Kepala Dinsos P3AP2KB Kota Malang, Donny Sandito, menjelaskan bahwa lokasi tersebut menjadi opsi paling memungkinkan setelah sejumlah lahan yang sebelumnya diusulkan terkendala aturan tata ruang dan persyaratan dari pemerintah pusat. “Usulan lokasi pertama yang diajukan di lahan Poltekom ini, tetapi tidak mendapat persetujuan karena pemerintah pusat menginginkan pembangunan dilakukan di lahan kosong yang dapat dibangun dari nol. Kemudian, kami mengusulkan lahan di sekitar GOR Ken Arok. Namun, usulan tersebut juga menghadapi kendala karena sebagian area masuk dalam Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan berbatasan langsung dengan lahan milik masyarakat,” jelas Donny, Sabtu (13/06/2026) tadi.

Setelah melalui berbagai kajian, lokasi di Arjowinangun menjadi alternatif yang dinilai paling realistis. Meski berstatus RTH, kawasan tersebut berupa lapangan sepak bola milik lingkungan setempat sehingga masih memungkinkan dilakukan perubahan fungsi melalui mekanisme penggantian fasilitas.

Baca juga :

“Sudah ada koordinasi dengan Kementerian ATR. Bisa dilakukan perubahan, tetapi harus ada penggantian lapangan sepak bola di lokasi lain,” ucapnya.

Nantinya di lahan 5,4 hektar tersebut akan diproyeksikan menjadi Sekolah Rakyat terpadu yang melayani jenjang pendidikan mulai SD, SMP hingga SMA. “Kalau Sekolah Rakyat itu konsepnya memang dari SD sampai SMA,” katanya.

Pemkot Malang berharap pembangunan dapat segera direalisasikan tahun 2026 ini. Sebab, hingga saat ini Kota Malang masih belum mendapatkan penugasan untuk membuka penerimaan siswa baru Sekolah Rakyat tingkat SMP karena fasilitas permanen belum tersedia.

“Harapan kami tahun ini bisa terbangun. Sehingga anak-anak Sekolah Rakyat yang saat ini masih menempati lokasi sementara bisa dipindahkan ke gedung permanen,” imbuh Donny. (rsy/sit)

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, mengatakan bahwa pengendalian alih fungsi lahan sawah kini telah memiliki payung aturan yang jelas dari pemerintah pusat melalui regulasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Menurutnya, aturan tersebut mewajibkan pemerintah daerah mempertahankan keberadaan lahan pertanian produktif. Sehingga, perubahan fungsi lahan tidak dapat dilakukan secara sembarangan.

“Sudah ada aturan dari Kementerian ATR yang mewajibkan pemerintah daerah menjaga lahan sawah. Jadi tidak boleh ada alih fungsi. Kalau tetap dialihkan, maka perizinannya tidak akan ditindaklanjuti,” tegas Wali Kota Wahyu, Kamis (23/04/2026) tadi.

Baca juga :

Ditambahkan Wali Kota Wahyu, bahwa kebijakan tersebut tidak hanya berlaku bagi aset pemerintah daerah, tetapi juga menjadi acuan bagi masyarakat umum maupun pengembang agar tetap menjaga keberadaan lahan pertanian yang ada. Berdasarkan data Pemkot Malang, lahan sawah yang menjadi aset daerah tercatat seluas sekitar 18,5 hektare. Seluruhnya, berada di wilayah Kota Malang dan tetap dipertahankan sebagai kawasan pertanian.

“Jika digabung dengan lahan milik masyarakat, total luas sawah di Kota Malang mencapai sekitar 900 hektare,” tambahnya.

Wali Kota Wahyu menilai, keberadaan lahan pertanian tersebut memiliki peran strategis, tidak hanya sebagai penyangga ketahanan pangan lokal, tetapi juga sebagai ruang terbuka hijau produktif di tengah kepadatan kota. “Sehingga, lahan sawah yang ada ini tetap harus kita jaga,” imbuh Wahyu. (rsy/sit)

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan bahwa di Kecamatan Kedungkandang terdapat sekitar 40 hektare lahan pertanian cabai, sementara di wilayah Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, terdapat sekitar 25 hektare. “Walaupun Kota Malang ini kota, kita masih punya hamparan lahan yang cukup luas. Dengan potensi ini seharusnya kita tidak terlalu kesulitan menjaga ketersediaan cabai dan ayam potong,” ujar Wali Kota Wahyu, seusai melakukan tinjauan di Poktan Cabai Lesanpuro dan Peternak Ayam Ras, Rabu (04/03/2026) tadi.

Baca juga :

Wali Kota Wahyu juga telah melakukan diskusi langsung dengan petani, terkait harga jual dan potensi panen. Saat ini, harga jual cabai di tingkat petani berkisar Rp 80 ribu perkilogram, sementara harga di pasar masih menembus Rp 100 ribu. Sehingga, dalam hal ini menurutnya penting melihat kondisi dari sisi hulu sebelum mengambil kebijakan.

“Sehingga keseimbangan harus dijaga agar petani tetap memperoleh keuntungan, namun harga di tingkat konsumen tidak memberatkan,” katanya.

Selain cabai, TPID Kota Malang juga memantau produksi ayam potong sebagai komoditas strategis yang permintaannya meningkat menjelang Hari Raya Idul Fitri 2026. “Kita lihat hulunya dulu, kita diskusi dengan petani dan peternak. Setelah itu baru kita lihat hilirnya di pasar. Dari situ TPID akan menentukan langkah yang tepat,” imbuh Wali Kota Wahyu. (rsy/sit)

Plt Kepala DLH Kota Malang, Gamaliel Raymond Matondang, menyampaikan bahwa setelah pertemuan Menteri Lingkungan Hidup bersama kepala daerah Malang Raya, langsung digelar koordinasi lanjutan untuk membahas teknis pembangunan. “Pemilihan ini tinggal diperkuat dengan kajian. Namun, hampir bisa dipastikan TPA Supit Urang menjadi titik PSEL. Pertimbangannya, karena TPA Supit Urang memiliki lahan kosong lima hektare sesuai persyaratan, serta volume sampah harian yang telah memenuhi syarat minimal 1.000 ton,” jelas Raymond, Selasa (26/08/2025) tadi.

Kemudian, ditambahkannya bahwa nantinya pembangunan PSEL akan ditempatkan pada bagian atas TPA, yang dulunya merupakan timbunan sampah lama dan bekas kantor. “Sebelum pembangunan, tinggal dilakukan penguatan pondasi,” tambahnya.

Baca juga :

Untuk memenuhi kebutuhan volume sampah, DLH Kota Malang telah berkoordinasi dengan dua daerah lain. Rinciannya, Kota Malang menyumbang 520 ton, Kabupaten Malang 400 ton dan Kota Batu 50 ton.

“Dengan total 1.000 ton sampah yang masuk setiap hari, otomatis mobilitas truk sampah akan meningkat. Agar tidak menimbulkan konflik dengan warga, kami mengusulkan pembangunan jalan baru khusus truk sampah. Anggarannya bisa menggunakan APBN atau kerja sama tiga daerah,” ujarnya.

Secara teknis, PSEL hanya dapat mengolah sampah anorganik seperti plastik, kaca, karet, logam hingga bahan elektronik. Energi listrik yang dihasilkan nantinya akan langsung dibeli oleh PLN. “Untuk potensi energi yang bisa dihasilkan, masih dalam perhitungan. Sementara, syarat minimal volume sampah sudah dipenuhi,” tuturnya.

Sebagai perbandingan, Kota Surabaya lebih dulu merealisasikan pembangunan PSEL di TPA Benowo. Dengan kapasitas olah 1.600 ton per hari, PSEL Surabaya mampu menghasilkan listrik sebesar 9 Megawatt. Sedangkan PLTU Paiton mampu memproduksi antara 4.600 sampai 4.700 Megawatt. (rsy/sit)

Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jember, Jupriono, mewakili Bupati Jember, bersama Ketua DPRD Kabupaten Jember, Ahmad Halim, secara resmi menyampaikan komitmen tersebut kepada Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Nanang Avianto, dalam kegiatan tasyakuran usai upacara. Tanah seluas kurang lebih 47 hektar yang merupakan aset Pemkab Jember di wilayah Kelurahan Bintoro, direncanakan akan digunakan untuk pembangunan Sekolah Polisi Negara (SPN).

Ketua DPRD Kabupaten Jember, Ahmad Halim, mengatakan bahwa proses hibah akan dilakukan sesuai mekanisme dan peraturan yang berlaku, termasuk memperoleh persetujuan resmi dari DPRD. “Untuk proses hibah tanah aset Jember, akan dilakukan sesuai mekanisme dan prosedur yang berlaku. Termasuk di dalamnya, persetujuan DPRD Kabupaten Jember,” kata Ketua DPRD Halim.

Baca juga :

Pj Sekda Jupriono menambahkan, bahwa kehadiran SPN di Jember, diharapkan tidak hanya menjadi pusat pendidikan dan pelatihan kepolisian. Namun, juga memicu pertumbuhan ekonomi baru di wilayah tersebut.

“Ini dimaksudkan untuk menumbuhkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru sehingga pertumbuhan ekonomi lebih merata di Kabupaten Jember,” kata Oj Sekda Jupriono.

Langkah strategis ini, menjadi bagian dari sinergi antara pemerintah daerah dan institusi kepolisian dalam memperkuat keamanan serta memperluas pembangunan berkelanjutan di wilayah Jawa Timur, khususnya Jember. Langkah strategis ini, sudah sesuai dengan tema HUT Bhayangkara ke-79 yakni ‘Polri Untuk Masyarakat’ yang disampaikan oleh Kapolda Jatim.

Hingga saat ini, Polda Jawa Timur hanya memiliki satu Sekolah Polisi Negara (SPN) resmi, yang berlokasi di Mojokerto dan menjadi satu-satunya fasilitas pendidikan SPN di wilayah Jawa Timur. (kom/rio/gie)

“Terkait Sekolah Rakyat, saya sudah dengar dari beberapa minggu yang lalu, ini juga lompatan luar biasa bagi Situbondo,” kata Bupati Situbondo, Sabtu (19/04/2025) tadi.

Lebih lanjut Mas Rio mengungkapkan, untuk mempercepat realisasi program itu, dirinya telah memerintahkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berkaitan dengan program sekolah untuk bertolak ke Jakarta guna berkoordinasi dengan Kemensos. “Hari Selasa, saya meminta Kepala Dinas Sosial dan beberapa OPD terkait, seperti Dikbud untuk berangkat ke Kemensos bahas Sekolah Rakyat,” jelas Mas Rio.

Menurutnya, kehadiran Sekolah Rakyat sangat dibutuhkan di Situbondo, khususnya untuk menjangkau masyarakat dari desil ke-1 hingga desil ke-2 yang selama ini kesulitan mengakses pendidikan. Dirinya pun menekankan pentingnya pendidikan sebagai jalan untuk memperbaiki nasib.

“Sama seperti Mensos ya, jurus jitu merubah nasib tentu lewat pendidikan. Kita support abislah dan kita sudah sangat siap,” tegas pria 41 tahun ini.

Sebagai bentuk keseriusan, kata Mas Rio, Pemkab Situbondo telah menyiapkan lahan seluas 6 hektare untuk mendukung Program Sekolah Rakyat. Luasan tersebut melebihi permintaan minimum dari pemerintah pusat.

Baca juga :

“Permintaan dari Kementerian aturannya minimal 5 hektare dan kita siapkan 6 hektare,” tambahnya.

Soal lokasi, Bupati Situbondo menyebut masih ada beberapa opsi yang akan dibahas lebih lanjut di tingkat pusat. Namun untuk tahap awal, sekolah akan menggunakan bangunan yang sudah ada agar proses pendidikan bisa segera dimulai.

“Untuk first time-nya, kita akan pakai beberapa tempat yang ada bangunannya dulu. Karena tidak tiba-tiba langsung dibikin, paling tidak nampung dulu beberapa, existing dahulu meskipun beberapa puluh, yang penting jalan menjadi basic praktis, begitu,” jelasnya.

Mas Rio kembali menegaskan, bahwa Pemkab Situbondo telah siap dari segi lahan hingga cakupan data siswa untuk Sekolah Rakyat. “Insyaallah kita sangat very much welcome,” imbuhnya.

Sementara itu, Menteri Sosial (Mensos) Republik Indonesia (RI), Saifullah Yusuf, meminta pemerintah daerah dan seluruh pilar sosial bergerak cepat menyiapkan calon siswa dari keluarga tidak mampu untuk Sekolah Rakyat. Kabupaten Situbondo termasuk salah satu daerah yang telah mengatakan kesiapannya untuk pembangunan Sekolah Rakyat, sejak awal program ini digulirkan.

“Tadi Mas Bupati menegaskan kesiapan daerah termasuk menyediakan lahannya. Nanti Senin atau Selasa semua bupati, wali kota yang mengusulkan untuk pembangunan dan penyelenggaraan Sekolah Rakyat akan kita undang ke Jakarta. Tujuannya untuk membicarakan lebih rinci dengan berbagai desk yang telah kita siapkan, mulai dari sarana prasarana yang harus dilakukan, termasuk luasan lahan dan fasilitasnya,” kata Gus Ipul-sapaan akrab Mensos. (kom/her/gie)

Dalam momen itu, Wali Kota Wahyu menyampaikan bahwa pertanian padi di Kota Malang bisa dibilang cukup sukses. Itu karena, dari lahan satu hektare, sudah bisa menghasilkan sebanyak 8 ton padi.

“Alhamdulillah, di Kota Malang meskipun luas lahan pertaniannya berbeda dengan kabupaten, tadi sudah bisa panen dengan menghasilkan 8 ton padi untuk satu hektarnya,” kata Wali Kota Wahyu.

Dirinya juga mengapresiasi, kesuksesan panen raya di Kota Malang yang sudah mampu menghasilkan 8 ton padi. Sementara, lahan pertanian di Kota Malang sendiri mampu memanen hingga dua sampai tiga kali dalam rentang waktu setahun. Di sisi lain, suksesnya panen ini juga berpengaruh dengan kestabilan harga bahan pokok menjelang maupun setelah Hari Raya Idul Fitri.

“Ini termasuk tinggi, dari jenis padinya juga. Alhamdulillah ini bisa selesai dan ini mempengaruhi harga bahan pokok di Kota Malang juga terkendali,” jelasnya.

Baca juga :

Wali Kota Wahyu juga mengungkapkan, bahwa keberhasilan panen raya di Kota Malang, tidak bisa terlepas dari kemudahan para petani memperoleh pupuk. Selain itu, keberhasilan panen ini menguntungkan para petani dengan harga gabah kering yang cenderung lebih tinggi di Kota Malang.

“Pak Presiden menetapkan untuk gabah kering perkilogramnya dengan harga Rp 6.500. Kita malah di atasnya dengan harga perkilogramnya gabah kering Rp 6.700 dan sebelumnya Rp 5.000. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih dengan adanya kenaikan harga ini,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kota Malang, Slamet Husnan, menjelaskan bahwa perkembangan panen padi di Kota Malang tergolong bagus. Rata-rata, setiap tahunnya lahan pertanian di Kota Malang mampu memanen sekitar 15 ribu ton padi setiap tahunnya.

“Informasi dari Pak Menteri Pertanian cukup bagus perkembangannya. Itu memenuhi target swasembada pangan dan diharapkan satu tahun sudah terpenuhi. 15 ribu ton per tahunnya untuk gabah dihasilkan dari 788 hektare tanaman padi yang ada di Kota Malang,” jelasnya.

Ditambahkan Slamet, pihaknya berusaha dari masa tanam yang hanya dua kali dalam satu tahun, akan bisa tanam menjadi tiga kali dalam satu tahun. Sehingga, petani membutuhkan benih-benih unggul. Kemudian untuk pupuk subsidi Kota Malang, selalu mengusulkan ke Kementerian Pertanian melalui kelompok-kelompok tani didampingi penyuluh-penyuluh pertanian.

“Kemudian fasilitas lain, kami memberi bantuan pestisida, racun tikus, kemudian jaring pelindung kulit-kulit padi agar produktivitasnya tetap berjaga bahkan kalau bisa bertambah naik,” tambahnya. (pro/mlg/gie)

“Lahan tersebut disiapkan untuk mendukung dan menguatkan program swasembada pangan nasional, melalui program penanaman jagung 1 juta hektare serentak di Indonesia bersama Polri,” kata Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, didampingi Kapolresta Banyuwangi Kombespol Rama Samtama Putra dan Dandim 0825 Letkol Arh Joko Sukoyo, seusai penanaman jagung bersama Polri, di kawasan PTPN I Regional V Dusun Kendenglembu Desa Karangharjo Kecamatan Glenmore, Selasa (20/01/2025) tadi.

Gerakan penanaman jagung serentak seluas 1 juta hektar itu, merupakan kerja sama antara Polri dan Kementerian Pertanian. Program ini mendukung target swasembada pangan nasional pada tahun 2025.

Berdasarkan data dari Dinas Pertanian produksi jagung di Banyuwangi pada tahun 2022 sebesar 253.857 ton. Kemudian, 225.416 ton pada 2023 dan 209.078 ton pada 2024.

Baca juga :

“Setiap tahun kita surplus jagung dari yang diproduksi dibandingkan dengan konsumsi masyarakat,” tambah Bupati Ipuk.

Kapolresta Banyuwangi, Kombespol Rama Samtama mengatakan bahwa Polres Banyuwangi bersama Pemkab, TNI, Bulog dan seluruh stakeholder siap bekerja sama untuk keselarasan program nasional dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan. “Targetnya produksi jagung lebih meningkat tahun ini. Sekaligus menambah produktivitas jagung,” kata Kapolresta.

Dirinya juga mengatakan bahwa penanaman jagung juga akan dilakukan secara tumpangsari, sekaligus memanfaatkan lahan yang tidak produktif. “Kita juga menggandeng petani. Kami juga menjamin distribusi pupuknya, perawatan dan kolaborasi dengan Bulog untuk pembeliannya,” kata Kapolresta.

Dandim 0825, Letkol Joko Sukoyo menambahkan TNI-Kepolisian sekarang sudah terlibat langsung dalam mengawal pengembangan ketahanan pangan kita. “Kita semua bersinergi untuk mensukseskan swasembada pangan. Kami siap mendukung bersama di lapangan bersama petani juga,” ujar Dandim. (kom/bwi/sit)

“Alhamdulillah, hasil ubinan tadi setelah ditimbang mencapai 5,3 kilogram. Sehingga, dalam satu hektarenya kurang lebih bisa menghasilkan 8,48 ton,” kata Bupati Karna, sesuai melakukan panen raya.

Baca juga :

Bung Karna-sapaan akrab Bupati Situbondo menjelaskan, dengan hasil panen yang mencapai 8 ton lebih per hektare, maka dapat dipastikan Padi BK mampu meningkatkan pendapat ekonomi para petani. “Beras yang dihasilkan dari Padi BK 01 dan 02 Agritan, cukup pulen. Sehingga, sangat disukai oleh masyarakat dan petani pun juga turut suka, karena padi ini tidak terlalu banyak memerlukan Pupuk Urea,” jelas Bupati Situbondo. (her/gie)