Salah satu warga Desa Selorejo, yang juga sebagai anggota dewan dari Fraksi PPP, Lutfi Kurniawan, menjelaskan bahwa berkaitan dengan tower yang ada di Dusun Ngepung, ternyata belum ada izinnya. Meski pun, sudah memberikan kompensasi kepada sekitar 13 dengan besaran Rp 1,500 juta. 

“Penutupan sementara tower, dikarenakan belum mendapatkan ijin dari Dinas Lingkungan Hidup serta Dinas Penanaman Modal,” ucap Lutfi.

Baca Juga:

• Perwakilan OSIS SMP Kabupaten Jombang Dibekali Ilmu Komunikasi di Era Digital
• Tingkatkan Literasi Informasi di Era Digital, Pemkab Jombang Beri Bimtek Literasi Informasi
• Tingkatkan Kinerja Organisasi, Pemkab Jombang Gelar Uji Kompetensi dan Evaluasi Pejabat Tinggi Pratama

Penutupan sendiri, tambahnya, dilakukan Satpol PP bersama Dinas Penanaman Modal. “Disinyalir dari Dinas PUPR, belum mengkaji tentang berapa ketinggian serta lebarnya bangunan tower. Dikarenakan belum mengkaji, kita sebagai wakil rakyat hanya bisa menanti hasil dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Bagaimana nanti perijinan dikeluarkan melalui pengkajian Standart SNI oleh Dinas PUPR,” ungkap Lutfi.

Divisi Hukum dan Hak Asasi Manusia LBPH Kosgoro Kabupaten Jombang, Suparmin, mengapresiasi sikap tegas Pemerintah Jombang, yang telah mengambil langkah penutupan pembangunan tower. Terlebih, karena unsur perizinan.

Menurut Suparmin, langkah dinas terkait menutup lokasi pembangunan tower, sudah sangat tepat sekali. Namun, pemerintah melalui dinas terkait, menurutnya jangan cuma menghentikan dengan menutup.

“Pemerintah harus memperhatikan uji kelayakan terhadap kontruksi pembangunan tower yang akan didirikan. Contohnya, Dinas PUPR punya kewajiban untuk mengukur kekuatan bahan bakunya hingga kadarnya sebelum dikeluarkannya rekom,” terangnya.

Tidak hanya itu, Suparmin juga berharap, Dinas Lingkungan Hidup juga memiliki langkah-langkah. Dinas Lingkungan Hidup, harus meneliti lebih detail terhadap lingkungan sekitar. Apakah benar bangunan tower tidak akan timbul pencemaran.

“Selain pencemaran, juga potensi bahaya yang mengancam keselamatan warga harus benar-benar di uji secara teknis oleh para ahli. Jadi, pada prinsipnya pemerintah melaui dinas terkait jangan asal mengeluarkan rekomendasi untuk pengeluaran Izin Mendirikan Bangunan tower,” ujarnya.

Suparmin berharap, pemerintah daerah tegas demi keselamatan warga. Kalau proses perizinan ternyata tidak memenuhi standart yang ditentukan oleh undang-undang yang berlaku, maka jangan dipaksakan. (azl/sit)

Dimana penggunanya tanpa rasa kuatir kuota cepat habis atau pulsa terpotong. Dikarenakan Freedom Internet memiliki kelebihan kuotanya bisa dipakai 24 jam tanpa batasan kuota malam dan lokal.

Paket ini sejalan dengan D strategi LEAD, yaitu mendapatkan kepercayaan pelanggan dengan memberikan layanan dengan harga dan kualitas yang sepadan. Sangat memahami kebetuhan pelanggan karena paket Freedom juga dilengkapi dengan dengan keuntungan pulsa safe tanpa biaya tambahan.

Menurut Ritesh Kumar Singh, Chief Marketing Officer Indosat Ooredoo, bahwa ini paket Freedom Internet adalah inovasi dalam meningkatkan pelayanan krpada masyarakat.

“Ini untuk menjawab keluh kesah pelanggan. Freedom Internet adalah paket internet simple, transparan dan membebaskan pelanggan dari kekuatiran karena dapat tetap online 24 jam penuh tanpa tanpa kuatir batasan internet seperti kuota malam, pembagian kuota yang rumit hingga bebas dari resiko pulsa hilang,” kumar.

Sementara itu, Soejanto Prasetya SVP Head Of Regional East Java Bali Nusra, saat bertemu wartawan pada Kamis (3/10/2019) siang, mengatakan bahwa pelanggan bakal puas dengan Paket Freedom Internet.

” Cara menikmati Paket Freedom Internet juga sangat mudah. Pelanggan dapat mengaktifkan melakui *123# atau aplikasi myIM3 yang dapat di download di Google Play Store atau AppStore,” ujar Soejanto. (gie/yan)

Hingga Selasa (27/93/2018) siang, tak kurang ada sekitar 350 warga yang mengantri. Sejak pagi mereka memadati gerai Indosat untuk mengurus nomor kartu prabayarnya yang diblokir karena belum melakukan registrasi daftar ulang.

Hermanto (30), warga Desa Tlogo Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar ini sudah mengantri sejak pagi, dan mendapat nomor antrian 305. Dia mengaku nomor kartu prabayarnya diblokir sejak dua hari lalu. Padahal dia sudah melakukan registrasi ulang kartu prabayar miliknya sekitar sebulan lalu.

“Sekitar sebulan lalu saya sudah registrasi sesuai yang diberitahukan lewat SMS. Namun beberapa hari lalu saya kembali mendapat SMS untuk melakukan registrasi lagi. Waktu itu saya abaikan karena saya merasa sudah pernah melakukan registrasi. Lalu pada Senin (26/03/2018) kemarin, tiba-tiba ada SMS yang menyatakan agar saya mengurus regiatrasi ulang ke gerai Indosat, dan saat itu juga nomor saya tidak bisa digunakan untuk melakukan panggilan telefon dan SMS,” keluh Hermanto, Selasa (27/3/2018).

Hermanto mengaku rela mengantri untuk mengurus registrasi ulang kartu prabayarnya karena sudah dipakai selama lima tahun terakhir.

“Nomor itu kan sudah lama saya pakai lebih dari lima tahun. Kalau harus ganti nanti saudara dan teman saya tidak bisa menghubungi saya. Apalagi jika ada urusan penting,” tandas Hermanto.

Hal serupa diungkapkan warga lain yang juga mengantri di gerai Indosat. Diah Purnama Sari, warga Sananwetan, Kota Blitar mengaku mengurus nomor pra bayar milik suaminya yang terblokir.

“Awalnya suami saya sudah melakukan registrasi tapi gagal terus. Balasan dari pihak Indosat melalui SMS berbunyi jika nomor KK yang dimasukkan tak sesuai. Padahal sebelumnya saya melakukan registrasi dengan nomor KK yang sama berhasil”, jelas Diah Purnama Sari.

Diah mengaku rela mengurus nomor kartu prabayar milik suaminya karena nomor tersebut digubakan untuk berkomunikasi dengan rekan kerjanya. Sehingga jika tidak diurus dikhawatirkan akan menghambat pekerjaan suaminya.

“Dengan kondisi seperti ini, otomatis juga menghambat pekerjaan”. tandas Diah.

Hingga berita ini diturunkan, pihak gerai Indosat jalan Kalimantan Blitar belum ada yang bisa dimintai keterangan. (jar/nay)