Kepala Bapenda Kota Malang melalui Kepala Bidang (Kabid) Pengendalian Pajak Daerah Bapenda Kota Malang, Syarif Hidayat, menyampaikan bahwa penerapan cost sharing atau bagi hasil antara Bapenda Provinsi Jawa Timur dan Bapenda Kota Malang untuk jenis pajak PKB dan BBNKB baru mulai berjalan di tahun 2025 ini. “Untuk jenis PKB dan BBNKB, tahun 2025 ini kami diberikan cost sharing sebesar 66 persen untuk Pemkot Malang, sedangkan 34 persen masuk ke Bapenda Provinsi. Ini baru pertama kali dijalankan, sebelumnya murni dikelola provinsi,” jelas Syarif, saat ditemui, Rabu (05/11/2025) tadi.

Dari target PKB sebesar Rp 126,2 miliar, realisasi hingga 5 November 2025 telah mencapai Rp 106,9 miliar atau 84,6 persen. Meski demikian, pihaknya optimis bahwa target tersebut dapat tercapai hingga akhir tahun.

“Kalau melihat tren progres per triwulan dan per semester, insyaallah target ini akan tercapai,” ujarnya.

Sementara itu, untuk opsen BBNKB, dari target sekitar Rp 57,8 miliar, realisasi sudah mencapai Rp 44,3 miliar. Menurutnya, capaian tersebut juga berkat sinergi dan adaptasi cepat antara Bapenda Kota Malang dan Samsat Malang Kota.

Baca juga :

“Kami memang harus cepat beradaptasi dengan tim Samsat Malang Kota. Koordinator wilayah juga aktif mengikuti briefing dan pelatihan teknis, agar mekanisme penagihan dan pelaporan berjalan sesuai ketentuan,” tuturnya.

Selain optimalisasi sistem, Bapenda Kota Malang juga mengedepankan pendekatan humanis dengan melakukan edukasi langsung kepada wajib pajak (WP). Masyarakat diberikan pemahaman terkait pentingnya membayar pajak serta kemudahan akses pembayaran.

“Kami sampaikan secara ringan saat sosialisasi, bahwa pajak ini banyak jenisnya dan semua penting untuk pembangunan. Kami ingin masyarakat sadar pajak, bukan karena takut ditagih, tapi karena paham manfaatnya,” katanya.

Kemudahan pembayaran juga menjadi perhatian. Saat ini, pembayaran PKB maupun opsen BBNKB sudah dapat dilakukan secara online, melalui gerai Indomaret, QRIS, mobile banking, hingga kanal digital lainnya. “Pembayarannya mudah dan bisa dari mana saja. Sama seperti pembayaran pajak lainnya, semuanya sudah serba digital,” tambahnya.

Sebagai informasi, pengelolaan PKB dan BBNKB diatur melalui Peraturan Gubernur Jawa Timur (Pergub) Nomor 40 Tahun 2024, yang mulai berlaku sejak 25 November 2024, menggantikan Pergub Nomor 46 Tahun 2023. Aturan tersebut memuat ketentuan dasar pengenaan serta mekanisme penghitungan pajak kendaraan bermotor di daerah. (rsy/sit/adv)

Wali Kota Wahyu juga menyampaikan komitmennya, dalam mendukung penguatan penerapan Restorative Justice, dalam penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana tertentu di Kota Malang. “Pemerintah Kota Malang siap berkolaborasi untuk mendukung dan menindaklanjuti proses penyelesaian perkara melalui restorative justice, sebagaimana arahan Ibu Gubernur dan Bapak Kajati tadi,” kata Wali Kota Wahyu.

Baca juga :

Dirinya juga menilai, bahwa penerapan Restorative Justice menjadi momentum penting untuk membangun sistem hukum yang lebih humanis, solutif dan berkeadilan sosial. “Kami melihat restorative justice ini menyentuh aspek kemanusiaan dan isu sosial yang sering kali menjadi latar belakang tindak pidana. Misalnya, faktor kemiskinan, konflik keluarga, atau kenakalan remaja. Ada proses mediasi dan dialog yang membuka ruang bagi pelaku maupun korban untuk menemukan solusi bersama,” jelasnya.

Kemudian, ditambahkannya bahwa melalui pendekatan tersebut, pemerintah memiliki ruang untuk hadir dalam memberikan dukungan dan mencegah agar permasalahan serupa tidak terulang kembali. “Ada isu sosial yang menjadi perhatian dalam proses restorative justice ini. Maka, tindak lanjut dari pemerintah menjadi kunci agar proses ini benar-benar berdampak,” imbuh Wali Kota Wahyu.

Sebagai informasi, Restorative Justice atau keadilan restoratif merupakan pendekatan penyelesaian perkara yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, bukan semata pada pemberian hukuman. Pendekatan ini dilakukan melalui mediasi dan dialog, dengan tujuan agar pelaku dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, korban memperoleh pemulihan, kerugian dapat diperbaiki, serta hubungan sosial tetap terjaga. (pro/rsy/sit)

“Salah satunya yang menyebabkan kendala, adalah keterbatasan informasi di masyarakat dan komunikasi dengan para tenaga teknis di lingkungan Pemkab Banyuwangi. Simpul inilah, yang coba kami urai dalam program ini,” kata Bupati Ipuk, Selasa (17/06/2025) tadi.

Program Banyuwangi Melayani, tambahnya, merupakan komunikasi langsung masyarakat dengan tenaga teknis di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Setiap OPD menyediakan kontak person, mulai kepala dinas hingga tenaga teknis yang membidangi dan bisa diakses. Sehingga, berbagai kendala yang ditemukan masyarakat bisa segera tertangani.

Dengan Banyuwangi Melayani, ungkapnya, maka masyarakat bisa menyampaikan kendala ataupun mengakses informasi yang dibutuhkan sesuai dengan pembidangannya masing-masing. “Sebenarnya selama ini sudah ada layanan call center 112 yang beroperasi 24 jam untuk menerima laporan warga. Ini kita tambah dengan Banyuwangi Melayani agar lebih spesifik,” jelas alumnus Megister Kebijakan Publik Universitas Airlangga, Surabaya ini.

Baca juga :

Bupati Ipuk juga memaparkan, Program Banyuwangi Melayani ini juga bertujuan untuk menghadirkan layanan yang humanis. Transformasi digital yang telah dilakukan Pemkab Banyuwangi belum sepenuhnya bisa diadaptasi oleh masyarakat.

“Hal ini perlu jembatan komunikasi. Kami ingin menekankan komunikasi yang humanis dan edukatif,” imbuhnya.

Seperti anggapan segala bentuk pelayanan yang menyangkut instrumen negara, akan dikaitkan dengan kewenangan Pemkab Banyuwangi. Padahal, secara regulasi melibatkan instansi vertikal seperti kementerian, pemerintah provinsi, bahkan pihak ketiga.

“Contohnya dalam soal perizinan. Dalam proses penerbitan izin usaha ataupun izin bangunan, ini tidak semata domain Pemkab. Tapi, juga ada kewenangan kementerian, kewenangan tim independen, konsultan dan lain-lain. Jadi, ini perlu disampaikan, sejauh mana kendala yang terjadi,” terangnya.

Banyuwangi Melayani bakal menyajikan sejumlah nomor WhatsApp dari masing-masing kepala dinas hingga tenaga teknis yang membidangi. “Nanti informasi ini akan disebar di berbagai kantor dan titik strategis di Banyuwangi. Prinsipnya, semua harus terlayani sebaik-baiknya. Mengurai masalah, menghadirkan solusi,” tambahnya. (kom/bwi/gie)

Dalam arahannya, dirinya menyampaikan apresiasi atas terlaksananya pelatihan itu. Itu karena, pelatihan yang digelar dinilai sebagai bentuk perhatian dan komitmen pemerintah dalam memperkuat ketahanan sosial dan keamanan masyarakat.

“Sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 26 Tahun 2020, Satlinmas memiliki peran strategis dalam mendukung ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, serta perlindungan warga dari berbagai potensi gangguan dan bencana. Untuk itu, peningkatan kapasitas anggota Satlinmas adalah sebuah keharusan,” kata Wali Kota Wahyu.

Pembentukan kapasitas anggota Satlinmas, paparnya, akan difokuskan pada lima regu. Pertama, regu kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini, yang bertugas mendeteksi dan mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat sejak dini. Kedua, regu pengamanan, yang bertanggung jawab menjaga stabilitas wilayah, mendampingi kegiatan masyarakat, serta menjamin pelaksanaan protokol keamanan di tingkat lokal.

“Ketiga, regu pertolongan pertama, yang dilatih memberikan bantuan awal bagi korban bencana atau kecelakaan, termasuk penanganan kebakaran. Keempat, regu penyelamatan dan evakuasi yang disiapkan menghadapi situasi darurat bencana dengan tindakan evakuasi yang cepat dan tepat. Kelima, regu dapur umum yang memastikan ketersediaan logistik dan konsumsi saat terjadi bencana atau keadaan darurat sosial lainnya,” urainya.

Baca juga :

Wali Kota Malang pada kesempatan ini juga menegaskan akan pentingnya pembentukan Satlinmas yang tidak hanya siap secara fisik, namun juga memiliki kecakapan pengetahuan, keterampilan teknis, serta sikap profesional dan humanis dalam melayani masyarakat. “Untuk itulah saya berharap, agar kegiatan ini bukan sekadar formalitas semata, tetapi menjadi momentum perubahan nyata,” tambahnya.

Beberapa poin arahan yang disampaikan Wali Kota Malang, diantaranya yaitu peningkatan kemampuan teknis dan kedisiplinan dalam bertugas, penguatan koordinasi dengan perangkat daerah dan aparat keamanan lainnya agar sinergi dalam menjaga trantibum dapat semakin solid.

Orang nomor satu di jajaran Pemkot Malang, itu pun berpesan agar pelatihan ini harus dimanfaatkan secara maksimal sebagai bekal di lapangan. “Tumbuhkan semangat kerelawanan dan jiwa sosial dalam bertugas, karena satlinmas adalah garda depan di masyarakat. Jaga integritas, hindari penyalahgunaan wewenang, serta pegang teguh etika pelayanan publik. Berdayakan potensi lokal di setiap kelurahan, dan libatkan masyarakat sebagai mitra dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tenteram,” papar Wali Kota Wahyu.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Malang, Heru Mulyono, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) anggota Satlinmas Kota Malang dalam menjalankan tugas dan fungsinya. “Tujuannya adalah untuk memberikan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan kepada anggota dalam menjalankan tugas di masing-masing regu tugas,” jelas Heru.

Melalui kegiatan ini, ujarnya, diharapkan juga dapat memperkuat peran Satlinmas sebagai garda terdepan dalam perlindungan masyarakat dan mendukung terwujudnya Kota Malang yang aman, damai dan sejahtera.

Sementara di sela pembukaan kegiatan, Pemerintah Kota Malang juga menyerahkan piagam penghargaan kepada anggota Satlinmas yang telah mengabdi selama 10 tahun dan 20 tahun, santunan jaminan sosial ketenagakerjaan dari BPJS Ketenagakerjaan kepada ahli waris anggota Satlinmas yang meninggal dunia saat bertugas, serta penyerahan bantuan bahan praktik pelatihan dari Wali Kota Malang kepada Kasatpol PP Kota Malang didampingi Kepala BPBD Kota Malang. (kom/mlg/sit)

Kapolres Jombang menyampaikan, bahwa di jajaran Polda Jatim hari ini melaksanakan gelar apel pasukan secara serentak untuk mengetahui sejauh mana persiapan personel serta sarana pendukung untuk melaksanakan operasi ini. “Operasi ini akan dilaksanakan selama 14 hari di seluruh Jawa Timur. Mulai Senin (13/06/2022) hari ini sampai Minggu (26/06/2022) mendatang,” ujarnya.

Ditambahkannya, ada delapan pelanggaran lalu lintas yang menjadi sasaran prioritas polisi dalam Operasi Patuh Semeru 2022 ini. Yakni, berkendara melebihi batas kecepatan, melawan arus lalu lintas, berkendara di bawah pengaruh alkohol, tidak menggunakan helm SNI, tidak menggunakan sabuk pengaman, bermain smartphone, pengendara di bawah umur dan tidak memiliki SIM. “Serta untuk sepeda motor, berboncengan melebihi kapasitas,” ungkapnya.

Baca juga:

• Dugaan Korupsi Tanah Polinema, Kuasa Hukum Terdakwa Minta Awan Setiawan Dibebaskan
• Giliran Bupati Cilacap Terjaring OTT Penyidik KPK
• Harga Telur Puyuh Melonjak, Pedagang Sebut Stok Banyak Diserap Program MBG
• Jaga Daya Beli Masyarakat, Pemkab Malang Gelar Pasar Murah di Kepanjen
• Program RT Berkelas Disesuaikan Regulasi, Pencairan Kegiatan Nonfisik Dilakukan Usai Lebaran

Dirinya menegaskan, penerapan Operasi Patuh Semeru 2022 dengan pola mengedepankan kegiatan preemtif dan preventif secara humanis dan persuasif. Sehingga, kepatuhan dan disiplin masyarakat berlalulintas semakin meningkat.

“Namun hal tersebut tetap dilaksanakan tindakan represif secara profesional dan terukur, terhadap pelanggaran yang akan menimbulkan fatalitas kecelakaan dan lebih mengutamakan penindakan secara elektronik E-TLE. Serta, juga incar serta lebih mengedepankan edukatif dengan simpatik dan humanis sesuai dengan tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan. Yaitu, meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam beralulintas guna mewujudkan Kamseltibcarlantas dan menurunkan fatalitas angka kecelakaan,” paparnya.

Kapolres juga mengajak untuk senantiasa melakukan deteksi dini, pencegahan dini dan deteksi aksi terhadap seluruh potensi kerawanan Kamseltibcarlantas, dengan kegiatan edukasi kepada masyarakat secara intens. Tentunya, dengan mengutamakan tindakan preemtif dan preventif.

Apabila terpaksa harus melakukan tindakan represif, tambahnya, maka harus dilaksanakan secara profesional dan terukur sesuai dengan SOP. Dirinya pun meminta untuk menghindari sikap arogan dan segala penyimpangan yang dapat menurunkan citra Kepolisian di mata masyarakat.

“Utamakan keselamatan pribadi, keselamatan dan juga kewaspadaan dalam menjalankan tugas mengantisipasi aksi teror dari pihak yang tidak bertanggungjawab,” tegasnya. (azl/gie)