Bupati Hendy, dalam kesempatan itu mengatakan dalam kesepakatan tersebut, Pemkab Jember mengikutsertakan 15.500 orang Ketua Rt dan Rw. “Ini merupakan wujud kepedulian Pemkab Jember dalam memberikan kepastian kepada para Ketua Rt dan Rw sebagai garda terdepan pemerintah kepada rakyat,” kata Bupati Hendy.

Baca Juga:

• PMI Jember Siapkan Ribuan Tumbler untuk Pendonor di Bulan Ramadan
• Seminar Nasional, Bupati Fawait Tegaskan Kopi Jember Identitas Budaya dan Ekonomi
• Perkuat Akses Layanan Kesehatan, Bupati Jember Minta Masyarakat Tak Ragu Datangi Faskes

Adapun manfaat yang akan didapatkan para Ketua Rt dan Rw melalui program ini, adalah perlindungan kecelakaan kerja serta santunan kematian. Bupati berharap, agar nantinya juga diberikan kekuatan untuk mengikutsertakan seluruh ASN, staf honorer ke depannya.

“Tentunya menyesuaikan dengan kondisi anggaran yang tersedia. Kami juga mengimbau seluruh masyarakat Kabupaten Jember supaya juga ikut BPJS Ketenagakerjaan ini,” papar Bupati Hendy. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Jember, R Edy Suryono, dalam kesempatan itu menyampaikan Jember menjadi Kabupaten pertama yang menjamin Rt/Rw di Jawa Timur. “Target kami seluruh pekerja formal maupun informal ikut serta dalam BPJS Ketenagakerjaan ini dan kami sampaikan Jember ini yang pertama menjamin Rt/Rw di Provinsi Jawa Timur,” papar Edy. (kom/ed2)

“Pendidikan pada dasarnya bukan karena formal dan non formal. Namun pendidikan diberikan oleh guru, dengan mentransfer ilmu untuk masa depan anak bangsa,” ungkap Walikota Malang Sutiaji, saat membuka Seminar Nasional HIMPAUDI Jawa Timur, dengan tema “Kesetaraan Guru Paud, Guru Paud Non Formal Juga Guru” di Graha Cakrawala UM, Raby (13/3/2019).

Walikota Malang, bersama jajaran Dinas Pendidikan dan HIMPAUDI Jatim, mengabadikan peserta guru Paud se-Jatim. (rhd)

Untuk mengapresiasi peran guru, khususnya guru Paud, Pemkot Malang terus berupaya meningkatkan kesejahteraan guru. Meski perjuangan tersebut butuh waktu. Bahkan upaya Pemkot akan dijadikan referensi bagi daerah lainnya.

“Awalnya Rp 300 ribu, melalui proses panjang, minimal Pemkot sudah membantu Rp 500 ribu, sisanya dari sekolah atau Yayasan bersangkutan. Informasinya, bahkan ada yang sudah UMR hingga Rp 3 juta. Menyadari hal itu, negara baik pusat maupun daerah harus memikirkan kesejahteraan para guru atau pendidik anak bangsa. Sebab mereka telah berjuang maksimal untuk anak-anak bangsa, meski yang diterimanya minimalis,” beber Sutiaji, didampingi Kepala Dinas Pendidikan Dra. Zubaidah, MM.

Terkait pengajuan judicial review UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, oleh HIMPAUDI kepada Mahkamah Konstitusi (MK), Walikota Malang Sutiaji mendukung agar tuntutan tersebut menang di MK. Sembari menunggu keputusan MK, Pemkot Malang memberikan contoh kebijakan sumbangan Rp 1.000 per hari yang melibatkan para ASN yang digunakan untuk mensejahterakan masyarakat.