Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Jember, Jumantoro mengatakan, kondisi cuaca saat ini tidak menentu. Seharusnya bulan Januari ini sudah turun hujan dan sawah tidak kekurangan air. Sehingga masa tanam padi bisa berjalan dengan baik.

“Intensitas hujan yang turun sampai saat ini masih sedikit. Kalau di Jember ini kan kebanyakan mengandalkan air hujan, karena sebagian lahan pertanian ada di daerah dataran tinggi,” ujarnya, Selasa (21/1/2020) siang.

Menurutnya, sedikitnya ada 70 persen lahan pertanian di Kabupaten Jember kekurangan air, terutama di wilayah yang notabene memang rawan kekeringan, karena tidak adanya sumber air untuk mengairi lahan. Akibatnya, para petani mengkhawatirkan keadaan tersebut.

“Ada sekitar 70 % kecamatan di Jember mengalami hal ini. Seperti Kecamatan Arjasa, Jelbuk dan beberapa wilayah lainnya. Sedangkan beberapa kecamatan di wilayah selatan masih ada sedikit air. Meski harus menggunakan pompa air. Dan ini tentu menambah biaya produksi,” imbuhnya.

Tak hanya itu, lanjut dia, jika kondisi seperti ini terus terjadi selama 2 minggu kedepan, maka tidak menutup kemungkinan akan berdampak pada berkurangnya produksi padi antara 20 hingga 40 %.

“Sebagian besar masyarakat berprofesi sebagai petani dengan garapan lahan pesawahan, tapi akibat dampak cuaca yang tidak menentu, menyebakan sebagian besar lahan pertanian garapan petani ini mengering tidak bisa bercocok tanam,” ungkapnya.

Kendati demikian, pihaknya sudah meminta kepada pemerintah daerah setempat melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Jember agar masyarakat diberikan bantuan air. Namun, debit air yang tersedia juga tidak begitu besar.

“Kami sudah memberitahu hal ini kepada dinas pertanian, tetapi masih belum ada solusinya, jadi kondisinya juga sama, debit airnya tidak begitu banyak. Untuk itu, pihaknya berharap ada solusi dari dinas terkait untuk para petani di Jember,” jelasnya.

Jumantono menambahkan, pihaknya juga berkordinasi dengan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) untuk membagi air bagi seluruh lahan pertanian agar gagal tanam bisa diantisipasi. “Kami minta bantuan dropping air,” pungkasnya. (Kj1/Yud/oso)

Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua HKTI Jember Jumantoro kepada beberapa wartawan di RM.Lestari usai acara pengukuhan 31 pengurus HKTI tingkat kecamatan sekabupaten Jember yang bertepatan dengan Hartanas ke-59 tahun, Senin (23/9/2019) siang.

Pengukuhan pengurus HKTI tingkat kecamatan oleh Ketua HKTI Kabupaten Jumatoro. (bud)

“Kegiatan ini akan di jadikan momentum, bagaimana petani kedepan menjadi lebih riil, lebih modern, lebih mandiri dan lebih menguntungkan,” katanya. Ini akan dimulai dari Kabupaten Jember dengan slogan ‘Wis wayahe petani terlayani bukan terbebani’.

“Artinya, harapan kita ke depan jangan hanya petani dituntut untuk meningkatkan produksi, tanpa adanya sebuah regulasi yang menguntungkan. Salah satu contoh adalah bagaimana pembatasan import terhadap produk-produk pertanian, yang kedua bagimana pemerintah mensubsidi kebutuhan pupuk itu sesuai dengan kebutuhan petani dan petani jangan dianaktirikan,” sambungnya.

Dikatakannya, sama-sama barang subsidi, gas dan bensin begitu longgarnya, tapi pada saat kebutuhan pupuk begitu melekat dan menakutkan pengawasannya.

“Artinya kita berharap kedepan bahwa kebijakan kebijakan pemerintah kedepan mudah-mudahan, kebijakan yang pro pertanian, pro perubahan dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani,” tegas Jumantoro.

Diungkapkannya, kali ini HKTI Jember melaunching Kartu Tanda Anggota (KTA) sebagai wujud dari apa yang di sampaikan Ketum Moeldoko, bahwa by name by addres (Satu nama satu alamat) itu tidak boleh.

“Dengan adanya kita bermitra dengan BRI, paling tidak bagaimana petani yang credible dan ansible bisa mendapatkan kredit dengan fasilitas kartu dan bisa bertransaksi yang penting ada saldonya,” ujarnya.

Selain itu, Jumantoro juga mengungkapkan bagaimana petani ke depan, dalam pengelolaan permodalannya, bagaimana pengelolaan pasarnya, agar tidak tergantung kepada pasar dan bagaimana petani Jember menciptakan pasar.

“Selama ini, petani rata-rata banyak ke rentenir. Masalahnya adalah bagaimana agunan, sehingga pada Hartanas ini harapan kami, permudah petani dalam mendapatkan sertifikat tanah, dengan harga yang murah dan kalau perlu digratiskan,” harapnya.

Karena disaat mereka butuh dana dengan jaminan sertifikat, para petani kesulitan mendapatkan modal. Karena, rata-rata petani hanya memiliki surat berupa pethok tanah dan akta tanah.

“Kita harapkan subsidi pupuk tetap dipertahankan, jangan sampai dikurangi. Karena petani belum mampu secara maksimal menggunakan pupuk non subsidi,” pungkasnya. (bud/yud/oso)