Menurutnya, hal itu penting dilakukan sebagai upaya memerangi maraknya informasi hoaks yang beredar di media sosial dan kerap meresahkan masyarakat. Termasuk juga, mengantisipasi penipuan yang mengatasnamakan dirinya, Wakil Wali Kota, maupun pejabat Pemkot Malang lainnya.

“Ini untuk mencegah berita-berita hoaks. Wartawan di media mainstream sudah ada yang memiliki Uji Kompetensi Wartawan (UKW). Sehingga, saya yakin mereka tidak akan menulis berita yang tidak layak. Nantinya untuk pengawasan, dilakukan berjenjang. Pak Sekda akan mengecek ke kepala OPD, kemudian ke bawahannya dan seterusnya,” tegas Wali Kota Wahyu.

Dirinya juga menilai, bahwa media sosial saat ini menjadi sumber informasi yang banyak diminati masyarakat. Namun, tidak sedikit konten di dalamnya yang tidak didukung kompetensi jurnalistik dan kerap menyajikan informasi yang keliru.

Baca juga :

“Di media sosial itu kadang isinya ngawur. Kompetensinya tidak dimiliki. Karena itu, kami minta kepala OPD ikut aktif menyampaikan informasi yang benar,” katanya.

Ditambahkannya, apabila informasi hanya disampaikan melalui akun resmi Pemkot Malang, penyebarannya kerap terbatas. Karena itu, ASN diminta turut merepost informasi resmi melalui story atau status di media sosial pribadi, termasuk WhatsApp.

“Dengan story atau status WA, informasi yang benar, valid dan sesuai fakta bisa sampai ke lapisan masyarakat paling bawah,” jelasnya.

Ke depan, Pemkot Malang akan menyiapkan konten informasi berupa flyer, story, maupun video singkat yang mudah dipahami masyarakat. Konten tersebut akan dikoordinasikan oleh Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim).

“Kalau ada flyer atau video, masyarakat akan tahu mana informasi yang benar, apalagi ditambah pemberitaan dari media mainstream,” imbuh Wali Kota Wahyu. (rsy/sit)

Menyikapi hal itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Malang, Muhammad Nur Widianto, menegaskan bahwa peredaran hoaks semacam itu sangat berbahaya. “Jika informasi seperti ini terus diulang dan disebarkan, lama-kelamaan akan dianggap fakta. Itu jelas berbahaya,” ujar Wiwid, Sabtu (06/09/2025) tadi.

Maraknya hoaks dan provokasi pasca unjuk rasa, membuat Pemerintah Kota (Pemkot) Malang memperketat pengawasan terhadap media sosial. Salah satu langkahnya, yakni mengutamakan literasi digital dengan melibatkan relawan, komunitas, hingga perangkat daerah.

“Yang selalu saya tekankan adalah pentingnya memeriksa kebenaran informasi. Misalnya, dengan merujuk pada media mainstream agar bisa memastikan validitas berita,” katanya.

Baca juga :

Menurut Wiwid, banyak masyarakat yang masih mudah menyebarkan informasi tanpa mengecek kebenarannya. Rantai penyebaran inilah yang membuat hoaks meluas dan memicu provokasi bahkan fitnah.

“Meskipun penggunaan perangkat digital tidak bisa dibatasi, masyarakat diharapkan bisa lebih bijak. Kami juga akan terus menyisir peredaran hoaks,” tambahnya.

Hoaks yang ditemukan, menurutnya, akan dikumpulkan sebagai bukti untuk dilaporkan ke Wali Kota Malang, pemerintah provinsi, hingga Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Komunikasi dan Digital. Dengan langkah tersebut, Pemkot Malang berharap masyarakat lebih kritis dalam menyaring informasi.

“Kami mengimbau warga lebih cermat dan tidak mudah terprovokasi oleh apa yang mereka lihat atau baca, sehingga ruang digital kita bisa lebih sehat dan produktif,” imbuh Wiwid. (rsy/sit)