Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, mengatakan bahwa perbaikan itu merupakan bentuk perawatan gedung sekaligus penyempurnaan fasilitas pelayanan publik yang telah berjalan. Karena, ada beberapa titik area plafon pelayanan yang mengalami kebocoran, sehingga hal itu telah masuk dalam alokasi anggaran tahun 2026.

“Sebagian sudah teralokasikan di APBD 2026 dan sebagian lagi nanti di Perubahan Anggaran (PAK). Ini bagian dari perawatan gedung, insyaallah tahun ini kita selesaikan,” ujar Wali Kota Wahyu, Senin (30/03/2026) tadi.

Baca juga :

Selain perbaikan fisik bangunan, ungkapnya, Pemkot Malang juga akan menambah fasilitas pendingin ruangan (AC) guna meningkatkan kenyamanan masyarakat saat mengakses layanan di MPP. Bahkan, MPP Kota Malang juga direncanakan menghadirkan layanan keimigrasian. Seperti, pelayanan pembuatan paspor sementara, yang akan dipusatkan di MPP menyusul renovasi Kantor Imigrasi di Jalan Suroso.

“Nanti akan ada pelayanan imigrasi di sini untuk pembuatan paspor, karena kantor pusatnya sedang diperbaiki,” katanya.

Sebagai pelengkap layanan, Pemkot Malang juga merencanakan kehadiran toko modern di kawasan MPP. Fasilitas tersebut, diharapkan memudahkan masyarakat memenuhi kebutuhan tanpa harus keluar dari area pelayanan.

“Ini untuk melengkapi pelayanan. Jadi masyarakat yang datang tidak perlu keluar lagi mencari kebutuhan,” imbuh Wali Kota Wahyu. (rsy/sit)

Kunjungan ini, juga merupakan bagian dari implementasi Program Asta Cita Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto dan 13 Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, yang menitikberatkan pada penguatan kemandirian melalui program ketahanan pangan berbasis pemasyarakatan. Rangkaian kegiatan sendiri, diawali dengan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Kepala Lapas Kelas I Malang, Teguh Pamuji, dengan pihak ketiga dalam mendukung program ketahanan pangan. Kolaborasi ini, menjadi bagian strategis dalam pengembangan pembinaan kemandirian warga binaan, sekaligus wujud nyata sinergi antara pemasyarakatan dan mitra eksternal.

Sebagai bentuk perhatian terhadap masyarakat, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, juga menyerahkan secara simbolis 200 paket bantuan sosial dan santunan pendidikan bagi siswa berprestasi. Pemberian ini, diharapkan dapat memberikan semangat dan motivasi bagi generasi muda untuk terus menorehkan prestasi di tengah keterbatasan.

Dalam kunjungan kerjanya ini, Menteri Agus Andrianto, melakukan penanaman edamame dan kubis manis dilanjutkan dengan panen telur ayam serta peninjauan kandang kambing dan sapi di area SAE L’Sima. Kegiatan ini, menunjukkan bahwa pemasyarakatan tidak hanya fokus pada pembinaan warga binaan dari aspek mental dan spiritual, tetapi juga aspek kemandirian ekonomi.

Dalam sambutannya, Menteri Agus Andrianto menyampaikan bahwa seluruh program yang dijalankan saat ini merupakan bentuk dukungan terhadap Asta Cita Presiden Republik Indonesia, khususnya dalam hal ketahanan pangan. “Jejak digital tidak akan hilang. Presiden kita sampai hari ini kecintaannya terhadap masyarakat dan tanah air sangat luar biasa. Ketahanan pangan menjadi bagian penting dari Asta Cita beliau. Maka dari itu, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Imigrasi ingin turut memberikan kontribusi nyata,” kata Menteri Agus.

Baca juga :

Dirinya juga menekankan, bahwa saat ini sebanyak 98 persen penghuni lembaga pemasyarakatan berada dalam usia produktif, yang menjadi tanggung jawab negara. Dirinya juga mendorong pemanfaatan seluruh potensi, termasuk lahan-lahan negara yang belum digunakan secara maksimal.

“Kita memiliki 280 ribu warga binaan. Mereka tidak menuntut UMR. Maka dari itu, para pemangku jabatan harus aktif berkomunikasi dengan para pemangku kepentingan untuk membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi mereka. Tujuannya agar saat kembali ke masyarakat, mereka memiliki bekal dan siap berdaya,” tegasnya.

Sementara itu, Kakanwil Ditjenpas Jawa Timur, Kadiyono, dalam laporannya menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat yang begitu besar terhadap penguatan sistem pemasyarakatan di wilayah Jawa Timur. Dia menyampaikan bahwa SAE L’Sima Ngajum merupakan bentuk konkret komitmen jajaran pemasyarakatan Jawa Timur dalam menjawab kebutuhan pembinaan yang lebih bermartabat dan berkelanjutan.

“Kami memaknai kehadiran Menteri sebagai energi baru untuk terus bergerak, berinovasi, dan membangun pemasyarakatan yang lebih progresif serta terintegrasi dengan masyarakat,” ujarnya.

Melalui kunjungan kerja ini, diharapkan terjadi percepatan nyata implementasi program-program strategis pemasyarakatan dan keimigrasian, serta memperkuat sinergi lintas sektor dalam membangun sistem pemasyarakatan yang semakin bermanfaat untuk masyarakat.

Perlu diketahui bahwa pada kegiatan ini, juga dilakukan seremonial penyerahan hibah tanah dari Bupati Banyuwangi dan penyerahan pernyataan komitmen dari Bupati Pasuruan kepada Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Jawa Timur, Novianto Sulastono. Kedua momen ini disaksikan langsung oleh Direktur Jenderal Imigrasi dan menjadi bentuk dukungan konkret pemerintah daerah terhadap penguatan fungsi keimigrasian di daerah masing-masing. (gie)

Komitmen tersebut ditegaskan Bupati Lumajang, Indah Amperawati, saat menerima audiensi Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember, Eko Julianto Rachmad, di Ruang Rapat Mahameru Kantor Bupati Lumajang, Kamis (03/07/2025) tadi. “Pemerintah Kabupaten Lumajang tentu sangat mendukung. Kami akan siapkan ruang layanan di MPP sebagai bentuk komitmen mendekatkan layanan negara kepada masyarakat,” kata Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang.

Tingginya kebutuhan warga Lumajang terhadap paspor, terutama untuk umrah dan bekerja di luar negeri, tambahnya, menjadi alasan kuat di balik rencana pembukaan layanan ini. Terlebih, karakter masyarakat Lumajang yang religius dan pekerja keras, mendorong tingginya mobilitas ke luar negeri.

Baca juga :

Kepala Imigrasi Jember, Eko Julianto Rachmad, menyampaikan bahwa Lumajang memiliki volume permohonan paspor yang besar. Dirinya menilai pembukaan ULP sangat layak untuk memperkuat akses layanan dan pengawasan keimigrasian.

“Warga Lumajang sangat aktif mengurus paspor. Dengan hadirnya ULP, mereka tidak perlu jauh-jauh. Kami juga sudah menggunakan sistem e-paspor dan layanan digital untuk efisiensi,” jelasnya.

Audiensi ini menjadi langkah awal kolaborasi antara Pemkab Lumajang dan Imigrasi Jember. Kedua pihak sepakat mempercepat proses pembukaan ULP agar bisa segera diakses masyarakat. Selain itu, layanan ini juga akan menjadi bagian dari upaya peningkatan integrasi pelayanan publik berbasis elektronik. Dengan dibukanya ULP di MPP, Lumajang kian dekat menuju pelayanan publik yang cepat, mudah dan ramah masyarakat. (kom/adi/gie)

“Operasi ini akan terus kami lakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran keimigrasian dan aktivitas ilegal lainnya yang melibatkan WNA,” kata Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai Suhendra di Badung, Bali, Sabtu (24/08/2024) tadi.

Dua WNA Rusia itu, masing-masing perempuan berinisial AA berusia 32 tahun dan NP berusia 26 tahun. Saat diperiksa, AA diketahui memegang izin tinggal terbatas (Itas) investor dan NP memegang izin tanggal kunjungan.

Baca juga :

Keduanya diamankan petugas di salah satu vila di kawasan Seminyak, Kabupaten Badung dalam operasi pengawasan orang asing dengan sandi ‘Jagratara’ melalui kendali pusat, Direktorat Jenderal Imigrasi.

Ada pun tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) menemukan sejumlah barang bukti yang diduga kuat mengarah terkait kasus prostitusi di antaranya bukti percakapan dan sejumlah uang tunai.

Keduanya kemudian dibawa ke Kantor Imigrasi Ngurah Rai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan data Imigrasi Ngurah Rai, selama Januari hingga 11 Agustus 2024, sebanyak 86 orang sudah dideportasi paling banyak dari Nigeria ada 23 orang, China 17 orang dan Amerika Serikat 12 orang. (ant/sit)

Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, Fachryan, mengatakan bahwa sinergitas yang baik antar instansi terkait akan memudahkan

deteksi dini terhadap potensi pelanggaran hukum oleh WNA. “Dengan kerja sama yang kuat, maka kita dapat melakukan langkah preventif untuk mencegah pelanggaran hukum dan menjaga keamanan wilayah kita,” katanya.

Selain itu, ujarnya, dalam acara ini juga diisi dengan sosialisasi mengenai Desa Binaan Imigrasi. Program Desa Binaan Imigrasi sendiri, merupakan inisiatif yang bertujuan untuk penyebarluasan informasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pengawasan terhadap WNA.

Baca juga :

Melalui program ini, juga diharapkan dapat mengatasi beberapa permasalahan yang ada di Indonesia. Seperti, pencegahan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non Prosedural, pengawasan wilayah perbatasan antara Indonesia dengan negara-negara tetangga dan edukasi keimigrasian di kantong-kantong PMI.

Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi, Denny Irawan, menegaskan bahwa dengan melibatkan Desa Binaan Imigrasi, diharapkan menjadi sarana edukasi yang efektif dalam melakukan pencegahan PMI Non Prosedural dan memberikan perlindungan kepada PMI dari berbagai modus penipuan yang tidak bertanggung jawab.

“Kami berharap, program ini dapat menjadi senjata terbaik dalam melindungi para PMI dan memberikan mereka pemahaman yang lebih baik tentang prosedur keimigrasian yang sah,” kata Kepala Kantor Imigrasi.

Kerja sama yang baik antar instansi, ujarnya, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang aman dan tertib bagi masyarakat. Apalagi, berbagai instansi terkait semuanya berkomitmen untuk mendukung dan memperkuat pengawasan orang asing di wilayah Kediri. (pan/sit)

Disampaikan Denny, bahwa Diary Imigrasi Kediri merupakan bentuk pelaporan dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus mengangkat potensi kearifan lokal dari Kabupaten Kediri. “Ketika kami melakukan pelayanan di satu tempat, kami juga akan mengangkat dari objek wisata, kuliner hingga kearifan lokal lain yang menjadi kekhasan dari Kabupaten Kediri,” terang Kepala Kantor Imigrasi.

Bentuk pelayanan yang tengah dilakukan Kantor Imigrasi Kelas II Kediri, paparnya, yakni layanan eazy pasport bagi calon jamaah haji. Dalam hal ini, pengurusan pasport dilakukan secara kolektif dimana petugas imigrasi yang akan mendatangi calon jamaah.

“Kita telah lakukan di kecamatan Kepung, calon jamaah haji yang akan melakukan pembuatan pasport kami kumpulkan. Jadi calon jamaah haji ini tidak perlu ke kantor imigrasi, kami yang menyambangi,” ungkapnya.

Selain melakukan pengurusan pasport bagi calon jamaah haji, selama di Kecamatan Kepung, petugas dari Kantor Imigrasi juga sekaligus mengeksplore kekayaan budaya dab kearifan lokal yang ada dalam bentuk video.

Adapun lokasi yang dieksplore, seperti waduk Siman, prasasti Harinjing, termasuk ragam kuliner. Setelah Kecamatan Kepung, Denny menyebut, program itu akan dilanjutkan menyasar daerah lain di Kabupaten Kediri.

“Nanti akan kita kemas, tentunya kami juga perlu waktu karena banyak yang harus digali terkait hal-hal yang diangkat dalam Diary Imigrasi Kediri ini,” ucapnya.

Baca juga :

Dalam pertemuan santai itu, Mas Dhito menyambut baik program yang dijalankan Kantor Imigrasi Kediri. Pihaknya bahkan sempat melihat sekilas hasil pengambilan video yang dilakukan di Kecamatan Kepung.

Termasuk didalamnya, mengangkat Prasasti Harinjing, yang merupakan asal mula munculnya nama Kediri. “Bagus ini, apalagi ini mendekati Hari Jadi Kabupaten Kediri,” kata Mas Dhito.

Mas Dhito menilai, selain pelayanan yang dilakukan kepada masyarakat, program yang dijalankan Kantor Imigrasi itu sekaligus dapat lebih memperkenalkan Kabupaten Kediri ke masyarakat luas. Terlebih, Kabupaten Kediri saat ini telah memiliki bandara yang siap beroperasi. Tentunya adanya bandara nanti bakal banyak orang luar daerah yang akan datang ke Kediri.

Kepada Kepala Kantor Imigrasi Kediri, Mas Dhito menyebut masih ada banyak lokasi menarik untuk diangkat selain yang ada di Kecamatan Kepung. Dirinya mencontohkan, Situs Ndalem Pojok di Kecamatan Wates.

Masih menurut Mas Dhito, Situs Ndalem Pojok itu menjadi tempat bersejarah bagi Bung Karno. Di sana, Soekarno kecil yang dahulunya bernama Koesno, diganti namanya menjadi Soekarno. Di sana pula, Bung Karno belajar berpidato.

“Situs ini ada di Desa Pojok (Kecamatan Wates), sangat menarik,” terangnya. (kom/pan/sit)

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember, Erdiansyah, dalam sambutannya mengatakan bahwa kegiatan Rakor ini dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi imigrasi terkait penegakan hukum dan HAM serta pelaksanaan peran dalam memfasilitasi pembangunan kesejahteraan masyarakat. Khususnya, dalam hal masuknya investasi asing (penanaman modal asing) yang melibatkan kehadiran orang asing di Indonesia, khususnya di wilayah Situbondo.

“Kegiatan ini dalam rangka melaksanakan tugas dan fungs. Oleh karena itu, sangat diperlukan antar instansi untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan pengawasan orang asing,” kata Erdiansyah.

Dirinya pun mengajak seluruh peserta yang hadir, yaitu anggota Timpora untuk bersama-sama bergandengan tangan dan bersinergi mewujudkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya Timpora ini, semua anggota Timpora tingkat Kabupaten Situbondo dapat melakukan sinergitas dan melakukan pertukaran informasi mengenai keberadaan dan kegiatan orang asing yang berada di wilayahnya,” ujar Kepala Imigrasi Jember.

Baca juga :

• HUT Ke-112 Kota Malang, Pemkot Luncurkan Busana Khas Malangan yang Miliki Nilai Sejarah
• HUT Ke-112, Pemkot Malang Tegaskan Semangat Ngalam Melintas, Bergerak Tuntas, Mbois Berkelas
• Alun-Alun Merdeka Jadi Magnet Wisata Lebaran, Disporapar Catat Kunjungan Wisatawan Meningkat
• Posko Angkutan Lebaran 2026 Berakhir, Ratusan Ribu Pemudik Kembali ke Pulau Bali
• Dikemas Nasi Bungkus, Seorang Wanita Coba Selundupkan Ponsel ke Dalam Lapas Kelas 1 Malang

Kegiatan yang dilakukan ini, tambahnya, bertujuan untuk meminimalisir adanya pelanggaran. Baik pelanggaran secara kemigrasian, maupun pelanggaran dalam bidang ketenagakerjaan dan bidang ketertiban umum.

“Dengan adanya rapat gabungan bersama anggota Timpora ini, selain bisa berbagi informasi juga nantinya bisa melaksanakan operasi gabungan dalam arti pengawasan secara bersama di lapangan,” paparnya.

Sementara itu, Kepala Divisi Bidang Informasi dan Perizinan Kakanwil Kumham Provinsi Jatim, Perdemuan Sebayang, selaku nara sumber memaparkan tema mengenai ‘Pengawasan terhadap penjamin virtual dan perkawinan campuran’. Disampaikannya, bahwa perlunya pengawasan orang asing dalam perkawinan semu atau campuran, sesuai Pasal 135 undang-undang No 6 tahun 2011, tentang keimigrasian. Perkawinan semu merupakan tindak pidana, dimana dijelaskan bahwa setiap orang yang melakukan perkawinan campuran, namun bukan merupakan perkawinan yang sesungguhnya dengan maksud untuk mendapatkan dokumen keimigrasian atau untuk mendapatkan kewarganegaraan Republik Indonesia.

“Ini bisa dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 500 juta,” ujarnya. (her/sit)

Divisi Keimigrasian Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, Hendro Tri Prasetyo, mengatakan bahwa program inovasi yang telah diberikan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar, ini bertujuan agar masyarakat lebih mudah dalam pengambilan paspor tanpa melalui jalur konvensional. “Jadi, ini memudahkan pemohon, karena langsung dari mobil scan barcode dan dapat paspor tanpa harus bertemu banyak petugas. Ini mempermudah dan menyingkat waktu,” kata Hendro Tri Prasetyo, seusai melaunching layanan Drive Thru Sigap, Jumat (17/02/2023) tadi.

Lebih lanjut Hendro menyapaikan, selain Kantor Imigrasi Blitar, beberapa kantor imigrasi di Jawa Timur yang sudah melakukan layanan serupa adalah Madiun, Malang, Ponorogo dan Kediri.

Baca juga :

• HUT Ke-112 Kota Malang, Pemkot Luncurkan Busana Khas Malangan yang Miliki Nilai Sejarah
• HUT Ke-112, Pemkot Malang Tegaskan Semangat Ngalam Melintas, Bergerak Tuntas, Mbois Berkelas
• Alun-Alun Merdeka Jadi Magnet Wisata Lebaran, Disporapar Catat Kunjungan Wisatawan Meningkat
• Posko Angkutan Lebaran 2026 Berakhir, Ratusan Ribu Pemudik Kembali ke Pulau Bali
• Dikemas Nasi Bungkus, Seorang Wanita Coba Selundupkan Ponsel ke Dalam Lapas Kelas 1 Malang

Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar,  Arif Yudistira, mengatakan bahwa pemohon dapat pemberitahuan lewat HP dan kemudian bisa langsung mengambil tanpa harus turun dari motor atau dari mobil. Cukup melalui layanan Drive Thru ini saja.

“Layanan Drive Thru ini dibuka mulai pukul 09.00 hingga pukul 15.00,” jelas Arif Yudistira.

Arif Yudistira menyampaikan, selain Drive Thru Sigap, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar juga membuka layanan antrian Smart (Sistem Antrian Ruang Tunggu). “Sistem ini adalah sistem kontrol nomor antrian dengan cara melakukan scan QR Code yang tertera pada kertas nomor antriannya yang diberikan oleh Duta Layanan,” jelasnya.

Ditambahkannya, apabila pemohon ada keperluan hendak ke toilet atau ke musala atau ke kantin, dapat memantau nomor antrian yang sedang berlangsung di ruang pelayanan melalui handphone tanpa kuatir terlewati nomor antriannya. “Pemohon yang telah memindai QR Code akan menerima notifikasi urutan 3 nomor antrian sebelumnya. Sehingga pemohon dapat mengatur waktunya untuk hadir di ruang pelayanan untuk melakukan proses foto dan wawancara,” jelasnya. (jar/gie)

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Pamekasan, Imam Bahri, menyampaikan bahwa pada peringatan Hari Bhakti Imigrasi ini, Kementrian Hukum dan HAM mempunyai target pelayanan yang tidak merepotkan bagi masyarakat. “Kami komitmen, utamanya di Kabupaten Pamekasan dan Madura, untuk melakukan perubahan terutama pelayanan yang tidak merepotkan bagi masyarakat. Hal ini, sesuai dengan komitmen Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia,” ujarnya.

Baca juga:

• HUT Ke-112 Kota Malang, Pemkot Luncurkan Busana Khas Malangan yang Miliki Nilai Sejarah
• HUT Ke-112, Pemkot Malang Tegaskan Semangat Ngalam Melintas, Bergerak Tuntas, Mbois Berkelas
• Alun-Alun Merdeka Jadi Magnet Wisata Lebaran, Disporapar Catat Kunjungan Wisatawan Meningkat
• Posko Angkutan Lebaran 2026 Berakhir, Ratusan Ribu Pemudik Kembali ke Pulau Bali
• Dikemas Nasi Bungkus, Seorang Wanita Coba Selundupkan Ponsel ke Dalam Lapas Kelas 1 Malang

Perihal kenaikan kelas yang didapat Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan dari Kementrian Hukum dan HAM RI, ini merupakan hasil usaha bersama memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. “Tentunya, ini tidak hal mudah kami dapatkan. Dari tim kami, tentunya pegawai-pegawai kami komitmen memberikan pelayanan yang terbaik,” ujarnya. (azm/gie)