Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, yang hadir langsung dalam pelaksanaan itu mengapresiasi peran FPK dalam menyatukan keberagaman suku dan budaya melalui kegiatan. Karenanya, momentum ini sangat pas karena bertepatan dengan rangkaian perayaan kemerdekaan.

“Forum Pembauran Kebangsaan ini sangat penting, apalagi dalam rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti yang dilakukan Pak Presiden dengan mengenakan wastra nusantara, di sini pun kita mengenakan wastra nusantara asli dari suku-suku di Kota Malang,” kata Wali Kota Wahyu.

Dirinya berharap, bahwa kegiatan seperti ini semakin mempererat hubungan antar suku di tengah keberagaman. “Dengan kegiatan seperti ini, kita berharap bisa menyatukan dan memperkuat hubungan antarsuku. Kita tahu NKRI adalah satu. Jangan sampai ada kejadian seperti di luar negeri, negara-negara yang terpecah. Kita harus tetap kompak,” tegasnya.

Baca juga :

Dalam kesempatan ini, Wali Kota Wahyu mengingatkan masyarakat agar tidak terprovokasi oleh isu-isu yang memecah belah, terutama di media sosial. “Sekarang banyak media yang tidak bertanggung jawab, menyerang kita dengan isu suku, ras dan agama. Tapi kita harus tetap satu, karena kita punya satu kedaulatan, satu keinginan untuk menjaga NKRI,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua FPK Kota Malang, Ahmad Fuad Rahman, mengajak seluruh masyarakat untuk bersyukur atas keutuhan NKRI yang tetap terjaga meskipun dihuni oleh berbagai suku dan budaya. “Puji syukur kepada Allah SWT karena hari ini kita bisa merayakan Kemerdekaan Republik Indonesia dengan menggunakan kekayaan Indonesia, yaitu adat, istilah, dan budaya yang beraneka ragam. Ini patut kita syukuri, karena Indonesia masih bisa mempertahankan kemerdekaan dan negaranya,” ungkapnya.

Lebih lanjut Fuad menyampaikan apresiasi kepada Wali Kota Malang yang telah melantik kepengurusan FPK pada bulan lalu. Dirinya juga menekankan, bahwa FPK merupakan wadah komunikasi antar suku yang ada di Kota Malang.

“Kami ingin menjadikan Kota Malang benar-benar sebagai rumah kita bersama, rumah bagi semua golongan. Insyaallah kami akan bersungguh-sungguh mengawal Bapak Wali Kota agar Kota Malang menjadi kota berkelas,” tambahnya.

Suasana acara pun semakin meriah, dengan kehadiran peserta dari berbagai suku di Indonesia yang mengenakan busana adat khas daerah masing-masing. Berbagai kesenian tradisional, seperti tarian, musik daerah, dan atraksi budaya, ditampilkan secara bergantian, menampilkan keindahan wastra nusantara yang memikat. (kom/mlg/sit)

Bupati Rusdi dalam sambutannya mengatakan bahwa penyerahan SK Pensiun merupakan sebuah penghormatan kepada para PNS, yang telah selesai mengabdikan diri kepada Pemkab Pasuruan selama puluhan tahun. “Sebagai rasa hormat kami kepada bapak-ibu yang telah mengabdikan diri sebagai ASN di Pemkab Pasuruan selama puluhan tahun, bahkan separuh hidupnya menjadi pegawai di Pemerintahan Daerah,” kata Bupati Rusdi.

Baca juga :

Selain mengucapkan rasa hormat dan terima kasih, Bupati Rusdi juga berpesan kepada para pensiunan, agar nantinya terus menjaga hubungan sosial kemasyarakatan. Diketahui, UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menjelaskan pemberhentian sebagai PNS merupakan salah satu unsur pembinaan pegawai dalam manajemen kepegawaian.

Mas Rusdi-sapaan Bupati Pasuruan, menjelaskan bahwa pensiun sebagai PNS bukanlah akhir dari sebuah pengabdian. Melainkan, merupakan wujud dari keberhasilan pegawai selama melaksanakan amanah sebagai abdi negara dan masyarakat.

Oleh sebab itu, dirinya berharap seluruh PNS yang telah memasuki purna tugas, agar tetap menjalin silaturrahmi dengan pegawai yang masih bekerja serta menjadi gerbang awal untuk bisa memberikan manfaat bagi masyarakat. “Dengan berbekal pengalaman selama menjadi PNS Bapak dan Ibu dapat terus mengabdikan diri kepada bangsa dan negara. Salah satunya, dengan berperan aktif di tengah-tengah kehidupan masyarakat dan memberikan banyak manfaat di berbagai bidang,” ujar Bupati Rusdi. (kom/pas/sit)

Dalam forum yang mengangkat tema ‘Merajut Kebersamaan untuk Peningkatan Kesejahteraan Pekerja dan Produktivitas Nasional’ itu, Bunda Indah, menekankan bahwa harmoni dalam dunia kerja bukan hanya soal menghindari konflik. Melainkan, juga merupakan fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan di Kabupaten Lumajang.

“Ketika pekerja merasa aman, dihargai dan dilindungi hak-haknya, maka produktivitas akan tumbuh. Dan ketika produktivitas tumbuh, ekonomi daerah pun akan berkembang dengan sendirinya,” kata Bunda Indah, di hadapan perwakilan serikat pekerja, asosiasi pengusaha, serta unsur Forkopimda.

Baca juga :

Pemerintah Kabupaten Lumajang, lanjut Bunda Indah, terus berupaya menciptakan iklim ketenagakerjaan yang adil, aman dan produktif. Upaya tersebut, diantaranya melalui peningkatan pengawasan terhadap pemenuhan hak-hak pekerja, perluasan akses terhadap jaminan sosial tenaga kerja serta dorongan terhadap formalisasi sektor kerja yang selama ini belum terlindungi.

Bunda Indah juga menilai, bahwa inklusivitas dalam pembangunan ekonomi tidak bisa dilepaskan dari keterlibatan pekerja secara aktif dan setara. Oleh karena itu, dialog sosial antara pengusaha, pekerja dan pemerintah harus dijaga dan dikembangkan secara terus-menerus sebagai ruang strategis untuk mendengarkan aspirasi, merumuskan solusi dan membangun kepercayaan.

“Saya ingin semua pihak menyadari bahwa pekerja bukan hanya pelaksana produksi, tapi juga mitra pembangunan. Maka, sudah sepatutnya kita ciptakan ruang kerja yang saling menghormati, menghargai dan memberdayakan,” imbuhnya.

Dengan semangat Hari Buruh 2025, dirinya berharap agar Lumajang dapat menjadi contoh daerah yang mampu memadukan pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan kualitas hidup tenaga kerja. “Kita ingin pertumbuhan ekonomi yang bukan hanya tinggi angkanya, tetapi terasa manfaatnya sampai ke rumah-rumah para pekerja,” imbuhnya. (kom/adi/gie)

Pria yang kerap disapa Made, juga menyampaikan bahwa di Kota Malang tidak terpengaruh oleh KIM bahkan koalisi besar lainnya. “KIM atau KIM plus itu tidak berjalan di DPRD Kota Malang dan tidak terpengaruh. Komunikasi kami dengan 45 anggota dewan terpilih dan pimpinan partai politik, sampai sekarang sangat baik,” kata Made, Jumat (23/08/2024) tadi.

Made juga menekankan, bahwa PDI-Perjuangan berpegang pada sistem presidensial. Dimana koalisi hanya relevan untuk sistem parlementer. Hal tersebut, menurutnya dapat dibuktikan ketika pelaksanaan Pilkada 2024 pada November mendatang.

Baca juga :

“Konstelasi pusat, itu tidak berjalan sampai di wilayah. Kita lihat saja di Pilkada nanti. Tanpa KIM, PDI-Perjuangan bisa maju sendiri,” ujarnya.

Lebih lanjut, pada saat Pilpres 2024 lalu menurutnya DPRD Kota Malang tetap melaksanakan tugas kedewanan dengan baik, tanpa ada jegalan apapun. Karena kepentingan masyarakat selalu diutamakan dan diatas segalanya.

“Kita harus berada di tengah-tengah rakyat, mendengarkan aspirasi mereka. Tidak ada kiat-kiat khusus dan kami tidak ada yang merasa diuntungkan atau dirugikan,” imbuh Made. (rsy/sit)