Memontum Kota Batu – Sekitar 130 pengusaha unggas se-Jawa dan Bali, menggelar ‘Rembuk Perunggasan Nasional’, Kamis (10/12) tadi.

Sejumlah pengusaha yang tergabung dalam wadah Perhimpunan Perunggasan Indonesia (Pinsar) itu, menggelar acara di salah satu hotel di Kota Batu, dengan sasaran yang salah satunya mengenai peternak boiler (ayam) selama dua tahun yakni terhitung 2018 dan 2019, semakin merugi dengan harga jual ayam hidup di bawah HPP (harga pokok penjualan).

Ketua Pinsar, Choliq, dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa harga jual ayam yang ideal adalah dengan HPP Rp 18.500. Hanya saja, dalam perkembangannya selama dua tahun terakhir, justru berada dikisaran harga Rp 8 ribu sampai Rp 12 ribu.

“Kalau masalah ini tidak ditolong oleh pemerintah, semua peternakan rakyat akan habis atau mati. Yang bertahan hanya pabrik-pabrik saja pastinya,” kata Choliq.

Sesuai dengan Permentan (Peraturan Menteri Pertanian) Nomor 32 tahun 2017 tentang distribusi DOC (kuota distribusi anak ayam usia sehari = day old chick/DOC) untuk peternak mandiri, harus bisa sampai 50 persen dari total produksi DOC pabrikan.

Harapannya, pemerintah tetap melindungi harga ideal HPP dan bisa menciptakan peraturan yang tertulis untuk perlindungan peternak rakyat ini.

Dengan tujuan dibuatkannya peraturan tersebut, dapat memberi rumusan dan batasan harga jual DOC supaya terjangkau oleh peternak rakyat mandiri. Sehingga, HPP nya dapat bersaing dengan perusahaan integrator.

“Karena peternak rakyat sendiri, itu dibagi menjadi dua. Ada yang mandiri dan ada yang binaan pabrik. Nah, yang mandiri ini, harapannya lebih diperhatikan lagi. Karena, harga jual kita di bawah HPP,” keluh Choliq, mensikapi perkembangan yang ada. (cw2/sit)

“3 D itu terkait keberadaan dana revitalisasi Pasar Besar Batu, transparansi DED dan data pedagang yang masih carut-marut,” ujar Johan saat ditemui di Pasar Besar Batu, Rabu (12/8/2020).

Ia mendesak agar Pemkot Batu menyelesaikan terlebih dahulu pendataan pedagang. Katanya, ada data yang berada di Bank Jatim dan Polda Jatim.

“Hal itu harus diselesaikan dulu oleh Pemkot Batu. Kami meminta UPT untuk menghentikan pendataan pedagang mulai Kamis (13/8/2020) karena muncul banyak pertanyaan yang membuat pedagang gelisah,” akunya.

Di sisi lain, Johan juga mengatakan tidak elok kalau relokasi dilakukan saat masa pandemi seperti sekarang. Ia meminta agar proses relokasi dihentikan dulu.

“Kami minta dihentikan dulu, khawatir pembangunan terjadi mangkrak hingga pedagang terjebak di penampungan,” urainya.

Pihaknya juga siap untuk membuka dialog jika tuntutan 3D terpenuhi. Bahkan kesepakatan tersebut telah ada di lembar paguyuban. Johan mengatakan, pihaknya melakukan pendataan internal. Ia mengaku heran karena data PKL berubah dari sebelum pandemi dengan saat pandemi.

“Seperti sebelum pandemi, data PKL pasar pagi sebanyak 959 sekarang jadi 1097. Itu buat kami heran, makanya kami bikin pendataan internal supaya sinkron,” paparnya.

Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Batu, Eko Suhartono saat dikonfirmasi memberikan penjelasan, pendataan dilakukan agar proses pembangunan bisa berjalan sesuai rencana dan kebutuhan. Ia menegaskan kalau Pemkot Batu berkomitmen, dalam pembangunan pasar ini mengutamakan kepentingan warga dan khususnya pedagang.

“Namanya pendataan itu, berarti teman-teman UPT memulai karena kami melihat untuk relokasi perlu pendataan. Saat ini tahap verifikasi. Artinya, yang namanya didata itu untuk mengetahui sejauh mana kondisi pasar supaya konsep pembangunan sesuai kondisi sebenarnya,” ujar Eko melalui sambungan telefon.

Eko meminta agar semua pihak saling mendukung. Saat ini, tahapan demi tahapan tengah dilakukan untuk merealisasikan pembangunan pasar. Ia pun tidak ingin ada persoalan salah dan benar, melainkan bersama-sama membangun.

“Kata kuncinya adalah perencanaan, kata kunci paling pokok adalah pendataan supaya perlindungan terhadap pedagang itu benar. Kondisi sebenarnya itu yang kami gambar, artinya Pemerintah Kota Batu melindungi masyarakat dan pedagang, untuk perencanaan yang baik itu berawal dari pendataan yang benar,” tegasnya.

Diskumdag mengaku masih baru memulai pendataan. Setelah itu, akan ada pembicaraan dengan pihak-pihak terkait, termasuk perwakilan pedagang.

“Kalau misalnya paguyuban mau membantu, ya monggo, tapi kapasitasnya harus bersama, bukan berjalan sendiri. Sinkronisasi data penting, lebih awal didapat lebih baik agar perencanaan cepat dan matang,” katanya. (bir/syn)