Salah satunya, menegaskan sikapnya untuk menolak rencana pembongkaran total Pasar Besar Kota Malang. Hal itu, sebagaimana disampaikan Humas Hippama, Agus Priambodo, Jumat (24/01/2025) tadi.

Pria yang kerap disapa Agus, itu mengatakan bahwa Hippama menginginkan adanya perbaikan total dan bukan pembongkaran total. Tentunya, itu juga atas aspirasi dari para pedagang yang tergabung dalam Hippama.

“Kami Hippama menampung aspirasi mereka (pedagang), kami menuntut perbaikan bukan pembongkaran total,” kata Agus.

Untuk perbaikan total yang diinginkan mencakup pembenahan fasilitas dasar untuk mengatasi masalah seperti kebocoran saat hujan dan saluran air yang tersumbat. Kemudian juga kamar mandi, lantai dan kabel.

Baca juga :

“Seperti gorong-gorong itu perlu, tetapi kemarin sudah ada pembersihan gorong-gorong di kiri dan kanan Pasar Besar, itu sudah cukup membantu. Namun, perbaikan talang air secara menyeluruh masih sangat dibutuhkan,” tambahnya.

Hippama, yang memiliki sekitar 2.000 hingga 2.500 anggota, tetap solid dalam menolak pembongkaran total Pasar Besar. Namun, Agus menyayangkan adanya pernyataan dari pihak yang mengatasnamakan Hippama dan mendukung adanya pembongkaran total.

“Kami sangat menyayangkan jika ada pihak yang mengatasnamakan Hippama tanpa persetujuan pengurus. Karena itu tidak sesuai dengan aspirasi pedagang,” tegasnya.

Di akhir, Agus berharap agar Wali Kota Malang terpilih periode 2025-2030 nantinya juga dapat mendengarkan aspirasinya. Apalagi, Wali Kota Malang terpilih tersebut menurutnya telah menjanjikan untuk tidak melakukan pembongkaran total.

“Kalau Pak Wahyu (Wali Kota Malang terpilih) nantinya sampai mengingkari janji, itu tentu akan mengecewakan pedagang. Sebagai pemimpin, harusnya beliau amanah. Janji yang sudah diucapkan, apalagi dengan memasang banner saat kampanye, bukan sesuatu yang main-main,” imbuh Agus. (rsy/sit)

Wakil Ketua Hippama, Muhammad Sultan Akbar, menyampaikan bahwa mayoritas pedagang telah sepakat dengan rencana tersebut (revitalisasi, red). Apalagi, bangunan dari Pasar Besar Malang telah berusia 35 tahun. Namun, Hippama meminta adanya nota kesepahaman (MoU) yang melibatkan kejaksaan, Pj Wali Kota Malang dan pihak terkait lain, untuk menjamin hak-hak pedagang.

“Kami meminta ada klausul yang jelas dalam MoU, misalnya memastikan pedagang tidak dikenakan biaya tambahan. Selain itu, jumlah pedagang harus tetap sama, yakni 4.530 pedagang, tanpa ada penambahan,” kata Akbar, Rabu (22/01/2025) tadi.

Tidak hanya itu, Akbar juga menyoroti mengenai rencana Pemkot Malang untuk mempersempit area pasar guna menyediakan ruang parkir. Menurutnya, Hippama dapat menerima jika lebar area dipersempit dari 9 meter menjadi 8 meter saja. Apabila dipersempit hingga 6 meter, pihaknya akan menolak.

“Kalau hanya 8 meter, kami masih bisa terima. Tapi kalau sampai 6 meter, itu tidak sesuai dengan kebutuhan pedagang,” tegasnya.

Akbar juga menambahkan, bahwa revitalisasi dengan pembongkaran total memang mendesak, mengingat kondisi pasar yang sudah tua dan tidak layak. Banyak area pasar yang gelap, becek, akses jalan rusak, serta instalasi listrik yang rawan korsleting.

Baca juga :

“Kondisinya tidak karu-karuan, terutama di bagian belakang pasar. Gelap, becek dan rawan korsleting. Kalau dibiarkan, ini bisa membahayakan pedagang dan pengunjung,” ungkapnya.

Meski demikian, Akbar mengakui bahwa tidak semua pedagang mendukung pembongkaran total. Sekitar 30 persen pedagang menolak karena merasa tempat yang saat ini tempati sudah yang paling nyaman.

“Saya sendiri sebenarnya juga menolak awalnya. Tapi setelah melihat kondisi pedagang di bagian belakang, saya merasa harus mendukung demi kemanusiaan. Kalau pasar ini dibongkar sekarang dan dibangun ulang, anak-anak kita akan aman untuk 35 tahun ke depan,” tambahnya.

Akbar berharap Pemkot Malang nantinya bisa memastikan bahwa rencana pembongkaran pasar dapat dilakukan secara transparan dan melibatkan semua pihak terkait. Dalam hal ini menurutnya penting dilakukan komunikasi yang baik dan kepastian hak para pedagang.

“Kami hanya ingin pasar ini lebih baik dan hak pedagang tetap terjamin. Jangan sampai ada yang dirugikan,” imbuh Akbar.

Sebagai informasi, hingga saat ini Pemkot Malang juga sedang menyiapkan beberapa dokumen yang akan diajukan pada Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Sebab, diharapkan pembangunan tersebut nantinya dapat menggunakan APBN. (rsy/sit)