Sekda Kota Malang, Erik Setyo Santoso, menyampaikan bahwa pemerintah daerah memiliki peran penting dalam membangun negara. Karena itu, reformasi birokrasi menjadi salah satu kunci untuk melahirkan pemerintahan yang mampu membawa perubahan nyata.

“Untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang semakin profesional, maka perbaikan akuntabilitas kinerja, peningkatan SDM, penguatan kelembagaan dan peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi fokus yang terus dibenahi,” ujar Sekda Erik.

Tidak hanya itu, Sekda Pemkot juga berpesan kepada jajaran ASN Pemkot Malang, untuk terus menjaga netralitasnya di tengah situasi politik yang semakin hangat jelang Pemilu 2024 mendatang. Pihaknya meminta, agar ASN Pemkot Malang harus bebas segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak pada kepentingan siapapun.

Baca juga :

“Karena dengan sikap ASN yang netral akan mendorong profesionalitas birokrasi Pemkot Malang semakin kuat. ASN harus menjadi penyelenggara negara dan penyelenggara pelayanan publik yang netral. Sehingga suara ASN tetap terwadahi namun tidak boleh ASN terkooptasi atau terafiliasi pada suatu pilihan tertentu apalagi dengan menggunakan fasilitas negara,” katanya.

Sementara itu, Dirjen Otoda Kemendagri, Akmal Malik, menyampaikan mengenai keharusan ASN dalam menjaga netralitasnya jelang tahun politik pada 2024 mendatang. Terlebih, para ASN juga tidak diperbolehkan untuk menyalahgunakan kewewenangannya, serta tidak menyalahgunakan fasilitas negara untuk kepentingan kontestasi.

“Saat ini tahun politik telah dimulai, menyampaikan arahan Pak Menteri untuk diminta betul-betul menjadi ASN yang netral. Kita sebagai ASN diamanahkan kewenangan, maka dari itu jangan disalahgunakan kewenangan yang telah diberikan oleh negara untuk kepentingan-kepentingan kontestasi. Bapak Ibu sebagai ASN dititipkan fasilitas negara, ada mobil, bangunan, dan sebagainya. Sama, jangan salahgunakan fasilitas negara untuk kepentingan-kepentingan kontensasi,” papar Akmal Malik.

Lebih lanjut pihaknya juga memberikan apresiasi kepada kineja ASN Pemkot Malang, serta mengajak untuk terus memberikan berbagai perubahan positif demi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan. “Kota Malang ini adalah Kota yang hebat, tentunya perlu didukung oleh ASN yang hebat. Maka saya minta, kalau ingin Kota Malang ini menjadi luar biasa maka ASN nya jangan bekerja biasa-biasa saja. Siapa lagi yang akan membuat perubahan di republik ini kalau bukan kita. Bapak Ibu ASN diamanati oleh negara untuk memberikan perubahan ini, mari kita lakukan mulai dari diri sendiri,” imbuhnya. (hms/rsy/sit)

“Salah satunya adalah pengembangan “Ekonomi Hijau” yaitu ekonomi yang memperhatikan praktek pelestarian alam dan sumber daya alam yang melibatkan partisipasi warga,” tandas Pegiat Pembedayaan Ekonomi Hijau, Pietra Widiadi, Selasa (21/7/2020) dalam wawancara via whatsApp.

Pria owner Pendopo Kembangkopi Wagir ini menjelaskan, dirinya mengajak warga Kabupaten Malang melongok sebagian besar penghidupan (baca matapencaharian) masyarakat Kabupaten Malang.

“Kita coba bercermin pada salah satu tindakan sebagian petani di Kecamatan Tumpang, pada dua bulan yang lalu yang membagi-bagikan hasil panennya karena tidak diserap oleh pasar karena ada kebijakan terkait Covid-19. Hasil panen melimpah tetapi hasil panen tidak bisa dikirim kepada pembeli akhir karena pasar dibatasi dan pergerakan warga juga terbatas,” terang pria alumnus FISIP Universitas Airlangga ini.

Dikatakannya, dapat pula dilihat dari begitu besarnya pergerakan komoditas pertanian, seperti kopi dan cengkeh.

“Bahkan saat ini juga cukup berkembang jasa wisata desa (bukan desa wisata) di kawasan yang dianggap eksotik. Pertanyaannya apakah mereka masih akan menjadi tuan rumah sendiri kelak?,” tukas Pietra.

Pietra menuturkan, dari konteks tersebut, nampak bahwa aset terbesar dari Kabupaten malang adalah sumber daya alam dan lingkungan.

“Apabila yang dilihat bahwa warga masyarakat Kabupaten Malang masih lemah (ekonomi lemah) dan dianggap tidak mampu menggerakkan ekonomi daerahnya, maka ini tanda bahaya. Mengapa? Pada satu titik tertentu maka yang dibayangkan adalah kebutuhan investor yang akan membangun Kabupaten Malang. Apabila ada investor maka ketenagakerjaan akan terjamin. Ini logika yang tidak boleh lagi dikembangkan. Sepertinya warga Kabupaten Malang buruh pencari kerja yang membutuhkan investor yang memberi kerja,” imbuh Pietra.

Dipaparkannya, perubahan yang mesti dilakukan adalah investor Kabupaten Malang selayaknya adalah warga masyarakat sendiri yang sudah memiliki aset ekonomi yang perlu dikembangkan.

“Mereka adalah tulang punggung pembangunan. Ini memang tidak popular dan instan, tetapi dalam jangka panjang menjadi sebuah penguatan kapasitas warga untuk mandiri dengan ekonomi lokal berupa perkembangan sektor pertanian, perkebunan, hutan, sumberdaya alam serta lingkungan hidup,” jelas Pietra.

Pietra memperjelas jika warga Kabupaten Malang bisa menjadi investor. Jadi investor itu tidak harus pengusaha besar, tapi warga masyarakat yang diberdayakan. Caranya dengan menghimpun aset ekonomi dan SDM warga sebagai modal pembangunan.

“Caranya bagaimana?. Ya warga diberdayakan dengan menghimpun aset ekonomi dan SDM warga sebagai modal pembangunan,” pungkas Pietra. (*/yan)