Sesuai rencana, honor guru K2 akan mulai ditansfer ke rekening masing-masing guru. Walaupun sekarang sudah masuk akhir bulan ketiga, namun honor itu merupakan honor pertama yang bisa dinikmati.

Mantan Kepala Dinas Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Bondowoso ini mengatakan, bahwa honor guru K2 sudah mulai dicairkan ke rekening guru. “Alhamdulilah, berkat kerja keras Kepala Dinas Pendidikan dengan timnya, honor guru K2 sudah mulai dicairkan,” kata Bambang, Sabtu (26/03/2022) tadi.

Baca juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

Kadis Pendidikan, Sugiono, ketika dikonfirmasi terpisah mengatakan, timnya harus bekerja maraton agar honor guru K2, bisa dicairkan. Keterlambatan honor K2, dikarenakan input dari bawah belum segera masuk. Tetapi, hal ini sudah teratasi.

“Salah satu penyebabnya, karena ada guru yang pindah hingga ke luar Jawa. Sehingga, pengurusan administrasinya membutuhkan waktu yang cukup lama, karena antar provinsi,” kata Sugiono. (zen/sit)

Keterlambatan tersebut, pun mendapat perhatian serius dari Ketua Komisi IV DPRD Bondowoso, Ady Krisna. “Saya heran, pengeluaran rutin kok bisa terlambat. Untungnya, masih ada anggaran yang tidak terlambat. Yaitu, anggaran untuk listrik dan telepon. Kalau ini terlambat, Bondowoso bisa gelap gulita dan proses administrasi bisa terhambat,” kata Ketua DPD Partai Golkar Bondowoso, Rabu (23/03/2022) tadi.

Harusnya, kata Krisna-sapaannya, Pemkab Bondowoso mencari solusi atas keterlambatan ini. Sehingga, tidak setiap tahun ada keterlambatan pembagian honor perangkat desa dan guru K2.

Ditambahkannya, yang paling tahu persoalan ini adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani keuangan. Kasihan mereka, kalau honornya tidak bisa diterima on time.

Baca juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

Sebetulnya, tambah Krisna, Komisi IV sudah mengingatkan mitra kerjanya dalam Raker akhir 2021. Yakni, agar tidak terjadi keterlambatan lagi pemberian honor perangkat desa dan guru K2. Namun, saat itu hanya dijawab siap.

“Bukan hanya itu, tapi juga premi BPJS jangan terlambat lagi. Bahkan, saya telepon langsung Kadis PMD, untuk menanyakan progresnya,” papar politisi muda ini.

Krisna menengarai, penyebab keterlambatan tersebut ada tiga faktor. Pertama mengenai kebijakan pimpinan yang tidak tegas, administrasi belum lengkap dan inputnya tidak berjalan lancar. (zen/sit)

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Bondowoso, H. Harimas saat sosialisasi honor guru minggu di aula Ki Hajar Dewantara Kantor Disdikbud setempat, Sabtu (28/9/2019 mengatakan, pada 2019, pemkab menaikan honor guru ngaji dan guru minggu 2019.

”Honor guru ngaji naik Rp 1,5 juta per tahun dari sebelumnya Rp 800 ribu per tahun. Sedangkan, honor guru minggu naik Rp 1 juta per tahun dari sebelumnya Rp 500 ribu per tahun,” katanya.

Namun, lanjut Harimas, guru minggu tidak menerima honor penuh seperti guru ngaji. Karena, honor guru minggu dipotong Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp 30 ribu atau 3 persen dari Rp 1 juta.

”Tahun sebelumnya, kalau tidak salah honor guru minggu Rp 500 ribu dipotong Rp 25 ribu sehingga terima Rp 475 ribu. Tahun ini, guru minggu terima honor Rp 970 ribu, karena dipotong PPh 3 persen atau Rp 30 ribu. Kalau honor guru ngaji Rp 1,5 juta dipotong 3 persen sehingga terima Rp 1,455 juta,” terangnya.

Mantan Kepala Bakesbangpol, BKD, Diskoperindag, dan Inspektorat Bondowoso, ini juga menjelaskan, proses pencairan honor guru minggu pada tahun, ini tidak berbeda dengan tahun sebelumnya. Guru minggu mencairkan honor melalui rekening Bank Jatim masing-masing.

”Jadi, pencairan honor mudah. Yang penting, persyaratan lengkap dan memiliki rekening Bank Jatim, guru minggu bisa mencairkan honor itu. Yang membedakan, honor guru ngaji dan minggu tahun lalu ditangani Bagian Kesra, sekarang ditangani Disdikbud Bondowoso,” jelasnya.

Kabid PAUD dan PNF Disdikbud Bondowoso, Murni menambahkan, guru minggu penerima honor dari Pemkab Bondowoso pada tahun ini, sekitar 200 orang. Mereka merupakan guru minggu pendidikan karakter anak di Gereja Katolik dan Kristen serta Hindu di Bondowoso.

”Untuk jumlah guru minggu penerima honor sekitar 200 orang. Ini data yang kami terima dari Bagian Kesra. Namun, kedepannya, Disdikbud akan lakukan data ulang guru minggu,” katanya.

Namun informasi di lapangan, guru minggu penerima honor pada tahun ini masih amburadul. Karena, dari data yang ada, jumlah guru minggu penerima honor di gereja yang anak didiknya banyak, ternyata lebih sedikit dari gereja kecil yang anak didiknya sedikit. Selain itu, peruntukkan honor guru minggu ada yang tidak tepat sasaran.

”Tahun depan, harus pendataan lagi jumlah guru minggu di setiap gereja dan siapa yang berhak menerima honor guru minggu. Kalau bisa ada prosentase jumlah guru minggu dengan jumlah anak didik seperti guru ngaji,” kata sumber di Disdikbud Bondowoso. (ido/yan)