“Kita buka layanan hotline (pengembalian aset yang dijarah, red) dan mohon bantuannya kepada teman-teman media,” kata Mas Dhito, seusai rapat koordinasi (Rakor) bersama Forkopimda di Gedung Bagawanta Bhari, Senin (01/09/2025) tadi.

Dalam kejadian sendiri, seusai peristiwa penjarahan, beberapa orang tua dari terduga pelaku ada yang sudah mengembalikan sebagian aset Pemerintah Kabupaten Kediri, yang hilang. Beberapa diantaranya seperti LPG, alat tulis dan beberapa aset lain.

Mas Dhito juga mengapresiasi, para orang tua yang berani menegur anak-anaknya tersebut dan mengembalikan aset milik Pemkab Kediri. Sementara penjarahan yang dilakukan massa, berlangsung hampir di seluruh gedung di kompleks Kantor Pemerintah Kabupaten Kediri.

“Kami sangat mengapresiasi sekali orang tua yang berani untuk menegur anaknya (yang melakukan penjarahan),” terang Mas Dhito.

Baca juga :

Terkait artefak fragmen Kepala Ganesha yang tidak luput dari penjarahan, ujarnya, hingga saat ini peninggalan sejarah tersebut belum ditemukan. Mas Dhito menegaskan, bahwa masih terus melakukan pencarian terhadap artefak yang sempat berada di Museum Bagawanta Bhari, yang juga dirusak saat insiden unjuk rasa.

Adapun untuk hotline aduan pengembalian aset Pemerintah Kabupaten Kediri, masyarakat bisa menghubungi di nomor 085816310842. Pengembalian juga bisa dilakukan di Kantor Satpol PP atau Damkar Kabupaten Kediri di Desa Menang, Kecamatan Pagu, serta di balai desa terdekat.

Sedangkan untuk pengembalian artefak, Mas Dhito meminta agar artefak tersebut dapat di kembalikan melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayan Kabupaten Kediri atau menghubungi hotline 08122951510. Atas kejadian tersebut, bupati dua periode ini mengungkapkan kerugian yang terjadi di taksir sebesar Rp 500 miliar. Namun angka tersebut, masih belum termasuk kendaraan.

“Kendaraan belum kita hitung,” imbuh Mas Dhito.

Usai Rakor, Mas Dhito juga menggelar doa bersama lintas agama. Selain OPD dan Forkopimda, pada doa bersama ini juga dihadiri organisasi mahasiswa serta ojek online. Doa bersama ini, dilakukan di halaman depan Kantor Pemerintah Kabupaten Kediri. Dari pantauan di lapangan, puing kebakaran dan penjarahan masih terlihat. (pan/gie)

Diuraikan mantan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten, bahwa layanan itu dilakukan untuk memberikan pelayanan trauma healing pasca kejadian tragedi Kanjuruhan, yang telah memakan ratusan nyawa. “Pelayanan ini kami buka mulai malam ini. Jadi, kami memberikan pelayanan ke mereka, untuk keluarga korban yang benar-benar membutuhkan trauma healing,” papar Arbani, saat dihubungi melalui sambungan telepon, Minggu (02/10/2022) tadi.

Untuk metode penanganan yang telah disiapkan, tambahnya, yakni bisa melalui layanan hotline dengan fast respon dan bisa juga dengan tatap muka. Tentunya, dengan dua metode yang telah disiapkan, juga akan melihat trauma yang sedang dialami oleh yang bersangkutan.

“Kita verifikasi yang bersangkutan ini mengalami trauma ringan, sedang atau berat psikologisnya. Dari situ, kalau kita bisa tangani langsung dengan petugas, tentu akan kami layani langsung pendampingan melalui online. Tapi kalau nggak bisa secara online, kita akan turun pendampingan pada yang bersangkutan,” ucapnya.

Baca juga :

• Wali Kota Malang Pastikan Harga Bahan Pangan Turun
• Bupati Lumajang Ajak Masyarakat Taat Pajak dan Tertib Laporan SPT Tahunan
• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran

Dalam memberikan pelayanannya, DP3A juga akan bekerjasama dengan psikolog yang expert dalam bidangnya yakni Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI). Dimana mereka siap membantu untuk turun lapangan kepada yang bersangkutan. “Kalau hasil verifikasi melalui online dan butuh tenaga expert psikolog, maka kami akan turun dengan psikolog. Tenaga psikolog juga cukup banyak,” lanjutnya.

Untuk pelayanan tersebut, ujarnya, dibuka selama 24 jam. Namun, akan fast respon disaat pukul 08.00 hingga 16.00 WIB. Pelayanan dilakukan melalui online, dengan menghubungi 081232575796 melalui pesan Whatsapp atau telepon.

“Kami siap melayani. Dalam pelayanannya, ini juga masih baru satu orang yang kami siapkan. Termasuk, baru satu yang sudah diedukasi oleh psikolog. Tetapi kalau yang bersangkutan perlu banyak, maka akan kami buka nomer telpon yang lain,” imbuhnya. (rsy/sit)

“Untuk mencegah kepanikan di masyarakat Jatim, kami mendesak Pemprov untuk melakukan persiapan lebih matang,”ungkap ketua Komisi E DPRD Jatim Wara Sundari Reny Pramana saat dikonfirmasi di Surabaya, Rabu (4/3/2020).

Politisi PDIP ini juga mengatakan pihaknya juga minta agar Dinas Kesehatan menyiapkan lebih banyak Rumah sakit rujukan CORONAVIRUS untuk antisipasi, mengingat luasan wilayah Jatim. “Tentunya koordinasi dengan 38 kota Kab sangat dibutuhkan,”jelas mantan Ketua DPRD Kediri ini.

Diungkapkan wanita yang juga Bendum (Bendahara Umum) PDIP Jatim ini minta Pemprov berkoordinasi dengan semua kab/kota untuk segera membuat HOTLINE CORONA VIRUS, agar rakyat bisa menelepon dan mendapat informasi.

“Selain itu juga keberadaan Hotline Corona Virus Jatim ini bisa dimanfaatkan untuk pemeriksaan kepada masyarakat yang merasakan gejala corona,” jelasnya.

Terpisah, sebanyak 44 rumah sakit rujukan pertama ini tersebar di seluruh kabupaten kota di Jawa Timur. Rumah sakit rujukan pertama coronavirus ini adalah rumah sakit yang sudah memenuhi empat kriteria.

Yang pertama adalah rumah sakit tipe B, memiliki ruang isolasi, memiliki dokter sesialis paru-paru, dan memiliki dokter radiologi. Dengan memenuhi empat kriteria ini, maka rumah sakit akan bisa menentukan pasien mengalami sakit yang mengarah ke COVID-19 ataukah tidak.

Jika mengarah ke COVID-19, maka pasien akan diarahkan untuk dirujuk ke 3 rumah sakit rujukan utama yaitu RSUD Dr Soetomo Surabaya, RSUD Dr Soedono Madiun, dan RSUD Saiful Anwar Malang. (ace/yan)