Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lamongan, Nalikan, mengatakan bahwa pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang dituangkan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efesien dan efektif. Hal ini, sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terlebih, tambahnya, tahun 2025 memasuki fase baru pembangunan daerah. Sehingga, terdapat tantangan kompleks, seperti digitalisasi pelayanan, penguatan ekonomi kerakyatan, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik.

Baca juga :

“Dalam situasi seperti ini, pengawasan internal memegang peran vital agar setiap kebijakan berjalan efektif, efesien dan bebas dari penyimpanan. Salah satu indikator pemerintahan yang baik dilihat dari pengelolaan keuangan daerah,” kata Sekda Nalikan.

Dirinya juga menekankan, untuk memperkuat pengawasan berbasis risiko agar dapat mencegah permasalahan sejak dini, tingkatkan integritas dan budaya anti korupsi serta percepatan digitalisasi pengawasan. “Yang mana ditujukan agar meminimalisir adanya kesalahan, terlebih Pemerintah Kabupaten Lamongan telah meraih 9 kali berturut-turut Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” jelasnya.

Disampaikan Inspektur Kabupaten Lamongan, Ahmad Farikh, pada tahun 2025 rekap hasil pengawasan terdapat jumlah sebanyak 139 temuan. Angka tersebut mengalami penurunan dari tahun 2024 yakni 148 temuan. (kom/son/gie)

Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Malang, Dedy Prasetyo, menyampaikan bahwa hasil SPE ini menjadi indikator penting untuk membaca arah konsumsi masyarakat dan sumber tekanan inflasi dari sisi permintaan. “Tiga kelompok komoditas mencatatkan prakiraan kenaikan omzet tertinggi, yakni kelompok kendaraan, kelompok makanan-minuman-tembakau, serta kelompok peralatan dan komunikasi,” jelas Dedy, Sabtu (13/12/2025) tadi.

Kelompok kendaraan diproyeksi tumbuh 6,18 persen (mtm), disumbang kuat oleh sub-sektor mobil yang melonjak 6,65 persen (mtm). Menurut responden SPE, dealer kendaraan memanfaatkan momentum akhir tahun dengan beragam promo, mulai dari DP 0 persen, potongan harga, hingga bunga ringan melalui kerja sama lembaga pembiayaan.

“Insentif ini menjadi katalis positif yang meningkatkan transaksi kendaraan,” tuturnya.

Baca juga :

Kelompok makanan, minuman dan tembakau juga diperkirakan naik 3,95 persen (mtm). Angka itu berbalik arah dari bulan sebelumnya yang terkontraksi. Untuk pendorong utama pertumbuhan adalah sub-sektor bahan makanan yang tumbuh 5,66 persen (mtm).

“Kenaikan permintaan terjadi seiring kebutuhan bahan kue kering menjelang Natal dan Tahun Baru,” tambahnya.

Sementara, untuk kelompok peralatan dan komunikasi di toko turut mencatatkan pertumbuhan 2,76 persen (mtm). Sub-sektor elektronik audio/video bahkan melesat 7,68 persen (mtm).

“Peningkatan itu dipengaruhi tingginya konsumsi konten digital dan layanan streaming, sehingga masyarakat cenderung memperbarui perangkat elektronik di rumah,” lanjutnya.

Tentu dalam hal ini, menurutnya Bank Indonesia Malang akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dan daerah guna menjaga daya beli dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Malang. “Kami berkomitmen menjaga stabilitas dan mendukung pemulihan ekonomi melalui kolaborasi berkelanjutan,” imbuhnya. (rsy/sit)

Kepala Dinsos P3AP2KB Kota Malang, Donny Sandito, menyampaikan bahwa dalam pemenuhan indikator untuk KLA tersebut sudah dilakukan sejak pekan lalu. Kota Malang sendiri sudah meraih predikat Nindya dan itu akan dipertahakan, bahkan dapat ditingkatkan untuk ke Utama.

“Banyak kota yang turun kategorinya, jadi kami berusaha untuk mempertahankan nilai kami. Sehingga harapannya dari Nindya nanti bisa ke Utama,” kata Donny, Sabtu (06/07/2024) tadi.

Baca juga :

Ditambahkannya, bahwa Dinsos P3AP2KB Kota Malang juga telah mencatat bahwa nilai self-assessment terakhir Kota Malang adalah 927 poin. Meski optimis dengan penilaian tersebut, Donny menekankan pentingnya penguatan di masing-masing perangkat daerah untuk memenuhi kebutuhan dasar anak, seperti fasilitas bermain dan lingkungan bebas asap rokok.

“Indikator KLA tersebar di berbagai perangkat daerah. Kami perlu menggali lebih dalam dan meminta perangkat daerah untuk menetapkan regulasi yang masih belum ada,” ujarnya.

Dalam upaya memenuhi syarat penilaian lapang, Donny menyebutkan bahwa Kota Malang telah menyiapkan beberapa taman untuk sertifikasi KLA, meskipun saat ini baru tiga taman yang diajukan. “Syarat untuk taman yang disertifikasi cukup ketat, harus ada tempat bebas asap rokok, pagar, dan lain-lain. Saat ini baru tiga taman yang diajukan untuk sertifikasi,” ungkapnya.

Donny berharap, melalui upaya tersebut, Kota Malang dapat mempertahankan predikat Nindya atau bahkan naik ke kategori Utama dalam penilaian Kota Layak Anak. “Penilaian lapang nanti membutuhkan penguatan di setiap perangkat daerah. Misalnya, terkait kebutuhan dasar anak di sekolah dan tempat bermain. Indikatornya banyak, dan kami optimis bisa memenuhinya,” imbuh Donny. (rsy/sit)

Disampaikan Mas Dhito-sapaan akrab Bupati Kediri, bahwa dalam mengatasi persoalan stunting, perlu kerja sama seluruh pihak. Mulai dari pemerintah kabupaten, TNI-Polri, OPD, utamanya camat.

Karenanya, camat sedianya mengetahui kondisi real yang ada di lapangan atau wilayah desa atau kelurahan di kecamatan. Sehingga, dapat memberikan intervensi yang tepat terhadap penurunan stunting ini.

Mas Dhito pun memberikan kebijakan bahwa upaya penurunan angka stunting di Kabupaten Kediri, masuk dalam salah satu indikator kinerja camat. “Salah satu indikator kinerja camat yang kita masukkan, yaitu adalah penanganan stunting,” kata Mas Dhito.

Orang nomor satu di Kabupaten Kediri ini menjelaskan, selama ini camat memang sudah melakukan upaya-upaya tersebut. Namun, pihaknya menilai hal tersebut masih belum masif dilakukan.

Dalam implementasinya, papar Mas Dhito, camat telah diinstruksikan untuk mengaktifkan Dasa Wisma yang berada di tingkat desa bahkan RT. Dimana, Dasa Wisma ini berfungsi memonitor keluarga dengan resiko stunting.

Baca juga :

Di sisi lain, ujarnya, Kabupaten Kediri menjadi salah satu wilayah yang paling besar menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik sekitar 14 miliar, untuk penanganan stunting. Dengan hal tersebut, bupati berkacamata itu juga menginstruksikan agar dalam penyalurannya, seluruh pihak termasuk Dasa Wisma dan kader pendamping keluarga ikut mengawasi.

“Bagaimana memastikan kebutuhan PMT, itu bisa tersalurkan pada yang membutuhkan,” tegas Mas Dhito.

Sementara itu, Kepala BKKBN RI mengatakan bahwa kunjungannya ini dalam rangka memberikan pemahaman terhadap kader pendamping keluarga dalam upaya percepatan penurunan angka stunting. Karena dikatakannya, bahwa Presiden Joko Widodo mentargetkan angka stunting nasional di bawah 14 persen di tahun 2024.

“Saya sampaikan (langkah, red) percepatan penurunan stunting, karena batas waktunya tinggal 1,5 tahun untuk menuju 14 persen,” katanya.

Pihaknya juga berharap, selain upaya penurunan, pencegahan stunting juga dilakukan. Karena dalam setahun, di Bumi Panjalu terdapat 25 ribu bayi lahir.

Untuk itu, tambah Hasto, perlu dipikirkan langkah strategis untuk mencegah munculnya stunting. Mulai mengendalikan laju penduduk, pengurangn pernikahan dini hingga pendampingan ibu hamil.

“Kalau tidak dijaga betul, maka akan muncul stunting-stunting baru,” jelasnya. (kom/pan/sit)