Kepada awak media, bupati mengatakan, saat ini pemerintah pusat mulai bergerak dari pembangunan Infrastruktur menuju fokus pembangunan sumberdaya manusia, Spirit pembangunan yang fokus kepada sumberdaya manusia ini sesuai dengan semangat peringatan Hardiknas kali ini.

“Spirit ini sesuai dengan semangat kita di Hari Pendidikan Nasional ini, bahwa pendidikan yang berbasis kebudayaan ini menjadi satu kekuatan bangsa,” ujarnya kepada wartawan.

Oleh karenanya, lanjut Bupati, arah pembangunan pusat dan daerah harus selalu sinergi, sebab, pembangunan pusat juga ditentukan oleh lancarnya pembangunan di daerah dan pendidikan adalah pondasinya pembangunan. Jika pendidikannya baik, maka pembangunan lainnya juga baik.

“Mari kesempatan ini jangan kita lengahkan, Jangan sampai ada yang putus sekolah, jangan biarkan generasi kita kedepan tidak kita bangun sebaik-baiknya, karena ini tugas kita bersama,” pesannya.

Dengan spirit peringatan Hardiknas ini pula, Bupati mengajak seluruh masyarakat untuk kembali bersatu dan fokus kepada pembangunan.

”Pemilu sudah usai, semua harus kembali bersatu, Kerja kerja kerja dan kita jaga Persatuan kembali, jangan sampai tercerai berai karena pilihan yang berbeda,” ungkapnya. (yud/oso)

 
Memontum Jember – Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-22 dan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2018 digelar di Alun-alun Jember dengan Inspektu Upacara Bupati Jember dr. Hj. Faida, MMR. Dalam kesempatan tersebut, Bupati menyampaikan pesan dua menteri yakni Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy.

Peringatan Hari Otonomi Daerah mengangkat tema “Mewujudkan Nawa Cita melalui Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang Bersih dan Demokratis”. “Bangsa kita semakin dewasa menyadari cara utama yang paling efektif mewujudkan kesejahteraan rakyat adalah melalui penyelenggaraan otonomi daerah yang bersih dan demokratis,” pesan Mendagri Tjahjo Kumolo dalam pidato yang dibacakan bupati.

Menteri menekankan tiga hal untuk menjadi perhatian bersama. Pertama, integritas dan etika profesionalisme bagi para pemimpin dan penyelenggara pemerintahan daerah merupakan hal yang harus dikedepankan. Kedua, komitmen bersama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Ketiga, upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan daya saing perekonomian daerah harus terus menjadi prioritas utama kebijakan di semua level pemerintah daerah.

Mendagri juga mengingatkan tuiuan utama penyelenggaraan otonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kualitas, peningkatan daya saing, kreatifitas, dan inovasi yang mengandalkan kekhasan daerah.

Selain itu, penyelenggaraan otonomi daerah yang bersih merupakan bagian yang sangat penting dari sebuah proses demokrasi. Karena hal ini menjadi syarat mutlak bagi pembangunan yang menyeluruh dan berimbang.