Kepala Bidang (Kabid) RTH DLH Kota Malang, Laode KB Al Fitra, menyampaikan bahwa pelaksanaan ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan fungsinya sebagai ruang publik yang inklusif. Beberapa RTH itu, diantaranya seperti Hutan Kota Kediri yang terletak di Jalan Gresik, Gadingkasri, Kecamatan Klojen, Kota Malang.

“Di Hutan Kota Kediri itu selain kita lakukan rehabilitasi, juga dilakukan penambahan fasilitas toilet, playground untuk anak-anak, serta area untuk Lansia yang bisa digunakan untuk kegiatan senam atau aktivitas fisik lainnya. Termasuk, jalur untuk difabel juga sudah kami sediakan,” ungkap Laode, Rabu (09/10/2024) tadi.

Selain Hutan Kota Kediri, DLH juga melakukan penghijauan di Taman Basuki Rahmat dengan mengganti plettering jalan menggunakan tanaman bougenvil. Meski begitu, Laode menegaskan bahwa hasil penghijauan membutuhkan waktu untuk menunjukkan hasil maksimal, seperti halnya pohon tabebuya yang kini mulai indah setelah tiga tahun ditanam.

“Tanaman kan butuh waktu, ya mungkin ini butuh waktu setengah tahunan lagi baru bisa bagus hasilnya,” ucapnya.

Baca juga :

Selain itu, juga dilakukan penataan Taman Bola di simpang Jalan Gajahmada, Kecamatan Klojen. Dimana itu awalnya hanya berupa segitiga biasa dan kini ditambah dengan patung bola sebagai ciri khas. Di samping itu, juga memanfaatkan lahan kosong milik Pemkot Malang yang ada di Jalan Danau Yamur, Sawojajar, telah diubah menjadi taman yang fungsional.

“Kami juga melakukan pemasangan signage (simbol) di Jalan Raya Langsep, serta treatment taman di Jalan Satria Barat. Semua ini merupakan bagian dari upaya kami meningkatkan kualitas RTH di Kota Malang,” katanya.

Tak hanya itu, DLH Kota Malang juga sedang dalam tahap pembangunan taman Infolink, yang akan dilengkapi dengan papan informasi digital. Taman ini akan menampilkan data terkait kelembapan udara, suhu, dan informasi lingkungan Kota Malang, serta profil-profil taman di wilayah tersebut. Meski begitu, lokasi pasti dari taman ini masih dirahasiakan.

“Proyek ini akan rampung dalam waktu dekat, namun untuk saat ini kami belum bisa mengungkapkan detail lokasinya. Yang jelas, taman tersebut berada di Kota Malang,” imbuh Laode.

Dengan adanya penambahan dan peningkatan kualitas taman ini, Laode berharap warga Kota Malang dapat menikmati fasilitas publik yang lebih baik, sembari menjaga keseimbangan lingkungan melalui ruang terbuka hijau yang memadai. (rsy/sit)

Dalam IEW tahun 2023, mengangkat tema Transitioning Towards Net-Zero Carbon Future. Sementara tujuan dari kegiatan tersebut, yaitu untuk membahas dan mengeksplorasi peluang dalam transisi energi bersih di Borneo menuju masa depan tanpa karbon.

Salah satu agenda yang dihadirkan dalam acara tersebut, yaitu ‘Roundtable: Focus on Indonesia,’ yang mencakup beberapa topik. Antara lain, diskusi tentang Ibu Kota Nusantara, Perdagangan Karbon serta Kota Hijau dan Tangguh Bencana.

Wawali Kota Malang menyampaikan, bahwa hal ini berkaitan dengan kota hijau dan tangguh bencana. Perubahan iklim sendiri, telah meningkatkan risiko bencana di Kota Malang, terutama bencana hidrometeorologi. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Pemkot Malang telah mengimplementasikan kebijakan pembangunan kota yang hijau, berkelanjutan dan tangguh dalam menghadapi berbagai ancaman bencana.

“Misi kedua dalam pembangunan Kota Malang adalah menciptakan kota yang produktif dan kompetitif. Lalu, berbasis ekonomi kreatif, berkelanjutan dan terpadu. Komitmen ini diwujudkan melalui berbagai implementasi, seperti pengembangan ruang terbuka hijau, urban farming, penghijauan, modernisasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Supit Urang, optimalisasi peran bank sampah, digitalisasi layanan air limbah domestik, penerangan jalan pintar dan lainnya,” jelas Bung Edi-sapaan Wawali Kota Malang.

Baca juga :

Tidak hanya itu, pihaknya juga menjelaskan mengenai pengelolaan tata ruang Kota Malang, yang berfokus pada pembangunan kota hijau. Apalagi, saat ini Kota Malang memiliki 693 ruang terbuka hijau (RTH) yang terdiri dari taman kota dan hutan kota.

Tentu, upaya penghijauan terus ditingkatkan serta pengelolaan sampah yang sistematis dan berkelanjutan dari hulu hingga hilir, menjadi pendukung utama dalam mewujudkan Kota Malang sebagai kota hijau. “Kami terus mendorong program penghijauan, dengan penanaman lebih dari 13.000 pohon setiap tahun. Terkait penanganan sampah, kami telah melakukan modernisasi di TPA Supit Urang, serta optimalisasi Bank Sampah. Dimana Kota Malang menjadi pionir model Bank Sampah di Indonesia sejak tahun 2011,” katanya, Selasa (20/06/2023) tadi.

Tidak berhenti sampai di situ, pemanfaatan energi terbarukan dan ramah lingkungan untuk fasilitas umum juga menjadi perhatian Pemkot Malang. Dalam hal ini, Pemkot Malang juga telah melakukan kerja sama dengan Penerangan Jalan Umum bertenaga surya, yang akan dipasang di berbagai titik.

Lebih lanjut, untuk upaya preventif mengantisipasi terjadinya bencana juga telah disiapkan Pemkot Malang. Yaitu, Program Kelurahan Tangguh, dimana penanganan bencana dilakukan secara terencana, terpadu dan terkordinasi.

Program ini, imbuhnya, menjadi upaya untuk mempercepat perlindungan masyarakat di kawasan rawan bencana. “Untuk itu, selain layanan darurat 24 jam melalui 112, terdapat aplikasi kebencanaan sebagai early warning system. Agar penanganan bencana lebih terencana, terpadu, dan terkoordinasi, program kelurahan tangguh pun terus dikuatkan. Melalui program ini sinergi dan integrasi program bencana dan pembangunan dikuatkan, sehingga mempercepat perlindungan masyarakat di kawasan rawan bencana dan meningkatkan kemandirian dan kesadaran masyarakat,” imbuhnya. (hms/rsy/sit)

“Salah satunya adalah pengembangan “Ekonomi Hijau” yaitu ekonomi yang memperhatikan praktek pelestarian alam dan sumber daya alam yang melibatkan partisipasi warga,” tandas Pegiat Pembedayaan Ekonomi Hijau, Pietra Widiadi, Selasa (21/7/2020) dalam wawancara via whatsApp.

Pria owner Pendopo Kembangkopi Wagir ini menjelaskan, dirinya mengajak warga Kabupaten Malang melongok sebagian besar penghidupan (baca matapencaharian) masyarakat Kabupaten Malang.

“Kita coba bercermin pada salah satu tindakan sebagian petani di Kecamatan Tumpang, pada dua bulan yang lalu yang membagi-bagikan hasil panennya karena tidak diserap oleh pasar karena ada kebijakan terkait Covid-19. Hasil panen melimpah tetapi hasil panen tidak bisa dikirim kepada pembeli akhir karena pasar dibatasi dan pergerakan warga juga terbatas,” terang pria alumnus FISIP Universitas Airlangga ini.

Dikatakannya, dapat pula dilihat dari begitu besarnya pergerakan komoditas pertanian, seperti kopi dan cengkeh.

“Bahkan saat ini juga cukup berkembang jasa wisata desa (bukan desa wisata) di kawasan yang dianggap eksotik. Pertanyaannya apakah mereka masih akan menjadi tuan rumah sendiri kelak?,” tukas Pietra.

Pietra menuturkan, dari konteks tersebut, nampak bahwa aset terbesar dari Kabupaten malang adalah sumber daya alam dan lingkungan.

“Apabila yang dilihat bahwa warga masyarakat Kabupaten Malang masih lemah (ekonomi lemah) dan dianggap tidak mampu menggerakkan ekonomi daerahnya, maka ini tanda bahaya. Mengapa? Pada satu titik tertentu maka yang dibayangkan adalah kebutuhan investor yang akan membangun Kabupaten Malang. Apabila ada investor maka ketenagakerjaan akan terjamin. Ini logika yang tidak boleh lagi dikembangkan. Sepertinya warga Kabupaten Malang buruh pencari kerja yang membutuhkan investor yang memberi kerja,” imbuh Pietra.

Dipaparkannya, perubahan yang mesti dilakukan adalah investor Kabupaten Malang selayaknya adalah warga masyarakat sendiri yang sudah memiliki aset ekonomi yang perlu dikembangkan.

“Mereka adalah tulang punggung pembangunan. Ini memang tidak popular dan instan, tetapi dalam jangka panjang menjadi sebuah penguatan kapasitas warga untuk mandiri dengan ekonomi lokal berupa perkembangan sektor pertanian, perkebunan, hutan, sumberdaya alam serta lingkungan hidup,” jelas Pietra.

Pietra memperjelas jika warga Kabupaten Malang bisa menjadi investor. Jadi investor itu tidak harus pengusaha besar, tapi warga masyarakat yang diberdayakan. Caranya dengan menghimpun aset ekonomi dan SDM warga sebagai modal pembangunan.

“Caranya bagaimana?. Ya warga diberdayakan dengan menghimpun aset ekonomi dan SDM warga sebagai modal pembangunan,” pungkas Pietra. (*/yan)