Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker PMPTSP) Kota Malang, Arif Tri Sastyawan, menyampaikan bahwa dua dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang akan memperoleh izin tersebut ada di Kecamatan Kedungkandang. Yakni SPPG Madyopuro dan SPPG Buring.

“Kami akan memproses perizinan ketika sudah menerima rekomendasi dari Dinas Kesehatan. Dua SPPG ini dokumennya sudah saya terima dan akan segera dimasukkan ke Online Single Submission (OSS),” jelas Arif, Jumat (31/10/2025) tadi.

Kemudian, dikatakannya bahwa proses penerbitan SLHS sempat sedikit terhambat akibat sistem OSS yang mengalami gangguan beberapa kali dalam pekan ini. Namun Arif optimis, kendala tersebut dapat segera teratasi.

“Kalau OSS tidak trouble, izin bisa keluar pekan ini,” tambahnya.

Baca juga :

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang, Husnul Muarif, menyampaikan bahwa dari 17 SPPG yang beroperasi di Kota Malang, ada sekitar sembilan dapur telah lolos uji SLHS dan mendapatkan rekomendasi. Sementara, delapam dapur lainnya masih dalam tahap perbaikan sesuai hasil evaluasi Dinkes.

“SPPG yang belum mengantongi rekomendasi SLHS tetap diperbolehkan beroperasi, tetapi wajib menjalankan perbaikan sesuai hasil evaluasi. Selama proses pemenuhan syarat, mereka masih boleh beroperasi. Namun yang benar-benar operasional penuh baru 11 SPPG,” tambah Husnul.

Lebih lanjut, dijelaskannya bahwa penerbitan rekomendasi SLHS hanya diberikan setelah tiga indikator utama terpenuhi. Diantaranya, seluruh karyawan harus mengikuti pelatihan penjamah makanan. Kemudian, harus lolos Inspeksi Kesehatan Lingkungan (ILK) dengan nilai minimal 80, mulai dari proses penerimaan bahan, pengolahan, hingga limbah.

“Terakhir, hasil pemeriksaan kualitas air, baik secara kimia maupun mikrobiologi, serta hasil swab alat masak harus memenuhi syarat kelayakan,” imbuh Husnul. (rsy/sit)

Kepala Bidang (Kabid) Kesehatan Masyarakat Dinkes Kabupaten Malang, Gunawan Djoko Untoro, menjelaskan jika langkah itu penting guna memastikan mutu dan keamanan pangan yang dikonsumsi anak-anak penerima manfaat MBG di Kabupaten Malang. Apalagi, hingga Sabtu (18/10/2025) lalu, tercatat 61 SPPG telah beroperasi dari total 88 unit. Sementara 27 lainnya, masih dalam tahap persiapan.

“Dari total tersebut, sebanyak 46 SPPG sudah kami latih penjamah makanannya dan 20 diantaranya telah mengikuti inspeksi kesehatan lingkungan (IKL),” kata Gunawan, Senin (20/10/2025) tadi.

Baca juga :

Meski sebagian sudah memenuhi standar pelatihan, Gunawan menekankan, bahwa proses pengajuan SLHS masih perlu dipercepat. Sebab, beberapa dapur masih terkendala kelengkapan teknis, seperti uji kualitas makanan, pemeriksaan air dan sertifikat pelatihan keamanan pangan bagi penjamah.

“Kami sudah menyiapkan seluruh sertifikat. Tinggal pengelola menunjukkan kelengkapan persyaratan agar SLHS bisa diterbitkan,” jelasnya.

Gunawan mengingatkan, bahwa kepemilikan SLHS bukan jaminan mutlak terbebas dari risiko keracunan. Namun, dapat meminimalisir potensi bahaya pangan jika diikuti dengan praktik pengolahan yang baik.

“Semua pelaku SPPG harus tetap menjaga kualitas bahan pangan, kesehatan penjamah, proses pengolahan dan distribusi, serta memastikan penggunaan air bersih sesuai standar,” tegasnya.

Dinkes juga berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN), untuk mempercepat proses sertifikasi sebelum akhir Oktober ini. “Untuk pengurusan SLHS itu BGN yang menentukan. Kami berharap sebelum akhir Oktober sudah selesai,” tambahnya. (blo/gie)