Bakal Calon Bupati Situbondo, Karna Suswandi, dalam konfrensi persnya mengatakan bahwa visi yang dilaksanakan ‘Bismillah, Situbondo Berjaya dan Berkelanjutan’. “Bismillah Situbondo Berjaya Berkelanjutan ini, visi dari pasangan Karunia Jilid 2. Visi ini tidak jauh berbeda dengan program Karunia Jilid 1. Karena masyarakat sudah bisa merasakan terhadap berbagai program yang telah kita laksanakan,” kata Karna Suswandi.

Dalam visi Karunia Jilid 1, sambung Bung Karna-sapaannya, tentu masih belum sempurna. Oleh karena itu, pada visi Karunia Jilid 2 ini akan disempurnakan.

Baca juga :

“Saya sadar, untuk menyempurnakan visi Karunia Jilid 1 bukanlah hal yang mudah, seperti membalikkan kedua belah tangan. Tapi, harus berjuang sepenuh hati. Makanya, pada Karunia Jilid 2 ini programnya akan kita sempurnakan,” tambah Karna.

Dengan partisipasi dari seluruh masyarakat Kabupaten Situbondo, sambung Karna Suswandi, pihaknya yakin pasangan Karunia Jilid 2 akan menang 60 persen pada Pilkada 27 November 2024 mendatang. Karena sebagai calon bupati Situbondo yang telah banyak melayani masyarakat sekaligus telah menunjukkan kinerja, dirinya yakin masyarakat tidak akan berpaling dari pasangan Karunia Jilid 2.

“Oleh karena itu, kami pasangan Karunia Jilid 2 mohon dukungan dan doa seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Situbondo dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Situbondo,” papar Karna Suswandi.

Sementara itu, Ketua KPU Situbondo, Hadi Prayitno, mengatakan bahwa berkas persyaratan bakal calon Bupati dan Wakil Situbondo sementara dinyatakan lengkap. “Untuk sementara berkas pendaftaran yang diserahkan partai pengusung ke KPU Situbondo dinyatakan lengkap dan tahapan selanjutnya pemeriksaan kesehatan serta masih akan dilaksanakan verifikasi data,” papar Hadi Prayitno. (her/sit)

Ketua Aspek Madura, Kiai M Muchlis Muhsin, menyampaikan bahwa deklarasi dukungan itu diberikan karena pasangan Khofifah-Emil dianggap sukses memimpin Jatim pada periode 2019-2024 atau lima tahun sebelumnya. “Pasangan Khofifah-Email didambakan kiai-kiai dan santri, karena kepemimpinan beliau pada lima tahun sebelumnya sukses, membawa masyarakat Jatim makmur,” katanya.

Kiai Muchlis menambahkan, bahwa pada deklarasi tersebut Aspek Madura juga turut mengundang puluhan kiai dan santri dari berbagai organisasi masyarakat (Ormas) Islam. “Rata-rata yang hadir adalah pengurus Ormas Islam dan juga dari Badan Silaturahim Ulama Pesantren Madura (Bassra),” tambahnya.

Baca juga :

Lebih lanjut Kiai Muchlis optimis, bahwa pada Pilkada Jatim 2024 bulan November mendatang, pasangan Khofifah-Emil bisa meraih suara hingga 75 persen di Pulau Garam Madura. “Yang jelas kami target 75 persen. Sehingga kami akan berupaya tentunya juga melalui saran-saran kiai untuk bersama memenangkan Khofifah-Emil di Pilkada Jatim 2024,” ujarnya.

Sementara itu, Khofifah Indar Parawansa dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada Aspek Madura yang telah mempercayainya untuk kembali pimpin Jatim. “Kemarin kami telah melakukan peningkatan kualitas SDM Pesantren dengan menyediakan beasiswa pada santri dan itu nampaknya dirasakan betul oleh sejumlah Pondok Pesantren,” paparnya.

Mantan Gubernur Khofifah juga menyampaikan, jika kembali terpilih nantinya bakal lakukan elektrisasi pada 22 pulau di Madura yang belum dialiri listrik, dengan salah satu solusi membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). “Kepulauan di Madura ini ada sebanyak 22 pulau. Karena belum elektrisasi, maka nantinya ditargetkan ada PLTS. Disamping itu, kita juga target industri manufaktur Jatim di atas 30 persen,” ujarnya. (azm/sit)

Cahyono berhasil mendapat 23 suara dari total 33 pemilik hak suara. Sementara, untuk Rahmat Mashudi Prayoga mendapatkan 10 suara. Kemudian, Toski Dermaleksana, memilih untuk mundur saat penyampaian visi dan misi. Sehingga, penyaluran hak suara pemilih hanya untuk dua calon.

Dari hasil tersebut, Cahyono mengatakan bahwa dirinya tetap mengajak seluruh anggota PWI Malang Raya untuk bisa terus merapatkan barisan. Tujuannya, untuk bersama-sama membangun PWI Malang Raya lebih maju dan berkembang.

“Saya berharap anggota PWI Malang Raya untuk bisa merapatkan barisan dan membesarkan PWI, sehingga bagaimana kita bersama-sama membangun PWI, khususnya Malang Raya bisa dikenal dimana-mana,” kata Cahyono.

Selain itu, dirinya juga berkomitmen untuk merealisasikan sejumlah agenda yang belum sempat terlaksana pada kepemimpinan periode sebelumnya. Salah satunya, agar dapat memfasilitasi jurnalis yang ingin memiliki hunian atau rumah.

Baca juga :

“Setidaknya, itu bisa untuk investasi bagi yang ingin atau yang utama, agar teman-teman (wartawan) yang masih mengontrak bisa memiliki rumah,” tambah Cahyono.

Sebagai informasi, dalam kegiatan tersebut juga telah dibuka secara langsung oleh Pj Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai. Pihaknya berharap, siapapun yang menjadi Ketua PWI Malang Raya, tentunya bisa menjadi ketua yang mampu menaungi teman-teman jurnalis di lingkup PWI Malang Raya.

“Tentu kita ingin, konferensi ini menghasilkan pemimpin yang betul-betul memberikan naungan buat teman-teman wartawan dilingkup PWI,” kata Pj Wali Kota Aries.

Tidak hanya itu, pihaknya juga berharap PWI Malang Raya bisa menggandeng dan bersinergi dengan ketiga kepala daerah, mulai dari Kota Batu, Kabupaten Malang dan Kota Malang. “Ada Kota Batu, Kabupaten Malang dan Kota Malang. Ini PWI harus membuat wadah untuk mengumpulkan tiga kepala daerah agar bisa berperan dalam meningkatkan wilayah dari berbagai sektor, seperti Wisata dan UMKM,” ucapnya.

Pj Wali Kota Aries berharap, dampak positif dalam kolaborasi antara PWI Malang Raya dengan pemerintah bisa terus berlanjut. (rsy/sit)

“Ketiganya sudah memenuhi syarat. Yakni dari segi keanggotaan dan juga minimal untuk jenjang Uji Kompetensi Wartawan (UKW) nya telah jenjang madya,” kata Ketua Pelaksana Konferensi PWI Malang Raya, Sunavip Ra Indrata, Jumat (05/01/2024) tadi.

Pria yang kerap disapa Indra, menyampaikan bahwa pada hari ini panitia Konferensi PWI Malang Raya telah melakukan pengundian nomor urut untuk ketiga calon Ketua PWI Malang Raya tersebut. Di mana, untuk nomor urut 1 adalah Rahmat Mashudi Prayoga, nomor urut 2 Cahyono dan nomor urut 3 adalah Toski Dermaleksana.

Baca juga:

“Sesuai PDPRT yang baru dari PWI Pusat, ini memang tahapan yang harus dilakukan. Karena nanti pemilihannya juga harus menggunakan pencoblosan surat suara,” tambahnya.

Dalam konferensi tersebut, juga akan dihadiri lebih dari 100 orang yang merupakan anggota PWI Malang Raya. Mulai dari anggota muda, hingga anggota biasa yang telah memiliki hak suara untuk pemilihan Calon Ketua PWI Malang Raya.

“Kalau data yang kami himpun, juga dari PWI Jawa Timur, ada sekitar 102 undangan. Tapi untuk yang memiliki hak suara ada 34 orang. Itu yang sudah anggota biasa. Prosesnya juga telah dilakukan verfak (verifikasi faktual) oleh tim PWI Jawa Timur,” ucapnya.

Tentu pihaknya berharap, dalam pemilihan tersebut nantinya dapat berjalan dengan lancar, baik dan sesuai dengan yang diharapkan. “Inikan untuk pemilihan siapa yang akan menahkodai PWI Malang Raya di periode selanjutnya. Mari kita sukseskan sama-sama,” tambahnya.

Sebagai informasi, dalam konferensi tersebut, nantinya akan diawali dengan laporan pertanggungjawaban pengurus periode 2021-2023, yang dipimpin oleh Ketua PWI Malang Raya, Cahyono. Kemudian dilanjutkan dengan pemilihan Ketua PWI Malang Raya periode 2024-2027.

“Tentu ini bagian dari proses berjalannya sebuah organisasi. Termasuk bagi PWI Malang Raya, yang memang sudah waktunya menggelar konferensi untuk pemilihan ketua (PWI Malang Raya) periode selanjutnya,” imbuhnya. (rsy/sit)

Sehingga menghasilkan bakal calon Kepala desa dari tiga desa melaksanakan tes ulang pada acara pelaksanaan tes tulis saat itu juga dan empat calon kades incumbent tumbang dalam mengikuti tes tulis tersebut.

BERIKAN ARAHAN: Wabup Situbondo Ir H Yoyok Mulyadi M Si. (imam)

Tiga desa yang mengikuti tes ulang antara lain, bakal calon dari Desa Sumberwaru, Desa Wonorejo, Kecamatan Banyuputih dan Desa Bungatan, Kecamatan Bungatan, Kabupaten Situbondo.

Sedangkan, para Kades incumbent yang tumbang dalam mengikuti tes tulis tersebut, yaitu Kades Paowan, Kecamatan Panarukan, Kades Jatibanteng, Kecamatan Jatibanteng, Kades Blimbing, Kecamatan Besuki dan Kades Sumberwaru, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo.

Dari 84 (delapan puluh empat) bakal calon (Balon) Kepala desa yang lolos mengikuti tes tulis tersebut, sebanyak 60 orang bakal calon kepala desa. Mereka mengerjakan 100 soal dengan waktu sekitar satu jam dua puluh menit.

“Soal – soal tes tulis tersebut, cukup sulit juga. Banyak soal-soal jawaban yang menjebak, ” kata Joko Dwi Ratno, salah satu bakal calon Kades yang berkumis tebal dari Desa Paowan, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo.

84 Bakal Calon Kepala Desa saat mengikuti Tes Tulis Pilkades Tahun 2019. (imam)

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan Desa (Pemdes) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Situbondo Yogie Kripsian Sah menjelaskan, bahwa sesuai dengan peraturan UU tentang desa, bakal calon kepala desa yang pesertanya melebihi dari 5 orang wajib dilakukan tes tulis.

“Hasil dari para calon kades yang lolos mengikuti tes tulis, secara otomatis ditetapkan sebagai bakal calon kepala desa oleh panitia pilkades ditingkat desa, ” jelas Yogie.

Lebih lanjut Yogie menjelaskan, bahwa dari 11 orang bakal calon incumbent yang mengikuti kembali pemilihan kepala desa, empat diantaranya tumbang dalam tes tertulis ini.

“Ada 4 incumbent yang tidak lolos pada tes tulis ini. Secara otomatis, mereka tidak berhak untuk mengikuti Pilkades, ” tegas Yogie.

Pengamatan Memontum.com di aula lantai 2 Pemkab Situbondo, tes tulis bakal calon kepala desa yang berlangsung di ruang Graha Wiyata Praja tampak para peserta disodorkan soal – soal tentang pengetahuan UUD 1945, Pancasila, Pengetahuan Pemerintah dan pengetahuan umum lokal maupun Nasional.

Diberitakan Memontum.com sebelumnya, pemilihan kepala desa serentak yang akan berlangsung pada tanggal 23 Oktober 2019, akan diikuti sebanyak 116 desa dan 12 desa diantaranya harus melaksanakan tes tulis, karena jumlah peserta bakal calon (Balon) kepala desa tersebut melebihi 5 orang peserta. (imam/oso)

Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo Sullamul Hadi Nurmawan, yang memimpin rapat menjelaskan kinerja DPRD Sidoarjo periode 2014-2019,

sejak awal masa jabatan Tahun 2014 sudah melakukan berbagai agenda kegiatan legislatif. Yakni rapat internal dewan maupun dengan OPD, dialog interaktif dengan eksekutif dan masyarakat, kunjungan kerja, studi banding, bintek maupun reses untuk menampung aspirasi masyarakat, menerima kunjungan tamu dari kabupaten/kota lain.

“Dari hasil kerja DPRD Sidoarjo periode 2014 – 2019 dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya menetapkan Raperda Sidoarjo sebanyak 63 raperda, 11 diantaranya raperda inisiatif DPRD Kab Sidoarjo,” kata pria yang akrab dipanggil Wawan ini.

Selain itu, kata Gus Wawan kegiatan rapat diantaranya rapat Badan Musyawarah sebanyak 106 kali, rapat Badan Anggaran 100 kali, rapat Badan Kehormatan 19 kali, Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah 76 kali, rapat komisi A sebanyak 242 kali, rapat komisi b sebanyak 225 kali, rapat komisi C sebanyak 245 kali dan rapat Komisi D sebanyak 689 kali. Ini semua dapat dipertanggungjawabkan secara administratif.

“Dalam kurun waktu lima tahun ini saya diberi kesempatan menjadi pimpinan orang-orang yang keren dan hebat periode 2014 – 2019,” ungkapnya.

Sebelum prosesi pelantikan terlebih dahulu dibacakan SK pemberhentian anggota DPRD periode 2014-2019 dan SK pengangkatan anggota DPRD terpilih masa bhakti 2019-2024 oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Sidoarjo.

Pengucapan sumpah/janji dipimpin Ketua Pengadilan Negeri (PN) Sidoarjo, DR Yapi.

“Siap mengemban amanat rakyat, sesuai Pancasila dan UUD 45,” kata Yapi bertanya ke seluruh anggota DPRD Sidoarjo.

Acara pelantikan itu berlangsung sekitar 15 menit. Prosesi pengucapan sumpah jabatan itu berjalan lancar dan hikmat.

Selanjutnya, Sekretaris DPRD Sidoarjo, Siswaji Abidin membacakan komposisi pimpinan dewan sementara. Dalam pembacaan itu disebutkan Ketua DPRD Sementara dijabat H Usman MKes dari PKB. Sedangkan posisi Wakil Ketua Sementara dijabat Suyarno SH dari PDIP. Dalam pembacaan itu tanpa menyebut nama posisi Wakil Ketua Sementara dari Fraksi Gerindra dan Fraksi PAN DPRD Sidoarjo, sebagai peraih kursi terbanyak ketiga dan keempat.

Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah menegaskan pihaknya ingin membangun hubungan yang baik dengan DPRD Sidoarjo. Terutama, untuk menuntaskan program-program pembangunan di Sidoarjo.

“Untuk dewan periode kemarin bagus. Saya berharap, periode sekarang jauh lebih bagus lagi,” pintanya.

Sementara momen pelantikan itu tak disia-siakan empat anggota dewan asal Partai Golkar Sidoarjo. Keempat anggota dewan dari partai ini yakni, Warih Andono SH (Ketua DPD Partai Golkar Sidoarjo), Moh Nizar SH, H Ali Sutjipto, dan Arief Bahtiar ST menggelar acara tasyakuran di kantor DPD Partai Golkar Sidoarjo yang berlokasi di sebelah timur Alun-alun Sidoarjo.

“Meskipun Golkar hanya meraih empat kursi. Tapi kami harus bisa mewarnai DPRD Sidoarjo. Terutama, dalam menghadapi Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) Sidoarjo tahun 2020 mendatang,” tandas Warih Andono.

Sementara dari ke-50 anggota dewan, 27 terdiri dari anggota dewan lama (incumbent) dan 23 anggota dewan baru. (Wan/yan)

Pada hajatan demokrasi lima tahunan itu, masyarakat pemilih akan menerima lima kartu suara untuk; Pilpres, DPR RI, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

“Ini bukan saja akan membuat sibuk dan bahkan membingungkan pemilih namun juga bisa bikin pusing calon anggota legislatif (Caleg),” kata pemerhati politik Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Mochtar W Oetomo, saat ditemui di Surabaya, Kamis (30/8).

Mochtar yang juga direktur Surabaya Survey Center (SSC) ini menyebut bahwa caleg incumbent maupun pendatang baru harus lebih masif melakukan kerja politik, yakni sosialisasi. Nomor urut partai politik (Parpol) yang berbeda dengan pemilu sebelumnya.

Bagi caleg incumbent yang bergeser daerah pemilihan (Dapil) berikut nomor urut dituntut lebih mampu “membumikan” diri di masyarakat.

“Caleg incumbent tantangannya lebih berat. Kenapa ? Karena menjadi catatan masyarakat pemilih. Selama dia menjadi anggota dewan, akan diingat, dicatat track recordnya. Terlebih yang inkonsisten, cidera janji ke dapil atau masyarakat pemilihnya,” papar Mochtar yang juga sastrawan ini.

Pria asal Jawa Tengah ini mencontohkan caleg incumbent di DPRD Jawa Timur periode 2004. Ketika muncul kasus Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) ada di antara incumbent yang namanya disebut-sebut. Hasilnya, tidak lebih dari 50 persen incumbent yang terpilih dan duduk kembali untuk periode berikut.

“Ketika caleg incumbent menjadi catatan, lain halnya caleg mendatang baru yang menjadi harapan. Ini terjadi karena masyarakat pemilih ada yang merasa kapok, merasa dikibuli dan disapa anggota legislatif ketika dibutuhkan saja. Caleg baru menjadi harapan lantaran belum punya kesalahan di mata pemilih, terlebih ketika bersedia membuat kesepakatan,” paparnya. (ano/yan)