Pembinaan terhadap HIPPA/GHIPPA itu dilakukan sebagai wujud nyata pembinaan kepada masyarakat khususnya petani agar bisa mandiri serta berpartisipasi aktif terhadap pengelolaan, pemanfaatan dan rehabilitasi air irigasi.

Plt Kepala Dinas PU Pengairan Banyuwangi Guntur Priambodo melalui Kepala Bidang Bina Manfaat dan Kemitraan Doni Arsilo Sofyan mengatakan, kegiatan pembinaan kepada HIPPA dan GHIPPA itu dilakukan rutin setiap tahun.

“Pembinaan tersebut bertujuan agar masyarakat khususnya petani yang tergabung dalam HIPPA/GHIPPA itu bisa mandiri secara kelembagaan, operasional, dan rehabilitasi,” ungkapnya.

“Sekaligus memberikan motivasi kepada HIPPA dan GHIPPA agar mandiri, hingga meningkatkan kesejahteraan para anggotanya,” kata Doni saat ditemui di kantornya, Senin (22/6/2020) siang.

Upaya pembinaan HIPPA dan GHIPPA ini lebih mengarah kepada pemberdayaan masyarakat tani dalam mengelola atau memelihara jaringan irigasi.

Juga mencari solusi lebih mandiri terhadap persoalan-persoalan menyangkut air yang muncul di wilayah masing-masing.
Serta meningkatkan kemampuan lembaga tani dalam menjalin kerjasama dengan pihak luar termasuk Pemerintah Daerah ataupun dengan lembaga lain.

“Seperti kita tahu, GHIPPA dan HIPPA ini adalah lembaga atau kelompok petani di persesaan yang handal dan berperan penting dalam pengelolaan, pemanfaatan, dan rehabilitasi,” jelasnya.

“Lembaga ini secara khusus mewadahi para petani yang terkait dengan tata kelola air irigasi di tingkat usaha tani sekaligus pengelolaan sumberdaya air lainnya untuk meningkatkan produksi pangan dan kepentingan pembangunan perdesaan,” jelasnya.

Tidak hanya dibina saja, Doni menambahkan, Dinas PU Pengairan juga akan melakukan kontroling dan evalusi terhadap kinerja HIPPA dan GHIPPA.“Selain pembinaan, kami juga melakukan kontroling dan evalusi kinerja mereka. Tujuaanya agar lembagai selain bisa mandiri juga diharapkan bisa berkembang,” pungkasnya. (ras/oso)

Dalam musyawarah tersebut juga dihadiri Camat Kabat Drs Susanto Wibowo MM, Kapolsek Kabat AKP Supriyadi, serta 5 Kepala Desa, yakni Kades Macanputih, Kades Pakel, Kades Gombolirang, Kades Pakistaji, Kades Labanasem, dan Korsda Pengairan Rogojampi, Supardi.

Musyawarah 5 Desa terkait keberadaan dua tandon yang ada di dusun Tamanglugo, Desa Pakel, Kecamatan Licin bertempat di aula Desa Macanputih, Kecamatan Kabat. (Ant)

Musyawarah pengurus HIPPA dari 5 desa, yakni desa Pakel, Desa Macanputih, desa Gombolirang, desa Labanasem, dan desa Pakistaji mengeluhkan keberadaan tandon air minum yang dibangun oleh HIPAM Kecamatan Songgon, yang berdampak pada petani di 5 desa tersebut.

Bahkan untuk bisa bercocok tanam, petani dari 5 desa tersebut harus menunggu musim hujan. Padahal, sumber mata air di Taman Glugo sangat besar dan sangat bagus untuk mengairi pertanian.

Sayangnya, dengan dua tandon yang dibangun oleh Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (HIPPAM) Dusun Tegalrejo, Desa Bayu, Kecamatan Songgon, dan HIPAM warga Kecamatan Songgon, para petani tidak bisa bertani secara maksimal.

Dalam musyawarah tersebut, HIPPA 5 desa mendesak kepada dinas PU Pengairan Kabupaten Banyuwangi bertindak tegas untuk membongkar tandon tersebut. Jika dalam waktu 7 hari dinas PU Pengairan tidak membongkar tandon tersebut, petani dan pengurus HIPPA yang ada di 5 desa tersebut akan membongkarnya.

“Di sumber mata air dusun Taman Glugo itu ada dua tandon air minum, 1 tandon berukuran 2 meter persegi, dan tandon berukuran 1,5 meter persegi. Keberadaan dua tandon air minum ini sangat merugikan petani di 5 desa,” ujar Kades Macanputih, Farid mewakili Kades lainnya, kepada Memontum.com, Minggu (21/6/2020) siang.

Menurut Farid agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, hendaknya dinas PU Pengairan Banyuwangi bertindak cepat dan tegas untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Sebab pembangunan dua tandon tersebut diduga tidak Seijin dinas PU Pengairan.

“Dua tandon itu dibangun pada tahun 2008 dan tahun 2016. Dari hasil musyawarah ini terungkap kalau pembangunan dua tandon itu tidak Seijin PU Pengairan Banyuwangi makanya dibongkar saja,” ujar Farid.

Akibat pembangunan dua tandon tersebut, petani yang mengandalkan air dari sumber mata air Taman Glugo tidak bisa bertani dengan maksimal. Bahkan petani dari 5 desa mengeluhkan pertumbuhan tanamannya kurang bagus karena kekurangan air.

“Sampean tahu sendiri kan, bagaimana jeritan petani saat musyawarah tadi. Mereka banyak yang mengeluh pertaniannya kurang bagus karena kekurangan air,” ujarnya.

Agar bertindak adil kata Farid HIPPA 5 Desa yang ada di Kecamatan Kabat mendesak kepada dinas PU Pengairan agar bertindak cepat dan menyelesaikan permasalah yang dihadapi oleh petani tersebut.

“Petani minta dinas Pengairan tanggap masalah ini. Kalau tidak menggubris keluhan petani ya dibongkar sendiri 2 tandon itu,” tandasnya.

Sementara Koordinator Sumber Daya Air (Korsda) PU Pengairan Rogojampi, Supardi mengatakan, terkait permasalahan ini pihaknya menyarankan agar hasil musyawarah ini untuk membuat berita acara. Dan berita acara tersebut dikirimkan ke dinas PU Pengairan.

“Untuk membongkar dua tandon itu bukan kewenangan kami, itu kewenangan Satpol PP,” kata Supardi.

Supardi mengatakan terkait ada ijin atau tidaknya pembangunan dua tandon tersebut dirinya tidak tahu. “Biasanya kalau ada pembangunan diwilayah PU Pengairan, Korsda yang membawahi wilayah tersebut diberi tindasan. Untuk pembangunan dua tandon itu, tidak ada pemberitahuan ke Korsda Rogojampi,” dalihnya. (Ant/oso)

Dana yang di peroleh masing-masing Hippa bervariasi sesuai dengan yang dibutuhkan. Tetapi sangat disayangkan Dinas PUPR Bondowoso seakan merahasiakan besar bantuan dana yang di berikan ke masing-masing HIPPA.

Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Perintis, Haryanto menyayangkan ketidak terbukaannya Dinas PUPR kepada publik terkait bantuan ke HIPPA yang terkesan memang d tutup-tutupi, sehingga saat ini banyak media, baik online atau cetak yang menyebut Dinas PUPR memotong dana tersebut puluhan juta rupiah.

“Seharusnya Dinas PUPR Bondowoso memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat terkait bantuan dana kepada kelompok HIPPA yang mencapai ratusan juta tersebut. Sehingga tidak muncul kecemburuan sosial di mata masyarakat, dimana rumor yang santer saat ini Dinas PUPR menyunnat 25 juta hingga 70 juta rupiah,”katanya melalui Memo X, Selasa (30/10/2018).

Haryanto juga menganggap PUPR telah melanggar UU.No 14 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. “Dimana salah satu point yang di langgar, bahwa hak memperoleh Informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu ciri penting negara Demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Dana yang diperbantukan ke HIPPA itu, uang negara bukan uang Kadis PUPR, jadi harus terbuka dong biar tidak menimbulkan fitnah,”tambahnya.

Setelah itu Memo X mencoba menggali informasi melalui Bidang Kemitraan di Dinas PUPR Bondowoso yang membidangi langsung kucuran dana ke HIPPA, tetapi Memo X tidak memperoleh keterangan apa-apa.

Kabid Kemitraan, Ridwan selalu menghindar bila disinggung berapa dana yang di peroleh oleh masing-masing HIPPA, Memo X juga menanyakan masalah benar dan tidaknya isu adanya pungli yang dilakukan PUPR , tetapi tidak menemui jawaban yang pasti dari Kabid Kemitraan. “Maaf mas, saya masih di lapangan bersama Tim,”kata Ridwan dalam pesan singkatnya. (har/yan)