“Untuk launching Sekolah Rakyat serentak, Pemkab Lumajang belum bisa ikut karena infrastruktur dan fasilitas fisik belum siap. Tapi kami sedang berproses menyiapkan semuanya,” kata Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang, Rabu (16/07/2025) tadi.

Meski demikian, ujarnya, Pemkab Lumajang tetap berkomitmen untuk menyukseskan program tersebut. Bahkan, pemerintah daerah telah menyiapkan lahan seluas 6,6 hingga 7 hektare di Desa Kebonan, Kecamatan Klakah, yang akan dijadikan lokasi pembangunan Sekolah Rakyat. “Lahannya sudah kami siapkan. Saat ini sedang dalam proses penggantian sertifikat untuk kemudian dihibahkan ke pemerintah pusat,” lanjutnya.

Sekolah Rakyat sendiri, merupakan program strategis nasional atas instruksi Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Sosial RI. Program ini dirancang sebagai solusi pendidikan inklusif, terutama bagi anak-anak dari keluarga rentan dan kurang mampu.

Pada peluncuran tahap pertama Juli 2025 ini, terdapat 100 titik Sekolah Rakyat yang resmi beroperasi, terdiri atas 63 titik tahap Ia dan 37 titik tahap Ib. Total terdapat 396 rombongan belajar (rombel) dengan 9.780 siswa dari jenjang SD, SMP dan SMA yang mulai mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah rakyat.

Dari total tersebut, 19 titik lokasi berada di Provinsi Jawa Timur. Namun Lumajang belum termasuk karena masih dalam tahap persiapan infrastruktur dan proses administrasi hibah lahan.

Baca juga :

Bunda Indah menekankan bahwa keterlibatan Lumajang dalam program ini bukan semata-mata untuk mengejar seremoni, melainkan memastikan kesiapan secara menyeluruh demi kualitas pendidikan yang lebih baik bagi masyarakat.

“Ketika nanti Sekolah Rakyat dibuka di Lumajang, kami pastikan tidak sekadar hadir, tapi benar-benar berfungsi secara maksimal dan memberi dampak bagi anak-anak dan masyarakat sekitar,” tegasnya.

Desa Kebonan di Kecamatan Klakah dipilih karena potensi lahannya luas dan strategis untuk pengembangan kawasan pendidikan berbasis kerakyatan. Selain itu, wilayah tersebut dinilai representatif untuk menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini memiliki keterbatasan akses pendidikan.

Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang juga telah melakukan koordinasi lintas sektor untuk mempercepat kesiapan. Mulai dari perencanaan pembangunan, pengurusan sertifikasi lahan, hingga penyusunan skema kurikulum berbasis vokasi dan penguatan karakter.

Sekolah Rakyat sendiri diharapkan menjadi titik balik perubahan pendidikan nasional, tidak hanya dari sisi akses, tetapi juga dalam penguatan nilai-nilai kebangsaan, keterampilan hidup, dan kemandirian ekonomi sejak dini.

“Sekolah ini adalah bentuk keberpihakan negara kepada rakyat. Maka kami di daerah ingin memastikan bahwa kehadirannya benar-benar membawa makna dan manfaat,” ujar Bupati Indah.

Pemkab Lumajang menargetkan pembangunan fisik sekolah rakyat dimulai segera setelah proses hibah lahan selesai. Pemerintah juga mengajak masyarakat untuk ikut serta mengawal dan mendukung realisasi program ini sebagai bagian dari gerakan nasional mencerdaskan kehidupan bangsa. (kom/adi/gie)

Istri mantan orang nomor satu di Kabupaten Lumajang, itu terlihat datang dengan tanpa didampingi pengacara. Sebaliknya, saksi hanya ditemani sopir dan seorang wanita muda yang diketahui bernama Mila, yang selalu mendampingi saat Ning Farin masuk keluar ruangan yang ada di Mako Polres Lumajang.

Setelah masuk ke ruang Satreskrim Polres Lumajang, Ning Farin langsung menuju ruang Unit Tipikor. Sementara pantauan memontum.com pasca masuk ke ruang Unit Tipikor, dirinya sempat keluar sebentar untuk ibadah Salat Magrib lalu kembali ke ruang pemeriksaan.

Hingga sampai sekitar pukul 21.50, Ning Farin pun keluar dari Mako Polres Lumajang. Saat dikonfirmasi awak media, dirinya hanya memberikan keterangan singkat. Yakni, mempersilahkan untuk tanya langsung ke penyidik.

“Tanyakan saja ke penyidik,” ujarnya seraya menuju mobil.

Baca juga :

Kapolres Lumajang, AKBP Alex Sandy Siregar, kepada memontum.com menyampaikan bahwa saat ini yang bersangkutan (Ning Farin, red) memenuhi panggilan untuk pemenuhan keterangan. “Saat ini yang bersangkutan sedang memenuhi panggilan untuk pelaksanaan wawancara pemenuhan keterangan,” ungkapnya.

Ditanya terkait langkah polisi ke depan, Kapolres Lumajang menyampaikan bahwa pemeriksaan yang dilakukan masih tahap awal. Sehingga, semua akan berproses.

“Inikan masih awal. Nanti akan berproses dan untuk Ibu Farin, itu sedang dalam proses pengambilan keterangan,” tambahnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Unit Tipikor Polres Lumajang sedang mendalami penyelidikan dugaan korupsi dana hibah yang bersumber dari Pemkab Lumajang. Salah satu muara dana hibah itu, adalah pembangunan musala, yang lokasinya berada di depan rumah mantan Bupati Lumajang. (adi/sit)

Kepala Unit (Kanit) Tipikor Polres Lumajang, Ipda Irwan Lugito Hadi, saat dikonfirmasi mengatakan bahwa yang bersangkutan tidak bisa hadir dari jadwal rencana pemeriksaan penyidik. Kepastian ketidakhadiran itu, disampaikan saksi melalui pemberitahuan via telepon WhatsApp (WA).

“Tidak datang dengan memberitahu via WhatsApp, jika masih sibuk,” kata Kanit Tipikor Polres Lumajang, Selasa (25/03/2025) tadi.

Baca juga :

Sesuai agenda, Ning Farin atau sapaan saksi, akan diminta keterangan seperti sejumlah saksi lainnya. Namun, karena saksi tidak bisa hadir dipemanggilan pertama, maka akan kembali dijadwalkan di hari berikutnya.

“Akan kembali dipanggil pasca lebaran mendatang,” tambahnya.

Sebagaimana diberitakan, terkait dugaan korupsi dana hibah, penyidik Tipikor Polres Lumajang, telah melakukan pemanggilan sejumlah saksi. Rencananya, pemeriksaan lanjutan akan dilakukan kepada istri mantan Bupati Lumajang, hanya saja yang bersangkutan tidak bisa hadir. (adi/sit)

Kabid Politik Dalam Negeri (Poldagri) dan Ormas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Batu, Badrut Tamam, mengatakan tahun 2023 ini total dana hibah yang disalurkan sekitar Rp 70 miliar. Dan, dari total dana hibah yang disalurkan itu, salah satunya telah dimanfaatkan untuk pembangunan Gedung Kejari Kota Batu, yang saat ini dalam proses pembangunan.

“Kejari Kota Batu mendapatkan dana hibah Rp 11,9 miliar. Anggaran itu, sebagian dari total dana hibah dari Bakesbangpol Kota Batu sebesar Rp 70 miliar,” terangnya, saat dikonfirmasi via ponsel, Kamis (13/07/2023) tadi.

Baca juga:

Dana tersebut, ujarnya, selain untuk Kejari, juga untuk pembangunan fisik, BPN untuk ukur persiapan PTSL. Kemudian, Denpom dan Poltekad untuk renovasi kantor, Banpol bagi Parpol, Ormas Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) untuk kerukunan umat beragama dan kesatuan antar suku serta TNI-Polri berupa kendaraan operasional Trantibmas.

“Pemkot Batu bisa menyalurkan dana hibah bagi instansi vertikal, karena landasannya aturan Permendagri No 84 tahun 2022. Harus melewati dinas yang mengampu pemerintah umum dalam hal ialah Bakesbangpol,” jelasnya. (put/gie)

Pemberian hibah tanah tersebut, tentu memiliki makna yang sangat penting bagi Polresta Malang Kota. Itu karena, akan semakin meningkatkan pelayanan kepolisian kepada masyarakat Kota Malang. Karena itu, Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Budi Hermanto, menyampaikan rasa terima kasih dan bahagianya.

“Alhamdulillah, ini merupakan kejutan yang luar biasa. Pemkot Kota Malang telah memberikan perhatiannya kepada kami dengan memberikan hibah tanah tersebut,” kata Buher-sapaan akrab Kapolresta Malang Kota.

Baca juga:

Hibah tanah tersebut, yaitu untuk Polsek Blimbing, Polsek Sukun dan Polsek Kedungkandang. Dimana ketiga tanah tersebut, sebelumnya merupakan aset milik Pemkot Malang dan kini akan digunakan sebagai kantor-kantor kepolisian di tingkat kecamatan.

“Dengan pemberian hibah tanah ini, kami berharap Polresta Malang Kota dapat lebih efektif dan efisien dalam menjalankan tugas, dan menjaga keamanan, serta ketertiban Kota Malang ini,” tambahnya.

Selain itu, pihaknya juga menekankan bahwa tanah yang diberikan akan dikelola dengan baik untuk optimalisasi pelayanan kepada masyarakat Kota Malang. “Kami pastikan agar nantinya kami kelola sebaik mungkin guna optimalisasi pelayanan kepada masyarakat Kota Malang. Sekali lagi, kami Polresta Malang Kota mengucapkan banyak terima kasih,” ujarnya.

Diakhir, pihaknya berharap di momen Hari Bhayangkara ke-77 ini menjadi awal yang baik untuk terus memperkuat sinergi antara kepolisian dan pemerintah dalam menciptakan Kota Malang yang aman, nyaman, dan harmonis bagi seluruh masyarakatnya. (rsy/sit)

Wali Kota Sutiaji mengatakan jika penyelesaian aset, menjadi PR besar bagi Pemerintah Kota Malang. Sebab, Kota Malang sendiri menjadi daerah kedua di Jawa Timur, yang mempunyai paling banyak aset yang belum tersertifikat.

“Kami sebenarnya di kasih PR banyak baik oleh Korsupgah (KPK) maupun Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN), untuk penyelesaian aset,” ujar Wali Kota Sutiaji, seusai melakukan apel pagi.

Selain itu, Wali Kota Sutiaji juga menyampaikan, bahwa hingga saat ini di Kota Malang, ada sekitar 6 ribu bidang tanah yang belum tersertifikat. Mulai dari awal, yang totalnya hampir 9 ribu. Itu akan ditargetkan selesai dalam tahun ini.

Baca Juga :

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Jelang Lebaran, Dishub Kota Malang Petakan Titik Rawan Macet di Pusat Perbelanjaan
• Wujudkan Kota Atraktif, DPRD Trenggalek sebut Pembangunan Harus Libatkan Semua Elemen
• Pemkab Malang Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Angin Kencang di Gunungsari Tajinan
• Nilai Investasi Capai Rp 250 Miliar, Pemkot Malang Kaji Proyek Kabel Bawah Tanah

“Awalnya, sertifikat tanah itu selesai di tahun 2023. Tetapi karena beberapa hal (jadi tidak tercapai), mudah mudahan bisa dikebut tahun ini, target semua,” katanya.

Masih menurut Sutiaji, upaya yang dilakukan untuk penyelesaian aset ini, dengan berbasis zona. Dengan jumlah yang dimiliki Kota Malang mencapai ribuan tanah, sehingga diharapkan nantinya satu zona bisa menjadi beberapa petak.

“Jadi kalau kita kemarin berbasis zona, jumlahnya kita ribuan tadi. Tapi kalau petak, kita menyelesaikan kurang lebih 3 ribu atau 4 ribuan lebih. Kemarinkan kebijakan pakai zona nilai tanam, jadi semuanya satu zona bisa jadi beberapa petak,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala BPN Kota Malang, Muh Rizal, mengatakan jika di tahun ini telah diprogramkan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebanyak 1.200 hektar. Jumlah itu, mencakup untuk 6 ribu bidang, yang dikhususkan untuk Kecamatan Sukun.

“Jadi, terkait PTSL ini anggaran yang disiapkan oleh negarakan hanya anggaran penerbitan sertifikat. BPHTB tidak disiapkan oleh pemerintah, tetapi kalau ada kebijakan dari Pak Wali untuk masyarakat yang kurang mampu bisa dibebaskan BPHTHB. Pada kesempatan ini saya mengimbau kepada masyarakat agar memanfaatkan kegiatan PTSL tahun ini di Kecamatan Sukun,” jelas Rizal.

Selain itu, pihaknya juga sudah mempunyai program digitalisasi hingga scan buku tanah. Sehingga, Rizal berharap kepada masyarakat, agar bisa menggunakan layanan tersebut dan mendaftarkan bidang tanah secara online.

“Kota malang sudah punya media center, jadi masyarakat bisa mendaftarkan bidang tanahnya online. Tidak perlu ke kantor tapi khusus bagi masyarakat yang tidak mengetahui teknologi komputer atau masyarakat biasa, silahkn langsung ke loket di kantor pertanahan, kami ada loket prioritas,” tuturnya (hms/rsy/sit)

“Tanah warga yang dihibahkan untuk jembatan, memang belum masuk aset,” katanya, Senin (16/01/2023) tadi.

Ditambahkan Agung, bahwa saat ini dinasnya masih menunggu koordinasi dengan masing-masing kelurahan dan Dinas PUPR, terkait dengan data-data tanah. Karena, prosedurnya seluruh data harus siap. “Kesiapan data dan dokumen terlebih dahulu, baru kami administrasi ke pencatatan aset,” ujarnya.

Soal pelepasan hak tanah ke Pemkot Batu, ditegaskannya, bahwa status tanah tersebut ternyata tidak harus bersertifikat. Artinya, dengan status lain, pun boleh. “Leter C bisa dilepaskan untuk dijadikan hak Pemkot Batu. Jadi, tidak harus bersertifikat,” tegasnya.

Baca juga :

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Jelang Lebaran, Dishub Kota Malang Petakan Titik Rawan Macet di Pusat Perbelanjaan
• Wujudkan Kota Atraktif, DPRD Trenggalek sebut Pembangunan Harus Libatkan Semua Elemen
• Pemkab Malang Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Angin Kencang di Gunungsari Tajinan
• Nilai Investasi Capai Rp 250 Miliar, Pemkot Malang Kaji Proyek Kabel Bawah Tanah

Kepala Seksi (Kasi) Penetapan Hak dan Pendaftaran (PHP) BPN Kota Batu, R Ristanto, dikonfirmasi terpisah menjelaskan bahwa Pemkot Batu memang masih belum mengajukan, berikut pemecahannya. Sehingga, untuk pembayaran pajak belum bisa dipilah antara tanah milik sendiri dan yang sudah dihibahkan.

“Selama ini belum ada pengajuan sertifikat bidang dari Pemkot Batu, soal tanah yang dihibahkan oleh warga untuk jalan dan jembatan Telogo Towo,” ujarnya.

Sekedar diketahui, rencana jalan tembus Sisir-Pandanrejo, memiliki panjang sekitar 600 meter dan lebar antara 8 meter dan 4 meter dengan jangka waktu pengerjaan 120 hari sejak Agustus tahun lalu. Sesuai target PUPR, Desember 2022 lalu, jalan ini diresmikan. Selain itu, beberapa pembangunan jalan tembus, harus rampung dikerjakan. Jalan yang tengah dibangun antara lain jalan Sisir-Temas, Songgokerto-Sumberejo, Klerek-Torongrejo, Sumberejo-Ngaglik, Sumberejo-Sisir dan Dadaprejo-Junrejo. Dan, total jalan tembus yang dibangun sepanjang 10.055 meter dengan anggaran total sekitar Rp 23 miliar.

Sedangkan, jembatan penghubung yang melintasi Kelurahan Sisir dan Desa Pandanrejo tersebut, merupakan program prioritas dalam RPJMD Kota Batu 2017-2022, yang berhasil direalisasikan. Bila ditotal ada 137 warga yang menghibahkan sebagian tanahnya untuk akses bersama ini. (put/sit)

Pelaksanaan penyerahan hibah sendiri, dihadiri langsung Bupati Rejang Lebong, Syamsul Effendi, Ketua DPRD, Wakapolda Bengkulu beserta sejumlah Pejabat Utama dan Karumkit Bhayangkara Polda Bengkulu. Termasuk, Kajari, Kapolres, Kepala BPN, Sekda dan OPD terkait lainnya.

Baca juga :

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Jelang Lebaran, Dishub Kota Malang Petakan Titik Rawan Macet di Pusat Perbelanjaan
• Wujudkan Kota Atraktif, DPRD Trenggalek sebut Pembangunan Harus Libatkan Semua Elemen
• Pemkab Malang Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Angin Kencang di Gunungsari Tajinan
• Nilai Investasi Capai Rp 250 Miliar, Pemkot Malang Kaji Proyek Kabel Bawah Tanah

Kapolda Bengkulu, Irjen Pol Agung Wicaksono, dalam rilisnya menyampaikan ucapan terima kasih, kepada pemerintah daerah Kabupaten Rejang Lebong. Serta, pihak terkait lainnya yang mendukung program-program Polri khususnya Polda Bengkulu dan jajaran. Salah satunya, rencana pembangunan Rumah Sakit Bhayangkara

“Semoga, pembangunan Rumah Sakit dapat segera terealisasi. Sehingga akan bermanfaat bagi masyarakat, khususnya di Kabupaten Rejang Lebong,” terang Agung Wicaksono. (bkl/sit)

Dana hibah ini, nantinya diperuntukan bagi penyelenggaraan tahapan Pemilu 2024, yang mulai dijadwalkan 27 November 2024. Hal tersebut, disampaikan salah seorang Anggota Banggar DPRD Kota Bengkulu, Kusmito Gunawan, Minggu (30/10/2022) tadi.

Baca juga :

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Jelang Lebaran, Dishub Kota Malang Petakan Titik Rawan Macet di Pusat Perbelanjaan
• Wujudkan Kota Atraktif, DPRD Trenggalek sebut Pembangunan Harus Libatkan Semua Elemen
• Pemkab Malang Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Angin Kencang di Gunungsari Tajinan
• Nilai Investasi Capai Rp 250 Miliar, Pemkot Malang Kaji Proyek Kabel Bawah Tanah

“Banggar DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkot Bengkulu, masih melakukan restrukturisasi anggaran. Ini belum bisa dipastikan, berapa besaran angkanya. Karena, Dana Alokasi Umum (DAU) kita mengalami penurunan,” papar Kusmito Gunawan.

Disampaikannya, bahwa dana hibah ini sendiri disebutkannya sudah ditentukan sebelumnya di KUA-PPAS APBD 2023. Adanya perubahan DAU, maka DPRD bersama Pemkot kembali melakukan rasionalisasi.

“Pada Pilkada 2020, anggaran hibah di angka Rp 10 miliar hingga Rp 12 miliar. Untuk itu, kita akan melihat dari usulan KPU dan Bawaslu Kota Bengkulu, terlebih dahulu,” terang politisi dari PAN. (bkl/sit/adv)