Dalam sambutannya, Bupati yang akrab disapa Bung Karna ini menyampaikan bahwa honor tersebut diberikan karena selama ini mereka bekerja secara mandiri alias tidak menerima honor dari pemerintah. “Sebanyak 41 petugas IB sukarelawan di Kabupaten Situbondo, akan menerima honor. Insyaallah, mulai tahun 2024. Ini adalah bentuk kepedulian pemerintah daerah kepada mereka,” kata Bung Karna.

Mantan Kadis PUPR Bondowoso ini mengungkapkan, para petugas IB tersebut telah mengabdikan diri dalam meningkatkan populasi sapi dan kambing di Kota Santri Pancasila. Sehingga, berdampak terhadap kesejahteraan peternak sekaligus memenuhi kebutuhan daging sapi dan kambing untuk masyarakat Situbondo.

“Atas kerja kerasnya, atas upaya yang dilakukan untuk bisa meningkatkan pendapatan para peternak, meningkatkan kesejahteraan para peternak, pemerintah daerah dalam hal ini tidak tinggal diam. Oleh sebab itu, kita akan berikan honor mereka,” imbuhnya.

Baca juga :

• Ratusan Mahasiswa UB Turun ke Jalan, Soroti Kenaikan Harga hingga Desak Penghentian MBG
• Jambret Tas Milik Lansia, Pria Asal Bululawang Malang Ditangkap
• Gondol Mobil Majikan, Seorang Karyawan di Kota Malang Dibekuk Petugas
• Perbaikan Jalan Pasar Gadang di Mulai, Dishub Kota Malang Siapkan Rekayasa Lalu Lintas
• Pengerjaan Jalan Gadang-Bumiayu Dimulai, Pemkot Malang Target Rampung November 2026

Bukan cuman itu, Bung Karna juga menambahkan bahwa Pemkab Situbondo juga bakal memberikan honor kepada dokter hewan yang bekerja secara mandiri. “Untuk dokter hewan yang belum menerima honor, nanti juga akan kami berikan honor. Tadi ada 11 dokter hewan dan 41 petugas IB sukarelawan. Sehingga, total ada 52 orang,” bebernya.

Terkait nominal honor yang akan mereka terima, kata Bung Karna, masih akan dikomunikasikan oleh tim anggaran. “Mengenai besarannya masih kita bicarakan dengan tim anggaran ya,” jelasnya.

Sementara itu, Pegawai Perencana pada Disnakkan Situbondo, Edi Supiyono, mengapresiasi rencana pemberian honor kepada puluhan petugas IB sukarelawan di Kabupaten Situbondo. “Jadi tadi teman-teman responnya bagus dan menyambut baik, dengan apa yang disampaikan bapak bupati,” ujarnya.

Pihaknya berharap, rencana tersebut bisa direalisasikan di tahun 2024. Sehingga, kesejahteraan petugas IB sukarelawan bisa meningkat. “Semoga rencana ini bisa betul-betul dipertanggungjawabkan. Karena, total dari 59 petugas IB di lapangan yang PNS atau PPPK hanya sekitar 18. Sisanya petugas IB sukarelawan, sehingga sama sekali tidak ada honor baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,” jelasnya. (her/gie)

Kepala KPU Pamekasan melalui Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Partisipasi Masyarakat (Parmas), Fathorrahman, menyampaikan bahwa 65 PPK di Pamekasan, itu sudah menerima honor. Kemudian, untuk staf PPK akan menyusul.

Baca juga :

• Ratusan Mahasiswa UB Turun ke Jalan, Soroti Kenaikan Harga hingga Desak Penghentian MBG
• Jambret Tas Milik Lansia, Pria Asal Bululawang Malang Ditangkap
• Gondol Mobil Majikan, Seorang Karyawan di Kota Malang Dibekuk Petugas
• Perbaikan Jalan Pasar Gadang di Mulai, Dishub Kota Malang Siapkan Rekayasa Lalu Lintas
• Pengerjaan Jalan Gadang-Bumiayu Dimulai, Pemkot Malang Target Rampung November 2026

“PPK yang sudah dilantik Januari kemarin, honornya sudah cair. Akan tetapi, berbeda dengan staf PPK dan staf PPS, itu masih dalam proses,” katanya.

Lebih lanjut Fathor menjelaskan, proses pencairan tersebut akan dilakukan secara bertahap pada beberapa minggu ke depan. Menurutnya, honor itu periode Februari Maret.

“Satu minggu ke depan proses pembuatan rekening. Semua secara bertahap, terutama kerja PPK lebih lama,” ujarnya. (azm/sit)

Ketua KPU Kota Batu, Mardiono, mengatakan bahwa sebenarnya anggaran untuk honorer operasional masing-masing badan komisioner itu ada. “Secara umum anggaran itu ada, tetapi masih terkunci di KPU Pusat. Tetapi sekarang tidak dan siap dicairkan dalam minggu ini,” terang Mardiono, saat ditemui di kantor KPU Kota Batu, Senin (13/03/2023) tadi.

Secara mekanisme penyaluran honorer itu, tambahnya, masing-masing dari personal badan komisioner yang terdiri dari ketua dan anggota dibuatkan oleh kesekretariatan Rekening Dana Pemilu (RDP). “Mekanisme penyaluran anggaran untuk badan komisioner, sekarang sudah ada rekening khusus namanya RDP. Nanti, di situ akan langsung ditransfer untuk honor operasional. Dan, sekretariat yang membelanjakan,” tuturnya.

Baca juga :

• Ratusan Mahasiswa UB Turun ke Jalan, Soroti Kenaikan Harga hingga Desak Penghentian MBG
• Jambret Tas Milik Lansia, Pria Asal Bululawang Malang Ditangkap
• Gondol Mobil Majikan, Seorang Karyawan di Kota Malang Dibekuk Petugas
• Perbaikan Jalan Pasar Gadang di Mulai, Dishub Kota Malang Siapkan Rekayasa Lalu Lintas
• Pengerjaan Jalan Gadang-Bumiayu Dimulai, Pemkot Malang Target Rampung November 2026

Sedangkan, bila dirinci honor operasional perorang dan perbulannya dari masing-masing badan, ini berbeda nominalnya. Seperti Ketua PPK, menerima honor Rp 2,5 juta, lalu anggotanya Rp 2,2 juta. Kemudian, honor operasional Ketua PPS menerima Rp 1,5 juta dan anggotanya Rp 1,3 juta. Sementara honor Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih), sebesar Rp 1 juta.

“Kalau PPK ini, honor operasional yang diterima mulai Januari 2023. Lalu, PPS mulai bulan Februari 2023. Karena, berbeda masa awal kerjanya,” ujarnya.

Dengan sudah dibukanya kunci anggaran oleh KPU Pusat, diharapkan honor operasional segera tersalurkan di masing-masing personal yang bertugas di badan komisioner KPU Kota Batu. “Saya berharap, honor operasional ini segera terealisasi. Karena saya melihat, walaupun saat kemarin belum menerima honor operasional, tetapi semangat kerja badan Komisioner ini sangat bagus,” ujarnya. (put/gie)

Bupati Situbondo, Karna Suswandi, dalam kesempatan itu mengatakan bahwa pihaknya bakal mengalokasikan anggaran untuk uang lembur ratusan petugas kebersihan dan pemelihara taman. “Kata Pak Kadis DLH, sekarang tidak ada uang lemburnya? Apa benar? Kok bisa gak ada? Karenanya, saya pastikan tahun 2023, mulai di PAK uang lembur untuk 524 petugas kebersihan dan pemelihara taman sudah masuk di dalam APBD. Pak Sekda, Kepala Bappeda saya minta dirumuskan di PAK,” ujar Bupati Karna.

Lebih lanjut Bung Karna-sapaan Bupati Situbondo, juga berencana menaikkan honor petugas kebersihan dan pemelihara taman di tahun 2024. “Karena petugas kebersihan dan pemelihara taman ini tidak masuk dalam rencana PPPK, maka Pemerintah Kabupaten Situbondo terus memperhatikan kesejahteraannya. Maka di tahun 2024, sesuai sesuai pengajuan Pak Kadis, nanti honornya akan saya tambah,” tegas Mantan Kadis PUPR Bondowoso ini.

Baca juga :

• Ratusan Mahasiswa UB Turun ke Jalan, Soroti Kenaikan Harga hingga Desak Penghentian MBG
• Jambret Tas Milik Lansia, Pria Asal Bululawang Malang Ditangkap
• Gondol Mobil Majikan, Seorang Karyawan di Kota Malang Dibekuk Petugas
• Perbaikan Jalan Pasar Gadang di Mulai, Dishub Kota Malang Siapkan Rekayasa Lalu Lintas
• Pengerjaan Jalan Gadang-Bumiayu Dimulai, Pemkot Malang Target Rampung November 2026

Dirinya juga akan mengirim surat kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), agar petugas kebersihan dan pemelihara taman bisa masuk dalam rekrutmen PPPK. “Pak Kepala BKPSDM, petugas kebersihan itu tidak masuk dalam rekrutmen PPPK, apa benar? Jadi, buatkan saya surat kepada Kemenpan-RB, agar petugas kebersihan itu juga dimasukkan dalam usulan PPPK. Karena mereka itu pegawai juga yang memiliki kontribusi menjaga kebersihan dan keindahan kota di seluruh Indonesia,” jelasnya.

Oleh karena itu, Bung Karna berharap petugas kebersihan dan pemelihara taman bisa meningkatkan kinerjanya. Sehingga, Kabupaten Situbondo kembali meraih Trophy Adipura di tahun 2023.

“Jangan sampai ketika diusulkan tidak dapat Adipura, usulannya nanti bisa tidak diterima oleh Kemenpan-RB,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala DLH Situbondo, Akhmad Yulianto, menjelaskan fokus penilaian Trophy Adipura tahun 2022 adalah pengolaan TPA. “Alhamdulillah, kita telah memiliki tiga TPA. Yakni di Sliwung untuk wilayah tengah, di wilayah timur ada di Asembagus, wilayah barat ada di Banyuglugur,” ujar Mantan Kepala DPMPTSP Situbondo. (her/gie)

Dalam kesempatan itu, Bupati Karna kembali mengingatkan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), agar menggunakan kendaraan dinas atau mengkandangkan kendaraan dinas dari mudik Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. “Saya ingatkan kembali, untuk seluruh ASN di lingkungan Pemkab Situbondo, agar tidak menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan mudik, berlibur ataupun kepentingan lain di luar kepentingan dinas,” kata Bung Karna-sapaan bupati, saat Apel Persiapan Libur Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah di Halaman Pemkab Situbondo, Selasa (26/04/2022) tadi.

Larangan menggunakan kendaraan dinas, katanya, sesuai Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Nomor 13 Tahun 2022 tentang Cuti Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Periode Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah.

Baca juga :

• Ratusan Mahasiswa UB Turun ke Jalan, Soroti Kenaikan Harga hingga Desak Penghentian MBG
• Jambret Tas Milik Lansia, Pria Asal Bululawang Malang Ditangkap
• Gondol Mobil Majikan, Seorang Karyawan di Kota Malang Dibekuk Petugas
• Perbaikan Jalan Pasar Gadang di Mulai, Dishub Kota Malang Siapkan Rekayasa Lalu Lintas
• Pengerjaan Jalan Gadang-Bumiayu Dimulai, Pemkot Malang Target Rampung November 2026

“Kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), saya minta untuk membantu dalam pengawasan kendaraan dinas yang dikandangkan di OPD,” ujarnya.

Bung Karna menegaskan, bagi ASN yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam SE Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, akan diberikan hukuman disiplin. “Saya minta Kepala BKPSDM untuk memberikan hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94/2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49/2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja,” ucapnya.

Bupati Karna juga meminta Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), agar mencairkan honor bagi pegawai non-ASN pada April, yang biasanya dibayarkan pada bulan Mei. “Untuk memberikan kebahagiaan bagi non-ASN, saya minta BKAD mencairkan honor bulan April yang seharus dibayar pada Mei, dibayarkan paling lambar 28 April 2022,” katanya. (her/sit)

Menurutnya, dari 10 anggota Pansus menyepakati rekomendasi yang akan disampaikan kepada Bupati Bondowoso, KH Salwa Arifin. Bahwa, honor TP2D yang pernah diterima, harus dikembalikan.

“Total jumlah anggota Pansus ada 13 orang. Dari jumlah itu, hanya tiga orang tidak menyetujui rekomendasi tersebut. Karena yang setuju lebih banyak, akhirnya dijadikan kesepakatan,” kata Andi-sapaannya Ketua Pansus DPRD ketika dikonfirmasi hasil Pansus TP2D Bondowoso, Kamis (07/04/2022) tadi.

Dasar yang dijadikan acuan oleh Pansus, terangnya, adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 120 tahun 2018. Honor TP2D sah dicairkan, kalau terbentuknya mengikuti petunjuk atau hasil fasilitasi Gubernur.

Baca juga :

• Ratusan Mahasiswa UB Turun ke Jalan, Soroti Kenaikan Harga hingga Desak Penghentian MBG
• Jambret Tas Milik Lansia, Pria Asal Bululawang Malang Ditangkap
• Gondol Mobil Majikan, Seorang Karyawan di Kota Malang Dibekuk Petugas
• Perbaikan Jalan Pasar Gadang di Mulai, Dishub Kota Malang Siapkan Rekayasa Lalu Lintas
• Pengerjaan Jalan Gadang-Bumiayu Dimulai, Pemkot Malang Target Rampung November 2026

Ditambahkannya, agar rekomendasi tersebut tidak menyalahi aturan, sebelum ditetapkan, Pansus melakukan konsultasi kepada Biro Hukum Pemprov Jatim. Petunjuknya, TP2D legal apabila mengikuti hasil fasilitasi gubernur.

Kalau di daerah lai,  ada lembaga semacam TP2D yang ekistensinya tanpa melalui proses fasilitasi Gubernur, maka Pemprov Jatim tidak akan bertanggungjawab. Itu artinya, jika dikemudian hari ada permasalahan hukum, maka bukan tanggung jawab Pemprov.

“Pada dasarnya, DPRD tidak mempermasalahkan terbentuknya TP2D. Karena itu, merupakan hak preoregatif bupati. Tetapi dalam pembentukannya, harus mengikuti aturan main,” kata Politisi PDI-Perjuangan Bondowoso ini.

Andi berharap, jika anggota TP2D tidak mengembalikan honornya, Aparat Penegak Hukum (APH) bisa segera memprosesnya. Karena pencairan anggaran TP2D, melanggar hukum. Sementara seluruh hasil Pansus, akan diserahkan pada pimpinan DPRD Bondowoso. (zen/sit)

Sesuai rencana, honor guru K2 akan mulai ditansfer ke rekening masing-masing guru. Walaupun sekarang sudah masuk akhir bulan ketiga, namun honor itu merupakan honor pertama yang bisa dinikmati.

Mantan Kepala Dinas Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Bondowoso ini mengatakan, bahwa honor guru K2 sudah mulai dicairkan ke rekening guru. “Alhamdulilah, berkat kerja keras Kepala Dinas Pendidikan dengan timnya, honor guru K2 sudah mulai dicairkan,” kata Bambang, Sabtu (26/03/2022) tadi.

Baca juga :

• Ratusan Mahasiswa UB Turun ke Jalan, Soroti Kenaikan Harga hingga Desak Penghentian MBG
• Jambret Tas Milik Lansia, Pria Asal Bululawang Malang Ditangkap
• Gondol Mobil Majikan, Seorang Karyawan di Kota Malang Dibekuk Petugas
• Perbaikan Jalan Pasar Gadang di Mulai, Dishub Kota Malang Siapkan Rekayasa Lalu Lintas
• Pengerjaan Jalan Gadang-Bumiayu Dimulai, Pemkot Malang Target Rampung November 2026

Kadis Pendidikan, Sugiono, ketika dikonfirmasi terpisah mengatakan, timnya harus bekerja maraton agar honor guru K2, bisa dicairkan. Keterlambatan honor K2, dikarenakan input dari bawah belum segera masuk. Tetapi, hal ini sudah teratasi.

“Salah satu penyebabnya, karena ada guru yang pindah hingga ke luar Jawa. Sehingga, pengurusan administrasinya membutuhkan waktu yang cukup lama, karena antar provinsi,” kata Sugiono. (zen/sit)

Keterlambatan tersebut, pun mendapat perhatian serius dari Ketua Komisi IV DPRD Bondowoso, Ady Krisna. “Saya heran, pengeluaran rutin kok bisa terlambat. Untungnya, masih ada anggaran yang tidak terlambat. Yaitu, anggaran untuk listrik dan telepon. Kalau ini terlambat, Bondowoso bisa gelap gulita dan proses administrasi bisa terhambat,” kata Ketua DPD Partai Golkar Bondowoso, Rabu (23/03/2022) tadi.

Harusnya, kata Krisna-sapaannya, Pemkab Bondowoso mencari solusi atas keterlambatan ini. Sehingga, tidak setiap tahun ada keterlambatan pembagian honor perangkat desa dan guru K2.

Ditambahkannya, yang paling tahu persoalan ini adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani keuangan. Kasihan mereka, kalau honornya tidak bisa diterima on time.

Baca juga :

• Ratusan Mahasiswa UB Turun ke Jalan, Soroti Kenaikan Harga hingga Desak Penghentian MBG
• Jambret Tas Milik Lansia, Pria Asal Bululawang Malang Ditangkap
• Gondol Mobil Majikan, Seorang Karyawan di Kota Malang Dibekuk Petugas
• Perbaikan Jalan Pasar Gadang di Mulai, Dishub Kota Malang Siapkan Rekayasa Lalu Lintas
• Pengerjaan Jalan Gadang-Bumiayu Dimulai, Pemkot Malang Target Rampung November 2026

Sebetulnya, tambah Krisna, Komisi IV sudah mengingatkan mitra kerjanya dalam Raker akhir 2021. Yakni, agar tidak terjadi keterlambatan lagi pemberian honor perangkat desa dan guru K2. Namun, saat itu hanya dijawab siap.

“Bukan hanya itu, tapi juga premi BPJS jangan terlambat lagi. Bahkan, saya telepon langsung Kadis PMD, untuk menanyakan progresnya,” papar politisi muda ini.

Krisna menengarai, penyebab keterlambatan tersebut ada tiga faktor. Pertama mengenai kebijakan pimpinan yang tidak tegas, administrasi belum lengkap dan inputnya tidak berjalan lancar. (zen/sit)

“Menolak honor, dengan tidak mencairkan maknanya berbeda. Menolak, konotasinya sudah dicairkan, tapi tidak mau menerima. Tapi, saya saat itu sudah perintahkan pada Apil, agar tidak mencairkan anggaran TP2D, tetapi tetap dicairkan,” jelasnya, Selasa (08/03/2022).

Seharusnya, kata Karyo-sapaannya, posisi anggaran TP2D tetap dalam DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) APBD. Karena pendapatnya, Biro Hukum dan Inspektorat Pemprov Jatim, Perbup 49 tentang TP2D belum sah. Sebab, tidak mengikuti fasilitasi gubernur.

Baca juga :

• Ratusan Mahasiswa UB Turun ke Jalan, Soroti Kenaikan Harga hingga Desak Penghentian MBG
• Jambret Tas Milik Lansia, Pria Asal Bululawang Malang Ditangkap
• Gondol Mobil Majikan, Seorang Karyawan di Kota Malang Dibekuk Petugas
• Perbaikan Jalan Pasar Gadang di Mulai, Dishub Kota Malang Siapkan Rekayasa Lalu Lintas
• Pengerjaan Jalan Gadang-Bumiayu Dimulai, Pemkot Malang Target Rampung November 2026

Ditambahkannya, kalau belum sah, Bagian Administrasi Pembangunan tidak boleh mencairkan anggaran pemerintah dalam APBD untuk kegiatan TP2D. Itulah yang menjadi pertimbangan, kenapa kemudian tidak bersedia menerima honor TP2D.

“Saya juga tidak menyalahkan bupati, ketika memerintahkan pencairan anggaran TP2D pada Bagian Administrasi Pembangunan. Karena Perbup 49 belum dibatalkan dan tidak diminta pembatalan,” jelasnya.

Sebab, lanjutnya, bupati juga mempunyai dasar ketika mencairkan anggaran TP2D. Karena faktanya, TP2D telah bekerja. Kalau anggarannya tidak dicairkan, TP2D bisa menggugatnya ke PTUN.

Dikatakannya, bahwa pihaknya menghargai pendapat yang berbeda. Tidak membenarkan pendapatnya sendiri dan tidak menyalahkan pendapat orang lain. (sam/zen/sit)