Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang, Indra Kuspriyadi, mengatakan bahwa IKK Kota Malang pada Mei 2026 tercatat sebesar 134,5 atau masih jauh di atas level optimis di angka 100. Meski sedikit menurun dibanding April 2026 yang mencapai 138,8, kondisi tersebut dinilai menunjukkan ketahanan ekonomi lokal masih cukup kuat.

“Keyakinan konsumen di Kota Malang terhadap kondisi ekonomi terpantau tetap berada di level optimis,” ujar Indra, Sabtu (23/05/3026) tadi.

Optimisme masyarakat tersebut ditopang kondisi ekonomi saat ini yang masih solid. Hal itu terlihat dari Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) yang tercatat sebesar 122,8. Seluruh komponen pembentuk IKE juga kompak berada di zona positif. Mulai dari indeks penghasilan saat ini sebesar 125,5, indeks ketersediaan lapangan kerja 122,5, hingga indeks pembelian barang tahan lama sebesar 120,5.

Baca juga :

Tidak hanya kondisi saat ini, ekspektasi masyarakat terhadap ekonomi enam bulan mendatang juga masih tinggi. Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) Mei 2026 bahkan mencapai 146,2. Indeks ekspektasi penghasilan tercatat paling tinggi di angka 157,0. Disusul indeks ekspektasi ketersediaan lapangan kerja sebesar 142,5 dan indeks ekspektasi kegiatan usaha sebesar 139,0.

“Stabilitas harga dan tetap bergeraknya sektor perdagangan, jasa, pendidikan hingga pariwisata menjadi faktor utama yang menjaga optimisme ekonomi masyarakat Kota Malang,” katanya.

Selain itu, kondisi ekonomi daerah juga ikut terdorong kinerja ekonomi nasional yang masih tumbuh positif. Pada triwulan I 2026, ekonomi Indonesia tercatat tumbuh 5,61 persen secara year on year (yoy).

“Kombinasi optimisme konsumen, daya beli yang terjaga dan aktivitas ekonomi riil yang bergerak positif menjadi indikator bahwa ekonomi Kota Malang masih aman dan memiliki ketahanan yang baik,” imbuh Indra. (rsy/sit)

Dikatakan Mustaqim, peningkatan tersebut mencerminkan proses pembenahan yang dilakukan secara konsisten oleh seluruh perangkat daerah dalam mengelola data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia. “Indeks SDI bukan sekadar angka penilaian, tetapi cerminan sejauh mana data dikelola secara tertib, terintegrasi dan dapat digunakan bersama untuk mendukung proses perencanaan dan pengambilan kebijakan,” kata Mustaqim.

Secara kebijakan, ujarnya, evaluasi penyelenggaraan SDI berlandaskan amanat Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Dalam regulasi tersebut, Indeks Satu Data Indonesia ditetapkan sebagai salah satu indikator pada prioritas nasional, yang menitikberatkan pada penguatan tata kelola pembangunan.

Sejalan dengan amanat tersebut, Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas melaksanakan Evaluasi Penyelenggaraan SDI 2024 di tingkat pusat dan daerah. Hasil evaluasi tersebut, disampaikan melalui Surat Menteri PPN/Bappenas Nomor 25406/D.03/PP.08/12/2025 tanggal 31 Desember 2025, yang menetapkan Nilai Indeks SDI 2025 beserta rekomendasi penguatannya.

“Evaluasi ini menjadi ruang pembelajaran bersama. Rekomendasi yang diberikan menjadi acuan bagi pemerintah daerah untuk terus memperbaiki kualitas pengelolaan data,” lanjut Mustaqim.

Baca juga :

Hasil penilaian itu, menunjukkan Kabupaten Lumajang mengalami peningkatan pada sejumlah aspek utama, meliputi kebijakan dan penyelenggaraan data, kelembagaan, serta kepemimpinan. Pada indikator kepemimpinan, Lumajang memperoleh nilai 84,55, yang mencerminkan adanya dukungan struktural terhadap penguatan budaya kerja berbasis data.

Masih menurut Mustaqim, kepemimpinan dalam pengelolaan data berperan penting menjaga konsistensi dan keberlanjutan Sistem Satu Data di daerah. “Ketika pimpinan memberikan perhatian pada tata kelola data, maka proses integrasi dan pemanfaatan data dapat berjalan lebih terarah,” ujarnya.

Sebagai Koordinator Satu Data Kabupaten Lumajang, Dinas Komunikasi dan Informatika terus mengkoordinasikan peran pembina data statistik, walidata dan operator data di setiap perangkat daerah agar bekerja sesuai standar nasional. “Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pembina data statistik, walidata dan operator data atas komitmen dan partisipasi aktifnya. Capaian ini merupakan hasil kerja bersama,” kata Mustaqim.

Mustaqim menegaskan, bahwa peningkatan Indeks SDI menjadi pijakan untuk memperkuat pemanfaatan data dalam mendukung pelayanan publik dan perencanaan pembangunan. “Data yang berkualitas akan membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih terukur dan konsisten dengan kebutuhan daerah,” imbuhnya.

Sebagai bagian dari keterbukaan informasi, Pemerintah Kabupaten Lumajang mengelola portal Satu Data Lumajang melalui laman satudata.lumajangkab.go.id sebagai rujukan data sektoral resmi. Ke depan, penguatan koordinasi lintas perangkat daerah diharapkan terus berlanjut agar penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Lumajang semakin tertata dan selaras dengan kebijakan nasional. (kom/adi/gie)

Penghargaan tersebut diterima langsung Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, dari Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, dalam kegiatan Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja dan Refleksi Akhir Tahun Kementerian Hukum Tahun 2025 yang digelar di Jakarta, Kamis (18/12/2025) tadi. “Ini merupakan prestasi luar biasa bagi Pemerintah Kota Malang. Penghargaan Terbaik II Indeks Reformasi Hukum ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kepatuhan dan harmonisasi regulasi,” kata Wali Kota Wahyu.

Baca juga :

Kemudian, ditambahkannya bahwa kepatuhan hukum diwujudkan melalui proses harmonisasi peraturan daerah dan peraturan wali kota yang disusun tepat waktu, taat prosedur, serta sesuai dengan ketentuan Kementerian Hukum. Termasuk, koordinasi dengan Biro Hukum Provinsi Jawa Timur.

Sementara itu, Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas, menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah sebagai mitra strategis dalam mewujudkan harmonisasi regulasi nasional. Menurutnya, ke depan proses harmonisasi akan semakin dipermudah melalui layanan digital berbasis kecerdasan buatan.

“Mulai tahun depan, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan telah mengintegrasikan proses harmonisasi secara digital dengan dukungan artificial intelligence. Harapannya, layanan harmonisasi dapat berjalan lebih cepat, efektif, dan memberikan kepastian regulasi,” imbuhnya. (kom/rsy/sit)

Penghargaan ini, diterima langsung oleh Kepala Disdikbud Kota Malang, Suwarjana, di Malam Tasyakuran Hari Pendidikan Nasional 2025 di Jakarta, Senin (26/05/2025) kemarin. Kegiatan ini, mengusung tema ‘Partisipasi Semesta Mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua’.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) RI, Abdul Mu’ti, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan bekerja sama dalam membangun sumber daya manusia unggul, mengembangkan sains dan teknologi dan menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang berprestasi. Karenanya, Kemendikdasmen menganugerahkan penghargaan kepada para insan pendidikan, pemerintah daerah, serta mitra pembangunan yang dinilai berperan aktif dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan.

“Kami tentu merasa dukungan bapak dan ibu sekalian melalui berbagai macam program, baik yang diselenggarakan secara institusi maupun personal, memiliki makna yang sangat penting dalam pendidikan Indonesia. Kita bersama-sama telah bekerja dengan penuh dedikasi sehingga banyak apresiasi dan prestasi dalam berbagai bidang pendidikan,” kata Mendikdasmen.

Menteri Abdul juga menekankan, bagaimana semua semua pihak mampu berkolaborasi untuk meletakkan landasan yang kokoh, kuat dan visibel demi membangun pendidikan Indonesia untuk masa yang akan datang. “Terima kasih atas kerja sama yang sangat luar biasa. Kita bisa bekerja dengan penuh sukacita yang memberikan energi yang lebih untuk bisa berbuat lebih baik dan lebih banyak lagi, untuk mewujudkan pendidikan bermutu,” tambahnya.

Baca juga :

Ditemui di kesempatan berbeda, Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan rasa bangganya atas penghargaan yang diberikan oleh Kemendikdasmen. Wali Kota Malang menyampaikan bahwa ini menjadi wujud komitmen Pemkot Malang untuk memberikan pendidikan yang berkualitas kepada setiap warga Kota Malang tanpa terkecuali.

“Capaian ini sekaligus menjadi motivasi bagi kami dan para stakeholder untuk mewujudkan SDM Kota Malang yang terdidik dan berkarakter. Pemkot Malang pun telah berkomitmen bahwa sektor pendidikan menjadi salah satu program prioritas kami,” ujarnya, saat ditemui di Balai Kota Malang, Rabu (28/05/2025) tadi.

Di era kepemimpinan Wali Kota Wahyu Hidayat dan Wakil Wali Kota Ali Muthohirin, beberapa program unggulan telah dirumuskan untuk mendukung pendidikan di Kota Malang dapat semakin maju. Diantaranya adalah pemberian seragam gratis dan beasiswa pendidikan kepada 1.000 orang setiap tahun yang masuk dalam program prioritas.

“Sektor pendidikan juga menjadi perhatian penting, karena melalui Dasa Bakti secara spesifik telah disebutkan ‘Ngalam Pinter’. Kami berkomitmen dalam pengembangan talenta muda, pemberian beasiswa, tuntas sekolah dan tuntas kuliah. Juga pendidikan dasar gratis dan berkualitas berikut peningkatan sarana dan prasarananya,” urainya.

Untuk diketahui, dalam mengupayakan implementasi SPM, Kemendikdasmen berfokus pada kualitas dan akses pendidikan sebagai Indikator Prioritas SPM. Beberapa indikator prioritas di tingkat kabupaten/kota adalah Angka Partisipasi Sekolah, Kemampuan Literasi dan Numerasi, Pendidikan Anak Usia Dini, serta Iklim Keamanan, Kebinekaan dan Inklusivitas. (kom/mlg/gie)

“Saya berjanji akan memberikan hadiah dan sanksi, dalam Program Pendataan Indeks Desa tahun 2025. Pemberian hadiah dan sanksi ini, dilakukan untuk mewujudkan visi Situbondo Naik Kelas,” tegas Mas Rio.

Dirinya menambahkan, dengan dilaksanakan sosialisasi Pendataan Indeks Desa, diharapkan semua pelayanan publik tuntas di desa. Seperti pelayanan administrasi kependudukan, harus tuntas di tingkat desa.

“Ada beberapa indikator dalam pemberian hadiah dan sanksi kepada pemerintahan desa, yaitu harus mampu memberikan pelayanan publik secara tuntas. Seperti pelayanan administrasi kependudukan, kesemuanya harus tuntas di desa. Bagi desa yang tidak bisa menuntaskan pelayanan publik itu, maka akan diberi sanksi. Sedangkan, desa yang menuntaskan pelayanan publik, maka akan diberi reward bisa DID atau ambulans desa,” tambah Mas Rio.

Baca juga :

Mantan Direktur PRC ini memaparkan, bahwa program ini membutuhkan keseriusan, karena berkaitan dengan anggaran dan data. “Pokoknya kelengkapan peralatan pelayanan publik di desa-desa, saya harapkan bisa dianggarkan tahun ini,” imbuh Mas Rio.

Selain itu, Mas Rio meminta kepada kepala desa agar pemerintahan desa tidak berpolitik dan tidak dijadikan alat politik. Sehingga, kepala desa harus profesional dan harus menjadi pelayan masyarakat desa secara mandiri. “Harapan saya, kepala desa tidak menggunakan kekuasaannya untuk mengajak masyarakat bermain politik. Sehingga, tatanan pemerintahan desa terselenggara secara profesional,” ungkapnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Situbondo, Suriyatno, menambahkan bahwa Pendataan Indeks Desa akan dimulai hari ini dengan diawali tahapan sosialisasi yang diikuti para camat, kades dan pendamping desa serta pendamping lokal desa dan tim pendamping kabupaten. Selanjutnya, kegiatan akan disusul dengan pelaksanaan bimbingan teknis (Bintek) di kecamatan, yang diikuti pejabat struktural kecamatan, pendamping desa.

“Sudah ada beberapa desa yang sudah melakukan pelayanan publik Adminduk,” terangnya.

Dikatakannya, bahwa sesuai instruksi bupati, maka desa yang memerlukan perangkat kepengurusan Adminduk supaya menganggarkannya dengan cara melakukan penggeseran anggaran kegiatan yang kurang perioritas melalui perubahan APBDes. “Diharapkan, semua desa sudah memiliki peralatan sesuai dengan standart pelayanan Adminduk. Tahun ini, semua desa sudah harus bisa memberikan pelayanan publik Adminduk di tingkat desa,” papar Suriyatno. (her/gie)

Kepala Dinas Sosial Pemkab Sitibondo, Timbul Surjanto, seusai memimpin rapat mengatakan bahwa sosialisasi IKM yang masuk dalam penilaian meliputi dari tiga komponen. Dimana dari tiga komponen tersebut, sangat erat kaitannya dengan kebutuhan masyarakat.

“Jadi, kriteria yang masuk penilaian itu lebih mengutamakan pada pelayanan dari petugas dinas sendiri. Tiga komponen itu, diantaranya pertama pemberdayaan sosial, kedua perlindungan dan jaminan sosial dan ketiga rehabilitasi sosial,” kata Timbul.

Baca juga :

Dijelaskannya, untuk pemberdayaan sosial itu meliputi bagaimana pelayanan yang di berikan tentang pemberian rekomendasi Program Sehat Gratis (Sehati). Untuk perlindungan dan jaminan sosial, itu meliputi ketanggapdaruratan terhadap bencana. Sedangkan rehabilitasi sosial, itu suatu upaya yang lakukan oleh petugas Dinas Sosial, dalam merehabilitasi dengan memberikan alat bantu sosial.

“Prestasi ini bukan di dapat karena saya, namun semua prestasi itu merupakan hasil kerja bersama. Jadi, hasil yang saat ini kita raih, jangan menjadikan kita sombong. Namun ke depan kita harus bekerja lebih baik lagi agar masyarakat yang kita layani semakin merasa nyaman,” jelasnya.

Sekretaris Dinas Sosial, Rina Widardarini, menambahkan bahwa IKM dicapai dengan sistem interaktif langsung dengan responden melalui Medsos. “Dimana tiap responden wajib mengisi sebanyak 56 pertanyaan yang sudah disediakan. Responden itu sendiri, meliputi 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Situbondo,” terang Rina.

Tujuan dari pelaksanaan IKM ini, lanjutnya, yaitu untuk mengetahui secara langsung tentang tanggapan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. “Ini akan kami jadikan sebagai bahan evaluasi, agar ke depan kami bisa bekerja lebih baik lagi dari apa yang dicapai saat ini,” ujarnya. (her/gie)

Pria yang kerap disapa Trisan, itu menjelaskan jika untuk mengukur kualitas udara dibutuhkan dua metode. Pertama, metode pasif dengan menggunakan alat detektor yang dipasang di beberapa titik selama 14 hari. Kedua, pengujian secara aktif yang dilakukan langsung di pinggir jalan yang rawan kemacetan, kawasan permukiman, kawasan perdagangan dan jasa, serta kawasan perkantoran di 27 titik pantau.

“Hasil yang kami dapatkan di Kota Malang, berdasarkan indeks kualitas udaranya itu masih di kisaran 80. Kalau indeks di atas angka 70 itu dikatakan baik, kemudian kalau 90-100 itu sangat baik. Jadi ada lima kategori. Alhamdulillah, kita ada di level baik,” jelas Trisan saat ditemui di Simpang Balapan Jalan Besar Ijen Kota Malang, Selasa (25/07/2023) tadi.

Baca juga :

Meskipun kualitas udara saat ini di Kota Malang telah dianggap baik, namun DLH Kota Malang mengimbau agar masyarakat tidak terlena. Sebab, kualitas udara tersebut perlu dijaga dengan melakukan monitoring secara terus-menerus dan menjalankan langkah-langkah pengendalian. Seperti, menjaga ruang terbuka hijau (RTH), memperhatikan jenis pohon yang ditanam serta menghindari pembakaran sampah.

“Karena kalau tidak dijaga, maka nantinya akan turun kualitas udara di Kota Malang. Sehingga, harus dilakukan monitoring dan tetap menjaga,” katanya.

Kemudian, ditambahkan bahwa indeks 80 tersebut, dihitung dalam durasi satu tahunan dan kualitas udara Kota Malang dalam beberapa tahun terakhir tergolong stabil. Namun, stabilitas tersebut dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti mobilitas tinggi yang dapat mempengaruhi kondisi kualitas udara.

“Stabilnya Kota Malang itu masih di kisaran baik, ada juga kejadian menurun namun seluruhnya akan terpengaruh dengan kondisi yang dilakukan oleh masyarakat. Tetapi, Alhamdulillah Kota Malang masih hijau, masih bagus. Karena sebetulnya kondisi kualitas udara yang baik maka akan menjamin kondisi kesehatan seluruh warga,” tegas Trisan. (rsy/sit)

Memontum Lumajang – Wakil Bupati Lumajang, Indah Amperawati, membuka pelaksanaan kegiatan lokakarya di Aula SMK Muhammadiyah Lumajang, Senin (03/07/2023) tadi. Dalam kesempatan itu, Bunda Indah-sapaan Wabup Lumajang, berpesan kepada guru penggerak untuk bisa meningkatkan indeks pembangunan manusia di Lumajang, agar semakin bagus. Karena, salah satu indikatornya adalah pendidikan.

“Teruslah semangat untuk memajukan dan mencetak anak-anak yang tangguh, unggul dan hebat. Kita ajari anak-anak kita untuk belajar terus dan meningkatkan rasa percaya diri,” kata Bunda Indah.

Dirinya juga mengatakan, bahwa dalam lokakarya itu, ada sekitar 35 orang Calon Guru Penggerak (CGP) Angkatan 7 Kabupaten Lumajang, yang mengikuti Lokakarya 7 sebagai tahap akhir Pendidikan Guru Penggerak (PGP) yang dijalani selama enam bulan. Program Guru Penggerak sendiri, telah menjadi harapan bersama dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

Baca Juga :

Oleh karena itu, tambahnya, melalui program tersebut diharapkan dapat menghasilkan guru-guru yang berkualitas, berdedikasi dan menjadi penggerak perubahan dalam dunia pendidikan khususnya di Kabupaten Lumajang. “Calon Guru Penggerak harus bisa menggerakkan orang maupun siswa ke arah yang bermanfaat dan positif. Karena, kemajuan kualitas pendidikan tentu berada di pundak kita bersama. Mudah-mudahan, Kabupaten Lumajang semakin banyak guru penggerak dan semakin maju pendidikannya,” paparnya.

Dalam kesempatan itu, Bunda Indah bersama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang, juga mengunjungi berbagai stand dari guru penggerak. Stand tersebut, sebagai indikasi keberhasilan PGP melalui kerja sama dari berbagai pihak.

Turut hadir di acara itu, Ketua Balai Besar Guru Penggerak (BBGP) Jawa Timur, Perwakilan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur beserta jajaran Kepala Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang. (kom/adi/sit)

Jika dibanding dengan tahun sebelumnya, sebenarnya prestasi itu mengalami penurunan. Sebab pada tahun 2021 lalu, ada tiga desa yang masuk 10 besar IDM. Yakni Desa Oro-oro Ombo, Sidomulyo dan Punten. Dari segi peringkat juga mengalami penurunan, Desa Oro-oro Ombo dari peringkat satu menjadi peringkat dua dan Desa Sidomulyo dari peringkat tiga jadi peringkat empat.

Sebenarnya dari peringkat satu hingga lima, nilainya mengalami kesamaan. Dengan total nilai 0.9981, namun dari angka tersebut Desa Oro-oro Ombo nilainya stagnan. Sedangkan Desa lainnya mengalami penambahan. Seperti Desa Genteng Kulon Kabupaten Banyuwangi yang sekarang menduduki peringkat pertama, desa tersebut mengalami peningkatan nilai sebesar +0.57 persen.

Kemudian di peringkat ketiga, Desa Pinjalu, Kabupaten Ciamis juga mengalami peningkatan nilai sebesar +1,33 persen. Lalu Desa Sidomulyo yang juga mengalami peningkatan nilai +0.92 persen, namun malah tergeser dari peringkat ketiga menjadi peringkat keempat.

Pemberian peringkat 10 desa dengan IDM tertinggi tqhun 2022 diselenggarakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (KDPDTT) Republik Indonesia. Dilakukan setelah melewati proses pemutakhiran data IDM berbasis SDGs.

“Desa Oro-oro Ombo nilainya stagnan atau sama dengan tahun kemarin. Sehingga menyebabkan penurunan peringkat. Tidak ada kenaikan nilai itu disebabkan karena ada kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)  di Oro-oro Ombo,” tutur Kades Oro-oro Ombo, Wiweko, Rabu (15/06/2022) tadi.

Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi Pemerintah Desa dan Kelurahan (APEL) Kota Batu ini menerangkan, Desa Oro-oro Ombo dan Sidomulyo bisa masuk 10 desa di Indonesia dengan IDM tertinggi berbasis SDGs setelah melewati proses penilaian dari Kementerian Desa. Mulai dari jarak dan fasilitas pelayanan kesehatan hingga layanan pendidikan bagi masyarakat setempat.

Baca juga :

• Komisi C DPRD Kota Malang Dukung Penghentian Sementara Bangunan di Atas Sungai Jalan Semeru
• Meriahkan HUT Desa Ngabab, Wabup Malang Beri Apresiasi Perjalanan Panjang Desa Harmonis dan Berbudaya
• Diduga Langgar Aturan, Satpol PP dan DPUPRPKP Cek Aktivitas Pembangunan Dekat Aliran Sungai Jalan Semeru
• Perkuat Layanan Kesehatan, Pemkab Malang Rakor Pelaksanaan Pengelolaan BLUD Puskesmas dan RSUD
• Soroti Jabatan Kosong di Pemkot Malang, DPRD Minta Roadmap Pengisian hingga Bawah

“Termasuk dalam pelayanan publik, menjadi pointer dalam IDM tersebut. Juga kepuasan publik dalam pelayanan pemerintah dan pelayanan kesehatan menjadi instrumen dalam penilaian IDM,” katanya.

Wiweko menilai, dari hasil pendataan itu ada kepuasan dari masyarakat, khususnya dalam pelayanan kesehatan. Kemudian dalam pelayanan pendidikan untuk masyarakat. Dari sisi ekonomi masyarakat, terdapat pembinaan para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Dengan proses pemutakhiran data IDM berbasis SDGs, telah melewati proses penyuluhan dan tanggap bencana dengan melibatkan masyarakat. “Kemudian terpenuhinya kesehatan Balita serta banyaknya masyarakat yang sudah memiliki jaminan kesehatan melalui program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial,” katanya.

Hal yang terjadi saat ini, menurut Wiweko sama dengan cita-cita yang sudah dibangunnya sejak tahun 2008 lalu. “Saat itu desa kami masuk dalam kategori desa tertinggal bersama dua desa lain di Kota Batu,” ujarnya.

Titik awal pemerintahan dilakukan dengan menjalin kerja sama dalam pengelolaan tanah kas desa seluas 4 hektar dengan Jawa Timur Park Group untuk membangun Batu Night Spectakular. “Kerja sama ini menjadi cikal bakal berkembangnya pembangunan di desa kami. Saat itu sempat terjadi permasalahan, bahkan saya didemo dan dihujat, namun setelah kita singkronisasi persepsi antara semua elemen, akhirnya desa kami berkembang, maju dan sekarang menjadi desa yang mandiri,” ujar Wiweko.

Menurutnya dalam sebuah pembangunan memang harus ada kebijakan yang dipaksakan bila kebijakan tersebut benar dan untuk kepentingan masyarakat. “Alhamdulillah sekarang sudah menjadi masyarakat yang baik secara ekonomi,” ujarnya. Pembangunan terus berkembang dan kini Desa Oro Oro Ombo sudah menjalin kerja sama dengan banyak pihak termasuk dengan Perhutani.

Wakil Wali Kota Batu, Punjul Santoso menambahkan, penilaian tersebut berkaitan dengan program yang digulirkan Kementerian Desa Republik Indonesia, dalam upaya meningkatkan pelayanan publik, khususnya pada bidang kesehatan, pendidikan maupun ekonomi masyarakat.

“Alhamdulillah selamat kepada Desa Oro-oro Ombo dan Sidomulyo yang masuk 10 desa di Indonesia dengan tingkat IDM tertinggi tahun 2022. Semoga di tahun selanjutnya bisa diikuti oleh desa-desa lain di Kota Batu,” ujar Punjul. (bir/gie)