Secara formal, kegiatan ini bukan sekadar seremoni keagamaan di Bulan Ramadan. Melainkan, manifestasi dari Public-Private Partnership (PPP) yang bertujuan untuk menyentuh lapisan masyarakat paling bawah, termasuk komunitas ojek online, pedagang kaki lima dan petugas kebersihan.

Dalam sambutannya, Bupati Fawait memberikan apresiasi tinggi terhadap peran REI sebagai mitra strategis pemerintah. Dirinya menekankan, bahwa sektor properti memiliki multiplier effect yang besar terhadap ekonomi daerah. Namun, di balik dukungan tersebut, Bupati Fawait memberikan garis bawah yang tegas mengenai kepatuhan regulasi.

“Pemerintah Kabupaten Jember sedang berada dalam tahap finalisasi Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Kami menginstruksikan kepada seluruh pengembang yang tergabung dalam REI untuk menjadikan dokumen ini sebagai panglima dalam setiap proyek pembangunan,” jelas Gus Fawait-sapaan Bupati Jember.

Baca juga :

Salah satu poin krusial yang ditekankan, adalah mitigasi bencana melalui tata ruang. Di sini, Bupati Fawait memperingatkan dengan tegas agar tidak ada lagi izin pembangunan hunian di area resapan air atau bantaran sungai. Hal ini, merupakan langkah preventif pemerintah untuk memutus rantai bencana banjir tahunan yang kerap menghantui wilayah pemukiman padat penduduk.

Selain aspek lokal, pertemuan ini juga membahas sinkronisasi program daerah dengan kebijakan nasional. Gus Fawait menyatakan kesiapan penuh Kabupaten Jember, dalam mengawal program strategis Presiden RI terkait penyediaan 3 juta rumah bagi rakyat. Sinergi antara Pemkab Jember, REI dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dianggap sebagai kunci utama dalam penyediaan lahan yang legal dan layak huni.

Ketua REI Jember, Cak Salam, dalam momen ini menyambut baik arahan tersebut. Dirinya menegaskan komitmen organisasi untuk bertransformasi menjadi pengembang yang lebih patuh aturan dan mengedepankan aspek kemanusiaan.

“Kami sepakat bahwa hunian bukan sekadar komoditas bisnis, melainkan hak dasar warga yang harus dijamin keamanan lingkungannya,” kata Cak Salam.

Pelaksanaan acara sendiri, ditutup dengan pembagian paket Sembako secara simbolis dan diskusi teknis mengenai percepatan perizinan yang transparan di lingkungan Pemkab Jember. (rio/gie/adv)

Pada kesempatan tersebut, sejumlah pejabat dari berbagai daerah hadir sebagai tamu undangan khusus, sekaligus penerima penghargaan. Penghargaan ini, menjadi bentuk pengakuan atas komitmen dan upaya Pemerintah Kabupaten Malang dalam membangun sinergi dengan berbagai unsur masyarakat, memperkuat toleransi, serta menciptakan suasana kehidupan beragama yang harmonis dan inklusif di wilayah Kabupaten Malang.

Dengan keberhasilan tersebut, sekaligus menegaskan posisi Kabupaten Malang sebagai daerah yang konsisten mendorong kerukunan dan keharmonisan sosial, sejalan dengan visi nasional dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Melalui undangan resmi yang ditandatangani Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Ramadhudin Amin, disampaikan bahwa Harmony Award tahun ini bertemakan ‘Sinergi Kolaborasi untuk Indonesia Rukun’. Para pejabat yang hadir, merupakan figur yang dinilai memiliki kontribusi nyata dalam menjaga stabilitas sosial dan keharmonisan antar umat beragama di wilayahnya masing-masing.

Baca juga :

Dalam sambutannya, Menteri Agama RI, KH Nasaruddin Umar, menegaskan bahwa Indonesia saat ini menjadi salah satu negara yang mampu menjadi role model bagi bangsa lain dalam membangun harmoni dan toleransi antar umat beragama. “Harmony Award 2025 merupakan bentuk apresiasi kepada pemerintah daerah dan FKUB yang mampu mengelola, memperkuat dan menjaga harmoni di tengah keberagaman masyarakat,” ujarnya.

Harmony Award ini, diberikan kepada daerah yang dinilai berhasil menjalankan program penguatan kerukunan umat beragama, membangun forum lintas iman, serta melakukan penanganan isu-isu keberagaman secara efektif. Adapun daftar penerima Harmony Award 2025 adalah sebagai berikut, Kategori Kota diantaranya Semarang, Surakarta, Manado. Kategori Kabupaten diantaranya Mimika, Ciamis, Malang. Kategori Provinsi diantaranya DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Jawa Tengah.

Penghargaan tingkat nasional ini, menegaskan kembali posisi Kabupaten Malang, sebagai salah satu daerah di Jawa Timur yang mampu meraih pengakuan tersebut. Kabupaten Malang dinilai memiliki komitmen kuat dalam menjaga harmoni sosial melalui sinergi antar instansi, kolaborasi dengan lembaga keagamaan, serta pengembangan program literasi keberagaman, yang berdampak pada meningkatnya indeks harmoni masyarakat.

Bupati Malang, HM Sanusi, berharap penghargaan yang diraih ini dapat menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Malang untuk menghadirkan kebijakan yang semakin inklusif, adaptif dan berkelanjutan dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. (pro/gie)

Wakil Wali Kota Malang, Ali Muthohirin, menyampaikan bahwa keputusan mengenai hal itu akan diumumkan pada 20 atau 21 September 2025. “Kalau memang jadi dikurangi, maka nilainya hampir Rp 200 miliar. Karena itu kebijakan pusat, maka kami harus bisa melakukan harmonisasi dengan anggaran yang ada di Pemkot Malang. Kami juga akan koordinasi dengan DPRD untuk menyesuaikan semuanya,” kata Wawali Ali, Rabu (17/09/2025) tadi.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Malang, Trio Agus Purwono, menambahkan bahwa dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) 2026, terlihat adanya penurunan belanja dibanding Perubahan Anggaran 2025. “Dari Rp 2,7 triliun akan tinggal Rp 2,3 triliun, atau ada pengurangan Rp 300 miliar. Itu karena dua hal, turunnya TKD sekitar Rp 300 miliar dan menurunnya prediksi Silpa dari Rp 207 miliar di PAK 2025 menjadi Rp 104 miliar di KUA 2026,” jelas Trio.

Baca juga :

Ditambahkannya, kondisi ini menuntut Pemkot dan DPRD untuk melakukan penyesuaian belanja dengan memprioritaskan program yang paling penting. “Kami berharap TKD tidak turun sedrastis itu, karena akan menyulitkan kita,” tambahnya.

Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang relatif stabil di kisaran Rp 1,05 triliun, dengan pajak daerah mencapai Rp 800 miliar lebih. “PAD kita masih bagus, meskipun kami ingin ada peningkatan. Kemandirian keuangan daerah itu diukur dari seberapa besar rasio PAD dibanding dana transfer,” imbuh Trio. (rsy/sit)

Kapolres Trenggalek, AKBP Gathut Bowo Supriyono melalui Wakapolres, Kompol Mohamad Khoiril, mengatakan bahwa pembinaan ini pada dasarnya adalah kegiatan rutin yang merupakan bagian dari upaya konsolidasi dan membangun soliditas baik antar sesama Polwan maupun dalam kehidupan sehari-hari. “Pembinaan ini dirasa perlu dan cukup penting, bagi bekal mereka dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Terlebih, adanya kasus yang baru-baru ini cukup menyita perhatian kita. Dalam kegiatan ini, kita melibatkan 31 orang Polwan, dimana 6 diantaranya bertugas di Polsek,” kata Kompol Khoiril, Selasa (11/06/2024) tadi.

Dalam kesempatan tersebut, Kompol Khoiril menekankan agar para Polwan maupun ASN Polres Trenggalek agar senantiasa berfikir positif. Hal ini, bertujuan agar dalam menjalankan perannya sebagai anggota Polri maupun ibu dan istri di rumah dapat lebih optimal.

“Selalu jaga nama baik Polri. Jangan sampai ada pelanggaran,” tegasnya.

Baca juga :

Pihaknya juga menambahkan, kemajuan teknologi informasi membawa banyak manfaat. Namun demikian, ada sisi negatif yang perlu mendapatkan perhatian. Salah satu diantaranya adalah keberadaan media sosial, dimana informasi sangat cepat menyebar. Karenanya, agar lebih berhati-hati saat menggunakan media sosial.

“Satu kesalahan kecil, sangat mudah viral. Kebaikan apapun yang diperbuat akan hilang, tertutup dengan satu noda kecil. Dampaknya tidak hanya kepada pribadi atau individu, tetapi juga organisasi kepolisian,” tambahnya.

Demikian pula dengan kehidupan berumah tangga, perwira menengah dengan satu dengan Melati di pundak ini menegaskan agar masing-masing selalu membangun komunikasi yang baik dengan suami dan anak. “Kuncinya adalah keterbukaan dan kerja bareng, dalam hal apapun. Memasak, membersihkan rumah, membesarkan anak dan satu lagi merawat orang tua. Tanpa orang tua, kita bukan apa-apa,” pesan Kompol Khoiril.

Pihaknya berharap, dengan pembinaan seperti ini, kualitas kinerja para Polwan dan ASN Polres Trenggalek semakin baik dan profesional didukung dengan kehidupan rumah tangga yang selalu harmonis. (mil/gie)