Harta Gono-gini – Memontum

Ajukan Lelang Harta Gono Gini, Bos Sardo Digugat Anak

Memontum 1 — Tue, 20 Sep 2022 13:00:21 +0000

Memontum Kota Malang – Marsha Baniita Firdlo (32), warga Perum Griya Shanta, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, melalui Heli, kuasa hukumnya, melakukan gugatan perlawanan eksekusi lelang di Pengadilan Agama (PA) Kota Malang. Hal ini, terkait rencana objek gono gini orang tuanya yang bakal dilelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Malang. Bahkan, Selasa (20/09/2022) tadi, sudah memasuki agenda mediasi di PA Kota Malang.

Menurut keterangan Heli, bahwa Imron Rosyadi menikah dengan Tatik Suwartiatun. Dsri pernikaham itu, keduanya memiliki 2 anak, yakni Marsha Baniita dan Alm Robitho Alam. “Karena ada sesuatu hal, Imron dan Tatik akhirnya bercerai hingga ada harta gono gini yang dihasilkan selama perkawinan,” ujar Heli.

Pada tahun 2018, Tatik mengajukan pembagian harta gono gini. Bahwa berdasarkan Putusan Kasasi Nomor : 693 K/Ag/2020 tentang Harta Gono Gini, Imron kemudian mengajukan pembagian harta gono gini tersebut, kecuali objek Sardo Swalayan. “Karena perkara yang ada kaitanya dengan Sardo Swalayan sampai sekarang masih dala proses,” ujar Heli.

Dalam sidang mediasi sebelumnya, dihadiri oleh Marsha sebagai pelawan, Tatik sebagai terlawan II, sedangkan Imron Rosyadi sebagai terlawan I tidak hadir. “Saat itu Bu Tatik menyampaikan agar semua harta gono gini tersebut untuk diserahkan semuanya kepada kedua anaknya, Marsha dan alm Robitho. Akan tetapi pihak Imron yang diwakili kuasa hukumnya tidak menyetujui,” jelas Heli.

Karena tidak disetujui, Tatik kemudian memohon agar harta gono gini tersebut dibagi dua secara fisik, namun belum ada jawaban. “Harta gono gini tersebut bisa dibagi secara fisik dan tidak harus melalui lelang. Ada 5 objek, namun Imron hanya mengajukan 4 objek yang dilelang. Bahwa Pengadilan Agama Malang sebelum mengabulkan permohonan lelang oleh Imron. Seharusnya melihat dulu apakah objek tersebut bisa dibagi atau tidak, tapi itu tidak dilakukan,” ujar Heli.

Baca juga :

Salah satu kenapa sampai Marsha mengajukan gugatan perlawanan lelang karena dirasa ada beberapa kejanggalan. “Bahwa salah satu prosedur untuk pengajuan lelang adalah terlebih dahulu melalui penilaian aset (Appreisal), digunakan untuk menentukan nilai limit lelang. Di sini pihak Appreisal dalam melakukan penilaian atas objek lelang hanya berdasarkan asumsi, karena sekalipun tidak pernah datang dan menilai langsung objek. Sebab Marsha maupun Bu Tatik tidak pernah didatangi pihak Appreisal. Di situ sangat jelas bahwa laporan dari penilaian aset tersebut tidak sesuai dengan faktanya,” ujar Heli.

Selain itu, Heli menganggap KPKNL kurang teliti karena masa berlaku Appresial sudah ladaluwarsa. “Dari laporan Appreisal harusnya KPKNL memahami dan meneliti terlebih dahulu. KPKNL hanya melihat lampiran foto-foto yang hanya difoto melalui tampak depan dan samping, serta laporan penilaian tersebut tidak detail dan terkesan asal-asalan. Ini sangat merugikan Bu Tatik dan anaknya,” ujar Heli.

Lelang sendiri dijadwalkan akan berlangsung di KPKNL pada Rabu (20/09/2022). “Bahwa perlu diingat disni, Tatik mempunyai hak yang sama besarnya dengan Imron. Sehingga Imron tidak bisa seenaknya sendiri mengatur harta gono gini tersebut. Apabila Imron melelang bagiannya sendiri silahkan, akan tetapi Bu Tatik tidak akan melelang bagiannya,” ujar Heli.

Saat ditanya apakah memungkinkan objek harta gono gini bisa dibagi rata tanpa dilelang, Heli menjawab sangat bisa. “Misal objek Toko Adika Swalayan, bisa dibagi dua bagian. Rumah di Griya Shanta juga ada dua rumah, bisa dibagi Imron satu rumah dan Bu Tatik satu rumah. Jadi harta gono gini ini bisa dibagi tanpa harus dilelang,” ujar Heli.

Sementara itu, Ketua PA Kota Malang, Misbah, saat dikonfirmasi mengatakan, bahwa pihaknya tidak berkanan memanggapi keberatan penggugat perlawanan. “Karena keberatan-kebaratan dari penggugat, masuk proses perkara yang saat ini masih dalam tahap mediasi. Untuk lelang akan tetap berjalan sesuai yang dojadwalkan pada Rabu besok. Perlawanan ini tidak mempengaruhi jadwal lelang,” ujarnya. (gie)

Sengketa Harta Gono Gini dr Hardi-Valentina, Termohon Eksekusi Tidak Hadiri Aanmaning Kedua di PN Malang

Memontum 1 — Thu, 19 May 2022 13:54:10 +0000

Memontum Kota Malang – Proses eksekusi harta gono gini Alm dr Hardi Soetanto dan Valentina Linawati, terus berlanjut. Pihak termohon yakni Gina Gratiana dan Gladys Adipranoto, anak dari Valentina Linawati maupun kuasa hukumnya, kembali tidak hadir dalam agenda Aanmaning kedua di PN Malang, Kamis (19/05/2022)

Jadwal Aanmaning sekitar pukul 10.00, namun pihak termohon eksekusi tidak hadir. Pihak PN Malang akhirnya mengundur Aanmaning kedua ini hingga pukul 12.00, namun pihak termohon tetap tidak hadir. Sementara itu, pihak pemohon eksekusi dihadiri kuasa hukumnya yakni Lardi.

Usai Aanmaning kedua ini, Lardi menjelaskan bahwa pihak termohon kembali tidak hadir hingga hingga dilanjutkan Aanmaning ketiga pada 30 Mei 2022. “Jika nantinya Aanmaning ketiga tetap tidak hadir, saya menganggap hak dari Bu Valen tidak digunakan sebagaimana mestinya dari Aanmaning itu. Untuk itu kami selaku kuasa dari pemohon eksekusi dari ahli waris dr Hardi, meminta PN Malang segera melanjutkan eksekusi, yakni pengosongan terhadap objek lelang,” ujar Lardi.

Aanmaning adalah proses hukum yang mendatangkan pihak pemohon eksekusi dan termohon eksekusi. Proses eksekusi dimana termohon diberi peringatan agar segera meninggalkan objek eksekusi dengan cara sukarela. Objeknya tanah dan bangunan di Perum Taman Ijen Blok B7, Blok B6, Jl Pahlawan Trip Kota Malang dan objek di kawasan Jl Galunggung dan Jl Kawi, Kota Malang.

Jika Aanmaning ketiga pihak termohon tidak hadir, eksekusi pengosongan akan segera dilakukan. “Jika ternyata tanggal 30 ditambah 8 hari nanti mereka gak menggunakan haknya, saya minta PN agar segera lakukan penetapan pengosongan. Kalau termohon gak mau menjalankan isi putusan, ya saya minta ke PN untuk menjalankan isi putusan,” tegas Lardi.

Baca juga :

Juru Bicara PN Malang, Mohamad Indarto, mengatakan pada A anmaning kedua ini ternyata pihak termohon yang diwakili oleh kuasa hukumnya sempat mendatangi PN Malang. Akan tetapi, kedatangan pihak termohon setelah masa waktu perpanjangan selesai dilakukan dan proses Anmaning kedua selesai dilaksanakan tanpa adanya pihak termohon.

“Kita jadwalkan jam 10.00 termohon gak hadir, hanya termohon yang hadir. Akhirnya kita kasih toleransi waktu sampai jam 12.00, ternyata termohon tidak hadir juga. Tapi setelah Aanmaning selesai, baru kuasa termohon hadir, tapi saat Aanmaning sudah selesai, sudah lewat jam 12.00,” ujar Indarto kepada wartawan.

Perlu diketahui objek sengketa tersebut adalah harta bersama perkawinan dr Hardi Soetanto dan Valentina yang bercerai sekitar Tahun 2012. Hasil putusan Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia, memutus bahwa seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan dr Hardi dan Valentina menjadi harta bersama. Diantaranya rumah di Taman Ijen Blok B6, Blok B 7, Blok B 8 dan Blok B 27, Perumahan Pahlawan Trip, Kecamatan Klojen, Kota Malang dan banyak lagi aset lainnya.

Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tuban No. 25/Pdt.G/2013/PN.Tbn tanggal 21 Oktober 2013 sebagaimana sita terhadap harta bersama telah dinyatakan sah dan berharga dalam Putusan Pengadilan Negeri Tuban No. 25/Pdt.G/2013/PN. TBN tanggal 25 November 2013 jo. Putusan Pengadilan Tinggi No. 124/PDT/2014/PT.Sby tanggal 17 April 2014 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 503 K/PDT/2015 tanggal 22 Juni 2015 jo. Putusan Peninjauan Kembali No. 598 PK/PDT/2016 tanggal 24 November 2016 yang mana putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap,” ujar Lardi SH MH, kuasa hukum pihak dr Hardi. (gie)

Sengketa Harta Gono Gini dr Hardi-Valentine, Termohon Eksekusi Tidak Hadiri Aanmaning di PN Malang

Memontum 1 — Tue, 10 May 2022 11:45:45 +0000

Memontum Kota Malang – Pengadilan Negeri (PN) Malang melaksanakan Aanmaning pertama terhadap lima objek harta gono gini alm dr Hardy Soetanto – Valentina Linawati, Selasa (10/05/2022) tadi. Harta gono gini yang menjadi objek eksekusi tersebut sebelumnya telah dilelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Malang.

Humas PN Malang, Djuanto, menjelaskan Aanmaning adalah proses hukum yang mendatangkan pihak pemohon eksekusi dan termohon eksekusi. “Aanmaning itu proses eksekusi dimana termohon diberi peringatan agar segera meninggalkan objek eksekusi dengan cara sukarela,” ujar Djuanto.

Dalam Aanmaning ini pihak pemohon eksekusi dihadiri oleh Lardi, kuasa hukumnya. Sedangkan termohon eksekusi yakni Gina Gratiana dan Gladys Adipranoto, anak dari Valentina Linawati maupun kuasa hukumnya tidak hadir dalam agenda Aanmaning pertama ini.

“Masing-masing pihak sudah dilakukan pemanggilan. Panggilan untuk datang hari ini jam 10.00, namun sudah dua jam toleransi pihak termohon eksekusi tidak hadir. Dalam Aanmaning pertama ini yang hadir hanya kuasa hukum pihak pemohon eksekusi. Aanmaning kedua akan dilaksanakan Kamis (19/05/2022), masing-masing akan kita panggil kembali,” ujar Djuanto.

Dijelaskan bahwa Aanmaning biasanya dilaksanakan toleransi sebanyak dua kali. “Kalau nanti tidak hadir lagi, ya terpaksa pengadilan akan melakukan upaya paksa yakni eksekusi,” ujar Djuanto.

Saat ditanya apakah masih ada perlawanan dari Gina dan Gladys, pihaknya membenarkan. “Ada perlawanan. Namun perlawanan tidak menggagalkan proses eksekusi,” ujar Djuanto kepada Memontum.com.

Baca juga :

Sementara itu, kuasa hukum pemohon eksekusi, Lardi menjelaskan bahwa Aanmaning pertama dilaksanakan PN Malang atas permohonan eksekusi pengosongan permintaan pemenang lelang.

“Termohon tidak hadir. Objeknya tanah dan bangunan di Perum Taman Ijen Blok B7, Blok B6, Jl Pahlawan Trip Kota Malang dan objek di kawasan Jl Galunggung dan Jl Kawi, Kota Malang. Kali ini ada 5 objek dari harta gono gini dr Hardi-Velentina. Kalau nanti di Aanmaning kedua mereka tidak hadir, ya kami akan pengajukan permohonan pengosongan,” ujar Lardi.

Valentina sempat melakukan perlawanan. Yakni dr Hardi sebagai terlawan. Perkara No. 23/Pdt.Plw/2018/PN.Mlg tgl 16 Agustus 2018 Jo (Tolak), Putusan Pengadilan Tinggi No. 15/PDT/2019/PT.Sby tanggal 8 Febuari 2019 Jo (Tolak) dan Putusan Mahkamah Agung No. 3714 K/PDT/2019 tanggal 16 Desember 2019 (Tolak). Begitu juga perlawanan Gina dan Gladis Putusan Mahkamah Agung No 1964 K/PDT/2020 Tanggal 12 Agustus 2020, tolak. (gie)

Mabes Polri Minta Penjelasan Eksekusi Lelang Harta Gono Gini dr Hardi-Valentine, PN Malang Sebut Laksanakan Putusan Inkrah

Memontum 1 — Fri, 22 Apr 2022 08:26:13 +0000

Memontum Kota Malang – Hembusan isu adanya mafia tanah di Kota Malang terkait harta gono-gini hasil pernikahan alm dr Hardi Soetanto-FM Valentina, beberapa waktu lalu telah ditepis oleh Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Budi Hermanto dan Ketua PN Malang, Judi Prasetya. Sebagai bentuk jawaban atas video Gina Gratiana di akun Twitter @VettyVutty.

Diketahui, Gina Gratiana dan Gladys Adipranoto, merupakan anak dari Valentina Linawati. Bahkan penyidik Polresta Malang Kota pada Februari 2022, telah menghentikan laporan Gina Gratiana, tentang Pasal 263 KUHP dan atau 364 KUHP.

Meskipun demikian, hal itu tidak membuat Gina Gratiana, berbesar hati. Terbukti saat ini ada laporan ke Bareskrim dari Gina pada awal Maret 2022. Yakni masih terkait objek yang sama harta gono gini hasil pernikahan dr Hardi-Valentina.

Terbukti pada 11 April 2022, Mabes Polri merespon dengan mengirim surat meminta pejelasan PN Malang guna penyelidikan atas laporan Gina. Yakni laporan dugaan pemalsuan surat atau penggelapan dalam jabatan yang terjadi pada tahun 2021 di Kota Malang. Berkaitan surat keterangan pendaftaran tanah yang digunakan dasar persyaratan lelang eksekusi oleh KPKNL terkait objek tanah dan bangunan di Perum Taman Ijen Blok B7, Blok B6 dan Blok B27 Jl Pahlawan Trip Kota Malang.

Atas permintaan penjelasan itu, Ketua PN Malang telah mebalas surat itu tanggal 19 April 2022. “Dalam permohonan tersebut, berdasarkan SEMA No 4 Tahun 2002, permintaan dari Bareskrim Polri pun tak dipenuhi, karena dalam SEMA menyebutkan bahwa pejabat pengadilan yang melaksanakan tugas kedinasan tidak bisa dijadikan atau diperiksa sebagai saksi maupun tersangka,” ujar Humas PN Malang, Djuanto, Jumat (22/04/2022) di PN Malang.

Pengadilan Negeri (PN) Kelas 1 A Malang memastikan mengambil sikap pasif. “Ketua PN Malang menjawab tanggal 19 April 2022, yakni sehubungan dengan surat itu yang diterima dan ditujukan ke Ketua PN Malang oleh karena informasi yang diperlukan menyangkut suatu perkara yang sudah diputus dan berkekuatan hukum tetap. Berkaitan pelaksanaan putusan, maka permintaan tidak dapat dipenuhi,” ujar Djuanto.

Baca juga :

Perlu diketahui bahwa Ketua PN Kelas IA Malang Judi Prasetya telah menyampaikan kepada para wartawan beberapa waktu lalu, bahwa tiga aset tersebut memang masuk daftar lelang. Dan pelaksanaan lelang atas tiga aset itu telah memenuhi prosedur hukum.

“Lelang tertanggal 15 Desember 2021 lalu, merupakan tindak lanjut dari eksekusi sebelumnya dalam rangka melaksanakan putusan PN Tuban. Diikuatkan dengan putusan hasil upaya hukum yang diputus di tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK). Dan telah berkekutan hukum tetap,” jelasnya.

Atas putusan tersebut maka PN Malang, karena lokasi objeknya berada di wilayah hukum PN Malang. Pihaknya kemudian menindaklanjuti karena ada ketidaksepakatan akhirnya dilaksankan upaya eksekusi. “Apabila Gina mengatakan tidak mengetahui putusan tersebut. Itu bisa kami sampaikan tidak benar, karena tahun 2018 telah mengajukan upaya hukum gugatan perlawanan,” ujarnya.

Terkait Harta Gono-gini Alm dr Hardy-Valent, Kapolresta Malang Kota dan Ketua PN Malang Tegaskan Tidak Ada Mafia Tanah

Memontum 1 — Fri, 11 Feb 2022 11:46:19 +0000

Memontum Kota Malang – Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Budi Hermanto SIK MSi bersama Ketua PN Malang, Judi Prasetya SH MH, bersama Aparat Penegak Hukum (APH) di Kota Malang, memastikan tidak ada mafia tanah di Kota Malang, Jumat (11/02/2022).

Pernyataan itu disampaikan oleh Kombes Pol Budi Hermanto usai melakukan usai rapat bersama APH Kota Malang di PN Malang. Terkait unggahan viral di media sosial pada Kamis (03/02/2022).

Bahwa klarifikasi ini sebagai bentuk jawaban atas video Gina Gratiana di akun Twitter @VettyVutty. Diketahui Gina Gratiana dan Gladys Adipranoto merupakan anak dari Valentina Linawati. Dalam unggahan disebut negara diminta untuk hadir, dalam perkara kepemilikan tanah dan bangunan.

Kombes Pol Budi dengan tegas mengatakan bahwa tidak ada mafia tanah. “Perkara tersebut adalah sengketa harta gono gini, bukan tentang mafia tanah. Tidak ada mafia di Kota Malang. Kami sepakat penegak hukum tidak beri ruang kepada mafia tanah,” ujar Kombes Pol Buher.

Selain itu pihaknya juga saat ini sedang menindaklanjuti pelimpahan perkara dari Polda Jatim pada Kamis ( 13/01/2022), tentang perkara dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan memberikan keterangan palsu pada akta autentik Pasal 263 KUHP dan 264 KUHP. Pelapornya adalah Gina.

Dalam perkara yang sedang ditangani oleh Polresta Malang Kota ini murni tentang sengketa harta gono gini. Hasil putusan dari pengadilan Tuban yaitu menyita semua aset di beberapa daerah. Untuk di Kota Malang, barang tidak bergerak berupa tanah dan Ruko sebanyan 31 aset, tanah & rumah sebanyqk 4 aset, tanah kosong 1 aset, tanah fan bangunan 1 aset, sedangkan barang bergerak berapa 4 mobil mewah. Bahkan informasinya ada pula hasil pernikahan dr Hardi -Velentina berupa deposito.

Kombes Pol Budi mengatakan untuk objek yang disampaikan oleh Gina karena bermasalah itu, bertempat di Jalan Pahlawan Trip nomor B6, B7 dan B27. “Saat ini kami telah memeriksa pelapor, saudara dan orang tua pelapor. Karena ini menjadi atensi dari Polda Jatim hingga Mabes Polri. Oleh karena itu kami melaksanakan rapat dan memberikan klarifikasi atas kejadian tersebut,” jelas mantan Kapolres Batu itu.

Sementara itu, Ketua PN Kelas IA Malang Judi Prasetya menyampaikan, tiga aset tersebut memang masuk daftar lelang. Dan pelaksanaan lelang atas tiga aset itu telah memenuhi prosedur hukum. “Lelang tertanggal 15 Desember 2021 lalu, merupakan tindak lanjut dari eksekusi sebelumnya dalam rangka melaksanakan putusan PN Tuban. Diikuatkan dengan putusan hasil upaya hukum yang diputus di tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK). Dan telah berkekutan hukum tetap,” jelasnya.

Baca juga :

Ia menuturkan bahwa seletah dicermati, gugatan perlawanan itu sama dan merupakan pengulangan gugatan perlawanan. Hal ini tidak bisa mencegah PN Malang untuk menunda eksekusi sesuai dengan putusan PN Tuban nomor 25 Tahun 2013 dan telah berkekuatan hukum tetap.

Dua obyek rumah ini telah dilelang melalui website lelang.go.id milik Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) pada 15 Desember 2021. Proses selanjutnya adalah, pemenang lelang bisa mengajukan proses eksekusi ke PN Malang jika pihak termohon tidak mau meninggalkan obyek yang terjual.

PN Malang juga telah menepis tudingan Gladys Adipranoto, dan Gina Gratiana yang menyebut dalam proses lelang ini ada peran mafia tanah. “Kalau menurut kami, kebanyakan termohon dalam lelang memang kurang legawa untuk menyerahkan sertifikat harta bendanya. Akan tetapi kami juga sudah berkoordinasi dengan BPN Kota Malang dan APH di Kota Malang, untuk sepakat tidak ada mafia tanah di Kota Malang. Iini dilaksanakan oleh instansi dengan legitimasi,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, objek sengketa tersebut adalah harta bersama perkawinan dr Hardi Soetanto dan Valentina yang bercerai sekitar Tahun 2012. Hasil putusan Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia, memutus bahwa seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan dr Hardi dan Valentina menjadi harta bersama. Diantaranya rumah di Taman Ijen Blok B6, Blok B 7, Blok B 8 dan Blok B 27, Perumahan Pahlawan Trip, Kecamatan Klojen, Kota Malang dan banyak lagi aset lainnya.

“Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tuban No. 25/Pdt.G/2013/PN.Tbn tanggal 21 Oktober 2013 sebagaimana sita terhadap harta bersama telah dinyatakan sah dan berharga dalam Putusan Pengadilan Negeri Tuban No. 25/Pdt.G/2013/PN. TBN tanggal 25 November 2013 jo. Putusan Pengadilan Tinggi No. 124/PDT/2014/PT.Sby tanggal 17 April 2014 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 503 K/PDT/2015 tanggal 22 Juni 2015 jo. Putusan Peninjauan Kembali No. 598 PK/PDT/2016 tanggal 24 November 2016 yang mana putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap,” ujar Lardi SH MH, kuasa hukum pihak dr Hardi.

Lelang Harta Gono-gini dr Hardi -Valent Terus Berlanjut, Gugatan Perlawanan Dicabut

Memontum 1 — Fri, 07 Jan 2022 14:16:54 +0000

Memontum Kota Malang – Gugatan perlawanan di PN Malang oleh FM Valentina dan kedua anaknya, dr Gladys Adipranoto Sp OT dan dr Gina Gratiana terhadap lelang aset harta gono gini dr Hardi Soetanto – Valentina, akhirnya dicabut pada Kamis (06/01/2022).

Hal itu, dibenarkan oleh Humas PN Malang, hakim Djuanto SH. “Perlawanannya terhadap eksekusi lelang telah dicabut. Karena lelangnya sudah dilaksanakan,” ujar Djuanto, Jumat (07/01/2022).

Obyek rumah yang sudah dilelang pada 15 Desember 2021 diantaranya beberapa rumah di Taman Ijen yang merupakan harta bersama hasil pernikahan alm dr Hardi-Valentina. “Untuk pemenang lelang, kalau yang menguasai objek yang telah dilelang itu tidak mau keluar, tentunya bisa mengajukan permohonan untuk eksekusi pengosongan,” ujar Djuanto.

Hatarto Pakpahan SH MH CLA, kuasa hukum Gina dan Gladys, membenarkan bahwa kliennya mencabut perlawanan lelang itu. “Sudah dicabut kemarin saat sidang perdana. Materinya untuk penundaan pelelangan. Namun karena sudah dilelang, maka kita cabut perlawanannya. Nantinya akan kita ajukan yang baru,” ujar Hatarto Pakpahan.

Baca juga :

Kuasa hukum Valentina yakni Dian Aminuddin SH, saat dihubungi memontum.com melalui ponselnya membenarkan pencabutan perlawanannya. “Kita mengajukan perlawanan pada 7 Desember 2021, kita lawan lelang eksekusinya. Karena lelang eksekusinya sudah berlangsung, maka kita melakukan pencabutan,” ujar Dian.

Sebagaimana diberitakan, objek sengketa tersebut adalah harta bersama perkawinan dr Hardi Soetanto dan Valentina yang bercerai sekitar Tahun 2012. Hasil putusan Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia, memutus bahwa seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan dr Hardi dan Valentina menjadi harta bersama. Diantaranya rumah di Taman Ijen Blok B6, Blok B 7, Blok B 8 dan Blok B 27, Perumahan Pahlawan Trip, Kecamatan Klojen, Kota Malang dan banyak lagi aset lainnya.