“Tadi malam datanya ada 10 truk. Kerugian yang ditimbulkan, mencapai kurang lebih Rp 13 juta lebih. Untuk SOP tadi malam, sebenarnya sudah kita laksanakan. Cek sampel juga sudah kita buka. Di internal SPBU, sebenarnya sudah tidak ada masalah, akan tetapi selesai kita bongkar muat (pengisian, red), itu baru menimbulkan masalah. Ini yang sedang diteliti,” ujar pengawas SPBU Kedungjajang, Rossa, Jumat (07/01/2022).

Baca juga :

• Terdakwa Penggelapan Uang Penjualan Emas Rp 3,3 Miliar Divonis 3 Tahun 6 Bulan Penjara
• Jelang Lebaran, Harga Cabai Rawit di Kota Malang Tembus Rp 120 Ribu PerKg
• Sidak Jelang Lebaran, Wali Kota Malang Pastikan Stok BBM dan Bahan Pokok Aman
• Polemik Relokasi Pasar Gadang, DPRD Kota Malang Jadwalkan Panggil Diskopindag
• Sambut Ramadan, BRI Regional 13 Malang Gelar Bazar UMKM Binaan Plus Beragam Promo Menarik

Terkait kejadian itu, Rossa menjelaskan, bahwa pihaknya sudah melaporkan kepada pertamina bagian kualitas. “Sudah kita laporan ke Pertamina, untuk di cek bagian kualitas di Pertamina. Kita kurang paham, kenapa BBM bisa bercampur air,” paparnya.

Ketika ditanya adakah dugaan sopir pengiriman yang ‘bermain’ atau dikenal dengan istilah kencing, Rossa menjelaskan, dirinya enggan berandai-andai. Karena, semua bisa terjadi dan kurang ketelitian.

Yang menarik, selama kejadian itu berlangsung, diketahui bahwa SPBU itu milik keluarga Hasan Aminuddin. Penuturan itu, disampaikan salah seorang pengawas SPBU Kedungjajang bernama Agus.

“Milik (SPBU, red) Putrinya, namanya Ibu Dini,” ujar Agus. (adi/sit)

Kehadiran anggota Komisi IV datang ke dusun Pancer, Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran terkait adanya isu yang beredar dibeberapa mass media cetak, Elektronik, televisi maupun media sosial dan YouTube, adanya penggusuran di dusun Pancer.

“Saya secara pribadi bangga, karena PT BSI investasi warga Indonesia. Kalau orang Indonesia berinvestasi dibumi sendiri pasti akan memulyakaan pekerjaanya, pasti akan banyak sedekah dan zakat, saya jamin, itulah manfaatnya,” katanya, Kamis (20/2/2020).

“Tidak ada penggusuran itu,” tambahnya.
Pernyataan ini disampaikan saat wakil rakyat menemui masyarakat nelayan di Dusun Pancer, Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi. Tatap muka dalam rangka Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI tersebut dilakukan terhadap seluruh masyarakat setempat. Baik kelompok nelayan kontra yang berada di tenda tolak tambang dilingkungan Lompongan, Pancer, maupun kalangan warga netral maupun pro, diaula Kecamatan Pesanggaran.

Turut bersama Hasan Aminudin, 13 anggota dewan dari Komisi IV DPR RI, Direktur Jenderal (Dirjen) Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian LHK, Sigit Hardwinarto, dua Direktur PT BSI, Boyke Abidin dan Cahyo Seto beserta jajaran manajemen. Perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Daerah Banyuwangi.

Di depan forum, Hasan Aminudin yang juga Ketua rombongan mengaku mendengar adanya perbedaan pemahaman masyarakat tentang keberadaan PT BSI. Termasuk keinginan warga akan adanya program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk perbaikan infrastuktur jalan, sarana kesehatan, pendidikan dan sarana air bersih.

“Kita lihat perusahaan sudah melaksanakan, wajar lah kalau ada tahapan,” ungkap politisi Nasdem ini.

Guna mengembalikan kerukunan masyarakat Dusun Pancer, Desa Sumberagung, dia meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Daerah Banyuwangi, untuk selalu menjalin silaturahmi serta komunikasi intens. Mengingat dari informasi akar rumput, disinyalir ada campur tangan pihak luar dibelakang gerakan tolak tambang emas PT BSI.

“Saya sudah banyak berjumpa dengan masyarakat, dengan perjalanan waktu saya bergelut dipolitik, saya tahu mana aspirasi yang murni mewakili rakyat atau menunggagi masyarakat,” cetusnya.

Direktur PT BSI, Boyke Abidin, dalam sambutanya berharap seluruh elemen masyarakat untuk selalu jujur dan terbuka. Semua penting dilakukan guna membangun sinergitas untuk kemajuan bersama. Sekaligus sebagai upaya bersama membendung adanya pihak-pihak yang mencoba mempengaruhi masyarakat untuk kepentingan tertentu.

“Mari kita saling jujur, kita juga selalu jujur, kita terbuka, masyarakat bisa melihat langsung penambangan kami, karena kami ingin semua saling terbuka,” katanya.

Disini, Boyke juga menyampaikan kegembiaraanya telah diperkenankan bertemu dan berdiskusi langsung dengan kelompok masyarakat kontra.

“Ini hari yang sangat istimewa bagi saya,” ungkapnya.

Sementara itu, Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian LHK, Sigit Hardwinarto, bercerita kepada masyarakat nelayan Pancer tentang panjangnya proses Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). Berkaca hal tersebut, dia sangat menyayangkan jika masyarakat tidak menghargai usaha tersebut.

“Terjadi perbedaan itu biasa, mari segera diselesaikan dengan baik,” katanya.

Sumail Abdullah, angota Komisi IV DPR RI sekaligus putra daerah Banyuwangi, juga mengajak seluruh masyarakat Dusun Pancer, untuk kembali guyub rukun seperti dahulu. Dia juga meminta warga untuk tidak mudah dikompori oleh pihak tak beratanggung jawab.

“Mari kita pahami bahwa tujuan pembangunan itu untuk kesejahteraan, untuk masyarakat. Kita akan dalami permasalahan ini di Komisi, kita akan duduk bersama untuk mengambil solusi terbaik,” cetus Sumail.

Mewakili masyarakat, Kepala Desa (Kades) Sumberagung, Vivin Agustin, mengakui bahwa PT BSI banyak memberi manfaat. Bukan hanya memberi bantuan guna mendorong percepatan pembangunan desa. Tapi juga rutin memberi pendampingan, pembinaan dan bantuan terhadap kelompok masyarakat.

“Tahun 2019, desa kami juga mendapat bantuan anggaran CSR sebesar Rp 465 juta,” kata Kades Sumberagung, Vivin Agustin, tentang keberadaan tambang emas PT BSI.

Dalam kesempatan ini, warga Dusun Pancer, dari kalangan netral dan pro PT BSI juga menyerahkan surat klarifikasi serta aduan mereka kepada Komnas HAM, kepada Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Drs Hadi Hasan Aminudin M Si. Termasuk pada wakil rakyat asal Bumi Blambangan, Sumail Abdullah. (tut/oso)