Permintaan Menaker Ida tersebut, menyusul terbitnya Surat Edaran (SE) Nomor M/9/HK.04/VII/2021, yang meminta kepada para Gubernur agar mengimbau para pelaku usaha di wilayahnya. Utamanya, untuk memperhatikan petunjuk penerapan protokol kesehatan (Prokes) di tempat kerja, serta mematuhi ketentuan PPKM Darurat.

Baca Juga:

• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Bupati Pekalongan Dua Periode Terjaring OTT KPK
• Tinjau Progres Pembangunan KNMP Lateng Banyuwangi, Menteri KKP Beri Bantuan dan Janjikan Kapal

“Saya mengingatkan kepada semua pihak agar PPKM Darurat ini tidak dimanfaatkan untuk memperburuk atau menambah masalah ketenagakerjaan. Semua pihak harus mengupayakan agar dalam situasi ini tidak terjadi pemutusan hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja/buruh,” kata Menaker Ida Fauziyah dalam Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, di Jakarta, Rabu (07/07) tadi.

Menaker Ida, juga meminta kepada pengusaha maupun pekerja atau buruh dan serikat pekerja atau serikat buruh hendaknya sama-sama memahami situasi saat ini dengan bijaksana.

“Kita semua mengetahui bahwa kondisi saat ini tidak mudah bagi pekerja atau buruh dan pengusaha, justru karena itulah solusi yang terbaik adalah selalu mengedepankan dialog bipartit antara pengusaha dengan pekerja atau buruh maupun serikat pekerja/serikat buruh,” ujar Menaker Ida.

Menaker Ida menambahkan, bahwa selain dialog bipartit di perusahaan, dialog di tingkat tripartit juga penting. Berkaitan dengan hal ini, mengingat karakteristik daerah berbeda-beda, Ida Fauziyah mengimbau, agar dalam mencari solusi konkrit untuk kondisi ketenagakerjaan di daerah masing-masing, pemerintah daerah melakukan inisiasi dialog secara tripartit baik melalui kelembagaan (lembaga kerjasama tripartit) maupun dialog dalam bentuk lainnya. “Dialog yang dilandasi saling percaya dan pikiran yang positif adalah cara ampuh untuk menyelesaikan persoalan,” ucap Menaker Ida. (hms/ker/aye/sit)