Kepala Dinkes Kota Malang, Husnul Muarif, mengatakan bahwa rencana tersebut masih dalam tahap kajian dan akan dikoordinasikan bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), serta pihak terkait lainnya. “Kami memang sedang mengkaji kemungkinan menjadikan status imunisasi lengkap sebagai salah satu syarat pendaftaran siswa baru, mulai tingkat PAUD, TK hingga SD,” ujar Husnul, Rabu (15/04/2026) tadi.

Menurutnya, imunisasi masih menjadi cara paling efektif dalam mencegah Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I), termasuk campak. Imunisasi ini, mampu membentuk kekebalan aktif pada anak sehingga risiko penularan dapat ditekan.

“Untuk sasaran imunisasi campak berada pada kelompok usia 9 bulan hingga 13 tahun,” tambahnya.

Baca juga :

Namun, menurut Husnul potensi penularan kepada orang dewasa tetap ada, tergantung sejumlah faktor seperti kondisi imunitas tubuh, intensitas interaksi dengan individu yang belum lengkap imunisasinya, hingga kondisi lingkungan dan asupan gizi.

“Risiko pada orang dewasa tergantung kekebalan tubuhnya, seberapa sering berinteraksi dengan kelompok rentan, serta faktor lingkungan dan status gizi,” tuturnya.

Husnul menambahkan, campak bukan semata-mata disebabkan gaya hidup tidak sehat. Rendahnya cakupan imunisasi hingga tidak tercapainya kekebalan kelompok atau herd immunity justru menjadi faktor utama meningkatnya risiko penyebaran penyakit. Selain itu, kondisi lingkungan tempat tinggal juga berpengaruh, terutama di kawasan padat penduduk atau rumah yang belum memenuhi standar kesehatan.

“Salah satu penyebabnya karena kekebalan kelompok belum tercapai. Status imunisasi dan kondisi lingkungan rumah juga sangat memengaruhi penyebaran penyakit,” imbuh Husnul. (rsy/sit)

Kepala Dinkes Kota Malang, Husnul Muarif, menjelaskan bahwa imunisasi campak diberikan dalam dua tahap. Yaitu, MR 1 pada usia 9 bulan dan MR 2 pada usia 18 bulan.

“CUC ini bertujuan mencari anak yang imunisasinya belum lengkap, baik MR 1 maupun MR 2, agar seluruh sasaran mendapatkan perlindungan optimal,” jelas Husnul, Senin (06/04/2026) tadi.

Menurutnya, angka 1.400 sasaran tersebut diperoleh setelah dilakukan verifikasi dari total sekitar 13 ribu anak usia 9–59 bulan di Kota Malang. Verifikasi dilakukan, untuk memastikan anak yang belum menerima imunisasi atau belum lengkap vaksinasinya.

Baca juga :

Untuk pelaksanaan CUC, dilakukan secara serentak di 16 puskesmas Kota Malang, dan kini memasuki masa puncak hingga 7 April 2026. “Sekarang sudah memasuki puncak pelaksanaan sampai besok. Kami berharap capaian bisa mendekati target minimal 95 persen,” ucapnya.

Lebih lanjut, secara nasional cakupan imunisasi campak mengalami penurunan sejak tahun 2019. Kondisi tersebut juga berdampak pada Kota Malang sehingga diperlukan percepatan melalui imunisasi kejar. Di lapangan, sejumlah tantangan masih ditemukan, mulai dari kendala transportasi hingga orang tua yang belum memberikan izin imunisasi kepada anaknya.

“Untuk sasaran yang tidak hadir, kami lakukan kunjungan rumah sekaligus memberikan edukasi kepada orang tua mengenai pentingnya vaksinasi campak,” katanya.

Dinkes Kota Malang juga mencatat terdapat 61 kasus suspek campak sepanjang tahun 2026. Seluruh kasus telah diambil sampelnya dan dikirim ke Balai Besar Laboratorium Kesehatan (BBLK) Surabaya untuk pemeriksaan lanjutan. Husnul menegaskan, campak merupakan penyakit dengan risiko penularan tinggi dan dapat menimbulkan dampak serius apabila tidak dicegah melalui imunisasi.

“Pada kondisi paling berat, campak bisa menyebabkan komplikasi serius bahkan kematian,” imbuh Husnul. (rsy/sit)

Pria yang akrab disapa Husnul, itu mengatakan bahwa hingga saat ini pihaknya belum menerima regulasi resmi mengenai pelaksanaan vaksinasi tersebut. Namun, apabila kebijakan sudah diterbitkan, Pemkot Malang siap melaksanakan program tersebut.

“Kami masih menunggu aturan resminya dari Kemenkes. Kalau nanti sudah ada prosedurnya, tentu pelaksanaannya akan lebih mudah karena vaksinasi bisa langsung dilakukan di tempat kerja tenaga kesehatan,” ujar Husnul, Kamis (02/04/2026) tadi.

Namun, Husnul menilai vaksinasi tambahan bagi Nakes dapat menjadi langkah untuk mempersempit potensi transmisi penyakit di fasilitas pelayanan kesehatan. Apalagi, Nakes memiliki risiko paparan yang cukup tinggi karena setiap hari berinteraksi dengan masyarakat dari berbagai kelompok usia.

Baca juga :

“Tenaga kesehatan ini berhubungan langsung dengan semua usia, termasuk kelompok sasaran imunisasi campak. Di situ ada celah penularan virus meskipun mereka sudah divaksin sebelumnya dan menerapkan protokol kesehatan,” jelasnya.

Sembari menunggu kebijakan pusat, menurutnya Dinkes Kota Malang tetap memperkuat perlindungan bagi tenaga kesehatan melalui penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) di seluruh fasilitas layanan kesehatan milik pemerintah daerah. APD tersebut tersedia di puskesmas, RSUD, Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda), hingga lingkungan kantor Dinkes.

“Untuk saat ini penggunaan APD standar tetap berjalan. Memang belum seperti saat pandemi Covid-19 dengan APD lengkap, tetapi perlengkapan tersebut tersedia dan siap digunakan jika diperlukan. Nakes juga terus diimbau menggunakan masker, sarung tangan, serta menjaga kebersihan tangan saat memberikan pelayanan,” tuturnya.

Terkait kemungkinan vaksinasi massal seperti saat pandemi Covid-19, Husnul menyebut hal itu masih menunggu analisis lebih lanjut dari pemerintah pusat, khususnya melihat perkembangan kasus campak di daerah. “Kami menunggu hasil analisa dari kementerian. Jika eskalasi kasus meningkat, tentu bisa saja ada kebijakan lanjutan termasuk vaksinasi yang lebih luas,” imbuh Husnul. (rsy/sit)

Menurutnya, program imunisasi massal itu telah berjalan optimal. Tingginya capaian ORI juga tidak lepas dari strategi jemput bola petugas kesehatan yang melakukan kunjungan rumah bagi sasaran yang tidak hadir di lokasi vaksinasi.

“Teman-teman melakukan kunjungan ke rumah bagi mereka yang tidak hadir,” ujar Husnul, Rabu (25/02/2026) tadi.

Husnul menjelaskan, ketidakhadiran sebagian anak bukan karena penolakan orang tua, melainkan faktor ketakutan akibat informasi dari teman sebaya bahwa suntikan akan terasa sakit. Setelah dilakukan pendekatan dan sosialisasi, para orang tua justru membawa anaknya langsung ke lokasi imunisasi.

“Alhamdulillah orang tuanya sendiri yang membawa sasaran ke tempat vaksinasi,” katanya.

Baca juga :

Sasaran ORI Campak adalah anak usia sembilan bulan sampai 13 tahun. Dalam pelaksanaannya pun tidak mempertimbangkan status imunisasi sebelumnya, sehingga seluruh anak dalam rentang usia tersebut tetap menjadi target.

“Karena ORI Campak ini, selain untuk memutus penularan, juga bertujuan mencegah dampak lanjutan campak yang dapat berujung pada komplikasi serius hingga kematian pada anak,” tambahnya. 

Pelaksanaan ORI massal di Kota Malang masih berlangsung hingga batas waktu yang ditentukan, yakni sampai 28 Februari. Pihaknya berharap capaian imunisasi dapat terus meningkat agar kekebalan kelompok terbentuk dan potensi penyebaran penyakit dapat dicegah.

Sebagai informasi, pelaksanaan ORI tersebut dilakukan sebagai respon cepat Pemkot Malang dalam membendung penyebaran campak yang sempat ditemukan di dua wilayah kecamatan, yakni Kedungkandang dan Sukun. (rsy/sit)

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Malang, Meifta Eti Winindar, menyampaikan bahwa ITAS tersebut menyasar 2.600 anak berusia 9 bulan hingga 7 tahun. Kotalama dipilih sebagai lokasi pelaksanaan, karena tingginya temuan kasus campak, serta rendahnya capaian imunisasi dalam tiga tahun terakhir.

“Selama tiga tahun terakhir, capaian imunisasi di Kotalama masih di bawah 80 persen, padahal targetnya 95 persen. Jadi memang direkomendasikan untuk pelaksanaan ITAS,” ujar Meifta, melalui sambungan seluler.

Kemudian, ditambahkannya bahwa ITAS sendiri merupakan bagian dari program nasional yang juga dikenal sebagai Outbreak Response Immunization (ORI), namun dengan istilah dalam bahasa Indonesia. Kegiatan tersebut dilaksanakan selama dua minggu, sejak 6 hingga 18 Oktober mendatang.

“Untuk ITAS ini memang hanya di Kelurahan Kotalama saja,” tambahnya.

Baca juga :

Meifta juga menyebut, bahwa peningkatan kasus campak tahun ini juga dipicu oleh faktor pandemi Covid-19. Karena menurutnya, banyak orang tua yang enggan datang ke Posyandu karena takut. Sehingga melewati jadwal imunisasi.

“Akibatnya, jadwal imunisasi banyak yang terlewat sehingga jadinya bolong-bolong. Setelah ini kami juga tetap akan melakukan sweeping dengan mendatangi mereka yang belum terimunisasi. Karena manfaat imunisasi ini bukan hanya bagi anaknya, tapi juga melindungi lintas generasi dan membentuk kekebalan kelompok,” tegas Meifta.

Lebih lanjut, Meifta juga menanggapi adanya sebagian orang tua yang menolak imunisasi karena rasa khawatir, saat anaknya panas. “Itu wajar, tapi panas setelah imunisasi hanya 1 hingga 2 hari dan tidak semua anak mengalaminya. Bahkan bisa diantisipasi dengan obat penurun panas,” ucapnya.

Dengan ITAS ini, Dinkes Kota Malang menargetkan minimal 95 persen anak di Kotalama mendapat imunisasi lengkap agar kekebalan kelompok terbentuk sempurna. Karena, campak adalah penyakit menular yang bisa berbahaya jika tidak dicegah.

“Kalau sudah kena campak, imunitas tubuhnya bisa hilang, mudah terserang infeksi lain, bahkan bisa menyebabkan radang otak atau paru-paru. Karena itu, imunisasi ini penting agar tidak menimbulkan dampak fatal. Kami berharap seluruh masyarakat bisa memanfaatkan kesempatan ini. Anak yang sehat akan semakin kuat dan terlindungi,” imbuh Meifta. (rsy/sit)

BIAS sendiri merupakan layanan imunisasi yang digelar pada Agustus dan November setiap tahunnya. Sebagai upaya kesehatan sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan dan derajat kesehatan anak sekolah.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Probolinggo, Ninik Ira Wibawati, mengatakan bahwa pemberian imunisasi adalah bagian dari kewajiban pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi anak-anak generasi penerus bangsa. “Anak-anak kita adalah aset bangsa yang paling berharga. Mereka adalah generasi penerus yang akan membawa Indonesia ke masa depan lebih cerah menuju generasi emas. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban kita untuk memberikan perlindungan terbaik bagi mereka, salah satunya melalui program imunisasi,” kata Sekda Ninik.

Baca juga :

Karena pentingnya agenda ini, Sekda meminta kepada para pemangku kepentingan, baik kepala perangkat daerah maupun kepala satuan pendidikan yang hadir untuk turut serta mendukung dan menyukseskan pelaksanaan BIAS. “Bapak dan ibu sekalian, saya mengajak seluruh pihak untuk bahu-membahu menyukseskan Bulan Imunisasi Anak Sekolah ini. Mari kita bersama-sama sukseskan BIAS, demi generasi muda yang sehat dan cerdas menuju Indonesia emas,” paparnya.

Agenda BIAS merupakan pemberian imunisasi lanjutan untuk meningkatkan perlindungan terhadap beberapa penyakit berbahaya. Untuk murid kelas 1 SD akan diberikan Imunisasi Campak-Rubela dan DT, untuk kelas 2 SD akan mendapat imunisasi Td. Berikutnya, untuk jenjang kelas 5 SD akan diberikan imunisasi Td dan khusus untuk murid perempuan kelas 5 dan 6 SD akan mendapat imunisasi HPV.

Kepala Dinas Kesehatan PPKB, NH Hidayati, mengatakan BIAS ini akan mencegah anak-anak dari ancaman penyakit yang menyebabkan kesakitan, disabilitas dan kematian. “Imunisasi dalam kegiatan BIAS sangat bermanfaat untuk mencegah penyakit difteri, tetanus, campak, rubela dan kanker leher rahim pada perempuan yang dapat menyebabkan kesakitan, disabilitas dan kematian,” terangnya.

Dalam kegiatan tersebut, juga dilaksanakan pemberian imunisasi di tempat untuk peserta anak-anak sekolah dasar. Salah satunya adalah Dita, siswi kelas 1 SD. Bahkan, dirinya mengaku tidak takut ketika akan disuntik imunisasi. “Kayak digigit semut,” katanya. (kom/pix/gie)

Menurut Husnul, capaian sasaran imunisasi polio di Kota Malang telah mencapai 103,01 persen. Di mana, itu telah menyasar 93.187 anak dan bahkan melebihi dari sasaran tersebut.

“Targetnya sudah terlampaui, kita sudah di angka 103,01 persen dari target 93.187 anak. Padahal minimal seharusnya 95 persen,” ujar Husnul, saat dikonfirmasi, Jumat (26/01/2024) tadi.

Meskipun capaian polio telah melampaui target, Dinkes Kota Malang tetap melakukan sweeping pada Balita yang belum mendapatkan imunisasi pada putaran pertama tersebut. Kemudian, juga menyediakan beberapa pos Sub Pin Polio di Rumah Sakit.

Baca juga:

“Kita siapkan itu untuk mengakomodir masyarakat yang belum bisa mendapatkan imunisasi polio di putaran pertama. Tentu kami berikan secara gratis, namun dengan persyaratan membawa Kartu Keluarga (KK) atau Karti Identitas Anak (KIA) dan KMS,” jelasnya.

Sampai dengan saat ini, menurut Husnul juga tidak ada keluhan yang disampaikan oleh masyarakat terkait dengan imunisasi polio. Sebab, imunisasi yang dilakukan saat ini dengan mendapatkan tetes, bukan suntik.

“Tidak ada keluhan. Karena imunisasi yang dilakukan ini dengan tetes. Imunisasi yang kita berikan juga untuk menguatkan, memberikan kekebalan anti body terhadap virus polio yang stereotip 2,” katanya.

Pihaknya berharap, ke depan imunisasi polio pada putaran kedua juga dapat memenuhi, bahkan melampaui dari target. Tentu dari 93.187 anak yang sudah mendapatkan imunisasi pada putaran pertama, juga harus mendapatkan semua.

“Kita harapkan nanti di putaran kedua juga sama seperti putaran pertama ini. Untuk putaran kedua ini dilakukan pada 19 sampai 24 Februari 2024 mendatang,” imbuhnya. (rsy/sit)

Kepala Bidang (Kabid) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang, Meifta Eti Winindar, menyampaikan jika salah satu kendala itu, diantaranya karena belum meratanya kesadaran masyarakat akan pentingnya pemberian imunisasi pada anak. “Jadi biasanya, orang tua menganggap anaknya sudah sehat. Sehingga sudah tidak perlu diimunisasi. Padahal, imunisasi itu bertujuan agar anak yang sehat itu tetap sehat, agar anak itu tidak terkena penyakit-penyakit yang sebenarnya bisa dicegah oleh imunisasi,” kata Meifta, Jumat (19/01/2024) tadi.

Baca juga:

Kemudian, lanjutnya, yaitu adanya persepsi negatif mengenai reaksi setelah dilakukan imunisasi. Beberapa orang tua, menurutnya khawatir apabila anaknya akan mengalami demam setelah melakukan imunisasi.

“Jadi anak saat ini memang posisinya sehat, kemudian saat selesai diimunisasi anaknya menjadi anget atau panas badannya. Nah itu menimbulkan pikiran yang tidak-tidak, maka seperti itu harus kita sampaikan kebenarannya kepada masyarakat,” tuturnya.

Selain itu, adanya penolakan imunisasi yang disebabkan karena faktor eksternal dari keluarga. Seperti, peran nenek yang tidak memberikan izin, karena mengkhawatirkan tingkah laku anak setelah diimunisasi.

“Tetapi dalam hal ini kita juga sudah melakukan identifikasi terkait penyebabnya,” katanya.

Lebih lanjut, juga karena masih adanya anggapan masalah haram-halal di masyarakat, walaupun itu tidak terlalu banyak. Namun, dalam hal ini Dinkes Kota Malang memberikan sosialisasi bersama dengan Kemenag Kota Malang.

“Imunisasi ini sudah dilakukan bertahun-tahun dan juga sudah dilakukan beberapa kajian oleh BPOM. Kemudian juga sudah direkomendasikan oleh Kementerian Kesehatan. Jadi sifatnya untuk memberikan pelindungan itu lebih baik. Karena kalau yang bersangkutan nanti sakit, akibatnya itu bukan hanya anaknya sendiri yang sakit tapi juga akan menularkan ke sekelilingnya,” jelasnya.

Disisi lain, Dinkes Kota Malang juga telah memiliki inovasi atau terobosan baru untuk jemput bola upaya imunisasi. Yaitu dengan Imunisasi Balita Janjian Ketemu (Imbal Jamu).

“Itu kita janjian ketemu untuk imunisasi, kita lakukan bukan hanya saat buka posyandu saja. Itu selain jemput bola kita juga menyesuaikan waktu. Lebih-lebih kita outputnya yang kita garap adalah menyesuaikan waktu bisanya orangtua ini kapan. Jadi ini salah satu untuk jemput bola agar imunisasi capaiannya bisa meningkat,” imbuhnya. (rsy/sit)

Dalam kegiatan tersebut, Gubernur Khofifah Indar Parawansa mencanangkan imunisasi Hepatitis B yang pada tahap awal diprioritaskan bagi Nakes (Tenaga Kesehatan). “Pencanangan imunisasi Hepatitis B ini merupakan langkah mitigatif, preventif. Dan, itu dilakukan untuk prioritas sekarang baru untuk Nakes saja,” terang Gubernur Khofifah, seusai peringatan puncak Hari Kesehatan Nasional Ke-59 Provinsi Jawa Timur.

Dengan imunisasi Hepatitis B itu, dirinya berharap, bahwa apa yang dilakukan tersebut tidak menjadikan berkurangnya semangat Nakes untuk melayani masyarakat. “Karena, pada dasarnya langkah-langkah preventif ini sudah terminigasi. Dan, ini baru pertama kali. Setelah saya tanyakan, imunisasi Hepatitis B ini ada tiga tahap,” tambahnya.

Baca juga :

Sementara itu, Kadinkes Jawa Timur, Erwin Astha Triyono, menyebutkan bahwa dari data Kementerian Kesehatan, baru 36 persen Nakes yang punya antibodi. Berarti, mencapai 64 persen Nakes yang belum punya antibodi.

“Sebetulnya, inikan isu yang terbangun sesuai dengan potensi kemungkinan terpaparnya Nakes kita. Sehingga, dengan adanya vaksin ini diharapkan Nakes lebih percaya diri. Tentunya, untuk memberikan pelayanan ke masyarakat,” urainya.

Jadi pada prinsipnya, tegas Erwin, bahwa vaksin yang digunakan untuk vaksinasi Hepatitis B menjadi contoh. Di mana, sudah bisa diproduksi dari dalam negeri. “Semua masih harus dikaitkan dengan menyeimbangkan kendali mutu. Sehingga, nanti kita berhasil untuk menyiapkan komponen dalam negeri dengan baik. Tapi, para dokter juga harus percaya diri untuk menggunakan,” jelasnya. (put/sit)