Pria yang akrab disapa Husnul, itu menyampaikan bahwa ISPA banyak diderita masyarakat dengan berbagai keluhan mulai dari hidung tersumbat, batuk, hingga nyeri tenggorokan. Dalam laporan bulanan penyakit tersebut menunjukkan kondisi relatif stagnan.

“Setiap bulan laporan penyakit ISPA ini hampir stagnan dari bulan sebelumnya, hampir sama. Tentu kami juga tetap mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama di musim pancaroba seperti saat ini,” ujar Husnul, Sabtu (18/10/2025) tadi.

Disebutkannya, berdasarkan data hingga 25 September 2025, tercatat jumlah kasus ISPA di Kota Malang, pada anak usia 5 hingga 9 tahun, ada sejumlah 1.311 kasus. Sementara, usia remaja 10 hingga 18 tahun ada 1.618 kasus, usia dewasa 19 hingga 59 tahun ada 4.598 kasus dan Lansia usia 60 tahun ke atas ada 1.463 kasus.

Baca juga :

Sementara pada tahun 2024 lalu, total kasus ISPA mencapai 54.580 kasus, dengan kelompok usia dewasa mendominasi. “Kalau peningkatan belum signifikan, hampir sama dari bulan ke bulan. Tapi tetap kami pantau karena cuaca saat ini tidak menentu,” tambahnya.

Husnul juga mengimbau, agar masyarakat saat ini tetap menjaga kesehatan dan kebersihan diri, terutama saat beraktivitas di luar rumah. Termasuk, juga menggalakan kebiasaan saat Covid-19, dengan melakukan cuci tangan pakai sabun dan menggunakan masker.

“Sekarang ini pagi bisa panas, sore mendung dan hujan. Jadi sebaiknya kalau di luar ruangan tetap gunakan masker. Kalau memang tidak mendesak, beraktivitas di dalam ruangan saja.

Selain itu, masyarakat juga diimbau menjaga asupan gizi dan istirahat cukup, agar daya tahan tubuh tetap optimal menghadapi perubahan cuaca ekstrem,” imbuh Husnul. (rsy/sit)

Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Kota Malang melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), mengaku bahwa untuk sementara di Kota Malang masih belum menemukan adanya pemasangan yang dimaksudkan. “Untuk sejauh ini belum ada temuan dari tim kami. Tetapi kalau misalnya ada, jangan langsung ditindak. Cukup difoto, dicatat lokasinya, lalu dilaporkan ke kami. Nanti akan kami tindaklanjuti ke pimpinan,” kata Plt Kepala Bakesbangpol Kota Malang, Alie Mulyanto, Sabtu (02/08/2025) tadi.

Alie menegaskan, bahwa masyarakat tidak boleh melakukan tindakan sembarangan. Hal itu, pun tentu menjadi perhatian dan akan tetap dimonitor.

Baca juga :

“Kalau nanti ada pengembangan, ya dikembangkan. Tapi jangan ambil tindakan sendiri. Harus tetap silent. Karena ini menyangkut hal yang sensitif dan urgent,” tegasnya.

Terkait dugaan bahwa pemasangan bendera tersebut sebagai bentuk aspirasi publik terhadap kondisi sosial atau pemerintahan, Alie mengimbau agar masyarakat menyalurkan aspirasi melalui jalur resmi. “Kalau aspirasi, ya disampaikan sesuai jalur yang harus ditempuh. Pemerintah ini kan pelayan publik. Kami terbuka terhadap harapan masyarakat,” ujarnya.

Saat disinggung mengenai simbol bajak laut dalam serial animasi One Piece yang sering dikaitkan dengan perjuangan membela rakyat kecil, Alie menegaskan bahwa konteks penyampaian ekspresi semestinya tetap mengacu pada norma, etika dan aturan yang berlaku. “Fenomena ini tetap kami respon dan pantau. Tapi kami imbau masyarakat tidak membuat kegaduhan. Pemerintah hadir untuk melayani masyarakat secara keseluruhan,” imbuh Alie. (rsy/sit)

Kepala Bidang Keamanan dan Ketertiban Umum (KKU) Satpol PP Kota Malang, Mustaqim, menyampaikan bahwa setidaknya terdapat sekitar 250 PKL yang tersebar di sisi barat Masjid Jami’, Jalan Merdeka Selatan hingga area tengah antara Jalan Merdeka Selatan dan Merdeka Barat. Sehingga, dipandang perlu adanya edukasi dan penertiban.

“Untuk dua hari ini, Sabtu dan Minggu kami berikan imbauan secara persuasif. Namun, apabila hingga Senin (07/04/2025) besok, para PKL belum mengosongkan area, maka akan dilakukan operasi yustisi. Termasuk, Tindak Pidana Ringan (Tipiring),” kata Mustaqim, Minggu (06/04/2025) tadi.

Ditambahkannya, lonjakan jumlah PKL tersebut dipicu oleh meningkatnya kunjungan wisatawan ke pusat kota selama masa libur Lebaran. Sehingga, para pedagang memanfaatkan momen tersebut untuk menjajakan makanan, minuman hingga mainan anak-anak di area publik yang seharusnya steril dari aktivitas niaga.

Baca juga :

“Harapannya, pada hari Minggu ini sudah bersih. Karenanya, kami terus standby untuk memantau situasi di lapangan,” tambahnya.

Sebelumnya, Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, juga telah menyoroti keberadaan PKL di kawasan Alun-Alun Kota Malang. Meski tidak ada izin resmi untuk berjualan di kawasan tersebut, pihaknya mengakui adanya dilema dalam penanganan PKL yang juga memenuhi kebutuhan pengunjung.

“Memang tidak ada izin berjualan di sana. Tetapi pengunjung juga mencari makan atau minum dan kebetulan ada PKL di sana. Jadi, kami akan melakukan imbauan dahulu,” kata Wali Kota Wahyu.

Dirinya juga menegaskan, bahwa tidak ada dispensasi resmi bagi para pedagang. Namun, pendekatan penindakan tetap harus memperhatikan aspek kemanusiaan.

“Saya sempat melakukan Sidak kemarin. Termasuk, melakukan himbauan kepada PKL,” ujarnya. (rsy/sit)

Kepala Bidang Ruang Terbuka Hijau (Kabid RTH) DLH Kota Malang, Laode KB Al Fitra, menyampaikan bahwa langkah ini diambil karena beberapa kali mengalami kerusakan akibat ketidaksengajaan pengunjung saat berfoto. Diharapkan dengan pemasangan tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga fasilitas publik.

“Masyarakat diharapkan bisa saling mengingatkan pengunjung lainnya agar tidak bersandar atau melakukan tindakan yang dapat merusak signage. Keindahan Kota Malang harus kita jaga bersama,” ujar Laode, Sabtu (01/02/2025) tadi.

Baca juga :

Lebih lanjut Laode juga menekankan pentingnya rasa empati dan tanggung jawab masyarakat terhadap fasilitas umum. Jika terjadi kerusakan akibat kelalaian, dirinya mengimbau agar pelaku berani bertanggung jawab dan melaporkan kepada pihak terkait.

“Kalau memang merasa merusak, seyogyanya melapor ke DLH atau pihak berwenang. Sehingga ada pertanggungjawaban atas fasilitas yang rusak,” tegasnya.

Sebagai contoh, Laode menyebut jika terjadi kecelakaan yang merusak fasilitas taman, seperti kanstin, maka pelaku biasanya ditahan oleh Satlantas hingga ada perbaikan. “Biasanya pihak laka tidak akan mengeluarkan surat-surat kendaraan sebelum ada surat dari DLH yang menyatakan fasilitas tersebut telah diperbaiki,” imbuh Laode.

Dengan adanya papan imbauan tersebut, Laode berharap agar signage Kayutangan Heritage dapat tetap terjaga keindahannya dan memberikan kenyamanan bagi wisatawan maupun warga setempat. (rsy/sit)

Kasatpolairud Polres Situbondo AKP Gede Sukarmadiyasa, menjelaskan bahwa guna mengantisipasi kejadian tenggelamnya kapal atau kecelakaan di laut, Satpolairud Polres Situbondo memberikan edukasi dan himbauan dengan cara memasang banner peringatan kepada semua pengguna jasa laut. Baik itu untuk perusahaan kapal maupun perorangan, seperti nelayan dan pemancing. Intinya, agar tidak melaut apabila terdapat cuaca ekstrem di perairan atau laut serta wajib menggunakan alat keselamatan dan alat komunikasi.

Baca juga :

Hal ini, ujarnya, semata-mata untuk melindungi masyarakat maritim yang menggunakan laut sebagai obyek dalam mencari nafkah. “Kita pasang banner himbauan tersebut di pelabuhan Kalbut dan Jangkar, serta pelabuhan rakyat lainnya yang berada di perairan kabupaten Situbondo. Mudah-mudahan masyarakat maritim mengindahkan, sehingga Kamtibmas di perairan bisa kondusif,” kata AKP Gede.

Lebih lanjut Kasatpolairud menambahkan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan tugas Operasi Lilin Semeru 2024, dalam rangka menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat pada momen libur Natal dan Tahun Baru. “Untuk pengamanan libur Natal dan Tahun Baru, khususnya masyarakat yang beraktivitas di Pelabuhan Jangkar, sudah didirikan Pos Operasi Lilin Semeru 2024 yang selalu siap melayani masyarakat” tambahnya. (her/sit)

Dikatakan Made, bahwa dalam hal ini pihaknya sudah mengimbau agar para anggotanya lebih bijak dalam persoalan mengambil kredit. “Bank daerah memang sering menawarkan kredit kepada kita, baik mulai KPR, kredit multiguna dan macam-macam. Tapi semua kita kembalikan kepada anggota. Disesuaikan dengan kebutuhan, artinya gaji atau penghasilan kita bukan hanya untuk angsuran saja, tapi untuk kepentingan masyarakat. Saya selaku pimpinan sementara, sudah mengimbau agar mereka bijak dalam mengambil kredit,” kata Made, Kamis (05/09/2024) tadi.

Khusus di internal PDI-Perjuangan, menurutnya juga telah diberi batasan bagi anggota yang ingin mengambil kredit. Yakni, maksimal 30 persen dari take home pay untuk angsuran kredit.

Baca juga :

“Artinya, plafon maksimal kredit sekitar Rp 300 juta, meski rata-rata anggota hanya mengambil sekitar Rp 200 juta,” ujarnya.

Made mengimbau, agar kredit dapat digunakan untuk hal-hal yang produktif dan bukan konsumtif. “Saya mendukung jika kredit itu digunakan untuk perbaikan rumah atau pembelian tanah kavling. Tetapi sangat tidak dianjurkan, untuk membeli mobil atau keperluan konsumtif lain,” tegasnya.

Namun, menurut Made, tidak semua anggota DPRD Kota Malang tertarik untuk mengambil kredit yang ditawarkan oleh Bank Daerah. Bahkan, beberapa lebih memilih untuk menabung ketimbang harus membayar bunga yang tinggi.

“Ini juga fenomena yang wajar di awal masa jabatan dan biasanya hanya berlangsung satu hingga dua minggu. Saya anggap manusiawi, yang penting adalah penggunaan kredit harus sesuai kebutuhan dan kemampuan,” imbuh Made. (rsy/sit)

Dikatakan Pj Wali Kota, bahwa pemasangan bendera merupakan kewajiban warga Negara Indonesia. Terlebih, dalam menyambut Hari Jadi Republik Indonesia ke-79.

“Saya sudah mengingatkan sebelumnya melalui Surat Edaran di 31 Juli 2024, bahwa ada kewajiban dari seluruh warga untuk mengibarkan Bendera Merah Putih satu tiang penuh, selama satu bulan dan pada saat apel kemarin Senin juga sudah kita sampaikan,” kata Pj Wali Kota Wahyu.

Apalagi, tambahnya, Kayutangan Heritage menjadi jujugan para wisatawan dan menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di Kota Malang. Sehingga, harus memberikan contoh dalam melaksanakan kewajiban tersebut.

“Saya ingin mengantisipasi, karena ini merupakan kewajiban. Kayutangan Heritage sebagai tujuan wisata, sehingga harus menjadi contoh. Saya minta Pak Camat, Lurah, RT/RW dan Bangkesbangpol untuk memberikan peringatan,” ujarnya.

Baca juga :

Dalam tinjauannya tersebut, Pj Wali Kota Wahyu juga memberikan contoh cara pemasangan yang sesuai dan tepat. Yakni, harus dengan menggunakan umpak (pondasi untuk tiang, red). Karena pemasangan Bendera Merah Putih harus dengan tiang berdiri, bukan ditempelkan di pohon atau pagar.

“Saya minta Lurah untuk mengumpulkan RT/RW agar bendera dipasang dengan tiang berdiri dan menggunakan umpak. Kami akan menyediakan bendera dan tiangnya untuk memberikan contoh,” tambah Pj Wali Kota Wahyu.

Tidak hanya itu, Pj Wali Kota juga menegaskan pentingnya kesadaran warga dalam melaksanakan kewajiban untuk mengibarkan Bendera Merah Putih tersebut. Apalagi, perayaan Hari Kemerdekaan RI hanya sekali setahun.

“Saya berharap warga sadar akan kewajiban mereka. Kami akan memeriksa kembali untuk memastikan bendera telah dipasang dengan benar,” ucapnya.

Diakhir, Pj Wali Kota Wahyu juga menyampaikan bahwa selain Kawasan Kayutangan Heritage, nantinya juga akan menyasar di titik lain. Kemudian, juga meminta agar seluruh kepala OPD dapat mengontrol para staff agar dapat memasang bendera dengan baik dan benar di wilayah masing-masing. (rsy/sit)

Dikatakan Subhan, bahwa kepulangan tersebut dibagi menjadi dua hari. Untuk kloter 21, 22 dan 23 akan kembali pada Jumat (28/06/2024) dan kloter 24 akan kembali pada Sabtu (29/06/2024) mendatang.

“Kloter 21 itu landingnya di Juanda pukul 05.15 WIB. Sehingga, mungkin nanti sampai Kota Malang sekitar pukul 10.00 WIB dan kemudian kloter 22 sampai Kota Malang sekitar pukul 11.00 WIB dan kloter 23 itu sampai Surabaya sore, insyaallah perkiraan sampai Kota Malang sekitar pukul 22.00 WIB, maksimal pukul 23.00 WIB,” jelas Subhan.

Untuk kedatangan ketiga kloter di Kota Malang, ujarnya, berlokasi di Lapangan Kianmor Rampal. Sementara untuk kloter 24, akan tiba pada Sabtu (29/06/2024) sekitar pukul 13.00 di Balai Kota Malang.

Baca juga :

“Karena yang kloter 24 ini tiba di Surabaya pukul 09.00 WIB dan hanya dua bus, jadi untuk keluarga jamaah bisa menjemput langsung di Balai Kota Malang,” ujarnya.

Subhan mengimbau, agar para keluarga penjemput jamaah haji, tidak menjemput di Asrama Haji Surabaya. Itu karena, untuk menghindari kemacetan. Sehingga, keluarga cukup menjemput di titik yang sudah ditentukan.

“Karena memang disediakan sejumlah bus sebanyak yang diberangkatkan waktu itu. Sehingga keluarga tidak diperkenankan untuk menjemput di Asrama Haji, tapi di Lapangan Kianmor atau di Balai Kota untuk kloter 24,” tegasnya.

Kemudian, lanjutnya, bagi jamaah yang sakit, nantinya akan disediakan ambulans dari Dinas Kesehatan Kota Malang. Sehingga, tidak perlu untuk menjemput ke Surabaya.

“Untuk kondisi jamaah haji Kota Malang saat ini ada yang meninggal satu karena sakit dan itu sudah menjalankan proses ibadah haji. Yang dirawat di RS ada satu, tapi hari ini sudah boleh pulang. Kalau yang lain insyaallah sehat. Selain itu ada tiga orang jamaah yang insyaallah di bulan Juli pulangnya, karena berangkatnya ikut luar Kota Malang,” imbuh Subhan. (rsy/sit)

Pria yang kerap disapa Dodot, menyampaikan bahwa RPH Perumda Tunas tentunya memiliki treatment dalam menyembelih hewan kurban. Termasuk dalam pemilihan jenis hewan kurban yang bagus. Mulai dari bentuk daging, asal usul sapi dan jenis sapi.

“Yang lebih benar lagi ya dicek oleh orang yang berkompeten. Entah itu dokter hewan, sarjana peternakan, atau orang yang berpengalaman dalam memelihara sapi ataupun berkecimpung di dunia peternakan sapi. Itu harus dicek bahwa sapinya benar-benar sehat dan layak untuk dikonsumsi dagingnya. Itu penting sekali dilakukan,” kata Dodot, Kamis (06/06/2024) tadi.

Apalagi, ujarnya, RPH Perumda Tunas sudah mempunyai Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Sehingga, dijamin limbah dapat terkelola dengan baik.

Baca juga :

Selain itu, RPH Perumda Tunas Kota Malang juga memiliki 13 Juru Sembelih Halal (Juleha) yang sudah bersertifikat. Sehingga, Dodot meyakini bahwa dalam proses penyembelihan di RPH Perumda Tunas berjalan dengan halal.

“Kalau orang awam, merobohkan sapi (untuk disembelih) itu bisa sampai setengah jam, di sini tidak sampai 5 menit sudah roboh. Ini penting, supaya hewan itu tidak merasa kesakitan. Karena pisau di kami juga khusus untuk penyembelihan dan pemotongan,” ujarnya.

Lebih lanjut, untuk biaya pemotongan hewan kurban disebutkan Dodot yakni Rp 800 ribu sampai dengan Rp 900 ribu. Namun, itu harga tersebut bisa saja berbeda jika hewan kurban yang sudah dipotong dikemas dengan menggunakan plastik.

“Tahun ini tidak ada kenaikan tarif penyembelihan. Kalau reguler biasanya Rp 90 ribu per ekor sapi, itu sudah termasuk biaya persewaan. Kemudian servis yang kita berikan pada saat jagal menyembelih di sini. Kalau pemotongan hewan kurban, itu Rp 800-900 ribu. Kalau sampai dikemas diplastik itu juga beda lagi,” tuturnya. (rsy/sit)