Program ini, diresmikan oleh Wakil Bupati Lumajang, Yudha Adji Kusuma, di Halaman Barat Stadion Semeru, Sabtu (08/11/2025) tadi. Melalui program itu, tentunya menjadi simbol nyata bahwa digitalisasi bukan semata proyek infrastruktur, melainkan strategi pembangunan manusia dan ekonomi rakyat.

“Wi-Fi publik adalah jembatan menuju kemandirian ekonomi masyarakat. Melalui akses internet yang merata, warga bisa belajar, berinovasi dan memasarkan produk secara digital. Di sinilah kita membangun fondasi ekonomi baru berbasis kreativitas dan teknologi,” kata Wabup Yudha.

Wi-Fi publik yang kini tersebar di berbagai titik kelurahan, tambahnya, berfungsi sebagai ruang akselerasi ekonomi digital rakyat. Pelaku UMKM dapat memanfaatkan konektivitas ini untuk mengembangkan usaha, memperluas jangkauan pasar melalui e-commerce, hingga mempelajari strategi pemasaran daring.

Sementara itu, ujar Mas Yudha-sapaan Wabup Lumajang, generasi muda dapat menggunakan akses ini untuk menimba ilmu, mengasah keterampilan digital dan menumbuhkan bisnis kreatif. Lebih dari sekadar akses internet, Wi-Fi publik hadir sebagai penggerak literasi digital masyarakat.

Baca juga :

Dengan konektivitas yang merata, warga memiliki peluang yang sama untuk meningkatkan kompetensi, mengakses informasi publik dan memperluas jejaring ekonomi. Pembangunan digital yang dilakukan Pemkab Lumajang diarahkan untuk melahirkan masyarakat yang tidak hanya melek teknologi, tetapi juga produktif dan inovatif.

Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Lumajang telah menyiapkan 21 titik Wi-Fi publik di 7 kelurahan se-Kecamatan Lumajang, disusul perluasan layanan di 57 desa dan 141 desa lainnya akan terkoneksi pada 2026. Langkah ini merupakan bagian dari visi besar Lumajang Terkoneksi dan Cerdas Digital.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadiskomonfo) Kabupaten Lumajang, Mustaqim, Wi-Fi publik menjadi instrumen penting untuk menciptakan pemerataan digital dan memperkuat daya saing ekonomi lokal. “Kami ingin memastikan bahwa teknologi hadir di tengah masyarakat bukan sekadar hiburan, tapi sebagai sarana untuk belajar, berinovasi dan meningkatkan kesejahteraan. Setiap koneksi internet adalah peluang untuk tumbuh,” jelas Mustaqim.

Melalui kebijakan digitalisasi yang terarah, Pemkab Lumajang tidak hanya membangun jaringan, tetapi juga ekosistem ekonomi digital yang berpihak pada rakyat. Pemerintah mendorong agar setiap titik Wi-Fi publik dapat menjadi pusat aktivitas produktif, mulai dari pelatihan digital marketing, kolaborasi komunitas kreatif, hingga tempat belajar daring bagi pelajar dan wirausahawan muda.

Program ini juga menjadi instrumen untuk meningkatkan Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) di tingkat daerah. IMDI bukan sekadar indikator, tetapi cerminan sejauh mana masyarakat mampu memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan taraf hidup, memperkuat konektivitas sosial dan memperluas akses ekonomi.

Wi-Fi publik menjadi simbol bahwa kemajuan digital adalah hak setiap warga, dan pemerintah hadir memastikan akses yang setara. Dengan fondasi digital yang kuat, Lumajang tengah membangun arah baru menuju kemandirian ekonomi lokal, pertumbuhan UMKM berbasis teknologi dan masyarakat cerdas digital yang berdaya saing nasional. (kom/adi/gie)

Acara yang diinisiasi Malang Autism Center, ini menjadi wadah untuk berkolaborasi dan menampilkan potensi terbaiknya. Wali Kota Wahyu yang turut hadir bersama jajaran kepala perangkat daerah terkait, mendukung penuh terhadap kegiatan yang bernilai kemanusiaan itu.

“Saya mengapresiasi kegiatan ini, karena kita harus tahu bahwa ada anak-anak yang betul-betul harus kita fasilitasi dengan baik,” ujar Wali Kota Wahyu.

Menurutnya, kegiatan Malang Autism Colors 2025 tidak hanya menjadi ajang apresiasi, tetapi juga langkah penting dalam membangun ekosistem inklusif bagi anak-anak berkebutuhan khusus agar mereka dapat tumbuh secara optimal. Lebih lanjut Wahyu juga mengapresiasi, peluncuran pakaian identitas khusus bagi anak-anak istimewa, yang menjadi bagian dari gerakan edukatif acara tersebut. Pakaian dengan warna-warna khas itu, berfungsi sebagai penanda visual, agar masyarakat lebih memahami dan bijak ketika berinteraksi di ruang publik.

Baca juga :

“Inisiatif ini sangat positif, karena sering kali anak-anak istimewa mengalami tantrum di tempat umum dan masyarakat salah menafsirkan. Dengan adanya identitas ini, masyarakat bisa lebih memahami tanpa keluarga harus terus-menerus menjelaskan kondisi anak,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Wali Kota Wahyu juga menegaskan komitmen Pemerintah Kota Malang untuk terus mewujudkan kota inklusif dan ramah disabilitas. Komitmen tersebut, telah dibuktikan dengan berbagai langkah dan capaian, termasuk penghargaan kategori Nindya sebagai Kota Ramah Anak dan Disabilitas.

“Di bidang pendidikan, kami juga memberi pendampingan bagi siswa berkebutuhan khusus di tingkat SD dan SMP, bekerja sama dengan tenaga ahli dan perguruan tinggi. Beberapa sekolah bahkan sudah mendapat penghargaan, seperti Jarik Mak Siti,” terangnya.

Tidak hanya itu, menurutnya saat ini Gedung MCC juga telah dimanfaatkan secara maksimal sebagai ruang kreatif dan pembinaan, termasuk bagi komunitas Malang Autism Center. “Alhamdulillah, MCC menjadi salah satu tempat untuk mereka belajar, berkarya, dan dibimbing dengan baik,” imbuhnya.

Sebagai informasi, Malang Autism Colors 2025 turut menghadirkan nara sumber nasional. Seperti Mia Amiati, Komisaris Independen Bank Mandiri, serta para tenaga medis, akademisi dan praktisi pendidikan. Sejumlah tamu VIP juga hadir, termasuk pejabat Kejaksaan Tinggi, kepala kejaksaan negeri se-Jawa Timur, pimpinan instansi vertikal, perbankan dan swasta. (pro/rsy/sit)

Bunda Indah menyebut, pertumbuhan ekonomi Lumajang, selaras dengan capaian provinsi. Termasuk, penguatan UMKM, peningkatan ketahanan pangan, serta pengembangan desa mandiri. Hal ini, sejalan dengan target Jawa Timur, menjadi provinsi dengan desa mandiri terbanyak di Indonesia.

“Momentum peringatan ini mengingatkan kita bahwa setiap capaian besar provinsi lahir dari sinergi pemerintah daerah dan masyarakat. Di Lumajang, kita menegaskan pentingnya kolaborasi ini untuk memastikan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan,” tambahnya.

Baca juga :

Dalam sektor pendidikan dan SDM, Bupati Indah menegaskan dukungan Lumajang terhadap pengembangan talenta muda melalui peningkatan akses pendidikan dan pembinaan kompetensi. Sehingga, generasi muda siap bersaing dan berkontribusi pada kemajuan provinsi.

“Kita juga menekankan implementasi ekonomi hijau dan inovasi lokal, selaras dengan provinsi, untuk memastikan pembangunan tidak hanya berorientasi ekonomi tetapi juga ramah lingkungan dan berkelanjutan,” ungkapnya.

Pelaksanaan Peringatan Upacara Hari Jadi ke-80 Jawa Timur di Lumajang, berlangsung khidmat dan diikuti Kepala Perangkat Daerah, Camat, serta ASN Pemkab Lumajang. Gelaran ini, menjadi refleksi bahwa Lumajang aktif berperan serta dalam perjalanan kemajuan Jawa Timur, dari pembangunan ekonomi, ketahanan pangan, pendidikan, hingga penguatan karakter masyarakat.

“Setiap keberhasilan provinsi adalah hasil kerja keras seluruh kabupaten dan kota. Dengan semangat Jatim Tangguh, Terus Bertumbuh, mari kita wujudkan masa depan Jawa Timur yang lebih inklusif, sejahtera, dan berkelanjutan,” papar Bunda Indah. (kom/adi/sit)

Sekedar diketahui, SDN Citrodiwangsan 03 dikenal sebagai salah satu sekolah dasar yang membuka akses luas bagi siswa berkebutuhan khusus (ABK), berdampingan dengan siswa reguler. Sementara dalam kunjungannya itu, Bunda Indah disambut dengan hangat oleh guru dan siswa, termasuk beberapa siswa ABK yang menampilkan puisi dan lagu.

“Sekolah ini luar biasa. Bukan hanya bersih dan nyaman, tapi juga mencerminkan nilai-nilai inklusi. Semua anak disambut dengan tangan terbuka,” kata Bunda Indah.

Dirinya juga menambahkan, bahwa pendidikan inklusif tidak boleh berhenti di satu atau dua sekolah. Untuk itu, dirinya akan mengeluarkan instruksi resmi agar seluruh sekolah di Kabupaten Lumajang menerima siswa ABK.

“Tidak boleh ada anak yang ditolak hanya karena kondisi mereka. Setiap anak punya hak yang sama untuk belajar dalam lingkungan yang aman dan mendukung,” tegasnya.

Dirinya juga menekankan, bahwa sekolah yang terbukti menolak anak berkebutuhan khusus akan dikenai sanksi administratif. Kebijakan ini, merupakan langkah serius untuk memperluas akses pendidikan inklusif di tingkat daerah.

Baca juga :

Selain itu, Pemkab Lumajang berkomitmen mendukung penyediaan sarana dan prasarana sekolah inklusif. Termasuk, tenaga guru pendamping, pelatihan guru, dan alat bantu belajar yang ramah untuk disabilitas.

Sementara itu, Kepala SDN Citrodiwangsan 03, Siti Farida, mengungkapkan bahwa pihaknya menerapkan sistem belajar bersama antara siswa reguler dan ABK, dengan dukungan guru yang dilatih khusus. “Yang kami jaga bukan hanya proses belajar, tapi juga lingkungan sosial yang saling menerima,” jelasnya.

Kunjungan ini, juga mendapatkan apresiasi dari orang tua siswa. Salah satunya, Rina, orang tua anak dengan autisme ringan, yang menyatakan bahwa kehadiran Bupati adalah bentuk perhatian nyata terhadap keluarga dengan anak disabilitas.

Menurut data Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang, terdapat lebih dari 500 anak berkebutuhan khusus usia sekolah dasar dan menengah yang tersebar di berbagai wilayah. Banyak diantara mereka, masih kesulitan mengakses pendidikan formal karena keterbatasan sekolah inklusif.

Pemerintah Kabupaten Lumajang menargetkan, bahwa seluruh sekolah negeri mulai dari tingkat SD hingga SMP, dapat menerima siswa ABK secara bertahap dalam lima tahun ke depan. Langkah ini, sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, serta target Sustainable Development Goals (SDGs) poin ke-4 tentang pendidikan inklusif dan berkualitas.

Dengan komitmen tersebut, Kabupaten Lumajang mendorong sistem pendidikan yang merata, setara, dan berpihak pada seluruh anak tanpa terkecuali. (kom/adi/sit)

Mengusung tema ‘Polri Untuk Masyarakat’, upacara berlangsung khidmat dengan semangat nasionalisme yang membara. Kapolres Lumajang, AKBP Alex Sandy Siregar, memimpin jalannya upacara sekaligus membacakan amanat dari Kapolda Jatim, yang menyoroti keberhasilan kolaboratif menjaga kondusivitas wilayah, termasuk suksesnya Pilkada serentak 2024 dan peningkatan kepuasan publik terhadap kinerja Polri.

Dalam kesempatan itu, Bupati Indah menegaskan bahwa keamanan yang kuat hanya bisa terwujud jika masyarakat dilibatkan secara aktif. Dirinya pun mengapresiasi, transformasi Polri yang semakin inklusif dan responsif terhadap aspirasi rakyat.

“Kami mendukung penuh arah baru Polri yang lebih mendengar, lebih melindungi dan lebih dekat dengan rakyat. Karena Polri yang kuat bukan hanya karena seragamnya, tapi karena cintanya kepada masyarakat,” kata Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang.

Baca juga :

Sebagai bentuk nyata sinergi pemerintah daerah dalam penguatan budaya hukum dan ketertiban sejak dini, Bunda Indah juga menyerahkan langsung trofi Juara 1 Gebyar Polisi Cilik (Pocil) tingkat Polda Jawa Timur kepada Tim Pocil Lumajang, sekaligus memberikan uang pembinaan sebesar Rp 10 juta. “Prestasi anak-anak kita dalam Pocil membuktikan bahwa karakter tangguh dan cinta tanah air bisa ditanamkan sejak dini. Mereka adalah penjaga masa depan bangsa,” tambahnya.

Selain itu, penghargaan juga diberikan kepada pemenang lomba Siskamling se-Kabupaten Lumajang. Kegiatan ini, menurut Bunda Indah, bukan sekadar seremonial, tetapi bagian dari strategi membangun ketahanan sosial dan kesadaran kolektif dalam menjaga lingkungan.

“Kami ingin warga menjadi pelaku utama keamanan, bukan sekadar penonton. Keamanan berbasis partisipasi seperti ini adalah wujud nyata cinta kampung halaman,” tegasnya.

Melalui momen Hari Bhayangkara, Bupati Lumajang mengajak seluruh elemen untuk terus memperkuat kolaborasi Polri, TNI dan masyarakat dalam menciptakan ruang hidup yang aman, inklusif dan berkarakter. Dirinya menyebut sinergi adalah kunci menuju Indonesia Emas 2045, dimulai dari kabupaten seperti Lumajang. (kom/adi/gie)

Di tengah dominasi tenaga kerja non-disabilitas dalam sektor konstruksi, pelatihan pertukangan bagi penyandang disabilitas yang diadakan di Banyuwangi menjadi langkah nyata menuju inklusi. “Kami berharap, program ini bukan sekadar perkara pelatihannya. Namun, juga menjadi tonggak bagi kita semua untuk berkomitmen terus membuka diri sebagai ruang yang setara bagi semua, tanpa terkecuali,” kata Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, Kamis (08/05/2025) tadi.

Sebelumnya, ada sebanyak 20 disabilitas daksa dan rungu telah mengikuti pelatihan keterampilan pertukangan selama empat hari, yaitu 21 hingga 24 April 2025. Pelatihan yang digelar di SMKN Glagah, ini ditutup dengan uji sertifikasi kompetensi.

Pelatihan ini, merupakan bagian dari program Gender Equality and Social Inclusion in Infrastructure (GESIT) didukung oleh Kemitraan Indonesia Australia untuk Infrastruktur (KIAT) dan diinisiasi oleh Persatuan Penyandang Disabilitas (PPDI) Banyuwangi. “Kami mengapresiasi dan mendukung penuh program seperti ini, karena membuka peluang nyata bagi penyandang disabilitas untuk bekerja. Sertifikasi kompetensi yang mereka peroleh, akan menjadi modal penting untuk bersaing secara profesional,” ujar Bupati Ipuk.

Baca juga :

Ditambahkannya, pelatihan ini bukan hanya soal keterampilan teknis, tetapi juga membentuk paradigma baru bahwa pekerjaan konstruksi tidak lagi menjadi ranah eksklusif bagi kelompok non-disabilitas. “Ini merupakan wujud nyata inklusifitas, bahwa semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pekerjaan. Di Banyuwangi, kami juga sudah memulainya sejak di level pendidikan,” ujar Bupati Ipuk.

Lewat Program Agage Pintar (Ayo Cepat Pintar), semua jenjang pendidikan di Banyuwangi bisa menerima penyandang disabilitas di lingkungan sekitarnya. “Kami juga terus mendorong dunia usaha di Banyuwangi, untuk menerima karyawan penyandang disabilitas. Bahkan, kami juga membuka jalur khusus penyandang disabilitas dalam formasi CPNS. Ini semata-mata untuk memberikan hak kesetaraan, agar para disabilitas bisa mendapatkan hak-hak nya dengan baik,” papar Bupati Ipuk.

Sementara itu, Ketua pelaksana kegiatan dari PPDI (Persatuan Perangkat Desa Indonesia) Banyuwangi, Umar Asmoro, mengatakan bahwa program pelatihan ini memberikan pelatihan pertukangan, perpipaan dan sanitasi. “Materi yang disampaikan dalam pelatihan tukang bangunan ini meliputi pelaksanaan pemasangan bata dan kusen, pekerjaan plester dan acian, pekerjaan plumbing serta pengecatan, yang disesuaikan tingkat disabilitas para peserta,” kata Umar.

Usai pelatihan, para peserta menjalani uji kompetensi untuk menguji hasil teori dan praktek yang sebelumnya telah dijalani. Para peserta, nantinya juga memperoleh Sertifikat BNSP dengan Jabatan Kerja (Jabker) tertentu.

“Dengan sertifikat ini akan meningkatkan daya saing dan kredibilitas pekerja,” papar Umar. (kom/bwi/sit)

Forum Musrenbang ini, tentunya menjadi arena strategis untuk mempertemukan pokok-pokok pikiran DPRD, aspirasi masyarakat dan arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi. Tujuannya, guna merumuskan perencanaan pembangunan yang lebih partisipatif, terukur dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, dalam sambutannya menegaskan tema pembangunan tahun 2026, yaitu ‘Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Melalui Pembangunan Wilayah Strategis dan Peningkatan Produktivitas Menuju Kemandirian Pangan dan Energi’. Tema tersebut, diterjemahkan dalam sembilan prioritas pembangunan provinsi atau Nawa Bhakti Satya yang mencakup bidang ekonomi, sosial, ketahanan pangan hingga pelestarian lingkungan.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Yudha Adji Kusuma menekankan bahwa Lumajang siap berkontribusi aktif dalam mewujudkan pembangunan inklusif Jawa Timur. Hal ini, tercermin dari delapan misi pembangunan Kabupaten Lumajang, yang dikenal dengan Asta Cita Narrarya. Yaitu, Lumajang Melayani, Lumajang Aman, Lumajang Membangun, Lumajang Eksotik, Lumajang Peduli, Lumajang Unggul, Lumajang Tangguh, dan Lumajang Lumbung Pangan.

Baca juga :

“Penyelarasan antara program prioritas provinsi dan daerah sangat penting agar pembangunan yang dilakukan memiliki daya ungkit bersama dan berdampak lebih luas. Ini bukan hanya soal koordinasi administratif, tapi juga komitmen bersama untuk membangun kesejahteraan masyarakat secara merata,” kata Mas Yudha-sapaan Wakil Bupati Lumajang.

Dalam konteks pembangunan wilayah strategis, Kabupaten Lumajang memegang peran penting sebagai salah satu daerah penyangga sektor pangan dan potensi energi terbarukan. Sekaligus, memiliki keunggulan di bidang pertanian, pariwisata eksotik dan ketangguhan bencana.

“Partisipasi dalam Musrenbang ini adalah bentuk keseriusan kami untuk memastikan setiap kebijakan provinsi dapat diimplementasikan secara adaptif di daerah. Dengan sinergi yang kuat antara pusat, provinsi dan kabupaten atau kota, maka pembangunan akan lebih tepat sasaran dan berkelanjutan,” tegasnya.

Musrenbang RKPD dan RPJMD Provinsi Jawa Timur, ini sekaligus menjadi pondasi penting dalam menyusun arah pembangunan Kabupaten Lumajang ke depan, dengan pendekatan kolaboratif dan terintegrasi lintas sektor serta wilayah. (kom/adi/sit)

Pj Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan, menyampaikan bahwa tema RKPD 2026 tersebut selaras dengan tema yang ada di Provinsi Jawa Timur. Sehingga, diharapkan nantinya dapat melakukan perubahan yang fundamental untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

“Alhamdulillah, proses konsultasi publik berjalan dengan baik. Mudah-mudahan konsen dan tepat waktu. Menurut saya itu juga luar biasa, ada peta pembangunan yang inklusif dan penguatan transformasi,” kata Pj Wali Kota Iwan.

Dikatakannya, bahwa pembangunan inklusif bertujuan memberikan akses dan kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat. Tentu dengan berpedoman pada keadilan, peningkatan kesejahteraan, serta pengurangan kesenjangan antar kelompok dan wilayah.

“Evaluasi dari pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif harus terus dilakukan agar hasilnya berkelanjutan,” ujarnya.

Tak hanya itu, Pj Wali Kota Iwan juga menyoroti pentingnya transformasi dari sistem manual ke digitalisasi sebagai bagian dari kesiapan Kota Malang menghadapi tuntutan globalisasi. “Kota Malang sudah siap mengikuti perubahan kebijakan global, termasuk digitalisasi,” tegasnya.

Baca juga :

Lebih lanjut Pj Wali Kota Iwan juga menekankan bahwa dokumen RKPD 2026 akan mencerminkan aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) serta masukan dari DPRD sebagai mitra strategis pemerintah. “Tentu dalam hal ini perlu adanya kolaborasi yang baik,” tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut, Pj Wali Kota Iwan juga menyinggung target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan struktur anggaran Kota Malang. Untuk di tahun 2025, PAD ditargetkan meningkat hingga 42 persen, sementara 57 persen anggaran berasal dari dana transfer.

“Harapannya, pada 2026, belanja daerah dapat lebih banyak bersumber dari PAD, sehingga ketergantungan pada dana transfer dapat berkurang. Kota Malang punya potensi besar untuk mewujudkannya secara bertahap,” lanjutnya.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Malang, Dwi Rahayu, menuturkan bahwa setelah dilakukan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Malang Tahun 2026, nantinya akan dilanjutkan dengan Musrenbang pada bulan Maret 2025. “Mudah-mudahan tahapan itu terlalui sesuai dengan mekanismenya jadi tidak mundur. Tapi tetap, untuk Musrenbang nanti mengikuti arahan dari provinsi. Kalau saat ini sedang prosesnya di tingkat kelurahan dan hampir selesai semua, termasuk Februari nanti di tingkat kecamatan dan bulan Maretnya di tingkat kota,” imbuh Dwi. (rsy/sit)

Kepala Dinsos P3AP2KB Kota Malang, Donny Sandito, menyampaikan bahwa indikator fasilitas ramah disabilitas di Kota Malang sudah cukup baik berdasarkan penilaian kementerian. Namun, masih ada tantangan, seperti kondisi taman kota dan fasilitas umum yang mulai rusak.

“Misalnya, fasilitas di kantor pelayanan umum, baik milik Pemkot maupun kementerian, perlu ramah disabilitas, lansia dan anak. Ini harus menjadi perhatian kita. Kemudian juga fasilitas di taman kota harus memenuhi kebutuhan dasar agar aman dan nyaman bagi disabilitas, lansia, maupun anak-anak. Namun, kita lihat ada beberapa taman yang fasilitasnya mulai rusak, seperti lampu atau infrastruktur lainnya. Ini perlu segera dibenahi,” jelas Donny, seusai mengikuti Musrenbang Tematik RKPD 2026, Senin (16/12/2024) tadi.

Baca juga :

Terkait kontribusi disabilitas dalam pemerintahan, Donny mengakui bahwa jumlah tenaga penyandang disabilitas yang terserap juga masih kurang. Hal ini menurutnya juga perlu didorong, agar mendapatkan kesempatan yang setara dalam dunia kerja.

“Secara keseluruhan, jumlahnya memang masih minim. Namun, untuk di Dinsos P3AP2KB sendiri, dari 50 Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan (TPOK) ada tiga orang penyandang disabilitas yang bekerja bersama kami,” ungkapnya.

Tentu ke depan, pihaknya berkomitmen untuk memperbaiki fasilitas dan meningkatkan partisipasi kelompok rentan dalam pembangunan. Hal ini sejalan dengan visi Kota Malang sebagai kota inklusif, berdaya saing dan berakhlak.

“Kami berharap fasilitas umum di Kota Malang, baik taman, kantor pelayanan, maupun infrastruktur lainnya, dapat semakin sesuai dengan kebutuhan masyarakat, khususnya disabilitas, lansia dan anak-anak,” imbuh Donny. (rsy/sit)