Memontum Lamongan – Rancangan APBD Kabupaten Lamongan tahun anggaran 2022, mulai dibahas. Berbeda dengan rancangan tahun sebelumnya, yang lebih fokus pada penanganan Covid-19. Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Program Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022, akan diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur khususnya untuk memperbaiki jalan.

Hal itu, diutarakan Bupati Yuhronur Efendi, saat menyampaikan Pengantar Nota Keuangan atas Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2022 Kabupaten Lamongan dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Lamongan, Rabu (22//9/2021). “Belanja Daerah akan di prioritaskan untuk pembangunan infrastruktur khususnya untuk memperbaiki jalan Kabupaten Lamongan yang akan direncanakan pendanaannya melalui skema pinjaman daerah sebesar Rp 350 milyar,” ujarnya.

Melalui penguatan pembangunan jalan tersebut, Bupati Yuhronur berharap, dapat mendukung konektivitas untuk lebih meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi masyarakat desa, mempercepat mobilitas barang produksi masyarakat sehingga ekonomi semakin tumbuh dan merata.

Selain pembangunan infrastruktur jalan, lanjut Bupati Yes, pembangunan juga dilakukan pada penyediaan pelayanan dasar dan pelayanan tersier yang diarahkan untuk mendukung perluasan layanan jaringan air. Seperti perluasan layanan jaringan air baik di Babat dan jaringan di wilayah sebelah selatan yang merupakan program air bersih Mojo-Lamong maupun Lamongan – Gresik yang sampai sekarang masih dalam pengerjaan. Sedangkan pelayanan tersier yakni, irigasi yang telah diprogramkan untuk mendukung peningkatan penyediaan sumber air yang dipergunakan untuk pertanian.

Diungkapkan oleh Bupati Yuhronur, selain prioritas infrastruktur, bidang kesehatan tentu masih menjadi perhatian bersama dengan mengantisipasi risiko dampak Covid-19. Melalui testing, tracing, dan treatment, melanjutkan program vaksinasi Covid-19, serta penguatan sosialisasi dan pengawasan protokol kesehatan diharapkan efektif dalam pengendalian pandemi Covid-19. Sehingga, pemulihan ekonomi dan kesejahteraan sosial dapat dijaga serta terus dipercepat dan diperkuat.

“Kita harus bisa memanfaatkan pandemi sebagai momentum untuk perbaikan dan reformasi sistem kesehatan di Kabupaten Lamongan dengan membenahi fasilitas layanan kesehatan sampai dengan Puskesmas, transformasi layanan primer, layanan rujukan, peningkatan ketahanan kesehatan, peningkatan kualitas dan redistribusi tenaga kesehatan, serta pengembangan teknologi informasi dalam layanan kesehatan,” ungkapnya.

Dalam Nota Keuangan tersebut disampaikan bahwa pendapatan daerah Tahun 2022 diproyeksikan sebesar Rp. 2.900.519.939.710. Sedangkan Belanja Daerah diproyeksikan sebesar Rp. 3.220.519.939.710. Sehingga mengalami defisit anggaran sebesar Rp 320.000.000.000 yang akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman dan dikelola secara hati-hati, dengan menjaga keberlanjutan fiskal. (zud/zen/sit)

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Jelang Lebaran, Dishub Kota Malang Petakan Titik Rawan Macet di Pusat Perbelanjaan
• Wujudkan Kota Atraktif, DPRD Trenggalek sebut Pembangunan Harus Libatkan Semua Elemen
• Pemkab Malang Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Angin Kencang di Gunungsari Tajinan
• Nilai Investasi Capai Rp 250 Miliar, Pemkot Malang Kaji Proyek Kabel Bawah Tanah

Memontum Banyuwangi–– Pasca disahkanya APBD 2018 Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018, Ketua DPRD, I Made Cahyana Negara SE, meminta agar Pemerintah Daerah melakukan pemerataan pembangunan infrastruktur, khususnya jalan dan jembatan.

“Tahun 2018 pembangunan infrastruktur harus merata hingga wilayah pinggiran,” ungkap Made Cahyana saat dikonfirmasi sejumlah awak media di Ruang Kerjanya Gedung DPRD Kabupaten Banyuwangi.

Menurut Made Cahyana, pembangunan infrastruktur saat ini belum merata, karena masih ada wilayah-wilayah pinggiran yang hingga kini belum tersentuh proyek pembangunan infrastruktur, seperti Desa Bulusari, Desa Pesucen Kecamatan kalipuro dan beberapa wilayah yang berbatasan dengan perkebunan.

“ Fokuskan infrastruktur jalan maupun jembatan di pelosok-pelosok, agar mereka dapat merasakan pembangunan yang layak dan baik,” kata Ketua DPRD Banyuwangi itu.

Menurut Made Cahyana Negara, dengan pemerataan pembangunan hingga menyentuh wilayah pinggiran, maka masyarakat dapat langsung merasakan manfaatnya, Akses jalan menjadi lancar dan tidak menutup kemungkinan akan mendukung peningkatan ekonomi warga di daerah pinggiran.

“Kalau pembangunan infrastruktur dibangun dengan merata, masyarakat akan merasa semang, dan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut,”ujar Made.

Sementara Bupati Banyuwangi, H Abdullah Azwar Anas usai mengikuti rapat paripurna DPRD pengesahan APBD Tahun 2018 telah menyatakan bahwa tahun 2018 pembangunan infrastruktur akan difokuskan pada jalan-jalan pedesaan.
Untuk jalan desa yang kontur tanahnya bergerak, pembangunan jalan akan mengunakan semen cor. Sedangkan untuk jalan tanah di lingkungan pedesaan cukup dengan pavingstone, agar pemeliharaanya lebih mudah.(but/yan)