Di hadapan massa aksi, Mia terlebih dahulu menyampaikan permohonan maaf atas keresahan yang dirasakan masyarakat akibat berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai belum berjalan optimal. “Saya sebagai salah satu pimpinan DPRD Kota Malang menyampaikan mohon maaf sebesar-besarnya atas keresahan yang harus teman-teman alami selama beberapa waktu terakhir ini dengan adanya kebijakan-kebijakan yang tidak sempurna,” ujar Mia.

Menanggapi tuntutan mahasiswa terkait penghentian MBG dan KMP, Mia menyatakan pihaknya memahami berbagai kritik yang berkembang di masyarakat, termasuk sejumlah kasus dan persoalan yang muncul dalam pelaksanaan program-program tersebut. “Kami sepakat untuk memberhentikan MBG dan KMP yang tidak bisa memfasilitasi masyarakat Kota Malang,” tegasnya.

Keresahan yang disampaikan mahasiswa, menurutnya juga dirasakan masyarakat luas. Dalam beberapa bulan terakhir, berbagai persoalan ekonomi seperti kenaikan harga BBM dan kebutuhan pokok memunculkan banyak pertanyaan serta kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah.

Ditambahkannya, bahwa DPRD Kota Malang selama ini juga telah melakukan evaluasi terhadap berbagai program pemerintah pusat yang dijalankan di daerah. Karena itu, seluruh tuntutan mahasiswa akan diteruskan kepada pemerintah pusat melalui DPR RI.

“Yang banyak dikritisi adalah kebijakan pusat. Kami akan menyampaikan aspirasi teman-teman kepada DPR RI untuk menjadi bahan evaluasi lebih lanjut,” katanya.

Baca juga :

Lebih lanjut Mia juga menyampaikan, agar MBG dievaluasi oleh pemerintah pusat, agar pelaksanaannya dapat lebih tepat sasaran dan efisien dari sisi anggaran. Salah satu yang diusulkan adalah memperjelas segmentasi penerima manfaat sehingga bantuan dapat difokuskan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan.

Selain itu, mekanisme distribusi makanan juga dinilai perlu ditata ulang untuk menekan biaya operasional. “Seandainya memang ada beberapa penyempurnaan, misalnya segmentasi sasaran, itu bisa dilakukan untuk menghemat anggaran. Program tetap berjalan, tetapi ada segmentasi sasaran yang lebih jelas,” lanjutnya.

Mia juga menyoroti, mengenai sistem penyediaan makanan dalam program MBG yang saat ini terpusat pada satu dapur untuk melayani beberapa sekolah. Konsep tersebut, dapat dievaluasi dengan mengoptimalkan kantin di masing-masing sekolah melalui skema school-based kitchen.

“Awalnya saya membayangkan program MBG ini dilaksanakan di masing-masing sekolah dengan mendayagunakan kantin yang sudah ada. Namun ternyata terpusat pada satu dapur untuk meng-cover beberapa sekolah. Harapannya bisa dikembalikan ke konsep school-based kitchen dan mekanismenya ditata ulang agar lebih ramping sehingga anggaran yang dibutuhkan tidak terlalu besar,” tuturnya.

Saat ini, DPRD Kota Malang juga tengah menyiapkan surat resmi yang berisi tuntutan mahasiswa untuk disampaikan kepada DPR RI, sebagai bentuk tindak lanjut atas aksi yang baru saja dilaksanakan. (rsy/sit)

Koordinator Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Kota Malang, Muhammad Athoillah, membenarkan adanya beberapa SPPG yang sementara waktu tidak beroperasi. “Betul. Karena anggaran masih ada yang belum cair,” ujar Athoillah, saat dihubungi melalui sambungan seluler, Senin (08/06/2026) tadi.

Akibat kondisi tersebut, sejumlah sekolah yang sebelumnya menjadi penerima manfaat MBG, untuk sementara tidak mendapatkan distribusi makanan bergizi. Penghentian operasional sendiri, dilakukan karena dana yang tersedia tidak lagi mencukupi untuk menjalankan layanan.

Baca juga :

“Karena dananya sudah tidak mencukupi. Kemungkinan minggu ini ada pencairan lagi,” katanya.

Meski begitu, Athoillah mengaku belum mengetahui secara pasti penyebab keterlambatan pencairan anggaran tersebut, termasuk apakah berkaitan dengan persoalan yang terjadi di tingkat pusat. “Sampai saat ini belum ada konfirmasi lebih lanjut. Informasi yang kami terima hanya ada keterlambatan pencairan saja,” tuturnya.

Terkait jumlah SPPG yang menghentikan sementara operasionalnya, Athoillah mengaku, masih melakukan pendataan dan belum dapat menyampaikan angka pasti. “Masih kami monitor dan hitung jumlahnya,” imbuhnya. (rsy/sit)

Koordinator Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Kota Malang, Muhammad Athoillah, menjelaskan bahwa penghentian sementara tersebut berlangsung mulai 2 hingga 7 Januari 2026, sebelum kembali beroperasi penuh pada 8 Januari 2026. “Betul, MBG dihentikan sementara. Nanti tanggal 8 Januari mulai beroperasi lagi. Sementara Senin sampai Rabu besok, kami hanya melayani kelompok B3, yakni balita, ibu hamil, dan ibu menyusui,” kata Athoillah, Rabu (31/12/2025) tadi.

Athoillah menyebut, penghentian sementara itu merupakan kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai masa persiapan. Sejumlah SPPG diminta melakukan pembenahan agar seluruh layanan memenuhi standar yang ditetapkan.

“SPPG yang butuh renovasi silakan direnov. Yang kelengkapannya belum sesuai standar juga diminta melengkapi, baik alat maupun fasilitas. Diberi waktu beberapa hari untuk memperbaiki kekurangan,” jelasnya.

Baca juga :

Selain itu, masa jeda ini juga dimanfaatkan untuk menyesuaikan layanan dengan kalender pendidikan, mengingat sekolah masih libur pasca Tahun Baru, sekaligus meringankan beban tenaga pendidik.

“Di Kota Malang memiliki 43 SPPG aktif yang tersebar di seluruh kecamatan. Untuk SOP masih mengikuti aturan bulan November. Selama belum ada juknis baru, kami pakai aturan sebelumnya,” tuturnya.

Namun ke depan, jumlah SPPG dipastikan akan bertambah. Hal ini seiring dengan adanya juknis terbaru yang mengatur pembatasan jumlah penerima manfaat per SPPG.

“Sekarang maksimal satu SPPG melayani 3.000 penerima manfaat, itu sudah termasuk kelompok B3. Khusus B3 maksimal 500 orang per SPPG,” lanjutnya.

Selain pembatasan kuota, SPPG ke depan juga diwajibkan memiliki sertifikasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) guna menjamin kualitas dan standar pelayanan gizi. “Target nasional 85 SPPG, dan kemungkinan di Kota Malang juga akan bertambah menyesuaikan kebutuhan,” imbuhnya. (rsy/sit)

“SPPG itu bagian dari program MBG. Secara mekanisme, Pemkot sifatnya supporting system. Bagaimana agar SPPG bisa beroperasi dengan baik. Dalam artian, saat SPPG beroperasi, mereka harus memiliki SLHS, laik bangunan dan pengelolaan limbah. Tetapi untuk controlling itu dari BGN,” jelas Sekda Erik, Rabu (19/11/2025) tadi.

Terkait penyaluran dana maupun operasional SPPG, Sekda Erik menegaskan bahwa hal tersebut bukan ranah Pemerintah Kota Malang. “Terkait pendanaan dan operasional lainnya, itu langsung ke BGN. Pemkot tidak mengurusi operasional SPPG. Kami memberikan jaminan kelaikan dari sisi perizinan, serta memfasilitasi SPPG melayani sekolah-sekolah mana saja, sehingga coverage anak-anak yang dilayani bisa proporsional,” ujarnya.

Baca juga :

Sementara itu, Koordinator SPPI Kota Malang, Muhammad Atho’illah, membenarkan adanya penghentian sementara operasional dua SPPG tersebut. Atho’, sapaan akrabnya, menjelaskan bahwa penghentian ini terjadi karena sedang berlangsung proses pergantian yayasan pengelola.

“Iya, ada pergantian yayasan pengelola SPPG. Sekarang sudah proses administrasi,” kata Atho’.

Atho’ menuturkan bahwa selama SPPG belum kembali beroperasi, layanan MBG di sekolah-sekolah yang selama ini dilayani juga terpaksa diliburkan. “Sejauh ini masih diliburkan, karena SPPG lain di dekatnya juga belum beroperasi,” ucapnya.

Sebagai informasi, dua SPPG tersebut yakni Yayasan LP Ma’arif NU di Jalan IR Rais Nomor 66 dan SPPG Lanal yang dikelola Yayasan Salman Peduli Berkarya di Jalan Yos Sudarso Nomor 12. (rsy/sit)

Ketua DPRD Kabupaten Lumajang, Oktafiani, menjelaskan bahwa rekomendasi ini dikeluarkan setelah adanya aduan dari masyarakat setempat terkait alih fungsi lahan yang dilakukan PT Kalijeruk Baru. Rekomendasi ini, mengacu pada kesepakatan bersama antara DPRD dan PT Kalijeruk Baru, dalam rapat kerja gabungan pada 2 Juni 2025. Dimana, perusahaan diminta untuk menunjukkan semua dokumen perizinan dan rekomendasi petunjuk teknis dari dinas terkait kepada DPRD Lumajang, dalam waktu 2 minggu.

Baca juga :

Sebagai pimpinan lembaga legislatif, Okta-sapaan Ketua DPRD Lumajang, berharap rekomendasi ini dapat segera ditindaklanjuti oleh Bupati Lumajang untuk memastikan kepatuhan PT Kalijeruk Baru terhadap peraturan yang berlaku. “Kami berharap rekomendasi ini dapat segera ditindaklanjuti oleh Bupati Lumajang untuk memastikan kepatuhan PT Kalijeruk Baru terhadap peraturan yang berlaku,” kata, Kamis (05/06/2025) tadi.

Diketahui, PT Kalijeruk Baru sebelumnya telah menjadi sorotan publik karena dugaan pelanggaran lingkungan dan alih fungsi lahan, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. DPRD Kabupaten Lumajang juga telah melakukan Sidak ke perkebunan PT Kalijeruk Baru dan menemukan beberapa permasalahan yang perlu segera ditidaklanjuti.

“Dengan rekomendasi ini, diharapkan PT Kalijeruk Baru dapat lebih transparan dalam menjalankan operasionalnya dan masyarakat sekitar dapat terlindungi hak-haknya,” imbuhnya. (adi/gie)

Mengusung tema global ‘Ending Plastic Pollution’ atau ‘Mengakhiri Polusi Plastik’, kegiatan ini menandai semangat kolektif Kabupaten Lumajang, dalam menyelamatkan masa depan lingkungan melalui aksi nyata. Salah satunya, dengan menanam pohon bersama masyarakat dari berbagai elemen.

“Hari Lingkungan Hidup ini bukan hanya seremoni, tapi refleksi dan aksi. Kita harus bergerak bersama untuk mengurangi polusi plastik. Mudah-mudahan penggunaannya semakin menurun, dan kesadaran masyarakat semakin meningkat,” kata Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang.

Lebih dari sekadar seruan simbolik, Bunda Indah menekankan pentingnya menjaga lingkungan sebagai bentuk sedekah untuk generasi mendatang. “Menanam pohon itu sedekah oksigen. Satu pohon saja bisa menghasilkan oksigen bagi dua orang. Bayangkan jika kita tanam seribu pohon. Ini investasi kehidupan,” tambahnya.

Baca juga :

Sebagai tindak lanjut kampanye lingkungan tersebut, Pemerintah Kabupaten Lumajang melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) juga membagikan 1.000 besek bambu ramah lingkungan kepada 15 takmir masjid. Besek ini digunakan untuk menggantikan plastik saat perayaan Idul Adha yang jatuh pada 6 Juni 2025.

Plh Kepala DLH Lumajang, Agus Rohman Rozaq, menjelaskan bahwa peringatan tahun ini tidak berhenti pada simbolisasi, tapi dilanjutkan dengan kegiatan edukatif dan restoratif. “Kami menggelar talkshow interaktif di Radio Suara Lumajang, serta penanaman bibit pohon pule di kawasan wisata alam Pemandian Selokambang. Ini bagian dari edukasi sekaligus pemulihan lingkungan,” ujarnya.

Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia di Lumajang tahun ini, menjadi contoh sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun budaya sadar lingkungan. Dari edukasi media, distribusi bahan alternatif, hingga penanaman pohon, semua diarahkan untuk satu tujuan, yaitu bumi yang lebih bersih dan masa depan yang lebih hijau.

Bupati Lumajang pun mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari pelajar, tokoh agama, hingga pelaku usaha, untuk terlibat aktif dalam menjaga lingkungan. “Mari kita mulai dari hal kecil, dari rumah kita, dari cara kita memilih bahan, hingga bagaimana kita membuang sampah. Setiap tindakan kecil akan berdampak besar bagi masa depan,” terangnya. (kom/adi/sit)

Pj Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan, menyampaikan jika hal tersebut selain merupakan arahan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), juga dari arahan DPR RI. Terutama, terkait untuk Bansos yang bersifat reguler.

“Sementara ini, Bansos yang tidak terkait dengan kebutuhan prioritas, seperti bantuan korban bencana, memang sebaiknya ditunda dahulu hingga Pilkada selesai. Itu juga menjadi salah satu arahan dari Kemendagri dan DPR RI saat ke Jakarta beberapa waktu lalu,” kata Pj Wali Kota Iwan, Jumat (15/11/2024) tadi.

Baca juga :

Kebijakan pemberian Bansos tersebut, tambahnya, bukan diberhentikan sepenuhnya. Namun, dibatasi untuk yang bersifat mendesak atau yang prioritas. Seperti, korban bencana alam dan yang memang sangat membutuhkan.

“Bansos untuk masyarakat yang sangat membutuhkan, terutama korban bencana, tetap diperbolehkan. Namun, yang reguler akan dihindari dulu untuk menjaga kenyamanan dan kelancaran Pilkada,” tambahnya.

Lebih lanjut disampaikan, untuk menindaklanjuti kebijakan tersebut nantinya akan diterbitkan Surat Edaran (SE) resmi dari Kemendagri yang mengatur lebih detail tentang kriteria dan batasan Bansos selama periode Pilkada. Di dalam edaran tersebut juga akan dijelaskan poin-poin mengenai prioritas yang tetap dapat diberikan dan bantuan yang harus ditunda.

“Nanti di SE akan ada kriteria yang jelas, mana yang boleh disalurkan dan mana yang tidak. Tujuannya untuk menghindari interpretasi yang berbeda-beda terkait pemberian bansos saat Pilkada,” imbuh Iwan. (rsy/sit)

Dikatakan Sekda Hadi, bahwa pemberhentian program tersebut untuk menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) selama masa Pilkada 2024. “Arahan saya tadi, adalah agar program-program yang berbasis kemasyarakatan untuk dihentikan sementara. Nantinya, sambil menunggu proses lanjutan. Ini diharapkan, juga untuk menjaga netralitas ASN,” kata Sekda Hadi, di Kantor Pemkab Jember, Selasa (15/10/2024) tadi.

Baca juga :

Ditambahkannya, bahwa mengenai penghentian sementara ini, pihaknya sudah mengundang seluruh OPD yang memiliki program terkait kemasyarakatan. “Kami tadi memang sudah mengundang beberapa OPD, yang itu tentunya memiliki program berbasis kemasyarakatan. Di mana poin pertama, sudah saya arahkan dan saya perintahkan, karena pertimbangannya adalah situasi sudah masuk suasana tahapan Pilkada. Sehingga, seluruh jajaran harus menghentikan sementara. Sementara OPD yang hadir tadi, seperti dari Dinsos, Kesra, PRKP dan Cipta Karya, Dinas TPHP dan Disnaker serta beberapa OPD lain,” paparnya.

Terkait pencairan program hibah, bansos dan honor guru ngaji, Sekda Hadi, bahwa akan direalisasikan setelah Pilkada 2024. “Ada garis-garis yang harus dipedomani oleh pemerintah daerah. Kita punya pemerintah, seperti Kemendagri, Bawaslu dan KPK, yang tentunya sudah memberikan arahan kepada kami. Jadi, itu kita tunda sementara waktu dan itu bisa dicairkan setelah Pilkada,” ungkapnya. (kom/rio/sit)

”Perundungan siber kerap terjadi, karena banyak siswa sekolah masih sembrono dalam mengakses ruang digital. Pelajar mesti makin terampil memahami hak dan tanggungjawabnya di ruang digital. Ada etika dan tata krama yang mesti dipatuhi, karena bisa berisiko merusak jejak digital mereka,” tulis Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dalam rilis, Kamis (22/08/2024) tadi.

Rilis ini disampaikan, sehubungan dengan rencana penyelenggaraan webinar literasi digital untuk segmen pendidikan, yang dihelat Kemenkominfo bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Ponorogo, Jumat (23/08/2024) pagi, mulai pukul 08.00 WIB. 

Mengusung tema ‘Cyberbullying: Apa Itu dan Bagaimana Cara Menghentikannya?’, diskusi virtual yang akan diikuti pelajar dan tenaga pendidik dengan menggelar nonton bareng (Nobar) di sekolah itu, rencananya menghadirkan tiga nara sumber. 

Mereka adalah Kepala Program Studi Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah (STAIM) Tulungagung, Mei Shanti, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ponorogo, Nurhadi Hanuri dan dosen Universitas Dokter Soetomo Surabaya, Meythiana serta dipandu Chichi Zakaria sebagai moderator.

”Webinar ini juga dapat diikuti gratis dengan cara mengisi link registrasi peserta di https://s.id/pendaftaranponorogo2308. Selain mendapat e-sertifikat, panitia juga menyediakan voucher e-wallet senilai Rp 1 juta untuk 10 peserta yang mengajukan pertanyaan terbaik selama diskusi,” tulis Kemenkominfo.

Terkait tema webinar, Kemenkominfo menambahkan, dengan beragam aplikasi belajar terkini, sesama pelajar memang bisa saling mengejek dan meneror, saling mengintai perilaku cyberstalking di mana pun berada. Siswa yang dimata-matai, diejek perilaku dan kondisi fisik sosialnya, bisa tertekan, malu, bahkan takut masuk sekolah.

Baca juga :

”Tak sedikit dilaporkan, ada yang sampai bunuh diri, diejek di medsos karena keadaan orang tua yang miskin atau pekerjaan orang tua yang direndahkan di medsos atau akun resmi sekolah,” tulis Kemenkominfo, seraya menegaskan, ketelanjuran hobi cyberbullying di kalangan siswa terbukti mengancam ketenangan hidup, bahkan nyawa teman.

Lewat webinar ini, Kemenkominfo menerangkan, peserta tidak hanya diajak mengenali dan memahami seriusnya bahaya cyberbullying. Namun juga belajar memahami hak dan tanggung jawab di ruang digital, lantaran hal itu memberikan dampak besar pada berbagai aspek di kalangan pendidikan. Internet telah merevolusi cara belajar moderen menjadi makin menantang dan menarik. 

”Kalau cerdas dan bijak memanfaatkan beragam platform media sosial, juga aplikasi belajar moderen, pesan instan dan konferensi video, pelajar akan semakin mudah dan luas berteman, juga mengakses materi belajar. Itu multi manfaat yang mesti dimanfaatkan secara tepat. Bukan untuk tujuan negatif,” jelas Kemenkominfo.

Untuk diketahui, diskusi daring seperti digelar di Kabupaten Ponorogo ini merupakan bagian dari program Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) yang dihelat Kemkominfo sejak 2017. GNLD digelar sebagai salah satu upaya untuk mempercepat transformasi digital di sektor pendidikan hingga kelompok masyarakat menuju Indonesia yang #MakinCakapDigital.

Sampai dengan akhir 2023, program peningkatan #literasidigitalkominfo tercatat telah diikuti sebanyak 24,6 juta orang. ”Kegiatan ini diharapkan mampu menaikkan tingkat literasi digital 50 juta masyarakat Indonesia hingga akhir 2024,” tambah Kemenkominfo.

Kecakapan digital menjadi penting, karena menurut hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pengguna internet di Indonesia pada 2024 telah mencapai 221,5 juta jiwa dari total populasi 278,7 juta jiwa penduduk Indonesia.

Informasi lebih lanjut mengenai literasi digital dan info kegiatan yang terkait dapat diakses melalui website info.literasidigital.id, media sosial Instagram @literasidigitalkominfo, Facebook Page, dan Kanal YouTube Literasi Digital Kominfo. (hms/sit)