Kunjungan Bupati bersama DPRD Lumajang ke BPN Provinsi Jatim pada Rabu (23/09/2020) guna mendapatkan pedoman untuk memecahkan berbagai permasalahan yang terjadi terkait agraria di Lumajang.

Bupati menyampaikan berbagai masalah seperti mekanisme tanah timbul, tanah Hak Guna Usaha maupun mekanisme agraria lainnya. Dari berbagai permasalahan yang disampaikan, Bupati mendapat pedoman yang jelas yang dapat dijadikannya sebagai acuan mengambil kebijakan di Lumajang.

“Wawasan kami jadi terbuka, inventarisasi sengketa sekiranya sinkron dengan visi misi BPN tinggal mana langkah terbaik dengan kebijakan daerah dan DPRD sambung,” ungkapnya.

Kepala Bidang Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan BPN Provinsi Jawa Timur, Setiadjid menyambut baik kedatangan Bupati dan DPRD Lumajang dan siap membantu Pemkab. Lumajang dalam mengatasi permasalahan agraria.

Terkait permasalahan pelepasan kawasan hutan, Setiadjid menjelaskan bahwa pelepasan kawasan hutan diawali dengan permohonan pelepasan kawasan hutan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Sementara itu, terkait berbagai permasalahan tanah timbul, Setiadjid menjelaskan bahwa tanah timbul masuk dalam tanah negara. Oleh karenanya Hak Guna Usaha (HGU) pada tanah tersebut ditekankan penggunaannya untuk kesejahteraan masyarakat. (adi/syn)

Komisi 4 DPRD Banyuwangi yang diwakili Sekretaris Komisi, Salimi menyatakan bahwa, situasi alih fungsi lahan yang terjadi dalam tumpang sari wilayah Tamansari cenderung membahayakan, tanaman keras yang mestinya berada dilahan itu ternyata sudah diganti tanaman bawang.

“Kami ingin Pt Lijen ini betul2 memperbaiki tanaman keras guna untuk menyangga tanah, agar tidak longsor dan juga untuk serapan air”ujarnya.

Sementara itu, persoalan ini terus menjadi polemik antara STAT (serikat tani tamansari) dengan PT Lijen. Hal ini terungkap dalam hearing yang digelar NGO yang tergabung dalam aksi Save Ijen dengan Dinas Pertanian dan perkebunan Banyuwangi, Dinas Lingkungan Hidup dan DPRD Banyuwangi.

Sementara, Kepala Dinas Pertanian Dan Perkebunan Banyuwangi, Arif Setiawan dikonfirmasi, usai hearing mengaku bahwa pihaknya tidak bisa berbuat banyak, pasalnya PT Lijen memegang HGU dari Pemerintah Pusat.

“PT Lijen ini memegang HGU, dari Pusat,”pungkasnya.

Akibat alih fungsi tersebut, Keadaan cuaca yang terjadi dalam seminggu terakhir, akibatkan banjir longsor tanah di Desa Kampunganyar. (but/yan)