Kepala DPUPRPKP Kota Malang, Dandung Djulharjanto, menyampaikan bahwa penambahan Hippam itu dilakukan karena banyaknya permintaan yang masuk dari masyarakat. Namun, karena terkendala anggaran, maka hanya bisa menambah dua Hippam saja di tahun 2024 ini.

“Kalau yang masuk ke kami untuk permohonan pembangunan Hippam baru itu ada sekitar tujuh sampai delapan pengajuan. Di tahun 2024 ini baru kita realisasikan dua dulu karena memang ada keterbatasan anggaran,” kata Dandung, Kamis (04/07/2024) tadi.

Sebelumnya, di Kota Malang sendiri sudah memiliki sebanyak 48 Hippam. Jika ditambah dengan dua Hippam tersebut, maka seluruhnya ada 50 Hippam. Itu tersebar di 25 kelurahan yang ada di Kota Malang.

Baca juga :

“Dua Hippam ini sudah mulai berjalan pengadaannya di tahun 2024 ini. Untuk se Kota Malang jumlah Hippam ada 48 di 25 kelurahan. Satu Hippam itu bisa melayani ratusan jaringan. Tapi juga tergantung kapasitas, kedalaman dan debit air,” katanya.

Dandung juga mengakui bahwa pembangunan Hippam tersebut juga atas peran serta masyarakat. Sebab, dalam hal ini masyarakat dengan rela untuk menyediakan lahan.

“Kami juga berterimakasih kepada masyarakat karena ini kan memang untuk kebutuhan mereka. Dalam hal ini masyarakat juga telah menyumbangkan lahannya untuk Hippam ini,” tambahnya.

Diakhir, Dandung juga menyampaikan bahwa dalam pemanfaatan pelayanan Hippam ini tidak menghitung laba atau untung. Karena menurutnya investasi tersebut adalah untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat dan sudah sesuai dengan regulasi.

“Jadi pemerintah menyediakan infrastrukturnya, pengelolaannya oleh masyarakat. Memang ada yang bayar, tapi itu iuran sebenarnya. Gotong royong agar listriknya tudak macet, airnya tidak mampet dan untuk pemeliharaan terhadap pipa-pipa itu,” imbuh Dandung. (rsy/sit)

Pria yang kerap disapa Wahyu, itu menuturkan bahwa audiensi tersebut penting untuk dilakukan. Karena, Hippam sendiri merupakan badan usaha yang dikelola oleh kelompok masyarakat di daerah, yang bertugas untuk mengakses kebutuhan air bersih.

“Air bersih yang selama ini sudah berjalan itukan masih belum memenuhi sepenuhnya. Sehingga, harapannya nanti bisa mencapai akses air bersih 100 persen. Selain dengan Hippam, akses air bersih ini juga dari Tugu Tirta,” kata Pj Wali Kota Wahyu.

Sehingga, menurut Wahyu, Hippam tersebut perlu untuk diberikan bimbingan dan pendampingan secara rutin. Agar bisa berjalan sesuai dengan keinginan masyarakat. Terlebih, Hippam sendiri merupakan lembaga profesional yang menjalankan terkait dengan pengelolaan air minum.

“Ini terus kita dampingi agar mereka paham. Sehingga tidak hanya terkait dengan teknis, tetapi juga non teknis. Agar keluhan masyarakat bisa diatasi oleh mereka (Hippam) dan tadi juga sudah disampaikan permasalahannya, alhamdulillah bisa kita selesaikan,” tambahnya.

Baca juga :

Kemudian, untuk beberapa persoalan yang turut dikeluhkan dalam audiensi tersebut, diantaranya mengenai kurang maksimalnya pemenuhan kebutuhan air bersih. Kemudian, tidak teraliri jaringan pipa hingga kenaikan pajak air tanah.

“Tetapi Hippam di Kota Malang ini baik. Mulai dari melaksanakan manajemennya, kualitas air bersih yang dijaga, malah ada yang minta menambah. Tetapi juga ada keluhan masyarakat yang belum teraliri jaringan pipa yang masuk ke rumah-rumah,” jelas Pj Wali Kota Wahyu.

Lebih lanjut, mengenai pajak air bawah tanah, nantinya juga akan dilakukan koordinasi bersama dengan pihak Provinsi Jawa Timur. Termasuk juga, akan dibuatkan Peraturan Wali Kota (Perwal).

“Mengenai pajak air bawah tanah ini sudah ada terobosan dan ini juga dari bagian hukum sudah naik ke saya. Nanti akan saya pelajari dan secepatnya. Kalau nanti tidak ada masalah akan segera kita selesaikan, sehingga harapannya mereka bisa mendapatkan pajak yang tidak sebesar hasil perhitungannya,” ujar Wahyu.

Sementara itu, Kepala DPUPRPKP Kota Malang, Dandung Djulharjanto, menyampaikan bahwa permohonan untuk mengajukan pembuatan Hippam baru, sumur bor baru dan pengembangan, itu cukup banyak. Akan tetapi terkendala anggaran yang ada.

“Semuanya tetap kita dasarkan prioritas dulu. Yang jelas kita tetap mempertahankan Hippam yang sudah ada saat ini agar tetap berjalan. Nanti kalau sudah memungkinkan akan kita lakukan pengembangan-pengembangan. Ada satu Hippam itu sudah punya sumur bor tapi mereka mengajukan permohonan sumur bor baru untuk memperbanyak sambungan rumah (SR). Tapi kan kita juga ada keterbatasan anggaran itu tadi,” imbuh Dandung. (rsy/sit)

Diuraikan Dadung, bahwa dinasnya sangat menyadari jika air merupakan sebagai sumber kehidupan yang sangat penting bagi masyarakat. Selain mendukung terciptanya lingkungan sehat, juga menopang pengembangan ekonomi masyarakat. Karenanya, pemerintah kota akan menyediakan akses air bersih untuk bisa dinikmati masyarakat. Apalagi, dalam keseharian sebagian masyarakat juga masih memanfaatkan air dari sumur konvensional.

“Jadi, dinas tetap akan melakukan pembinaan terhadap kelompok masyarakat pengelola HIPPAM di Kota Malang. Dengan harapan, HIPPAM di Kota Malang bisa mengelola dengan baik dan profesional. Sehingga, diharapkan juga bisa memenuhi kebutuhan masyarakat akan air bersih, mengingat air merupakan kebutuhan dasar masyarakat,” katanya.

Selain mengenai pengelolaan, dirinya juga berharap agar HIPPAM terus menjalin komunikasi dengan instansi terkait. Salah satunya, seperti Perumda Tugu Tirta.

Baca juga :

“Diharapkan senantiasa membangun komunikasi dengan instansi terkait, utamanya dengan PDAM untuk tetap menjaga mutu dan kualitas air sesuai standar kesehatan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Cipta Karya DPUPRPKP Kota Malang, Ade Herawanto, menjelaskan bahwa saat ini tercatat sudah tersebar puluhan HIPPAM di Kota Malang, dengan memiliki keanggotaan sekitar 14 ribu KK, yang masuk dalam coverage pelayanan. Secara keseluruhan, semua tersebar seperti di Kecamatan Lowokwaru ada 7 HIPPAM dengan total KK terlayani adalah sejumlah 1.892 KK. Di Kecamatan Klojen ada 1 HIPPAM dengan total KK terlayani sejumlah 85 KK dan di Kec Blimbing 6 HIPPAM dengan total KK terlayani sejumlah total 1.028 KK. “Juga ada 14 HIPPAM di Kecamatan Sukun dengan jumlah KK terlayani sejumlah 5.233 KK. Sehingga, jumlah total penerima manfaat dari HIPPAM seluruh wilayah Kota Malang adalah sejumlah 14.511 KK,” tegasnya.

Untuk memasifkan dan mengoptimalkan pengelolaan, ujar Sam Ade-sapaannya, direncanakan juga akan dibangun dua HIPPAM di wilayah Kelurahan Mulyorejo dan Kelurahan Cemorokandang. “Tahun anggaran 2024 ini akan dibangun dua HIPPAM lagi di Kelurahan Mulyorejo, yang rencananya bisa melayani 150 KK dan Kelurahan Cemorokandang yang rencananya mampu melayani hingga 150 KK,” katanya. (yog/sit)

Keempat sarana dan prasarana air bersih yang diresmikan tersebut berkapasitas 75.000 liter dan mampu menyalurkan air bersih ke 616 sambungan rumah tangga (SR) dengan total panjang pipa 12.200.

Untuk selanjutnya, pengelolaan sarana dan prasarana air bersih tersebut dikelola oleh empat Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (HIPPAM) yang dipilih secara partisipatif di masing-masing desa.

Vice President Government Relations & Social Responsibility PGN SAKA, Purwanto Nugroho menjelaskan pembangunan fasilitas air bersih itu sesuai dari kebutuhan masyarakat Kecamatan Ujungpangkah yang membutuhkan air bersih.

“Salah satu dari program CSR dari PGN Saka disalurkan di ring satu perseroan. Empat desa yang di programkan dengan pipa swpanjang 12,2 KM. Semoga bermanfaat bagi masyarakat,” katanya, Kamis (2/8/2018).

Sementara itu, Kepala Desa Pangkahkulon, Ahmad Fauron menyambut baik upaya perseroan dalam membantu menyediakan fasilitas air bersih untuk masyarakat.