Dalam momen itu, Bupati Rio mengatakan bahwa tahun ini, Pemerintah Kabupaten Situbondo menaikkan insentif bagi guru ngaji dan guru sekolah minggu, untuk tahun 2026. Adapun alokasi anggarannya, hampir Rp 14 miliar.

Kenaikan insentif tersebut, merupakan bentuk apresiasi Pemkab Situbondo terhadap peran para guru ngaji dan guru minggu, dalam membentuk sikap dan akhlak generasi muda. “Tahun ini insentif guru ngaji dan guru minggu sudah naik dari Rp 2 juta menjadi Rp 3 juta,” kata Bupati Rio.

Mas Rio-sapaan Bupati Situbondo juga menegaskan, bahwa para guru ngaji dan guru minggu memiliki kontribusi penting dalam menanamkan nilai-nilai moral dan spiritual kepada anak-anak di lingkungan masing-masing. Dirinya juga menitipkan anak-anak yang mengaji, agar diajari tentang keikhlasan, tentang ketawaduan dan nilai-nilai kebaikan lainnya.

Baca juga :

“Pendidikan karakter yang diajarkan para guru ngaji tidak hanya sebatas kemampuan membaca kitab suci Al-Qur’an, tetapi juga menyangkut pembentukan sikap hidup anak-anak sebagai penerus generasi bangsa,” ujar Bupati Rio.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo, Sopan Efendi, menjelaskan bahwa total penerima insentif guru ngaji dan guru minggu tahun 2026 ini mencapai 4.538 orang, yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Situbondo. “Jumlah penerima insentif tahun 2026 ada sebanyak 4.538 guru, dengan rincian 4.427 guru ngaji dan 111 guru minggu. Besaran insentif sebesar Rp 3 juta, itu sudah termasuk perlindungan jaminan sosial melalui BPJS, dengan alokasi sekitar Rp 69.600 perorang,” jelas Sopan.

Dirinya menambahkan, kenaikan nilai insentif telah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah serta mempertimbangkan kebutuhan para penerima. “Kita pastikan, penyaluran insentif dilakukan tepat sasaran melalui mekanisme yang telah ditetapkan,” tambah Sopan.

Dengan adanya kenaikan insentif guru ngaji dan guru minggu dari Rp 2 juta menjadi Rp 3 juta, ujarnya, Pemkab Situbondo berharap para guru ngaji dan guru minggu semakin termotivasi dalam menjalankan perannya sebagai garda terdepan pendidikan karakter anak-anak di arus bawah. (her/gie)

Insentif berupa kendaraan roda tiga, komposter dan tong sampah tersebut menjadi simbol keberpihakan pemerintah daerah terhadap desa dan kelurahan yang konsisten menjaga lingkungan melalui kerja kolektif bersama masyarakat. Lebih dari sekadar apresiasi, bantuan ini dirancang sebagai penguat ekosistem pengelolaan sampah dan lingkungan yang berkelanjutan di tingkat tapak.

Program Desa/Kelurahan Berseri sendiri merupakan inovasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur yang mendorong perubahan perilaku masyarakat melalui partisipasi aktif dalam menjaga kebersihan, kesehatan lingkungan, serta pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan. Keberhasilan desa dan kelurahan di Lumajang dalam meraih penghargaan ini menunjukkan bahwa kesadaran lingkungan telah tumbuh dan bergerak dari bawah.

Bupati Indah menegaskan, bahwa insentif yang diberikan bukan tujuan akhir, melainkan alat untuk memperkuat gerakan lingkungan yang telah berjalan baik di desa dan kelurahan. “Desa Berseri adalah bukti bahwa perubahan besar bisa dimulai dari langkah-langkah kecil yang konsisten. Insentif ini kami berikan agar pengelolaan lingkungan, khususnya sampah, dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan,” kata Bupati Indah.

Baca juga :

Menurutnya, lingkungan yang bersih dan lestari tidak hanya berdampak pada keindahan wilayah, tetapi juga langsung berpengaruh terhadap kualitas kesehatan, kenyamanan hidup dan ketahanan sosial masyarakat. Karena itu, menjaga lingkungan harus menjadi gerakan bersama, bukan semata program pemerintah.

“Ketika desa dan kelurahan mampu mengelola lingkungannya dengan baik, maka kita sedang menanam investasi jangka panjang bagi generasi mendatang,” tambahnya.

Adapun penerima insentif Program Desa/Kelurahan Berseri di Kabupaten Lumajang meliputi kategori Berseri Mandiri, yakni Kelurahan Rogotrunan, Kelurahan Jogotrunan dan Desa Senduro, masing-masing menerima satu unit kendaraan roda tiga, 4 unit komposter, serta 4 unit tong sampah. Sementara kategori Berseri Pratama diraih Desa Tempeh Tengah yang memperoleh 1 unit kendaraan roda tiga, 2 unit komposter dan 2 unit tong sampah.

Pemerintah Kabupaten Lumajang berharap capaian tersebut menjadi pemantik semangat bagi desa dan kelurahan lain untuk terus berinovasi dalam pengelolaan lingkungan, sekaligus memperkuat budaya bersih dan lestari sebagai identitas daerah.

“Keberhasilan ini hendaknya menular. Mari kita jadikan desa dan kelurahan sebagai garda terdepan dalam menjaga lingkungan, demi Lumajang yang lebih sehat, nyaman dan berkelanjutan,” imbuhnya. (kom/adi/gie)

Kali pertama memberikan sambutan, Gus Fawait langsung bertanya kepada para guru ngaji, terkait insentif. Sontak, tidak sedikit guru ngaji yang maju ke depan untuk menyampaikan uneg-unegnya.

Salah satunya adalah Jumani, warga Desa Keting yang mengajar ngaji di Rowotengah, Sumberbaru. Karena urusan administrasi yang belum tuntas, dirinya tidak mendapatkan honorarium guru ngaji.

Senada, Musa’adah malah lebih keras menyuarakan aspirasinya. Hal ini dikarenakan, dahulunya telah terdaftar, namun sekarang malah tidak dapat insentif.

“Dahulu saya terdaftar Gus, tapi sekarang tidak dapat,” ujarnya.

Baca juga :

Mendengar keluhan itu, Gus Fawait-sapaan Bupati Jember, meminta keterangan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) dan kepala desa, terkait untuk dimintai keterangan. Setelah menemukan titik permasalahan dan solusi, Gus Fawait mengimbau agar para guru ngaji yang saat ini belum dapat insentif segera ditindaklanjuti.

“Kalau tahun ini belum dapat, tahun depan saya pastikan dapat. Asalkan, benar-benar memenuhi syarat,” ungkap Bupati Fawait.

Hal ini karena, jumlah insentif untuk guru ngaji tahun ini lebih banyak jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Yakni, mencapai 22 ribu penerima. Bupati juga menjamin, setiap ketua kelompok guru ngaji bakal dapat tunjangan tahun depan.

“Dapat berapa? Tunggu tahun depan ya,” imbuhnya. (kom/rio/gie)

Dalam dokumen tersebut, tercantum besaran insentif guru PAUD akan menurun menjadi Rp 600 ribu perbulan dari sebelumnya Rp 750 ribu. Namun, Suwarjana menegaskan bahwa angka tersebut masih bersifat sementara.

“Saya yakin minimal masih tetap besarannya. Kan itu masih baru di KUA sementara. Kalau untuk sektor pendidikan, apalagi insentif guru PAUD, minimal sama dengan tahun sekarang,” ujar Suwarjana, Senin (27/10/2025) tadi.

Ditambahkannya, bahwa saat ini besaran insentif yang diterima guru PAUD di Kota Malang adalah Rp 750 ribu perbulan. Pihaknya optimis, jumlah tersebut tidak akan berkurang meski anggaran sementara masih menyesuaikan pagu awal.

“Walaupun sekarang anggaran masih menyesuaikan pagu sementara, nanti akan dibahas kembali di RAPBD 2026. Tapi saya yakin untuk gaji dan insentif pasti terpenuhi,” tambahnya.

Baca juga :

Lebih lanjut Suwarjana menyebut, bahwa penerima insentif guru PAUD di Kota Malang saat ini berjumlah sekitar 2.300 orang. Namun, jumlah tersebut bersifat dinamis karena disesuaikan dengan status sertifikasi.

“Setiap tahun ada penambahan dan juga pengurangan. Yang berhak menerima itu guru PAUD yang belum sertifikasi. Sedangkan tiap tahun ada yang sudah lulus sertifikasi, jadi otomatis berkurang,” tuturnya.

Sementara itu, dari beberapa Fraksi DPRD Kota Malang, seperti Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Fraksi NasDem-PSI, menilai rencana penurunan insentif tersebut perlu mendapat perhatian serius dari Pemkot Malang. Mereka menilai, penurunan insentif guru PAUD berpotensi bertentangan dengan visi Pemerintah Kota Malang dalam mencetak generasi emas melalui peningkatan kualitas pendidikan sejak usia dini. Dikhawatirkan, dengan adanya penurunan insentif berdampak terhadap kualitas layanan pendidikan di tingkat PAUD.

Sebagai informasi, dalam dokumen KUA-PPAS APBD 2026, Pemerintah Kota Malang memproyeksikan penurunan dana Transfer Ke Daerah (TKD) sebesar 21,2 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah tersebut turun dari Rp 1,3 triliun dalam APBD Induk 2025 menjadi Rp 1,05 triliun pada 2026. (rsy/sit)

Sekedar diketahui, Pemkab Banyuwangi telah memberikan insentif guru ngaji sejak 2011. Tahun ini, dialokasikan sekitar Rp 9,96 miliar untuk insentif guru ngaji.

“Dengan nilai-nilai religius yang masih sangat kental di Indonesia, guru ngaji tidak hanya pendidik namun juga menjadi tauladan anak-anak. Mereka berperan besar mengembangkan karakter serta akhlak anak-anak yang kelak menjadi tulang punggung bangsa ini,” kata Bupati Ipuk.

Dalam kesempatan sama, Bupati Ipuk juga menyampaikan terima kasih atas dedikasi para guru ngaji, yang telah tetap istiqamah membimbing anak-anak dengan keikhlasan. Menjadi ujung tombak pembelajaran Al-Qur’an, pendidikan, serta pengembangan karakter dan menanamkan akhlak mulia anak bangsa.

“Pengabdian bapak dan ibu merupakan amal jariyah yang tidak ternilai. Insentif ini tidak sebanding dengan perjuangan dan keihklasan para guru ngaji,” tambah Bupati Ipuk.

Selain guru ngaji, setiap tahun Pemkab Banyuwangi juga memberikan insentif kepada guru rohani semua agama pengajar lembaga pendidikan non formal. Seperti, Sekolah Minggu di gereja dan sebagainya, meliputi guru agama Hindu, Buddha, Kristen, Katolik dan Konghucu.

Baca juga :

Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat (Kesra), Yusdi Irawan, mengatakan penerima insentif pada 2025 sebanyak 14.241 orang guru ngaji. Jumlah ini, meningkat dari tahun 2024 yang sebanyak 14.119.

“Setiap tahun kami melakukan verifikasi penerima guru ngaji, baik untuk memasukkan guru-guru baru yang belum terdata maupun mengeluarkan guru ngaji yang sudah wafat,” kata Yusdi.

Untuk kriteria guru ngaji yang mendapatkan insentif, tambahnya, yakni mereka yang mengajar minimal 10 anak didik. “Penerimaannya bisa langsung diambil masing-masing oleh para guru ngaji ke bank yang ditunjuk,” tambah Yusdi.

Salah satu guru ngaji, Lailatul Muawanah, dari TPQ Darul Gufron, Kelurahan Kertosari, Banyuwangi, mengaku sangat bersyukur bisa mendapat insentif. “Insentif ini menjadi bentuk penghargaan pemerintah daerah kepada kami para guru ngaji. Alhamdulillah, ini semakin memotivasi kami untuk terus mengajar dengan penuh semangat dan ikhlas,” kata Lailatul.

Hal yang sama, juga disampaikan Ustadzah Marhamah, dari Desa Bulusari, Kecamatan Kalipuro. “Alhamdulillah, ini menjadi motivasi kami. Semoga berkah untuk daerah ini dan seluruh pemimpin Banyuwangi,” kata Marhamah.   

Selain menyalurkan insentif guru ngaji, di upacara peringatan Hari Santri juga diberikan penghargaan pada pemenang Festival Anak Sholeh. Turut hadir dalam pelaksanaan itu, Forpimda Banyuwangi, diantaranya Kapolresta Banyuwangi, Kombes Pol Rama Samtama Putra, Wakil Bupati, Mujiono dan Perwakilan Dandim 0825 dan Danlanal Banyuwangi, serta Ketua MUI, Kyai H Muhaimin Asmuni. (kom/bwi/gie)

Bupati Jember, Muhammad Fawait, dalam pelaksanaan itu menyerahkan langsung insentif dalam Program Bupati Ngantor di Desa dan Kelurahan (Bungadesaku) di Kecamatan Sumberbaru, tepatnya di Balai Desa Karangbayat, Sabtu (27/09/2025) tadi.

Menurut Bupati Fawait, insentif yang diberikan itu merupakan bentuk penghargaan atas dedikasi para guru ngaji. “Saya menyadari, jumlah insentif ini sangat kecil jika dibandingkan dengan dedikasi luar biasa yang mereka berikan. Insentif ini bukan fokus utama, tetapi melalui ini, pemerintah ingin memberikan pengakuan,” kata Bupati Fawait, Sabtu (27/09/2025) tadi.

Program yang terus dilakukan itu, untuk menunjukkan keberpihakan Pemkab Jember kepada para pejuang ilmu. Bahkan, setidaknya tahun ini tercatat sebagai sejarah baru, karena jumlah penerima honorarium mencapai kuota tertinggi sejak program ini digulirkan.

Baca juga :

Hingga tahap pertama, ada sebanyak 15.175 guru ngaji dari 23 kecamatan, telah menerima pencairan insentif. Sementara itu, delapan kecamatan lain masih dalam proses verifikasi dan akan segera menyusul pada tahap kedua.

Program ini, dirancang untuk menjamin pemerataan dan memastikan tidak ada guru ngaji yang terlewatkan. Sebagai bentuk penghormatan, Pemkab Jember juga mempermudah akses pencairan melalui pembukaan rekening insentif langsung di kecamatan. Dengan begitu, guru ngaji tidak perlu lagi menempuh perjalanan jauh ke bank. Sehingga, program ini benar-benar hadir memudahkan sekaligus mengapresiasi dedikasi mereka.

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemkab Jember, Nurul Hafid Yasin, dalam keterangannya menyampaikan bahwa saat ini masih ada delapan kecamatan yang belum menerima insentif. Penyebabnya, pihaknya sedang melakukan proses verifikasi.

“Ada delapan kecamatan yang tersisa dan tengah melalui tahap verifikasi akhir. Dijadwalkan, nanti akan menerima pencairan pada tahap kedua,” katanya.

Disebutkannya, untuk Desa Karangbayat terdapat 152 guru ngaji yang menerima insentif. Pemkab Jember sendiri melibatkan Bank Jatim untuk membantu poses pencairan tahap berikutnya agar lebih cepat.

“Kami telah berkoordinasi dengan Bank Jatim. Mulai Senin mendatang, penyaluran tahap selanjutnya direncanakan dapat dilakukan satu kecamatan setiap hari, bahkan dua kecamatan sekaligus untuk daerah yang berdekatan agar segera tuntas,” jelasnya. (kom/rio/gie)

Kedatangan Kadinkes sendiri, untuk meminta tanda tangan SK Pencairan Insentif Kader Posyandu tahun 2025 kepada Bupati Situbondo. “Sesuai instruksi Bapak Bupati, yaitu untuk segera mencairkan insentif Kader Posyandu. Bahkan, tadi sudah ditandatangani SK Penetapan Penerima Insentif Kader Posyandu oleh Bapak Bupati,” ujar Kadinkes Sandi.

Dirinya menjelaskan, bahwa sesuai arahan bupati, Pemerintah Kabupaten Situbondo telah menganggarkan dana sebesar Rp 2,8 miliar untuk insentif bagi 5.703 kader Posyandu se-Kabupaten Situbondo. Sementara pencairan insentif sendiri, akan dilakukan setelah pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) tahun 2025.

“Setiap kader akan menerima insentif sebesar Rp 500 ribu untuk satu tahun, karena sifatnya sebagai insentif,” jelasnya.

Lebih lanjut Sandi menyampaikan, bahwa pada tahun 2026, insentif kader Posyandu akan dinaikkan menjadi Rp 600 ribu pertahun dan akan dicairkan dalam dua tahap. “Bapak Bupati telah mengalokasikan anggaran untuk tahun depan. Insentif akan dinaikkan dari Rp 500 ribu menjadi Rp 600 ribu pertahun, dan dicairkan dua tahap persemester masing-masing Rp 300 ribu,” ungkapnya.

Baca juga :

Dirinya berharap, melalui peningkatan insentif ini dapat menambah semangat para kader dalam menjalankan program-program kesehatan unggulan daerah. “Program kesehatan tidak bisa hanya mengandalkan dua atau tiga tenaga medis. Peran kader Posyandu sangat penting,” tambahnya.

Sementara itu, Bupati Situbondo, Yusuf Rio, mengimbau para kader Posyandu untuk tetap fokus menjalankan tugas dan tidak terlibat dalam urusan politik. “Fokus saja memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Tidak perlu ikut-ikutan berpolitik. Urusan politik biar menjadi urusan saya dengan Mbak Ulfi dan teman-teman partai. Sekali lagi, fokus dan terus fokus memberikan pelayanan,” tegas Mas Rio.

Terkait program pengentasan stunting, Mas Rio juga menyampaikan bahwa pihaknya telah memberikan arahan kepada para ahli gizi untuk melakukan kajian khusus terhadap tanaman Maronggi atau Daun Kelor. “Mengingat program pengentasan stunting merupakan prioritas nasional dari Presiden Prabowo Subianto, kami telah meminta ahli gizi untuk fokus meneliti Maronggi. Kandungannya sangat baik untuk gizi anak dan bisa dijadikan berbagai macam olahan,” jelasnya.

Mas Rio menambahkan, bahwa kader Posyandu juga akan dilibatkan dalam mensosialisasikan manfaat Maronggi kepada masyarakat. “Nanti para kader akan kami minta untuk mensosialisasikan olahan Maronggi sebagai upaya menanggulangi stunting,” tambahnya. (her/gie)

Mengenai rencana ini, disampaikan Bupati Lumajang, Indah Amperawati, Kamis (24/07/2025) tadi. Dirinya menjelaskan, bahwa pemberian insentif merupakan bentuk apresiasi terhadap peran penting para marbot, dalam menjaga fungsi masjid sebagai pusat ibadah dan kegiatan sosial masyarakat.

“Selain insentif untuk guru ngaji, tahun ini kami juga akan memberikan insentif kepada 1.300 marbot,” kata Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang.

Menurutnya, selama ini para marbot belum mendapatkan perhatian memadai, meskipun mereka memegang peran vital dalam menjaga operasional masjid. Mulai dari kebersihan karpet dan fasilitas, hingga kesiapan alat-alat pengeras suara dan pencahayaan.

“Selama ini marbot belum mendapatkan perhatian. Sekarang kita mulai memberikan insentif sebagai bentuk apresiasi,” tambahnya.

Baca juga :

Program ini, ujarnya, menjadi bagian dari visi Pemkab Lumajang, dalam membangun masyarakat yang tidak hanya berkembang secara ekonomi, tetapi juga kuat dalam dimensi spiritual. Melalui langkah ini, pemerintah daerah ingin menghidupkan kembali peran masjid sebagai pusat ibadah sekaligus ruang sosial yang aktif di tengah masyarakat.

Dengan dukungan insentif ini, diharapkan para marbot semakin termotivasi dalam menjalankan tugasnya, menjaga masjid tetap layak, bersih dan nyaman sebagai tempat ibadah serta aktivitas keagamaan lainnya. Pemberian insentif ini, juga mencerminkan komitmen Pemkab Lumajang dalam memperluas cakupan kesejahteraan sosial hingga kepada kelompok yang selama ini kerap luput dari perhatian.

Kebijakan ini, sejalan dengan semangat inklusivitas dan pemerataan manfaat pembangunan di tingkat akar rumput. Kehadiran negara melalui penghargaan kepada para marbot, diharapkan menjadi teladan bagi daerah lain untuk mengapresiasi kontribusi kelompok-kelompok penggerak sosial dan spiritual yang bekerja di balik layar, namun berdampak besar dalam kehidupan masyarakat. (kom/adi/sit)

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan bahwa saat ini draft Peraturan Wali Kota (Perwal) sedang disusun. Harapannya, regulasi tersebut dapat selesai dan mulai diimplementasikan melalui APBD pada tahun 2026.

“Karena saya masuk di tengah pembahasan APBD 2025, maka tidak memungkinkan untuk langsung menganggarkan. Aturannya harus kita siapkan terlebih dahulu. Saat ini draft Perwalnya sedang disusun. Kalau sudah selesai, nanti kita sosialisasikan dan akan kita anggarkan di tahun 2026,” kata Wali Kota Wahyu, Rabu (25/06/2025) tadi.

Wali Kota Wahyu juga menegaskan, bahwa program tersebut bukan sekadar pembagian anggaran. Perwal akan mengatur secara rinci mekanisme penyaluran hingga pengawasan dana, agar pelaksanaannya tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan hukum.

“Awalnya saya sudah sampaikan, jangan sampai program Rp 50 juta per RT ini justru menimbulkan masalah. Harus dikoordinasikan, dirapatkan dan dikonsultasikan. Nanti akan ada penanggung jawab dari sisi perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Semua sektor akan dilibatkan,” tegasnya.

Baca juga :

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Malang, Erik Setyo Santoso, menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan program tersebut membutuhkan sinergi lintas sektor. Termasuk, masukan dari Satpol PP, Bappeda hingga pendampingan dari ahli hukum. Menurutnya, aspek legal menjadi penting karena program tersebut bersentuhan langsung dengan masyarakat di tingkat wilayah.

“Program ini perlu melewati siklus perencanaan dan penganggaran tahunan. Jadi, kita harus meletakkan posisinya dengan tepat dalam tiga jalur utama pembentukan APBD, yaitu Renja Perangkat Daerah, Pokok-pokok Pikiran (Pokir) DPRD dan Musrenbang,” kata Sekda Erik.

Dirinya juga menjelaskan, apabila program Rp 50 juta per RT dimasukkan ke dalam jalur Musrenbang, maka perlu diatur secara rinci waktu dan mekanismenya dalam Perwal. Sebab, Musrenbang biasanya dimulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, hingga kota sebelum disahkan dalam RKPD.

“Program 50 juta per RT akan masuk dalam implementasi APBD 2026. Ada beberapa daerah yang sempat dijadikan studi referensi, di sana pola-pola yang berhasil dibangun misalnya mulai dari aspek penganggaran, implementasi hingga pertanggungjawaban,” imbuhnya.

Lebih lanjut Sekda Erik menyebut, bahwa Kota Malang memiliki pengalaman dalam pelaksanaan program Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) senilai Rp 500 juta, yang telah berjalan selama empat tahun. Pengalaman tersebut, bisa menjadi rujukan dalam penyempurnaan program insentif RT.

“Sebab ini bukan sekadar bagi-bagi anggaran. Yang diharapkan adalah program yang berbasis kebutuhan dan berorientasi pada kualitas,” imbuh Sekda Erik. (rsy/sit)