalui perlakuan dan pemenuhan hak yang sama dengan yang lainnya.

Baca juga :

• Wali Kota Malang Pastikan Harga Bahan Pangan Turun
• Bupati Lumajang Ajak Masyarakat Taat Pajak dan Tertib Laporan SPT Tahunan
• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran

Dirinya juga berharap, kedepannya FP2HD akan memiliki perencanaan-perencanaan program yang bisa disinergikan dengan Pemerintah Kabupaten Lamongan. “Semoga kedepannya semakin baik. Program-program yang akan dilakukan dengan baik, sehingga nanti akan kami bantu. Semoga ini akan menjadi perekat disabilitas dengan Pemkab Lamongan,” tambah istri Bupati Lamongan.

Ketua FP2HD Lamongan, Tei Febri Khoirun Nidhom, mengatakan bahwa Peringatan Hari Disabilitas Internasional tahun 2022, ini merupakan yang pertama kali dilaksanakan organisasi disabilitas di Lamongan. Bertemakan ‘Partisipasi Bermakna Menuju Pembangunan Inklusif yang Berkelanjutan’, momentum ini diharapkan menjadi sinergitas bersama antar organisasi disabilitas dengan Pemkab Lamongan.

Pada kesempatan tersebut, juga dilaksanakan penyerahan rompi dan alat bantu secara simbolis berupa 13 kruk, 15 tongkat adaptif untuk tuna netra, 10 alat bantu dengar untuk tuna rungu dan sembako. (zen/sit)

“Ini saya menyampaikan di awal dan di akhir bahwa no one left behind. Maka equals treatment harus kita lakukan, memberi ruang dan kesempatan serta peluang yang sama harus kita lakukan,” ujar Khofifah usai kegiatan peringatan disabilitas tersebut, di Kota Malang, Kamis (08/12/2022) tadi.

Selain itu, menurutnya kehadiran pemerintah dalam peringatan tersebut juga untuk mensupport hasil karya dari para penyandang disabilitas. Seusai acara, Khofifah juga meninjau stan UMKM hasil karya penyandang disabilitas. Tidak lupa, beberapa produk juga turut dibelinya.

“Di sini juga sebagai bentuk, bahwa pemerintah hadir mendampingi dan mensupport karya dari disabilitas,” katanya.

Dalam kegiatan itu, Khofifah juga menyampaikan apresiasinya kepada Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Budi Hermanto, yang memberikan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas untuk menjadi bagian dari Polresta Malang. “Tadi juga saya apresiasi Pak Kapolresta Malang, yang memberikan kesempatan kepada penyandangan disabilitas untuk menjadi salah satu bagian humasnya. Bahkan, itu tadi content creator,” lanjutnya.

Baca juga :

• Wali Kota Malang Pastikan Harga Bahan Pangan Turun
• Bupati Lumajang Ajak Masyarakat Taat Pajak dan Tertib Laporan SPT Tahunan
• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran

Sementara itu, Wakil Wali Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko, menyampaikan jika Pemkot Malang juga hadir untuk memberikan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas di Kota Malang. Termasuk, dalam menggali potensi yang dimiliki penyandang disabilitas.

“Perlu kita angkat dan kita kembangkan untuk menggali potensi anak-anak, karena ini luar biasa. Apakah di bidang seni, teknologi, usaha kecil menengah keterampilan ataupun lainnya. Saya kira akan jauh lebih bermakna saat mereka harus mandiri,” ujar Wawali Bung Edi.

Terlebih, menurutnya dalam bekerja juga tidak harus memiliki keterbatasan. Siapa saja bisa bekerja, karena potensi yang dimiliki itu bisa digali. Termasuk mereka para penyandang disabilitas itu.

“Seperti Rara inikan content creatornya Polresta Malang Kota. Dia bekerja dengan tangan dan pikirannya. Jadi, ke depan Pemkot Malang harus mempersiapkan ke arah sana, agar bisa lebih terampil dan menggali potensinya agar muncul,” tuturnya.

Sebagai Informasi, dalam kegiatan tersebut Pemprov Jatim hadir dengan memberikan bantuan untuk Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (RSBD). Akan tetapi, kali ini bantuan ditambah dengan pemberian Alat Bantu Mobilitas (ABM) berupa kursi roda dan alat bantu dengar, sebanyak 75 buah. (rsy/sit)

Saat itu, Ismawati baru saja memperkenalkan hasil kerajinan tangannya pada Bupati dan undangan yang hadir. Yaitu, hasil kerajinan berupa sandal yang terbuat dari limbah plastik.

Bersama pendampingnya, perempuan tersebut naik kursi roda. Hanya saja, karena pintu keluar pendopo tidak di desain untuk disabilitas, membuat Ismawati kesulitan.

Apesnya, sebelum kursi roda depan menuruni tangga pertama, tubuh Ismawati seolah terdorong ke depan hingga membuatnya hampir terjatuh. Padahal, perempuan berhijab baru selesai melakukan operasi tulang belakang. Melihat reaksi Ismawati, orang tuanya pun kaget dan berteriak melihat anaknya.

Baca juga :

• Wali Kota Malang Pastikan Harga Bahan Pangan Turun
• Bupati Lumajang Ajak Masyarakat Taat Pajak dan Tertib Laporan SPT Tahunan
• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran

Beruntung, dengan sekuat tenaga, Ibu Isma-sapaan Ismawati, menolongnya hingga tidak sampai terjatuh. Dan kursi rodanya, harus digotong oleh empat orang yang ada di lokasi kejadian. Isma pun, kemufian langsung dipindah ke Bentor, yang sebelumnya sudah menunggunya.

Pendamping Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten Bondowoso, Mery Dian Kharisma Pribadi, menanggapi hal itu mengatakan bahwa sudah seharusnya di pendopo juga menyediakan akses masuk khusus kaum disabilitas. “Kalau misalkan mengundang disabilitas, kemudian tidak membawa pendamping, tentu akan membuatnya merasa terisolir. Harusnya, pendopo juga ramah pada komunitas ini,” ujar Mery-sapaannya.

Beruntung saja, lanjutnya, Isma tidak jatuh. Karena dia baru selesai menjalani operasi. Kalau jatuh, saya tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi. Ini riil, Fasum seperti pendopo masih belum berpihak pada kaum disabilitas.

Pj Kepala Dinsos Bondowoso, Anisatul Hamidah, menanggapi kejadian itu berharap seluruh Fasum, khususnya milik OPD, dilengkapi dengan fasilitas untuk kaum disabilitas. Sehingga, mereka juga merasa diperhatikan oleh pemerintah daerah. (sam/sit)

Wakil Wali (Wawali) Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko, turut hadir dan mengapresiasi kegiatan bertajuk ‘Malang Inklusi, Tangguh, dan Tumbuh Dalam Kewirausahaan’ tersebut. “Salah satu implementasi dari tema dan persiapan kegiatan ini adalah bagaimana menjadikan pengusaha dari keluarga disabilitas bisa mandiri, tumbuh, dan berkembang. Sehingga hari ini diikuti sekitar 100 disabilitas yang sudah mendapatkan pelatihan untuk bisa mengembangkan usahanya. Ini ada pameran produk mereka yang sudah dilatih, sehingga ada peningkatan dari sisi pemasarannya,” ujarnya.

Pria yang akrab disapa Bung Edi itu juga mengatakan bahwa Pemkot Malang turut mempermudah perijinan bagi para Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) disabilitas. “Disini juga ada stand prijinan untuk mempermudah pengusaha kecil disabilitas. Kita beri kemudagan sesuai layanan prima, jadi bisa diurus sekarang ini yang belum punya Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) ataupun Nomor Pokok Wajib Pajak (NPW),” tambahnya.

Dengan kemudahan perihal perizinan, kedepan para pengusaha disabilitas mempunyai legalitas formal dalam kegiatan perekonomiannya. Oleh sebab itu, Bung Edi merasa ini adalah momentum yang bagus dalam rangka membangkitkan kembali pemulihan ekonomi pasca pandemi.

“Dengan perizinan yang mudah, para pengusaha bisa menggeliat, akhirnya timbullah pemulihan ekonomi pasca pandemi. Apalagi didukung dengan dunia digital,” jelas pemilik kursi N2 tersebut.

Baca juga :

• Wali Kota Malang Pastikan Harga Bahan Pangan Turun
• Bupati Lumajang Ajak Masyarakat Taat Pajak dan Tertib Laporan SPT Tahunan
• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran

Sementara itu, Kepala Dinsos-P3AP2KB, Penny Indriani, menjelaskan bahwa pada acara yang berlangsung hybrid ini juga diselimuti dengan kegiatan sosial. Dimana terdapat bantuan permodalan dan penyaluran sarana prasarana kursi roda bagi penyandang disabilitas.

“Bantuan modal dari United States Agency International Development (USAID). Itu diperuntukkan bagi disabilitas yang memang sudah memiliki usaha bagus, tapi masih kurang modalnya. Lalu bantuan kursi roda, dimana satu orang per kecamatan, kita lihat siapa yang paling membutuhkan dan diprioritaskan. Mudah-mudahan ke depan lebih banyak anggaran sehingga semua bisa terakomodir,” terang Penny.

Lebih lanjut dirinya menyampaikan, dari 2.927 disabilitas yang ada di Kota Malang, kesemuanya memiliki potensi yang cukup besar untuk bersaing dengan pengusaha lain. “Potensi sepertinya tinggi, mereka sudah bisa bersaing dengan UMKM non-disabilitas. Ada yang membuat usaha baru, ada yang pengembangan usaha. Tetapi memang harapannya, mereka tidak tergantung pada bantuan modal, sehingga mandiri. Namun tetap kita usahakan bantuan modal dengan kredit lunak,” tegasnya.

Dinsos-P3AP2KB Kota Malang berkomitmen untuk makin memberdayakan disabilitas. Sehingga dilaunchinglah website hasil kolaborasi bersama Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Malang yang berisi publikasi kegiatan disabilitas.

“Paling tidak , kelihatan, ini lho kegiatan para disabilitas. Lebih mengenalkan dan pastinya nanti akan terus ada pengembangan dari Diskominfo,” terang Penny. (hms/mus/sit)

Mengambil tema ‘Building back better  toward a disability-inclusive, accessible and sustainable covid-19 world, atau membangun kembali kehidupan yang lebih baik, lebih inklusif, lebih berkelanjutan di masa pandemi covid-19’, peringatan ini digelar di Pendhapa Manggala Praja Nugraha.

Dihadiri Bupati Trenggalek, Forkopimda, perwakilan dari Balai Besar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik (BBRS PDF) Dr.Soeharso Surakarta yang telah bekerjasama dengan Pemkab Trenggalek dalam menangani disabilitas fisik di Kabupaten Trenggalek.

“Peringatan Hari Disabilitas Internasional ini diharapkan bukan hanya sebatas seremonial. Akan tetapi juga harus bisa meningkatkan akses bagi difabel di Kabupaten Trenggalek agar bisa mendapatkan kemudahan dalam menjangkau pelayanan dari Pemerintah,” ucap Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin, Jum’at (18/12/2020) siang.

Bupati Arifin menjelaskan agenda 2030 mendatang, dunia akan berlomba-lomba mendorong pembangunan berkelanjutan, dan salah satu pembangunan berkelanjutan adalah tidak boleh ada satupun warga di dunia yang tertinggal atau termarginalkan aksesnya.

“Untuk mengawal dan mewujudkan hal ini di Trenggalek, saya meminta semua jajaran di kantor-kantor pelayanan untuk memastikan tersedianya infrastruktur dan fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas,” tegasnya.

Seperti halnya ketersediaan bidang miring untuk memudahkan akses pengguna kursi roda, parkir terdekat dengan pintu untuk difabel, jalur fast track bagi difabel, ibu hamil, lansia, dan bilik laktasi untuk ibu menyusui, dan lain sebagainya.

“Memiliki akses yang sama bukan berarti kemudian tidak dibedakan, menurut saya pelayanannnya juga harus diberikan yang ekstra,” tutur pria yang akrab disapa Mas Ipin ini.

Bupati juga meminta agar di setiap lini pelayanan dapat disediakan pelayanan jalur cepat (fast track) yang memudahkan bagi disabilitas maupun kelompok rentan tanpa harus lama antri menunggu dengan antrian umum.

“Ini bentuk keberpihakan kita terhadap bagaimana kita mendorong inklusifitas pelayanan yang melayani semua di Kabupaten Trenggalek,” imbuhnya.

Sehingga, lanjut Bupati Arifin, tidak ada lagi di Kabupaten Trenggalek orang-orang yang tidak bisa mengakses atau kesulitan dalam mengakses pelayanan.

Dalam peringatan Hari Disabilitas Internasional kali ini dilaksanakan dengan semangat menghilangkan hambatan, dan membuka peluang ekonomi para penyandang disabilitas untuk memastikan kualitas kehidupan difabel menjadi lebih baik.

Di sisi lain, Pemkab Trenggalek terus berbenah dengan melakukan pemutakhiran data dari semula manual menjadi elektronik mengikuti sistem nasional yang sudah terintegrasi dengan Adminduk dan DTKS.

“Upaya ini penting untuk menjamin akses bagi penyandang akses hagi disabilitas dalam memanfaatkan peogram layanan berbasis data. Lebih lanjut, beberapa program unggulan juga mulai dilaksanakan sebagai komitmen mewujudkan Kabupaten Trenggalek yang Inklusif, seperti program Sepeda Keren dan Rumah Perempuan,” pungkas suami Novita Hardiny ini. (mil/syn)

Mereka membagikan dan memberikan cindera mata berupan bunga. Namun, saat mereka akan memberikan bunga pada anggota DPRD Kota Probolinggo, tak ada satupun anggota dewan yang ada di dalam kantor DPRD.

Padahal, para penyandang disabilitas ini juga bermaksud menanyakan, tindak lanjut rencana dibuatkannya Perda Disabilitas oleh DPRD. Tapi, para disabilitas ini hanya diterima, oleh Kabid sekretariatan Kantor DPRD Kota Probolinggo.

Ketua DMI (Disabilitas Motor Indonesia), Yayak mengatakan, kedatangan dirinya bersama para rekan sesama penyandang disabilitas hendak menanyakan kembali, terutama soal Perda Disabiltas yang sempat disampaikan DPRD Kota Probolinggo.

“Di sini kami dari Formasi (Forum Masyarakat Peduli Inklusi), ingin menyampaikan aspirasi. Dimana lewat Perda itu, bisa menyangkup semua aspek. Ada ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan untuk teman-teman disabilitas,” jelasnya, Kamis (3/12/2020).

Yayak menambahkan, jumlah penyandang disabilitas di Kota Probolinggo ada sekitar 673 orang.

Setelah gagal bertemu anggota dewan, para penyandang disabilitas lantas bergeser ke Jalan Suroyo depan Kantor DPRD setempat.

Mereka membagikan cindera mata berupa untaian bunga yang dibawa, ke para pengguna jalan yang melintas.Usai hal tersebut para penyandang disabiltas meneruskan aksinya menuju Kantor KU Kota Probolinggo.

Sesampainya dikantor KPU mereka diterima langsung oleh Ketua bersama anggota komisioner KPU, M. Hudri menerima anggota DMI usai melakukan kegiatan rapat pleno terbuka terkait rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan KPU Kota Probolinggo. (geo/mzm)

Ada sebanyak 661 lebih anak disabilitas mengikuti kegiatan ini. Mereka dari 61 lembaga pendidikan yang ada di Sidoarjo. Mulai TK sampai SMA. Kegiatan berlangsung di halaman Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Pemkab Sidoarjo. Kegiatan jalan sehat ini diberangkatkan Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah, Rabu (18/12/2019). Wakil Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin juga hadir dalam peringatan itu.

“Pemkab Sidoarjo memiliki kepedulian tinggi terhadap pendidikan inklusif. Salah satu buktinya dengan dibentuknya Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Perda ini memberi jaminan kepada anak berkebutuhan khusus untuk dapat mengikuti proses pendidikan sebaik-baiknya,” kata Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah, Rabu (18/12/2019).

Selain itu, Abah Ipul memberi apresiasi yang tinggi terselenggaranya kegiatan ini. Diharapkan kegiatan semacam ini dapat terus ditingkatkan.

“Melalui kegiatan seperti ini akan mengembangkan keterampilan dan kreativitas seni para generasi penerus bangsa,” tegasnya.

Sementara Pengawas Pendidikan Luar Biasa (PLB) Provinsi Jawa Timur yang juga Ketua Panitia Penyelenggara Kegiatan, Saji mengakui komitmen Sidoarjo terhadap pendidikan inklusif sangat tinggi. Tahun 2013 lalu, Sidoarjo mendeklarasikan diri sebagai kabupaten pendidikan inklusif. Oleh karenanya, Bupati Sidoarjo patut dinobatkan sebagai pelopor bapak insklusif di Sidoarjo. Apalagi, kegiatan seperti ini sudah berlangsung ke 9 kalinya.

“Tahun ini tercatat 661 anak inklusif turut kegiatan ini. Tujuannya untuk mengembangkan budaya masyarakat yang inklusif. Anggarannya secara mandiri,” ungkapnya.

Ke depan, Saji berharap ada anggaran khusus peringatan Hari Disabilitas Internasional di Sidoarjo. Menurutnya, ada sekitar 3.000 anak-anak disabilitas di Sidoarjo yang teridentifikasi dan mendapatkan akses layanan pendidikan.

“Baik di layanan pendidikan khusus maupun di jalur pendidikan inklusif yang ada pada PAUD, TK, SD,SMP maupun SMA. Kami berharap Sidoarjo akan terus menggelorakan semangat perjuangan pendidikan inklusif itu,” tandasnya. Wan/yan

“Kami keliling fakultas-fakultas untuk melakukan orasi mengenai pemenuhan hak-hak teman-teman kami yang difabel. Karena sesuai dengan undang-undang yang berlaku kebutuhan sarana dan prasarana difabel harus dipenuhi,” ujar Eris Restu Putra kordinator aksi, Selasa (10/12/2019) siang.

Berfoto bersama Rektor Moh Hasan. (kj1)

Eris bersyukur karena aksi damai yang mereka lakukan mendapatkan sambutan baik dari para pimpinan yang ada di fakultas. Mereka pun memberikan kenang-kenangan kepada dekan berupa buku panduan dalam pemenuhan sarana dan prasarana yang harus ada.

“Saya harap yang kami lakukan ini benar-benar direspon dengan baik. Kami tidak ingin apa yang telah kami perjuangkan hanya menguap begitu saja. Namun kami ingin komitmen dari para pimpinan terutama rektor untuk segera mewujudkan Unej sebagai kampus inklusi,” imbuh Eris, setelah melakukan orasi di depan kantor Rektorat Unej.

Sementara itu, Rektor Unej, Moh Hasan menyambut baik aksi damai yang dilakukan oleh sahabat difabel. Menurutnya, sebagai pelaksana layanan pendikan tinggi Unej harus betul-betul memperhatikan sarana dan prasarana yang ramah difabel.

“Untuk gedung baru, semua sudah kami upayakan agar ramah difabel, dan untuk gedung lama sedang kami upayakan termasuk gedung rektorat yang saat ini dalam proses pemasangan lift,” ujar rektor dihadapan para mahasiswa yang melakukan aksi.

Hasan berjanji akan terus mengupayakan agar semua anak bangsa termasuk mereka yang difabel dapat berkiprah dan berkarya di Unej. Bahkan menurutnya, saat ini di Unej juga memiliki beberapa karyawan difabel.

“Akan terus kami upayakan agar semuanya ramah difabel termasuk kamar mandi. Kami ingin agar mereka dapat berproses dengan baik dan nyaman saat berada di Unej, entah itu mahasiswa, karyawan maupun dosen,” pungkas Hasan. (Kj1/Yud/oso)

Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial, Setija Budhi. Ia menyampaikan saat ini pemerintah menganggarkan dana untuk bantuan disabilitas. Namun tidak ditentukan besarannya.

“Ada anggaran bantuan bagi penyandang disabilitas, namun menyesuaikan kebutuhan,” ucapnya.

Ia melanjutkan, anggaran ini akan dikeluarkan sesuai dengan penyandang yang sudah mengajukan satu tahun sebelum anggaran diberikan. Sedangkan bagi penyandang yang tidak mengajukan, maka tidak akan mendapat bantuan.

Dengan kata lain, pemerintah saat ini belum mendata penyandang disabilitas di Bangkalan. Maka, bagi penyandang disabilitas tak bisa tersentuh bantuan pemerintah selama penyandang tidak mengajukan permintaan bantuan.

“Ya kami memang akan memberikan bantuan sesuai dengan permintaan. Kalau tidak mengajukan ya kami belum bisa memberikan karena kami juga tidak tau penyandang disabilitas berapa banyak,” lanjutnya.

Ia menghimbau, bagi penyandang disabilitas sebaiknya segera mengajukan permintaan bantuan ke pemerintah. Agar bantuan dapat segera diterima para penyandang disabilitas tersebut.

“Kapanpun bisa mengajukan, namun realisasi baru satu tahun setelahnya. Makanya segera ajukan dilengkapi bersama pengantar dari aparat setempat,” pungkasnya. (ist/nhs/yan)