Bupati Jember, Hendy Siswanto, mengatakan bahwa penopang kehidupan pertama di Jember adalah petani. Maka, mau tidak mau kita semuanya harus memback up petani. 

Baca juga:

• Jelang Lebaran, Dishub Kota Malang Petakan Titik Rawan Macet di Pusat Perbelanjaan
• Pemkab Malang Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Angin Kencang di Gunungsari Tajinan
• Nilai Investasi Capai Rp 250 Miliar, Pemkot Malang Kaji Proyek Kabel Bawah Tanah

“Jember 60 sampai 70 persennya adalah petani. Konsep yang kami ajukan pertama kali adalah petani Jember harus maju. Kita harus bangkit kembali soal pertanian yang ada di Kabupaten Jember. Karena seluruh petaninya, benar-benar menguasai apa yang dilakukannya,” ucap Hendy saat memberikan sambutan. 

Namun, karena saat ini kondisinya pandemi Covid-19, lanjut Hendy, seluruh sektor apapun terdampak. “Dengan kekuatan pertanian yang dimiliki Jember, itu masih aman. Ada pengaruhnya, tapi tidak terlalu berat. Terutama hasil-hasil pertanian, yaitu beras, kopi, tembakau, maupun jagung masih terbilang bagus,” katanya.

Bupati Hendy menambahkan, biasanya setiap Hari Tani Nasional, selalu diikuti dengan kegiatan turun ke jalan. “Namun saya berharap, ke depan tidak perlu turun ke jalan. Tetapi, mari berdiskusi untuk memajukan pertanian kita. Tentunya, keinginan saya untuk memimpin Jember ini cuma satu, yaitu mengembalikan haknya masyarakat Jember,” ujarnya. 

Bupati Hendy berharap, petani di Kabupaten Jember, khususnya untuk petani padi tidak hanya menjual gabah. Namun, harus menjual berasnya. “Pemkab Jember akan mengiringi para petani semua. Karena nantinya akan lebih menguntungkan jika menjual berasnya,” kata Hendy. 

Ditambahkan Bupati Jember, bahwa pihaknya sebentar lagi akan memetakan Rt/Rw dan memfungsilan kegunaan lahan untuk ditanami apa. Sehingga, jangan sampai over produksi. “Jangan sekarang tanam tembakau, tembakau semua. Padi bagus, padi semua. Cabai bagus, cabai semua. Nanti begitu panen raya, harganya akan anjlok,” sambungnya.

Maka dari itu, pihaknya akan mengatur juga terkait pemasarannya. “Untuk semakin mengatur produktifitas itu, harus ada kolaborasi dari pemerintah dan para petani,” ujarnya.

Sementara itu, luasan lahan yang ada di wilayah Kabupaten Jember harus dipertahankan. “Jadi kita memohon informasi dari teman-teman sekalian, kalau ada lahan yang alih fungsi tolong diinfokan kepada kita,” ucapnya. 

Jangan sampai, ujarnya, lahan-lahan produktif berubah menjadi perumahan atau macam-macam. “Tidak boleh itu. Ini mohon dibantu. Kita tidak pernah mengizinkan adanya hal tersebut,” tegas Hendy.

Lebih lanjut Hendy mengatakan, perlunya tata ruang dan tata wilayah harus diatur sedemikian rupa. “Sehingga keberadaan petani yang menjadi tulang punggung kekuatan di Kabupaten Jember, akan terus bangkit ke depan dan semakin berkembang,” paparnya.

Terpisah Ketua Serikat Tani Independen (Sekti) Jember, Muhammad Jumain, mengatakan Hari Tani Nasional adalah lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria 5 tahun 60. “Saat ini Jember sudah ada gugus tugas reforma agraria yang tandatangani oleh Bupati Hendy,” kata Jumain.

Maka dari itu, pihaknya mendorong agar segera di bentuk pelaksana harian dan ditopang dengan anggaran yang cukup. (rio/sit)

Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua HKTI Jember Jumantoro kepada beberapa wartawan di RM.Lestari usai acara pengukuhan 31 pengurus HKTI tingkat kecamatan sekabupaten Jember yang bertepatan dengan Hartanas ke-59 tahun, Senin (23/9/2019) siang.

Pengukuhan pengurus HKTI tingkat kecamatan oleh Ketua HKTI Kabupaten Jumatoro. (bud)

“Kegiatan ini akan di jadikan momentum, bagaimana petani kedepan menjadi lebih riil, lebih modern, lebih mandiri dan lebih menguntungkan,” katanya. Ini akan dimulai dari Kabupaten Jember dengan slogan ‘Wis wayahe petani terlayani bukan terbebani’.

“Artinya, harapan kita ke depan jangan hanya petani dituntut untuk meningkatkan produksi, tanpa adanya sebuah regulasi yang menguntungkan. Salah satu contoh adalah bagaimana pembatasan import terhadap produk-produk pertanian, yang kedua bagimana pemerintah mensubsidi kebutuhan pupuk itu sesuai dengan kebutuhan petani dan petani jangan dianaktirikan,” sambungnya.

Dikatakannya, sama-sama barang subsidi, gas dan bensin begitu longgarnya, tapi pada saat kebutuhan pupuk begitu melekat dan menakutkan pengawasannya.

“Artinya kita berharap kedepan bahwa kebijakan kebijakan pemerintah kedepan mudah-mudahan, kebijakan yang pro pertanian, pro perubahan dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani,” tegas Jumantoro.

Diungkapkannya, kali ini HKTI Jember melaunching Kartu Tanda Anggota (KTA) sebagai wujud dari apa yang di sampaikan Ketum Moeldoko, bahwa by name by addres (Satu nama satu alamat) itu tidak boleh.

“Dengan adanya kita bermitra dengan BRI, paling tidak bagaimana petani yang credible dan ansible bisa mendapatkan kredit dengan fasilitas kartu dan bisa bertransaksi yang penting ada saldonya,” ujarnya.

Selain itu, Jumantoro juga mengungkapkan bagaimana petani ke depan, dalam pengelolaan permodalannya, bagaimana pengelolaan pasarnya, agar tidak tergantung kepada pasar dan bagaimana petani Jember menciptakan pasar.

“Selama ini, petani rata-rata banyak ke rentenir. Masalahnya adalah bagaimana agunan, sehingga pada Hartanas ini harapan kami, permudah petani dalam mendapatkan sertifikat tanah, dengan harga yang murah dan kalau perlu digratiskan,” harapnya.

Karena disaat mereka butuh dana dengan jaminan sertifikat, para petani kesulitan mendapatkan modal. Karena, rata-rata petani hanya memiliki surat berupa pethok tanah dan akta tanah.

“Kita harapkan subsidi pupuk tetap dipertahankan, jangan sampai dikurangi. Karena petani belum mampu secara maksimal menggunakan pupuk non subsidi,” pungkasnya. (bud/yud/oso)

Mereka menganggap pemerintah masih belum serius menjalankan reforma agraria, pasalnya Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 tidak pernah dijalankan dengan sungguh-sungguh, bahkan banyak terjadi penyimpangan, karena tidak sesuai dengan roh cita-cita dan amananat dibuatnya UUPA.

Hal ini terbukti dengan lahirnya sejumlah Undang-undang sektoral yang bertentangan dengan UUPA baik sektor Perkebunan, Pertambangan, maupun kehutanan. Demikian disampaikan Ketua Serikat Tani Independen (Sekti) Kabupaten Jember Ahmad Jumain, Rabu (26/9/2018).

“Akibatnya sejumlah sengketa tanah di Indonesia, termasuk sengketa tanah di Kabupaten Jember yang melibatkan warga dengan Perhutani dan Perkebunan, PTPN X, PTPN XI dan PTPN XII, dan Perkebuanan Swasta lainnya hingga kini masih terkatung-katung, karena hanya digunakan kepentingan politik”, keluhnya.

Nawa Cita yang dikumandangkan oleh Pemerintahan Jokowi, katanya, masih sebatas persertifikatan dalam bentuk prona. “Nawacita Jokowi masih belum menyentuh tanah obyek Reforma Agraria/TORA, padahal sejatinya bukan itu yang hanya Prona, yang hanya untuk kepentingan Investasi belaka.