Agenda yang berlangsung sakral ini, berpusat di Gedung Olah Raga (GOR) SMPN 7 Jember dan dihadiri oleh jajaran pejabat Forkopimda serta perwakilan guru dari seluruh kecamatan. Dari total alokasi kebutuhan sekitar 1.100 formasi posisi kepala sekolah yang tersedia dan kosong selama beberapa waktu terakhir, sebanyak 734 kepala sekolah resmi diambil sumpah jabatannya pada gelaran tahap pertama ini. Bersamaan dengan itu, turut dilantik pula sebanyak 43 pejabat fungsional pengawas dan penilik sekolah, yang akan bertugas memperkuat pengawasan mutu pembelajaran di lapangan.

Dalam arahannya, Bupati Fawait menyampaikan bahwa perombakan besar-besaran ini sengaja dilakukan untuk menyuntikkan energi baru ke dalam sistem pendidikan daerah. Dirinya mengingatkan para pejabat yang baru dilantik, agar tidak terlena dalam zona nyaman jabatan baru mereka.

“Saya menegaskan, bahwa jabatan sebagai kepala sekolah ini bukanlah sekadar posisi administratif atau formalitas belaka. Melainkan, sebuah amanah besar untuk melahirkan perubahan nyata di dunia pendidikan kita,” tegasnya.

Bupati Fawait memberikan waktu selama enam bulan, untuk melakukan terobosan-terobosan kreatif di sekolah masing-masing. “Nanti setiap enam bulan sekali, kinerja kalian semua akan kita evaluasi secara ketat. Jika dalam enam bulan tidak ada progres atau inovasi yang terlihat, maka akan ada evaluasi jabatan lebih lanjut,” tambahnya.

Baca juga :

Gus Fawait-sapaan Bupati Jember juga memaparkan landasan filosofis di balik kebijakan sektor pendidikan. Menurutnya, sektor pendidikan merupakan fondasi utama dari seluruh program pembangunan daerah. Pendidikan juga menjadi instrumen paling efektif, untuk memutus mata rantai kemiskinan struktural jangka panjang yang selama ini masih membayangi sebagian masyarakat di Kabupaten Jember.

Oleh karena itu, pintanya, para kepala sekolah dituntut untuk mengubah paradigma kerja lama. “Silakan beraktualisasi diri secara maksimal untuk mendapatkan prestasi, baik di bidang akademik maupun non akademik. Sekolah harus menjadi ruang tumbuh yang mampu melahirkan generasi muda Jember yang unggul, berdaya saing tinggi dan memiliki karakter moral yang kuat. Kepala sekolah dituntut mampu beradaptasi cepat dengan perkembangan zaman serta membangun kultur pendidikan yang progresif sekaligus humanis. Pendidikan harus menjadi alat utama kita untuk menciptakan masa depan Kabupaten Jember yang jauh lebih baik,” urainya.

Selain urusan mutu internal sekolah, Gus Fawait juga menginstruksikan kepada kepala sekolah untuk menjadi perpanjangan tangan strategis pemerintah daerah di lingkungan masyarakat. Sektor pendidikan diwajibkan ikut mengawal dan menyukseskan program prioritas nasional maupun daerah, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), penguatan Koperasi Desa Merah Putih, pemenuhan layanan kesehatan gratis melalui Universal Health Coverage (UHC), akurasi pendataan Program Peta Cinta, hingga penyaluran Program Beasiswa Pendidikan.

Mengenai infrastruktur, Gus Fawait membawa kabar baik bahwa Pemkab Jember saat ini tengah memperjuangkan tambahan bantuan dana pusat untuk proyek revitalisasi bangunan sekolah pada tahun anggaran berikutnya. Sinyal positif dari kementerian terkait, sudah mulai terlihat dan diharapkan bisa segera terealisasi demi mewujudkan pemerataan kualitas sarana prasarana pendidikan di wilayah pinggiran Jember.

Namun, dirinya menegaskan bahwa kucuran dana besar tersebut wajib dikawal secara transparan agar terhindar dari praktik penyelewengan. “Kami dari jajaran pemerintah daerah tidak bisa mengawasi jalannya proyek dan operasional sekolah ini satu per satu secara langsung di lapangan. Maka dari itu, saya memohon bantuan dari semua pihak yang hadir hari ini, mulai dari jajaran Dinas Pendidikan, para pengawas sekolah, kepala sekolah itu sendiri, hingga rekan-rekan media sebagai salah satu pilar demokrasi kita untuk bersama-sama mengawal pelaksanaan program ini agar berjalan transparan dan tepat sasaran,” tambahnya. (rio/gie/adv)

Apresiasi ini, mengemuka dalam forum Sosialisasi Rencana Induk (Rinduk) dan Inovasi Daerah dalam Percepatan Pengentasan Kemiskinan yang diselenggarakan di Gedung TB Taskin, Jakarta, Kamis (21/05/2026) tadi.

Pertemuan tingkat tinggi itu, dihadiri oleh pemangku kepentingan strategis nasional. Termasuk, perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, Kementerian PAN-RB, serta Badan Pusat Statistik (BPS).

Sistem ground check faktual yang melibatkan puluhan ribu aparatur negara di Jember, itu dinilai sebagai terobosan yang efektif untuk meminimalisasi exclusion dan inclusion error dalam penyaluran bantuan sosial. Hal ini, dinilai sejalan dengan visi transformasi digital pemerintah pusat dalam mengorkestrasi satu data kemiskinan nasional yang valid.

Wakil Kepala BP Taskin, Iwan Sumule, dalam pemaparannya menegaskan bahwa sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah, hanya dapat terwujud jika fondasi datanya memiliki derajat validitas yang tinggi. Dirinya menilai, langkah Pemkab Jember sangat relevan dalam mengejar target makro pembangunan jangka menengah nasional.

“Kami memandang program yang dijalankan oleh Kabupaten Jember, dapat menjadi referensi strategis bagi percepatan pengentasan kemiskinan yang lebih terpadu, sistematis dan berdampak luas. Persoalan krusial dalam penanganan kemiskinan secara nasional, selama ini terletak pada akurasi data sekunder yang sering kali tidak mencerminkan realitas sosiologis di lapangan. Sehingga, memicu tumpang tindih program,” terangnya.

Berdasarkan kalkulasi BPS, tingkat kemiskinan nasional per September 2025 berada pada angka 8,25 persen atau setara dengan 23,36 juta jiwa. “Target jangka panjang kita adalah mereduksi angka tersebut hingga mencapai kisaran 4,5 sampai 5 persen pada tahun 2029, dengan sasaran jangka pendek berupa eliminasi total atau nol persen kemiskinan ekstrem pada tahun 2026 ini. Oleh sebab itu, integrasi data makro dan mikro menjadi instrumen kunci agar seluruh program perlindungan sosial benar-benar tepat sasaran,” tambahnya.

Baca juga :

Bupati Jember, Muhammad Fawait, merespon pemaparan itu menjelaskan bahwa melalui forum tersebut reformasi birokrasi di Jember diarahkan untuk mendukung ketepatan kebijakan sosial. Menurutnya, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan anggaran negara, baik melalui APBN, APBD, maupun dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), didistribusikan secara berkeadilan berdasarkan indikator kemiskinan yang objektif.

“Prinsip dasar yang kami pegang di Kabupaten Jember, adalah bahwa pengentasan kemiskinan harus dibangun di atas basis data yang akurat dan sesuai dengan kondisi riil masyarakat di lapangan. Kami saat ini tengah mengoptimalisasi pola intervensi sosial berbasis data mikro By Name By Address (BNBA). Hal ini penting, agar seluruh instrumen bantuan tepat sasaran dan berkeadilan,” tegas Bupati Fawait.

Jika merujuk pada data BPS, angka kemiskinan di Jember menunjukkan tren positif, menurun dari 9,01 persen pada 2024 menjadi 8,67 persen pada 2025. Hal ini, berarti sebanyak 8,01 ribu jiwa telah berhasil keluar dari kategori kemiskinan.

“Namun secara absolut, jumlah warga kurang mampu di Jember masih berada di angka 216,76 ribu jiwa, yang menempatkan kabupaten kami pada posisi terbesar kedua di Jawa Timur. Oleh karena itu, fokus intervensi kami arahkan secara spesifik pada kelompok Desil 1 melalui validasi berskala besar dengan sasaran prioritas mencapai 97.060 kepala keluarga,” jelas Gus Fawait-sapaan Bupati Jember.

Dirinya juga menguraikan, aspek manajerial dari gerakan Verval ini, dimana Pemkab Jember melakukan mobilisasi masif dengan melibatkan lebih dari 20 ribu ASN di seluruh jajaran dinas dan kecamatan. Sebelum diterjunkan untuk melakukan penyisiran lapangan pada periode 17 April hingga 17 Mei 2025, para ASN diberikan pembekalan teknis oleh BPS dan pendamping PKH guna menyamakan parameter penilaian berdasarkan 39 indikator kemiskinan multidimensi, yang mencakup aspek struktural bangunan, pendapatan riil, hingga aksesibilitas pendidikan.

Pemanfaatan arsitektur teknologi informasi berupa aplikasi berbasis web dan telepon pintar itu, memungkinkan pengunggahan data secara real time ke pusat data daerah. Hasilnya, dari total populasi Desil 1 sebanyak 260.087 jiwa, tim berhasil memverifikasi hingga 98 persen target.

Proses ini, tambahnya, mengungkap fakta anomali data yang signifikan, ditemukan sebanyak 16.766 individu yang telah meninggal dunia namun tetap tercatat sebagai penerima manfaat aktif, serta 10.703 kepala keluarga yang secara administratif telah melakukan migrasi keluar dari wilayah Jember namun datanya belum terhapus dari sistem bantuan pusat. “Temuan-temuan hukum dan administrasi di lapangan ini, menegaskan bahwa pembaruan data secara faktual dan periodik adalah hal yang tidak bisa ditawar lagi. Otoritas publik harus beroperasi dengan menggunakan data valid agar kebijakan yang dirumuskan tidak meleset dari kebutuhan objektif masyarakat luas. Berpijak pada validitas data inilah, pemerintah dapat memformulasikan kebijakan pembangunan yang mampu menghadirkan keadilan sosial dan pemerataan ekonomi secara nyata bagi seluruh lapisan masyarakat,” imbuh Gus Fawait. (rio/gie/adv)

Secara faktual, penghargaan ini tidak diberikan begitu saja. Namun, tim penilai dari kalangan jurnalis melihat adanya perubahan signifikan dalam tata kelola pelayanan dasar di Kabupaten Jember selama satu tahun terakhir.

Mewakili Bupati Fawait, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jember, Regar Jeane Dealen Nangka, menerima trofi tersebut di hadapan para tokoh pers dan pimpinan daerah se-Jawa Timur. Mewakili Bupati Fawait, Regar, memaparkan bahwa tulang punggung dari penghargaan ini adalah tiga program integratif yang disebut sebagai motor penggerak perubahan.

Pertama, ujarnya, adalah Universal Health Coverage (UHC) Prioritas. “Fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak warga Jember yang sebelumnya kesulitan mengakses layanan kesehatan karena kendala administrasi biaya. Dengan UHC Prioritas, pemerintah menjamin seluruh pemegang KTP Jember, khususnya kategori kurang mampu, untuk mendapatkan layanan medis gratis di rumah sakit mana pun di seluruh Indonesia yang telah bekerja sama,” ujarnya.

Baca juga :

Kedua, tambahnya, adalah Program Peta Cinta atau Pelayanan Tuntas Cetak KTP di Kecamatan. Secara faktual, sebelum program ini ada, warga desa di pelosok Jember harus menempuh jarak berjam-jam untuk menuju kantor kependudukan di pusat kota. Kini, kewenangan cetak KTP dan Kartu Keluarga didelegasikan langsung ke 31 kantor kecamatan.

Menurut Regar, bahwa Bupati Fawait telah menegaskan bahwa keberhasilan Peta Cinta didukung oleh jaminan logistik. “Pemerintah Kabupaten Jember memastikan stok blangko KTP di tingkat kecamatan selalu tersedia (aman) agar tidak ada penundaan layanan,” tegasnya.

Program ketiga yang menjadi sorotan adalah Wadul Gus’e. Ini adalah platform komunikasi dua arah yang memangkas jarak birokrasi antara rakyat dan bupati.

“Melalui platform ini, warga dapat mengirimkan keluhan, laporan infrastruktur rusak, hingga saran pembangunan secara langsung. Data laporan yang masuk diolah untuk menjadi dasar perbaikan layanan di semua tingkatan birokrasi,” jelasnya.

Menurut Regar, Gus Fawait menekankan bahwa penghargaan dari PWI Jatim ini adalah vitamin atau asupan semangat bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN) di Jember. Dengan adanya pengakuan dari pihak eksternal, terutama dari kalangan pers yang biasanya kritis. Hal ini membuktikan bahwa jalur reformasi birokrasi yang diambil sudah berada di lintasan yang benar.

Bupati Fawait mendedikasikan pencapaian ini, untuk seluruh elemen pemerintah dan rakyat Jember yang telah bersinergi demi mewujudkan visi Jember Baru, Jember Maju. (rio/gie/adv)

Selama ini, Banyuwangi dikenal sebagai daerah yang banyak melahirkan inovasi. Bahkan, Kabupaten Banyuwangi sejak 2018, telah delapan kali secara berturut-turut ditetapkan sebagai Kabupaten Terinovatif se-Indonesia, dalam ajang Indonesia Government Award (IGA), yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Ajang ini bukan sekadar lomba, namun ruang kolaborasi untuk melahirkan ide-ide kreatif, solutif dan berdampak bagi masyarakat,” kata Bupati Ipuk, Kamis (05/03/2026) tadi.

Bupati Ipuk menjelaskan, Koin Wangi dirancang sebagai wadah untuk menjaring talenta inovatif dari berbagai kalangan. Melalui kompetisi ini, pemerintah daerah berharap muncul berbagai gagasan yang mampu meningkatkan daya saing dan mempercepat pembangunan Banyuwangi.

Kompetisi tersebut, terbuka bagi berbagai elemen masyarakat, mulai dari ASN, tenaga pelayanan publik, hingga masyarakat umum. Peserta dapat mengusulkan ide inovasi yang sudah dijalankan maupun yang masih berupa konsep.

“Ini sebagai upaya membangun ekosistem inovasi yang inklusif, dimana setiap gagasan, sekecil apa pun, memiliki ruang untuk tumbuh dan dikembangkan,” ujarnya.

Baca juga :

Selama ini, Banyuwangi telah menggulirkan inovasi di berbagai sektor, mulai layanan publik, pariwisata, pendidikan, administrasi kependudukan, kesehatan, ekonomi, sosial, seni budaya dan sektor lainnya. Di sektor pelayanan publik misalnya, Banyuwangi memiliki Program Smart Kampung yang mendorong pelayanan publik berbasis teknologi informasi (TI) hingga ke level desa. Berbagai pelayanan seperti pengurusan administrasi kependudukan, perizinan usaha, hingga layanan kesehatan cukup, dilakukan di tingkat desa melalui Aplikasi Smart Kampung.

Di bidang sosial, Banyuwangi juga memiliki inovasi, salah satunya Rantang Kasih yang memberikan makan bergizi bagi Lansia sebatang kara tiga kali sehari. Ada juga inovasi di sektor pendidikan seperti Siswa Asuh Sebaya (SAS) yang dikembangkan menjadi Sekolah Asuh Sekolah.

Ditambahkan Kepala Bappeda Banyuwangi, Suyanto Waspo Tondo, Koin Wangi terbuka bagi individu maupun kelompok, yang beranggotakan maksimal tiga orang. Terdiri atas ASN, warga ber KTP Banyuwangi dan pengajar/dosen.

“Pendaftaran dibuka mulai 1-28 Maret 2026,” ujar Yayan-sapaan akrabnya.

Ada dua kategori inovasi yang dilombakan. Yaitu inovasi digital dan inovasi non digital. Adapun ruang lingkupnya, meliputi inovasi Pelayanan Publik, Tata Kelola Pemerintahan, Pertanian, Pariwisata dan lainnya yang sesuai bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

“Inovasi yang diajukan boleh berupa ide maupun inovasi yang sudah diimplementasikan. Namun yang perlu dicatat, inovasi yang diikutkan kompetisi belum pernah memenangkan penghargaan apapun, baik tingkat lokal dan nasional,” ujar Yayan.

Untuk penilaiannya, diakumulasi dari penilaian proposal dan pemaparan. Dengan dewan juri berasal dari kalangan birokrasi, akademisi dan praktisi. “Pemenang inovasi akan mendapatkan piagam penghargaan, tropy, uang pembinaan serta fasilitasi pengurusan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) berupa hak cipta,” tambah Yayan. (kom/bwi/gie)

Final kompetisi yang berlangsung pada 10–12 Februari 2026 di Semarang, tersebut mempertemukan inovator muda dari berbagai daerah dan negara. Setiap peserta mempresentasikan karyanya di booth masing-masing, menciptakan suasana kompetisi yang dinamis dan interaktif.

Di hadapan para juri dan peserta lain, Keisya memperkenalkan Smart Chocolate, cokelat sehat berbahan dasar kacang sacha inchi yang kaya omega-3 dan multivitamin. Produk camilan rendah gula berbasis nabati, itu dirancang sebagai alternatif lebih sehat bagi anak-anak sekaligus membantu menjaga fokus belajar.

Ide tersebut, berangkat dari pengamatan sederhana terhadap kebiasaan konsumsi makanan manis di kalangan teman seusianya. Dari situ, Keisya mengembangkan konsep bisnis yang dilengkapi analisis pasar serta strategi pemasaran sederhana.

Baca juga :

Kemampuannya memaparkan ide secara runtut dalam Bahasa Inggris, menjadi nilai tambah tersendiri di hadapan dewan juri. “Awalnya deg-degan karena ini pertama kali ikut lomba. Tapi setelah mulai menjelaskan, rasanya lebih tenang,” ujar Keisya dalam keterangan tertulis, Jumat (20/02/2026) tadi.

Guru pendamping, Arlinda Khoirun Nisa, menuturkan bahwa pengalaman tersebut bukan sekadar soal medali. Menurutnya, ajang seperti AISEEF menjadi ruang pembelajaran yang melatih keberanian tampil, kemampuan komunikasi, serta kreativitas siswa sejak dini.

Apresiasi juga disampaikan Kepala SDN Sawojajar 5 Kota Malang, Siti Romlah. Dirinya menilai, capaian tersebut merupakan hasil ketekunan serta dukungan keluarga dan lingkungan sekolah.

“Syukur Alhamdulillah atas prestasi ananda Keisya. Berkat ketekunan, kerja keras dan dukungan orang tua sehingga mendapatkan medali emas di ajang AISEEF. Semoga kemampuan yang dimiliki terus berkembang untuk bekal masa depan dan dapat menginspirasi teman-teman di SDN Sawojajar 5,” ujarnya.

Pengalaman lomba perdana itu, menjadi langkah awal yang berkesan bagi Keisya. Dari pengamatan sederhana yang diwujudkan dalam bentuk inovasi, keberanian mencoba dan menyampaikan gagasan membawanya meraih pengakuan di panggung internasional. (kom/sby/gie)

“Saya berharap, pimpinan baru Baznas bisa melanjutkan program-program baik yang sudah ditorehkan kepengurusan sebelumnya. Ke depan, kinerja dan prestasi Baznas harus ditingkatkan,” kata Bupati Ipuk.

Dirinya juga mengatakan, Baznas merupakan mitra strategis pemerintah. Selama ini, Baznas telah mendukung program-program pembangunan Pemkab Banyuwangi, khususnya masalah penanganan kemiskinan.

“Angka kemiskinan di Banyuwangi yang terus turun berkat kerja keroyokan semua pihak, termasuk Baznas. Sinergi baik ini harus terus kita pertahankan dan kita lanjutkan,” tambah Bupati Ipuk.

Dirinya juga meminta, agar Baznas semakin profesional dan mampu menggandeng mitra-mitra strategis di Banyuwangi. Sehingga, bantuan-bantuan yang diberikan semakin banyak dan semakin tepat sasaran.

Baca juga :

Selain itu, lanjut Bupati Ipuk, dirinya juga meminta agar Baznas terus berinovasi dan memanfaatkan digitalisasi. Dengan begitu jika ada muzakki (wajib zakat) ingin menitipkan zakatnya, mereka tidak perlu harus datang ke Kantor Baznas, melainkan melalui platform yang bisa mereka akses.

“Dengan tandang bareng (bersama-sama), kami optimis semakin banyak warga membutuhkan di Banyuwangi yang berdaya. Mulai Lansia miskin, keluarga prasejahtera dan pelaku usaha kecil,” harap Bupati Ipuk.

Ketua Baznas Banyuwangi yang baru dilantik, Dwi Yanto, menyatakan siap menjalankan tugas-tugasnya berkolaborasi dengan Pemkab untuk kemaslahatan umat. “Kami siap bermitra dengan Pemkab untuk menjalankan semua kegiatan sosial yang berkaitan dengan kepentingan mustahik (penerima zakat),” kata Dwi.

Dwi menambahkan, Baznas juga siap bersinergi dalam program pengentasan kemiskinan Pemkab Banyuwangi, hingga peningkatan ekonomi pelaku UMKM. Seperti pelaksanaan bedah rumah, bantuan pendidikan untuk siswa kurang mampu, hingga program ekonomi kerakyatan.

“Program-program yang sudah berjalan sebelumnya kita evaluasi, kita perbaiki lagi. Termasuk pesan Ibu Bupati terkait pelayanan berbasis digital. Semoga ke depan Baznas mampu menghadirkan layanan zakat yang lebih cepat, mudah dan amanah,” tuturnya. (kom/bwi/gie)

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto, dalam keterangan persnya menyampaikan bahwa Presiden menekankan pentingnya peran riset dan inovasi sebagai fondasi pembangunan industri berbasis sains dan teknologi. Presiden menegaskan, bahwa di era saat ini salah satu pahlawan bangsa adalah mereka yang mampu melahirkan inovasi dan terobosan nyata.

“Bapak Presiden meminta riset-riset dan inovasi untuk membangun industri dan mengangkat pendapatan negara. Jadi tadi Presiden menyampaikan bahwa di era dulu perjuangan bangsa kita para pahlawan negara itu adalah orang-orang yang bisa melawan penjajah, membela rakyat dari penjajahan. Nah saat ini pahlawan-pahlawan ini adalah orang-orang yang bisa melakukan inovasi-inovasi, melakukan terobosan-terobosan sehingga bisa meningkatkan pendapatan negara,” kata Mendiktisaintek.

Oleh karena itu, Presiden meminta untuk selalu menjaga kekompakan, persatuan, sehingga riset dan teknologi ini bisa terus didorong, penguasaan sains dan teknologi dapat terus berlangsung. Selain itu, dalam arahannya, Presiden turut menekankan pentingnya sinergi antara riset, teknologi dan industri nasional agar penguasaan Saintek dapat memberikan dampak langsung bagi perekonomian bangsa.

“Riset dan teknologi berjalan beriringan dengan industri-industri yang memang dibutuhkan oleh bangsa kita,” ujarnya.

Baca juga :

Dalam hal ini, Presiden berharap para guru besar dan pimpinan perguruan tinggi dapat menjadi pahlawan bangsa melalui penciptaan terobosan industri berbasis sains dan teknologi. “Pada akhirnya bisa menciptakan industri-industri besar di Indonesia, bisa mengangkat pendapatan yang akan masuk ke dalam negara kita,” kata Brian.

Pada taklimat tersebut, Presiden juga menyinggung rencana pembukaan 18 proyek hilirisasi industri oleh Danantara yang membutuhkan dukungan SDM unggul, riset dan inovasi dari perguruan tinggi. Menurut Presiden, momentum tersebut merupakan kesempatan besar bagi perguruan tinggi untuk mengambil peran strategis dalam pembangunan nasional.

“Ini sekali lagi perguruan tinggi harus memegang peran yang penting, harus mengambil peran yang signifikan. Ini saatnya perguruan tinggi bisa berkontribusi bagi negara dalam bentuk menghasilkan SDM unggul dan juga riset, serta inovasi,” jelasnya.

Sebagai bentuk dukungan konkret, menurut Brian, pemerintah akan menambah alokasi dana riset dan inovasi bagi seluruh perguruan tinggi hingga Rp 4 triliun. “Jadi itu adalah satu bukti, satu gambaran betapa memang Bapak Presiden memberikan amanat yang besar kepada perguruan tinggi, kepada seluruh peneliti, seluruh guru besar untuk memiliki kontribusi yang signifikan bagi kemajuan bangsa kita ke depan,” urainya.

Dengan dorongan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan visinya bahwa Indonesia tidak hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga unggul dalam mengolahnya melalui ilmu pengetahuan, riset dan inovasi anak bangsa. (kom/set/gie)

Selama periode tersebut, tercatat sebanyak 10 warga penyandang disabilitas yang tersebar di sejumlah kecamatan, telah memperoleh pelayanan prioritas berupa perekaman biometrik dan pencetakan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) langsung di rumah masing-masing. Pelayanan jemput bola ini, menjadi bagian dari upaya percepatan kepemilikan dokumen kependudukan bagi seluruh lapisan masyarakat. Melalui inovasi ini, kehadiran petugas yang mendatangi langsung tempat tinggal warga, akan sebagai solusi konkret agar hak-hak sipil mereka tetap terpenuhi.

Kepala Dispendukcapil Kabupaten Kediri, Wirawan, menegaskan bahwa pelayanan bagi penduduk rentan merupakan bagian dari skala prioritas utama untuk diberikan layanan. “Pelayanan bagi penduduk rentan, termasuk saudara-saudara kita yang disabilitas, adalah prioritas. Kami tidak ingin ada warga yang terhambat mendapatkan akses layanan kesehatan atau bantuan sosial, hanya karena belum memiliki KTP-el. Karena itu, sepanjang November kemarin kami intensifkan tim untuk turun langsung ke lapangan,” katanya, Senin (15/12/2025) tadi.

Baca juga :

Ditambahkannya, bahwa program ini tidak semata mengejar target perekaman, tetapi juga memastikan kehadiran negara bagi masyarakat yang paling membutuhkan. Dengan kepemilikan KTP-el dan tercatat dalam database kependudukan, warga penyandang disabilitas kini memiliki akses yang lebih mudah terhadap layanan publik, jaminan kesehatan, serta bantuan sosial pemerintah.

Dalam pelaksanaan itu, tambahnya, petugas membawa perangkat perekaman portabel (mobile enrollment). Sehingga, proses pengambilan foto, sidik jari dan iris mata dapat dilakukan di kursi roda maupun di tempat tidur warga yang sedang sakit. Setelah data terekam, KTP-el langsung dicetak dan diserahkan kepada keluarga yang bersangkutan.

Dispendukcapil Kabupaten Kediri juga mengajak seluruh masyarakat, perangkat desa, serta ketua RT dan RW, untuk terus proaktif melaporkan keberadaan warga berkebutuhan khusus, Lansia sakit, maupun ODGJ yang belum memiliki dokumen kependudukan. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat mempercepat penuntasan administrasi kependudukan bagi kelompok rentan. (pan/sit/adv)

Pencapaian ini, menjadi bukti meningkatnya kualitas pelaksanaan pelayanan publik di Kabupaten Malang, serta komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan inovasi yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak, dalam sambutannya menekankan pentingnya inovasi sebagai kunci untuk menjawab tantangan pembangunan daerah. “Inovasi bukan hanya soal gagasan baru, tetapi tentang bagaimana pemerintah mampu menghadirkan solusi yang nyata, terukur dan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Kabupaten Malang melalui Saber ATS (Sapu Bersih Anak Tidak Sekolah) telah menunjukkan bahwa inovasi sosial dapat memberikan dampak besar bagi peningkatan kualitas hidup warga,” kata Wabup Emil Dardak.

Salah satu inovasi unggulan yang mendapat apresiasi tinggi adalah Saber ATS, sebuah program kolaboratif lintas sektor yang dirancang untuk mengatasi berbagai persoalan sosial yang saling berkaitan. Program ini, hadir sebagai solusi atas permasalahan kompleks yang meliputi kondisi ekonomi keluarga, keterbatasan infrastruktur pendidikan, minimnya akses layanan dasar, hingga tingginya angka pernikahan dini di beberapa wilayah.

Baca juga :

Melalui pendekatan terpadu, Saber ATS menghadirkan mekanisme identifikasi masalah, pendampingan keluarga, fasilitasi pendidikan, hingga intervensi sosial ekonomi secara menyeluruh. Inovasi ini, terbukti membantu banyak anak kembali memperoleh haknya untuk mengenyam pendidikan sekaligus memperkuat ketahanan keluarga.

Sekda Budiar dalam momen itu menyampaikan terima kasih atas apresiasi yang diberikan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dirinya menegaskan, bahwa inovasi tersebut tidak hanya berhenti pada penghargaan, tetapi terus dikembangkan untuk menjangkau lebih banyak sasaran.

“Penghargaan Kovablik ini menjadi motivasi bagi Pemerintah Kabupaten Malang untuk terus berinovasi. Saber ATS adalah bentuk komitmen kami dalam menangani persoalan pendidikan dan sosial secara terpadu. Kami berharap program ini semakin memperkuat kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Pemerintah Kabupaten Malang menargetkan perluasan cakupan Program Saber ATS di tahun 2026, termasuk integrasi data lintas sektor, peningkatan pendampingan lapangan, hingga penambahan sasaran bagi anak rentan putus sekolah. Selain itu, Pemkab Malang juga tengah menyiapkan inovasi lain di bidang pendidikan, sosial, kesehatan dan administrasi publik agar dapat mengikuti kompetisi inovasi di tingkat provinsi maupun nasional.

Dengan diraihnya penghargaan Top 45 Kovablik Jawa Timur 2025, Kabupaten Malang semakin memperkuat posisinya sebagai daerah yang aktif menghadirkan inovasi pelayanan publik untuk kepentingan masyarakat luas. (pro/gie)