Kepala Dishub Kota Malang, Widjaja Saleh Putra, menjelaskan bahwa alat pengendali kecepatan memiliki berbagai jenis, seperti rumble strip, speed hump, speed bump dan speed table. Tentunya, masing-masing memiliki fungsi dan peruntukan yang berbeda, serta diatur dalam ketentuan teknis yang harus dipatuhi.

“Semua ada ketentuannya. Tidak bisa sembarangan dipasang. Ada aturan terkait lokasi, bentuk, ukuran, hingga kecepatan kendaraan yang melintas di ruas jalan tersebut,” ujar Jaya-sapaannya, Rabu (03/06/2026) tadi.

Dijelaskannya, pemasangan speed bump misalnya hanya diperbolehkan pada jalan lingkungan dengan batas kecepatan tertentu. Selain itu, masyarakat yang mengusulkan pemasangan alat pengendali kecepatan harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan Dishub Kota Malang agar dilakukan kajian teknis terlebih dahulu.

“Kalau memang ada usulan dari masyarakat, harus dikonsultasikan dengan Dishub. Nanti akan dikaji apakah bisa dipasang atau tidak,” katanya.

Baca juga :

Jaya juga menegaskan, dalam pemasangan polisi tidur yang terlalu tinggi atau tidak sesuai spesifikasi justru dapat menghambat kelancaran lalu lintas. Padahal, fungsi utama jalan adalah untuk mendukung mobilitas masyarakat secara aman dan lancar.

“Filosofinya jalan itu dibuat untuk kelancaran arus lalu lintas. Jangan sampai setelah jalannya bagus, kemudian dipasang bangunan yang justru menghambat lalu lintas,” tegasnya.

Jaya mencontohkan, tinggi alat pengendali kecepatan juga memiliki batas maksimal yang telah ditentukan. Jika dibuat terlalu tinggi, kendaraan berisiko mengalami kerusakan bahkan memicu kecelakaan.

Selain itu, Jaya juga mengakui masih terdapat beberapa alat pengendali kecepatan di sejumlah ruas jalan yang dinilai melebihi spesifikasi. Terhadap kondisi tersebut, pihaknya akan melakukan evaluasi dan penyesuaian agar sesuai standar keselamatan.

“Kami akan terus menyosialisasikan bahwa pemasangan alat pengendali kecepatan tidak boleh sembarangan. Semua harus mengikuti aturan dan kajian teknis demi keselamatan bersama,” imbuh Jaya. (rsy/sit)

Saat membacakan sambutan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Wali Kota Wahyu menyampaikan pesan agar seluruh kepala daerah menjadikan Pancasila sebagai dasar dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan. “Semua kebijakan, baik pembangunan maupun program lainnya, harus mengacu pada Pancasila. Hari Lahir Pancasila menjadi pengingat bahwa ideologi bangsa ini harus terus dijadikan pedoman dalam setiap langkah pembangunan,” ujar Wali Kota Wahyu.

Ditambahkannya, bahwa peringatan Hari Lahir Pancasila bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum refleksi bagi seluruh masyarakat untuk kembali memahami dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam lima sila. Dirinya juga menegaskan, bahwa seluruh program pembangunan di Kota Malang, termasuk pelaksanaan Dasa Bakti, disusun dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

Baca juga :

“Program prioritas nasional maupun program pembangunan di Kota Malang, harus berorientasi pada makna-makna yang terkandung dalam Pancasila. Karena pada hakikatnya, Pancasila adalah dasar kita dalam melaksanakan seluruh kegiatan,” jelasnya.

Lebih lanjut Wali Kota Wahyu juga mengingatkan generasi muda, agar tidak memandang Pancasila hanya sebagai simbol yang dibacakan saat upacara atau sekadar tulisan yang terpajang di dinding sekolah, kantor, maupun rumah. Nilai-nilai Pancasila itu, menurutnya harus benar-benar dipahami, dihayati dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

“Jangan sampai Pancasila hanya dibacakan saat upacara atau menjadi pajangan. Makna dan hakikat yang terkandung dalam lima sila harus betul-betul kita laksanakan dan implementasikan dalam kehidupan sehari-hari,” imbuh Wali Kota Wahyu. (rsy/sit)

Dalam momen itu, Ketua TP PKK Kabupaten Pasuruan, Merita Rusdi Sutejo, bersama beberapa orang pengurus hadir langsung menghadiri kegiatan. Sementara selama di lokasi, istri Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo, tidak hanya mengikuti pengajian semata, namun juga menyerahkan bantuan sosial (Bansos) untuk para lanjut usia (Lansia) maupun anak yatim.

Dalam sambutannya, Mela Rusdi-sapaan Ketua TP PKK Pasuruan, mengatakan bila momen pengajian rutin kali ini berdekatan dengan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. “Idul Adha mengajarkan bahwa hidup akan terasa lebih indah, ketika manusia memiliki hati yang lembut dan peduli. Khususnya, sebagai seorang perempuan dan ibu, diharapkan selalu menjadi rumah bagi suami dan anak-anak,” katanya.

Baca juga :

Menurutnya, bukan tentang seberapa banyak yang dimiliki, tetapi tentang seberapa tulus berbagi dan seberapa ikhlas menjalani kehidupan. “Sebagai perempuan, sebagai ibu, sering kali kita menjadi tempat pulang bagi keluarga. Maka mari kita hadirkan rumah yang penuh ketenangan, ucapan yang menenangkan hati dan sikap yang membawa keberkahan bagi anak-anak dan keluarga kita,” ujarnya.

Melalui pengajian rutin ini, Mela berharap seluruh undangan akan semakin dekat kepada Allah SWT, semakin kuat dalam kesabaran dan semakin mampu mensyukuri setiap hal kecil dalam hidup. “Karena sejatinya, hidup yang indah bukan hidup yang tanpa ujian, tetapi hidup yang tetap penuh syukur di tengah segala keadaan,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Gus Fahmi Nuril Hikam, yang didapuk menjadi penceramah membahas seputar bagaimana sejatinya menjadi manusia yang paling bermanfaat. Pelaksanaan sendiri, ditutup dengan doa yang dipimpin Ning Fais. (kom/puj/gie)

Hal itu, diungkapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lumajang, Agus Triyono, saat pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2026, yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Lumajang, di Ruang Nararya Kirana Kantor Bupati Lumajang, Senin (25/05/2026) tadi. Diuraikan Sekda Agus, bahwa kualitas pemerintahan saat ini tidak hanya diukur dari program yang dijalankan, tetapi juga dari kemampuan pemerintah membangun komunikasi publik yang baik.

“Kalau pemerintah lambat memberi informasi, isu bisa berkembang cepat di media sosial. Karena itu komunikasi publik harus responsif dan informatif,” terangnya.

Hal utama yang ingin dibangun Pemerintah Kabupaten Lumajang, tambahnya, adalah menjadikan publikasi pemerintah sebagai sumber informasi resmi yang mampu menjaga kepercayaan masyarakat. Sekaligus, tentunya menangkal berkembangnya informasi yang tidak utuh.

Baca juga :

Pemerintah memandang, lanjutnya, publikasi yang baik bukan hanya menyampaikan kegiatan seremonial. Namun, juga menghadirkan informasi yang menjelaskan kebijakan, pelayanan, dan kondisi riil pemerintah kepada masyarakat secara terbuka.

Karena itu, ungkap Sekda Agus, seluruh perangkat daerah diminta aktif memperbarui informasi publik, memperkuat dokumentasi pelayanan dan membangun pola komunikasi yang lebih adaptif melalui media resmi pemerintah. Mengingat, masyarakat membutuhkan pemerintah yang hadir tidak hanya melalui kebijakan, tetapi juga melalui komunikasi yang cepat dan dapat dipercaya.

Sekda Agus juga mengapresiasi, capaian Pemerintah Kabupaten Lumajang yang berhasil meraih kategori Badan Publik Informatif dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur. Menurutnya, tantangan komunikasi publik ke depan akan semakin kompleks, sehingga pemerintah daerah harus terus meningkatkan kualitas keterbukaan informasi dan kemampuan komunikasi publik.

“Melalui penguatan kapasitas PPID tersebut, Pemerintah Kabupaten Lumajang berharap publikasi pemerintah dapat menjadi jembatan kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus memperkuat kualitas pelayanan publik di era digital,” ungkapnya. (kom/lmj/sit)

“Kondisi TPA Sekoto yang dilaunching pada Oktober 2021 lalu, umur teknisnya pada 2027 rawan overload. Sehingga, harus ada penyiapan TPA lebih lanjut,” kata Kepala DLH Kabupaten Kediri, Putut Agung Subekti, Senin (18/05/2026) tadi.

Di Kabupaten Kediri, tambah Putut, persoalan timbunan sampah sejauh ini yang dapat dikelola baru 58,18 persen perhari dan yang tidak terkelola 40,82 persen. Di sisi lain, Kementerian Lingkungan Hidup saat ini melarang pembuangan sampah di area terbuka (open dumping). Open dumping sendir, dinilai bisa berdampak pada pencemaran maupun kerusakan lingkungan.

Dua TPST yang diusulkan dibangun tersebut, lanjut Putut, berbeda dengan TPA Landfill yang ada selama ini. Sebab, timbunan sampah akan diolah menggunakan teknologi untuk dijadikan sebagai produk Refuse Derived Fuel (RDF) yang bernilai ekonomi.

Baca juga :

“Sekarang tidak lagi dikembangkan TPA Landfill, seperti yang sudah ada sebelumnya. Jadi, harus ada teknologi pengolahannya yang ramah lingkungan,” terangnya.

Adapun rencana lokasi pembangunan TPST Sekoto di Kecamatan Badas, berada disebelah TPA Sekoto dengan luasan 0,68 hektare. Sedang, untuk TPST Branggahan di Kecamatan Ngadiluwih, dengan luasan lahan 0,29 hektare.

Melihat kondisi TPA Sekoto saat ini dan terlepas dari usulan pembangunan TPST tersebut, Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana, meminta DLH Kabupaten Kediri bisa memetakan dan mengaudit tumpukan sampah per kecamatan. Dirinya juga mengingatkan, akan pentingnya pengelolaan sampah sejak dari hulu. Untuk itu, DLH diharapkan bisa mendorong desa-desa yang mau dijadikan percontohan dan berkomitmen melakukan pengolahan sampah bahkan zero sampah.

“Kita harus sentuh hulunya dahulu dan cari 5 hingga 10 desa yang mau serta berkomitmen untuk zero waste,” papar Mas Dhito. (kom/pan/gie)

Disampaikan Wali Kota Aminuddin, kegiatan seperti workshop ilmu waris penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum syariah, khususnya terkait pengelolaan harta warisan. “Kegiatan seperti ini sangat baik untuk meningkatkan keilmuan masyarakat, baik ilmu umum maupun ilmu agama,” ujarnya.

Dokter Amin yang datang bersama sang istri, dr Evariani, berharap kegiatan serupa dapat terus berlanjut dan semakin sering dilaksanakan guna mendukung pembangunan sumber daya manusia di Kota Probolinggo. Giat yang dimulai pukul 07.00 ini juga dirangkai dengan penyerahan bantuan simbolis kepada sahabat disabilitas dan santunan anak yatim.

Sementara itu, Ketua LMI Kota Probolinggo, Ustaz Daud Sulaiman, mengatakan workshop digelar sebagai upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait ilmu waris dan literasi keuangan syariah. Menurutnya, pemahaman ilmu waris dan kecerdasan finansial akan membentuk keluarga yang harmonis, tangguh serta bahagia dunia dan akhirat.

“Sering kali perselisihan dalam keluarga dipicu persoalan pembagian waris. Bukan karena kurang harta, tetapi kurang pengetahuan tentang ilmu agama dan finansial,” katanya.

Baca juga :

Sementara itu, Founder Rumah Tahfidz Al Ashr, Asri Rahajoe, menyampaikan bahwa 7 tahun lalu dirinya dan keluarga telah mewakafkan tanah dan bangunan yang kini digunakan sebagai rumah tahfidz. Di mana dalam kurun 2 tahun terakhir, proses pembelajaran mulai berjalan dengan tujuan mencetak generasi Qurani.

“Semua ini karena kasih sayang Allah SWT. Kami mendirikan rumah tahfidz ini dengan cita-cita mencetak generasi Qurani,” ujarnya.

Selain Workshop Ilmu Waris, kegiatan tersebut juga menghadirkan Workshop Literasi Keuangan Syariah dengan narasumber guru besar Universitas Tazkia Bogor sekaligus founder Sakinah Finance, Murniati Mukhlisin atau yang akrab dipanggil dengan Madam Ani.

Pada kesempatan itu, Madam Ani pun turut memperkenalkan program sejuta literasi dan ta’awun disabilitas yang saat ini mulai dikembangkan di Jawa Timur. Dirinya menilai, literasi keuangan syariah di masyarakat masih perlu ditingkatkan.

“Literasi keuangan syariah masih sangat rendah, sehingga perlu kolaborasi bersama berbagai lembaga untuk memperluas edukasi kepada masyarakat,” ujar Madam Ani. (kom/pro/gie)

Di sela-sela kunjungannya, Bupati Sanusi dengan tegas meminta kepada semua petugas kesehatan yang ada di Puskesmas, agar terus meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di wilayah kerja masing-masing. “Peningkatan pelayanan kepada masyarakat menjadi satu keharusan. Sebab, pemerintah telah meningkatkan kualitas fasilitas kesehatan melalui pembangunan gedung yang megah,” papar bupati dua periode itu.

Dalam serangkaian kunjungan yang dilakukan, Bupati Sanusi melihat langsung setiap ruang yang terdapat di Puskesmas Pujon dan Puskesmas Dau. Dirinya juga menyempatkan diri untuk berdiskusi dengan para tenaga kesehatan (Nakes) dan menerima langsung masukan – masukan selama proses pelayanan kesehatan di Puskesmas.

Baca juga :

Bupati Sanusi juga berpesan, agar seluruh masyarakat dapat dilayani dengan sepenuh hati tanpa membeda-bedakan. “Tidak boleh memilih-milih pasien. Semuanya harus dilayani dengan baik. Kalau menghadapai pasien, harus senyum. Kita ingin, ketika ada orang berobat ke Puskesmas, semuanya bisa sembuh tanpa harus melakukan rujukan ke rumah sakit,” tambah Bupati Malang.

Dirinya juga berpesan, agar seluruh Puskesmas di Kabupaten Malang dapat melakukan inovasi. “Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan di kecamatan dan harus terus berinovasi. Tantangan ke depan semakin besar, jika tidak mau berinovasi, maka Puskesmas akan tertinggal,” ungkap Bupati Malang. (pro/gie)

Sekretaris Dispendik menjelaskan, bahwa pelanggaran disiplin ASN tidak harus menunggu adanya laporan atau pengaduan. Menurutnya, atasan memiliki kewajiban melakukan pengawasan dan pembinaan, apabila melihat adanya indikasi pelanggaran di lingkungan kerja.

“Pelanggaran disiplin ASN bukan merupakan delik aduan. Disiplin ASN adalah tanggung jawab atasan. Kalau ada staf melakukan pelanggaran lalu tidak dibina, ketika staf mendapat hukuman, kepala sekolah juga bisa ikut dikenai sanksi minimal setara,” kata Rosyta.

Karenanya, dirinya meminta kepala sekolah, agar tidak membiarkan bawahannya melakukan penyimpangan secara terus menerus. Menurutnya, pembinaan yang cepat dan tepat, dapat menjadi langkah pencegahan agar pelanggaran tidak berkembang lebih jauh.

Baca juga :

“Kalau tahu staf mulai melenceng, ya diingatkan, dibina dan diarahkan kembali. Jangan dibiarkan. Karena pembiaran itu, juga bisa berkonsekuensi hukum disiplin bagi atasan,” tambahnya.

Rosyta juga berbagi pengalaman, saat mengikuti sidang disiplin ASN. Dirinya mengungkapkan, bahwa pelanggaran tidak hanya dilakukan ASN lama, tetapi juga PPPK yang baru diangkat.

“Ini bukan teori. Saya sudah melihat langsung dalam sidang disiplin. Bahkan ada PPPK yang baru diangkat tahun 2024, tetapi sudah tersangkut pelanggaran. Karena itu, saya selalu mengingatkan, khususnya PPPK angkatan baru, baca dan pahami seluruh isi perjanjian kerja,” imbuhnya.

Melalui kegiatan Dispendik On The Road, dirinya berharap kepala sekolah semakin memahami perannya sebagai atasan langsung, yang memiliki kewajiban melakukan pengawasan. Termasuk, pembinaan, sekaligus menjaga integritas ASN di lingkungan satuan pendidikan. (hms/gie/adv)

Dalam sambutannya, Wabup Ulfiyah menyampaikan bahwa revitalisasi GOW menjadi langkah strategis untuk menghidupkan kembali peran organisasi perempuan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan. Khususnya, di bidang sosial, pendidikan dan pemberdayaan keluarga.

“Melalui pengukuhan Pengurus GOW Kecamatan, diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antar organisasi wanita. Dengan kepengurusan yang baru, GOW diharapkan mampu lebih aktif, inovatif dan responsif terhadap berbagai isu yang berkembang di masyarakat,” kata Wabup Ulfiyah.

Baca juga :

Dirinya berharap, Pengurus GOW Kecamatan yang baru dikukuhkan agar komitmen untuk menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab. “Saya mengajak seluruh anggota untuk bersama-sama meningkatkan peran aktif dalam kegiatan sosial, pemberdayaan ekonomi perempuan, serta peningkatan kualitas keluarga menuju Situbondo naik kelas,” ujarnya.

Melalui revitalisasi ini, sambung Wabup, GOW Kecamatan diharapkan mampu menjadi wadah yang solid dalam menghimpun berbagai organisasi wanita, sekaligus menjadi motor penggerak dalam mewujudkan perempuan yang mandiri, berdaya saing dan berkontribusi nyata bagi pembangunan daerah. “Semoga seluruh Pengurus GOW Kabupaten dan Kecamatan ini terinspirasi dengan semangat perjuangan Raden Ajeng Kartini, yang telah berkontribusi nyata dalam pembangunan bangsa ini,” imbuh Wabup Situbondo. (her/gie)