Sesuai rencana, honor guru K2 akan mulai ditansfer ke rekening masing-masing guru. Walaupun sekarang sudah masuk akhir bulan ketiga, namun honor itu merupakan honor pertama yang bisa dinikmati.

Mantan Kepala Dinas Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Bondowoso ini mengatakan, bahwa honor guru K2 sudah mulai dicairkan ke rekening guru. “Alhamdulilah, berkat kerja keras Kepala Dinas Pendidikan dengan timnya, honor guru K2 sudah mulai dicairkan,” kata Bambang, Sabtu (26/03/2022) tadi.

Baca juga :

• BRI Regional 13 Malang bersama YBM BRILiaN SBO Malang Salurkan 200 Paket Sembako untuk Guru Tahfidz
• Libur Lebaran, Pemkab Banyuwangi Tetap Buka Pelayanan Adminduk
• Dua Terdakwa Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Polinema Dituntut 12 Tahun Penjara
• Pasar Murah Berbuntut Ricuh, Diskopindag Kota Malang Siapkan Skema Baru
• Bupati Rejang Lebong Ditetapkan Tersangka Dugaan Suap Fee Proyek, Wabup Tak Terbukti

Kadis Pendidikan, Sugiono, ketika dikonfirmasi terpisah mengatakan, timnya harus bekerja maraton agar honor guru K2, bisa dicairkan. Keterlambatan honor K2, dikarenakan input dari bawah belum segera masuk. Tetapi, hal ini sudah teratasi.

“Salah satu penyebabnya, karena ada guru yang pindah hingga ke luar Jawa. Sehingga, pengurusan administrasinya membutuhkan waktu yang cukup lama, karena antar provinsi,” kata Sugiono. (zen/sit)

Jumlah penerima tersebut masih termasuk 263 tenaga honorer K2 yang lolos Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja(P3K).

Sehingga, selama proses pemberkasan tenaga honorer K2 belum selesai, maka masih masuk sebagai penerima tambahan honor tersebut. Namun manakala sebelum 2020 pemberkesan P3K telah selesai, yang akan mendapatkan tambahan honorer hanyalah sisanya.

“khusus pendidik ada tambahan, insyallah nominalnya 1juta dari sebelumnya 400 ribu dan juga mendapat dana BOS,” katanya kepada Momentum.com.

Ia mengaku datang menemui Wakil Bupati Bondowoso Irwan Bachtiar Rahmat yang juga sebagai Bapak Honorer Bondowoso untuk menyampaikan rasa terima kasih atas dedikasi eksekutif dan legislatif atas perjuangannya menaikkan honor tenaga pengajar honorer K2.

“Teman-teman FHK2I yang sudah menaungi teman-teman honorer K2 di Bondowoso sudah bersyukur, mengucapkan terim kasih kepada eksekutif dan legislatif yang sudah berjuang untuk tenaga honorer khususnya tenaga pendidik,” katanya.

Ditempat yang sama Wakil Bupati Bondowoso Irwan Bachtiar Rahmat, menyampaikan bahwa dari jumlah tersebut masih belum termasuk kewajiban dari sekolah yang berkewajiban memberikan sekian persennya dana BOS untuk honor tenaga honorer K2.

“Hampir 1 juta . Ini jumlahnya lain, ini dari APBD. Tempo hari dia kan masih tidak jelas, tahun 2017 mendapat 400 ribu, 2018 ada tambahan, sekarang 2019 kita ajukan ada tambahan minimal 1juta. Jadi mereka bisa mendapat lebih dari satu juta, bisa 1,2 juta,” pungkasnya. (dul/yan)

Hal itu disampaikan Wakil Bupati (Wabup) Bondowoso Irwan Bachtiar Rahmat usai menghadiri acara silaturahmi Forum Honorer Kategori 2 Teknis (FHK2T) di Wisma Wabup setempat pada Ahad kemarin (16/6/2019).

”Selama ini honor pegawai honorer K2 teknis tidak seberapa. Kalau K2 nonteknis di pendidikan dapat tambahan honor Rp 400 ribu dari APBD dan di Bosda dapat kisaran Rp 300 ribu hingga Rp 350 ribu, menjadi tiap bulan bisa dapat Rp 750 ribu. Sehingga, pertimbangan kami pegawai honorer K2 teknis dapat honor sekitar Rp 500 ribu per bulan,” kata Wabup Irwan.

Namun, menurut dia, pegawai honorer K2 teknis yang dipertimbangkan mendapatkan tambahan honor harus yang sudah terdaftar di database pemkab. Selain itu, mereka pernah mengikuti tes yang dilakukan sekitar 2013 lalu.

”Makanya, menambah honor pegawai honorer K2 teknis, ini masih menjadi pertimbangan dan belum terealisasi. Mungkin nanti dibahas dalam PAK APBD,” ujarnya.

Wabup Irwan menjelaskan, pegawai honorer K2 teknis, sejatinya tidak menuntut menjadi PNS, karena usianya banyak yang lebih 40 tahun. Namun, ada juga yang usianya masih muda.

”Yang usianya masih muda, ini kemungkinan bisa ikut atau diajukan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK/P3K). Karena, menjadi P3K akan mendapat penghasilan setara dengan PNS dan fasilitas tunjangan sama dengan PNS, seperti tunjangan kematian dan tunjangan kecelakaan kerja,” jelasnya. (ido/yan)