“Kesepakatan ini bertujuan untuk mengatur. Tidak semata-mata melarang. Di satu sisi, kami tidak ingin memberangus kreativitas dan hobi warga. Namun, di sisi yang lain juga ingin memastikan keamanan dan kenyamanan semua,” kata Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani.

Kesepakatan tersebut diambil, tambahnya, secara kolektif oleh Forpimda Banyuwangi. Selain Bupati, juga dihadiri Kapolresta Kombes Pol. Rama Samtama Putra, Danlanal Letkol Laut (P) Muhammad Puji Santoso, Kepala Staf Kodim 0825 (Kasdim) Mayor Kav Suprapto dan Perwakilan Kejaksaan Negeri Banyuwangi.

Selain itu, penyusunan kesepakatan tersebut juga atas masukan dari berbagai pihak. Mulai organisasi masyarakat (Ormas) keagamaan, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah hingga FKUB. Hadir pula perwakilan budayawan, para kepala desa hingga pengusaha sound system yang tergabung dalam Keluarga Besar Sound System Banyuwangi (KBSB).

Baca juga :

Dalam kesepakatan tersebut, diatur tentang kegiatan karnaval atau pawai budaya wajib yang mengangkat tema pilihan. Yakni nilai-nilai perjuangan kemerdekaan, budaya dan tradisi lokal hingga inovasi generasi muda dalam bingkai nasionalisme.

“Tidak boleh ada tampilan-tampilan yang melenceng dari tema. Apalagi, sampai menunjukkan tarian-tarian erotis yang tidak sesuai dengan norma agama dan budaya,” terang Bupati Ipuk.

Demikian pula dalam penggunaan sound system. Ada sejumlah aturan rigid, terkait batas maksimal penggunaan jumlah sound, ambang batas suara hingga kendaraan untuk mengangkutnya. Diantaranya, sound tidak boleh lebih dari enam sap, di bawah 85 desibel dan cukup dimuat kendaraan pick up.

“Jika melanggar kesepakatan ini, kami tidak segan untuk mengambil langkah hukum sebagaimana yang diatur dalam undang-undang yang ada,” tambah Kapolresta Banyuwangi, Kombes Pol Rama Samtama Putra, sembari membeberkan sejumlah pasal yang berpotensi dilanggar.

Ketua Keluarga Besar Sound System Banyuwangi (KBSB), Mahfud Efendy, mengatakan akan mematuhi kesepakatan itu sebaik-baiknya. “Kami bersyukur, masih diberikan toleransi. Dengan batasan ini, sebenarnya masih kurang tapi alhamdulillah sudah menjadi titik terang. Harapan saya, penyewa juga untuk semua rekan bisa menaati aturan dan bisa tertib dalam melaksanakan kegiatan (penggunaan sound system),” paparnya. (kom/bwi/sit)

Beberapa poin fatwa ini, menjelaskan bahwa sound horeg haram lantaran membahayakan kesehatan dan berpotensi merusak fasilitas umum. Poin lainnya, juga mengharamkan battle sound atau adu sound karena dinilai menimbulkan mudarat dalam hal ini kebisingan melebihi ambang batas dan berpotensi tabdzir dan idha’atul mal (menyia-nyiakan harta).

Baca juga :

Menanggapi hal itu, Ketua MUI Pamekasan, KH Ali Rachbini, menyampaikan bahwa pada sound horeg terdapat dua hal yang dilarang oleh agama. “Pertama ada izda’ dan dharor, yaitu menyakiti dan membahayakan atau mengganggu dan meresahkan terhadap orang lain. Hal yang kedua, ada kegiatan ahli maksiat seperti joget-joget dengan buka aurat mabuk mabukan,” katanya, Sabtu (19/07/2025) tadi.

Atas dasar tersebut, kata Kiai Rachbini, sound horeg berhukum haram. “Maka dengan salah satu dari dua hal tersebut, sudah berhukum haram, apalagi jika keduanya sama sama ada,” tambahnya. Pengasuh PPMU Nurul Hidayah Palengaan ini juga mengimbau, agar semua kalangan menanggapi fatwa MUI tersebut dengan bijak dan selalu berkoordinasi. “Imbauan MUI Pamekasan, hendaknya semua pihak menyikapi fatwa ini dengan bijak dan selalu koordinasi dengan pihak pihak pemangku kebijakan,” tambahnya. (azm/gie)