Diantaranya, agar pemerintah melaksanakan reformasi agraria, menghentikan kriminalisasi terhadap petani, menghentikan intimidasi yang dilakukan oknum Perhutani terhadap masyarakat pengelola perhutanan sosial, hingga menurunkan harga pupuk. Selain tuntutan itu, petani juga meminta untuk men-stop impor pangan dan evaluasi gugus tugas reforma agraria kabupaten Banyuwangi.

Presiden BEM Untag Banyuwangi, Rifqi Nuril Huda, dalam orasinya mengatakan, bahwa pada periode pertama Presiden, Joko Widodo memimpin, kasus agraria menjadi perhatian khusus dan melakukan percepatan penyelesaian konflik agraria. Selain itu, juga menjanjikan 9 hektar lahan konflik akan didistribusikan kepada petani.

“Faktanya, 9 hektar lahan itu tidak didistribusikan secara maksimal. Sementara Pulau Jawa, bukan prioritas utama land reform 9 juta hektar,” ujar Rifqi dengan berapi-api.

Masih menurut Rifqi, kebijakan pemerintah tidak berpihak kepada petani. Mulai dari pengadaan bibit hingga penyediaan pupuk. Sehingga, menyebabkan ketergantungan petani terhadap pihak lain.

“Kehadiran Pemerintahan bukan membantu petani, tapi justru lebih mengutamakan para pemodal. Peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah atau negara, pun tidak berpihak kepada petani. Atau, lebih berpihak kepada pemodal, baik itu regulasi tentang pupuk, regulasi tentang agraria, regulasi tentang budidaya hingga regulasi tentang hilir, rigulasi tentang import pangan tampak betul mengabdi kepentingan pemodal,” tandasnya.

Dalam aksi tersebut, ratusan massa yang dimotori BEM Untag, bergerak dari Halaman Untag Banyuwangi menuju DPRD Banyuwangi dengan jalan kaki. Sambil meneriakkan yel-yel, mereka berjalan dengan tertib mendapat pengamanan dari anggota Polresta Banyuwangi. (ras/sit)

Dalam orasinya, para petani ini menuntut kepada DPRD Lamongan untuk membuat Perda Perlindungan petani. Selain itu, para petani ini juga menuntut agar hak-hak petani di Lamongan diperhatikan dengan mewujudkan reforma agraria sejati.

“Kami juga menuntut kepada pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan petani, yang salah satunya adalah persoalan irigasi dan penanggulangan hama tikus,” kata Mubin, salah satu korlap aksi Hari Tani di Lamongan.

Dikatakan oleh Mubin, warga Lamongan sebagian besar adalah petani yang mencapai 75 persen. “Kami menuntut DPRD Lamongan untuk membuat Perda tentang perlindungan petani dan lahan,” tandasnya.

Sementara, wakil ketua DPRD Lamongan, Saim mengatakan, secara substansi menerima masukan atau aspirasi dari para petani. “Seluruh keluhan para petani sudah kita bahas dalam kesejahteraan, mulai dari irigasi, penanggulangan hama,” tandas Saim yang menyebut juga kalau tahun ini pihaknya bersama Pemkab Lamongan telah menganggarkan Ekskavator untuk setiap kecamatan agar memperlancar irigasi petani.

Tak hanya itu, Saim juga mengatakan pihaknya akan menindaklanjut dengan melakukan sosialisasi dan pembahasan bersama anggota dewan. “Kesejahteraan petani memang harus ditingkatkan, mereka juga butuh perlindungan. Maka perlu pembahasan lebih lanjut,” pungkasnya. (ifa/zen/yan)