Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, mengatakan bahwa capaian tersebut menjadi peluang besar bagi Kota Malang untuk memperkuat sistem pengelolaan persampahan dari hulu hingga hilir. “Ini ada kabar baru, Kota Malang sudah masuk 10 besar kabupaten dan kota di Indonesia dalam program LSDP. Jadi, nanti sarana dan prasarana persampahan akan kita perkuat melalui program ini,” ujar Wali Kota Wahyu, Selasa (12/05/2026) tadi.

Dirinya juga menjelaskan, program LSDP merupakan bantuan kerja sama luar negeri dari Pemerintah Jepang yang dikolaborasikan dengan Kementerian Keuangan RI. Bantuan tersebut, diberikan kepada pemerintah daerah terpilih untuk meningkatkan kualitas layanan publik, khususnya sektor persampahan.

Baca juga :

“Nantinya, pengelolaan sampah kita akan dilakukan melalui dua skema utama. Pertama melalui proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) yang direncanakan berada di Kabupaten Malang, sementara sisa pengelolaan sampah akan didukung melalui program LSDP,” tambahnya.

Tahapan persiapan program tersebut dijadwalkan mulai tahun 2026, sedangkan realisasi pelaksanaan fisik direncanakan berlangsung pada 2027. Nantinya, skema pembiayaan menggunakan sistem reimburse.

“Total keseluruhan selama 5 tahun itu kurang lebih antara Rp 150 sampai dengan Rp 200 miliar. Di tahun pertama ini kita selesaikan di hulu terkait dengan penyiapan sarana prasarana yang lain,” imbuhnya. (rsy/sit)

Gus Fawait – sapaan Bupati Jember, mengatakan bahwa kehadiran pemerintah di tengah masyarakat bukan hanya untuk mendengar, tetapi untuk memastikan bahwa solusi yang direncanakan telah berjalan sesuai jalurnya. Dalam peninjauan itu, dirinya menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang telah menunjukkan komitmen nyata, dalam menindaklanjuti permohonan perbaikan jalan dari Pemkab Jember.

“Secara administratif, jalan ini memang berada di bawah wewenang provinsi. Namun secara moral, keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan di sini, adalah tanggung jawab kami sebagai pelayan masyarakat Jember. Kami bersyukur, komunikasi yang intensif antara daerah dan provinsi membuahkan hasil cepat,” kata Gus Fawait.

Baca juga :

Bupati Fawait juga menekankan, bahwa pembangunan infrastruktur yang mumpuni adalah fondasi utama bagi kebangkitan ekonomi pasca pandemi. Oleh karena itu, dirinya secara rutin mengirimkan laporan pembaruan mengenai titik-titik jalan rusak di seluruh Jember kepada instansi terkait di level yang lebih tinggi.

Selain titik Kencong, Gus Fawait juga memaparkan bahwa pihaknya telah melayangkan surat pengajuan perbaikan yang mencakup jalur Jombang, Kencong, hingga Gumukmas. Di sisi lain, perwakilan dari Tim Teknis Lapangan, Hermawan, memberikan penjelasan tambahan mengenai detail pekerjaan.

“Proses pengerjaan meliputi pemadatan struktur tanah sebelum dilapisi aspal panas (hotmix) berkualitas tinggi agar memiliki daya tahan yang lama terhadap beban kendaraan berat,” jelas Hermawan.

Gus Fawait menutup kunjungannya, dengan meminta masyarakat untuk bersabar dan memberikan dukungan moral kepada para pekerja di lapangan. Dirinya juga membocorkan rencana jangka menengah, berupa pelebaran jalan nasional mulai dari Tanggul hingga Mangli yang dijadwalkan mulai pengerjaannya pada pertengahan tahun ini. Sinergi ini, diharapkan mampu menciptakan wajah Jember yang lebih modern dan terkoneksi dengan baik. (rio/gie/adv)

Pria yang akrab disapa Wahyu, itu mengatakan bahwa Musrenbang RKPD merupakan rangkaian lanjutan dari penjaringan aspirasi masyarakat mulai tingkat kelurahan, kecamatan hingga kota. Termasuk juga, usulan tematik dan pokok pikiran DPRD.

“Seluruh usulan yang masuk telah melalui proses verifikasi untuk menentukan skala prioritas. Dari hasil pembahasan sementara, kalau kita lihat, memang lebih banyak kepada infrastruktur. Infrastruktur dan kebutuhan pengadaan barang,” ujar Wali Kota Wahyu.

Baca juga :

Dikatakannya, bahwa penyusunan RKPD tahun 2027 menggabungkan konsep top-down planning dan bottom-up planning. Artinya, aspirasi masyarakat tetap menjadi dasar perencanaan, namun harus selaras dengan kebijakan pemerintah provinsi maupun nasional.

Namun, nantinya Pemkot Malang juga masih akan menyesuaikan usulan pembangunan dengan regulasi serta skema pembiayaan yang ditetapkan pemerintah pusat dan provinsi.

“Nanti kita lihat juga hasil Musrenbang provinsi dan kebijakan nasional. Di situ nanti top-down dan bottom-up akan bertemu, termasuk soal pembiayaan,” katanya.

Selain itu, menurutnya besaran program yang bisa direalisasikan juga masih menunggu kepastian kebijakan anggaran tahun 2027. “Prioritasnya sudah terverifikasi dan rata-rata memang dominan ke infrastruktur. Tapi seberapa besar fasilitasi anggarannya nanti menyesuaikan kebijakan pusat,” imbuhnya. (rsy/sit)

Dalam pertemuan di Balai Desa Suren dan Sukogidri tersebut, Gus Fawait menggarisbawahi tantangan administratif yang seringkali menghambat perbaikan jalan di pelosok. Gus Fawait memaparkan solusi berani terkait status kepemilikan jalan. Selama ini, keterbatasan Dana Desa seringkali membuat jalan rusak tak kunjung diperbaiki.

Gus Fawait memberikan diskursus baru, menghibahkan status jalan desa menjadi jalan kabupaten. “Ini adalah langkah taktis untuk memutus rantai birokrasi yang kaku. Ketika anggaran desa tidak mencukupi, Pemkab siap mengambil alih tanggung jawab tersebut melalui perubahan status hukum jalan. Hal ini penting agar intervensi APBD bisa masuk tanpa melanggar aturan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” ujar Gus Fawait di hadapan para kader Posyandu dan RT/RW.

Baca juga :

Selain infrastruktur, transformasi digital dalam pelayanan publik menjadi sorotan utama melalui platform Wadul Gus’e. Bupati menegaskan bahwa transparansi adalah kunci kepercayaan publik. Dengan mengintegrasikan media sosial seperti Live TikTok dan Instagram bersama Kepala OPD, Pemerintah Kabupaten Jember berupaya memangkas jarak antara pengambil kebijakan dan masyarakat.

Langkah ini dinilai sebagai bentuk akuntabilitas publik yang real time, dimana masyarakat tidak hanya melapor, namun mendapatkan jawaban teknis langsung dari instansi terkait. Aspek efisiensi juga ditunjukkan secara simbolis namun nyata melalui penggunaan satu kendaraan operasional (Hiace) untuk seluruh jajaran kepala dinas. Di tengah fluktuasi harga energi global, langkah ini dipandang sebagai bentuk kepatuhan terhadap instruksi Presiden mengenai penghematan energi dan anggaran. (rio/gie/adv)

Pelaksanaan Rakor ini, merupakan forum strategis untuk memperkuat konsolidasi pembangunan nasional menjelang masa transisi pemerintahan. Momentum penting ini, juga untuk melakukan penajaman, penyelarasan dan sinkronisasi target pembangunan pusat dan daerah.

Dalam Rakor ini, bupati juga membahas pelaksanaan pencapaian Program Strategis Nasional (Pro-SN) 2026, serta memastikan kebijakan pembangunan tetap adaptif terhadap perubahan global. Dirinya menyampaikan, progres sejumlah proyek infrastruktur di Kabupaten Malang, yang direncanakan melalui skema pembiayaan kreatif.

Dijelaskannya, beberapa proyek yang saat ini memasuki tahap penawaran kepada investor. Antara lain, pembangunan Masjid Negara, penataan Alun-Alun Kepanjen, revitalisasi Pasar Lawang, pengembangan Bromo Vulcania Park, serta pembangunan Sky Train.

Baca juga :

“Sementara itu, RSUD Kanjuruhan telah memasuki tahap finalisasi studi kelayakan dan proyek Tol Malang–Kepanjen saat ini tengah dilakukan pemutakhiran studi kelayakan,” ujar Bupati Malang.

Bupati Sanusi juga menekankan kepada seluruh jajaran perangkat daerah dan para camat, untuk terus menciptakan inovasi serta menerapkan Gerakan Indonesia Aman, Sehat, Resik/Bersih, Indah (ASRI) yang diinstruksikan langsung oleh Presiden RI, Prabowo Subianto. “Ke depan, setiap kecamatan harus mampu menggerakkan masyarakat untuk bersama-sama membersihkan lingkungan. Nantinya akan diumumkan kecamatan terbersih dan juga kecamatan terkotor pada peringatan Hari Jadi Kabupaten Malang tahun 2026,” tegasnya.

Bupati Malang juga menekankan, bahwa salah satu fokus dalam rapat koordinasi hari ini adalah sektor pendidikan. Saat ini, di Kabupaten Malang telah berdiri SMA Taruna Nusantara yang berlokasi di Kecamatan Pagak.

Oleh karena itu, pengembangan program sekolah unggulan perlu terus dilanjutkan. Selain itu, Bupati dan Wakil Bupati Malang juga terus melakukan evaluasi terhadap proses pembelajaran serta menekankan pentingnya peran guru dalam mendorong peningkatan capaian akademik siswa. (pro/gie)

Dalam kunjungannya ke TPS3R Desa Gucialit, Komisi B memberikan penekanan mengenai pentingnya peran fasilitas pengendalian sampah di tingkat desa. Tujuannya, agar berjalan lebih tertib dan berkelanjutan.

Poin lain yang menjadi penekanan, juga mendorong adanya sosialisasi yang lebih masif dan berkesinambungan kepada masyarakat. Sehingga, keberadaan TPS3R tidak hanya beroperasi secara teknis, tetapi juga benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga.

Baca juga :

“Partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci utama agar TPS3R dapat berkembang sebagai solusi lingkungan sekaligus memberikan nilai tambah bagi desa,” kata Ketua Komisi B.

Sementara itu, dalam peninjauan peningkatan ruas di Jalan Kalisemut, Komisi B DPRD Lumajang ingin memastikan jika pelaksanaan pekerjaan telah sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dan ketentuan teknis yang berlaku. Infrastruktur jalan yang layak dan berkualitas, diharapkan mampu menunjang aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat.

“Ruas jalan tersebut merupakan jalur penghubung strategis antar desa,” tambah Deddy Firmansyah.

Melalui kunjungan kerja di dua titik lokasi sekaligus itu, Komisi B menegaskan bahwa sinergi antara DPRD, pemerintah desa dan masyarakat menjadi fondasi utama dalam pembangunan daerah. Mengingat, pengelolaan lingkungan yang baik serta infrastruktur yang memadai, diharapkan dapat mewujudkan desa yang lebih bersih, nyaman dan produktif demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. (hms/adi/sit)

Dalam kegiatan tersebut, turut dihadiri Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, Wakil Wali Kota Malang, Ali Muthohirin, Sekda Kota Malang, Erik Setyo Santoso, Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, Wakil Ketua 1 DPRD Kota Malang, Abdurrahman, Wakil Ketua 2 DPRD Kota Malang, Trio Agus, Sekretaris Bappeda Provinsi Jawa Timur, para OPD Pemkot Malang dan seluruh stakeholder terkait.

“Ranwal RKPD ini untuk mendapatkan masukan dari semua komponen masyarakat. Tadi juga ada tiga narasumber dari Ketua DPRD dan yang mewakili Bappeda Jawa Timur, tentu ini untuk bisa menyelaraskan terkait dengan RKPD Kota Malang,” ujar Wali Kota Wahyu.

Menurutnya, berbagai masukan dari para narasumber dan pemangku kepentingan menjadi dasar penyusunan RKPD 2027. Selanjutnya, itu akan menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) hingga Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Baca juga :

“RKPD ini menjadi acuannya,” katanya.

Lebih lanjut disampaikan, dalam forum tersebut juga terdapat sejumlah isu strategis yang menjadi fokus, di antaranya infrastruktur, kebencanaan, lingkungan hidup, serta realisasi janji politik melalui dasabakti unggulan dan lima prioritas pembangunan.

“Isu-isu itu kita bahas berbasis permasalahan yang ada saat ini, agar di 2027 permasalahan bisa diminimalkan dan tertuang dalam RKPD,” lanjutnya.

Selain itu, Pemkot Malang juga mendorong adanya koordinasi lintas kewenangan, baik dari pusat, provinsi, maupun BUMN. Wali Kota Wahyu berharap pemerintah provinsi dapat membantu menyelaraskan kewenangan agar tidak menimbulkan persoalan yang berdampak langsung kepada masyarakat.

“Jangan sampai dengan kewenangan ini akhirnya menjadi permasalahan yang akhirnya berdampak pada masyarakat Kota Malang,” imbuh Wali Kota Wahyu. (rsy/sit)

Peresmian Proyek RDMP Balikpapan sendiri, merupakan simbol nyata kolaborasi strategis antara pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam mewujudkan swasembada energi. Keberhasilan proyek ini, menunjukkan kemampuan bangsa dalam mengelola proyek strategis bernilai besar dengan standar internasional.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa peresmian pada hari ini menjadi salah satu acara bersejarah di Tanah Air. Presiden pun menyambut peresmian hari ini dengan rasa bangga sembari menyampaikan apresiasi atas kerja keras seluruh pihak dalam mencapai hal tersebut.

Baca juga :

“Saya ucapkan terima kasih kepada semua unsur, semua pihak, semua jajaran personalia yang bekerja keras sehingga kita berhasil mencapai hal ini. Para insinyur, para pekerja, aparat keamanan, pemerintah daerah, manajemen dan masyarakat Balikpapan, serta Kalimantan Timur. Ini adalah prestasi yang sangat penting bagi negara dan bangsa,” kata Presiden Prabowo.

Proyek RDMP Balikpapan sendiri, memiliki nilai investasi sebesar USD7,4 miliar atau setara Rp 123 triliun. Melalui Proyek RDMP Balikpapan, kapasitas pengolahan minyak mentah meningkat signifikan dari 260 ribu barel per hari menjadi 360 ribu barel per hari.

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, dalam laporannya mengatakan bahwa peningkatan kapasitas ini turut diiringi dengan peningkatan kualitas produk. Kilang ini mampu menghasilkan bahan bakar minyak dengan standar Euro 5 yang lebih bersih dan ramah lingkungan.

“Yang sekarang sudah menuju kepada setara dengan Euro 5, dan ini menuju kepada net zero emission. Nah, ini ada yang bagus Pak Presiden. Jadi dengan RDMP ini, kita bisa menghemat devisa kurang lebih sekitar Rp 60 triliun lebih,” ujar Bahlil. (kom/ses/gie)

Adapun uraiannya, sebanyak 20 ruas sepanjang 14.47 km proyek pekerjaan telah rampung melalui dana APBD sebesar Rp 35,5 miliar. Lalu untuk 18 ruas jalan lainnya, dibangun pada Oktober hingga Desember 2025. Pembangunan yang menjangkau 16,68 km ini, mengalokasikan anggaran sebesar Rp 48 miliar.

“Pembangunan infrastruktur, utamanya jalan akan terus berlanjut ditahun-tahun berikutnya,” kata Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, saat melakukan peninjauan ruas Made-Plembon, Plembon-Sugio dan Menengai-Wates, beberapa waktu lalu.

Baca juga :

Disampaikan Bupati Yuhronur, bahwa mayoritas jalan kabupaten sudah terjangkau program Jamula Mantap. Namun, ada beberapa yang belum diantaranya di jalan poros dan poros strategis.

Selain melaksanakan peningkatan jalan (rekonstruksi), Pemerintah Kabupaten Lamongan melalui Program Jamula Mantap, juga melaksanakan pemeliharaan rutin dan pemeliharaan berkala untuk jalan. Pemeliharaan rutin, dilaksanakan di 48 ruas jalan dengan total panjang 24,70 km, sedangkan pemeliharaan berkala dilaksanakan di 21 ruas jalan dengan total panjang 32,18 km.

Melalui langkah strategis tersebut, panjang jalan di Kabupaten Lamongan hingga 31 Desember 2025 bisa mencapai 64,79 persen atau 432,297 km dari total panjang jalan 667 km. (kom/son/gie)