Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum (KKU) Satpol PP Kota Malang, Mustaqim Jaya, menyampaikan bahwa penertiban telah dilakukan sejak pekan lalu dan akan terus berlanjut hingga kondisi kota benar-benar bersih dari reklame yang mengganggu estetika. “Kami sudah diperintahkan oleh Pak Wali untuk melakukan penertiban sejak pekan lalu dan nanti sampai bersih. Fokusnya reklame-reklame yang kurang sedap dipandang mata,” ujar Mustaqim, Selasa (10/02/2026) tadi.

Penertiban sendiri, lanjutnya, menyasar reklame insidentil yang terpasang di sepanjang ruas jalan Kota Malang, terutama yang dipasang tidak sesuai ketentuan. Baik itu dari sisi estetika maupun perizinan.

Baca juga :

“Seperti dipasang pakai bambu, terus goyang-goyang, apalagi dipasang di pohon. Itu jelas mengganggu keindahan kota,” tambahnya.

Meski begitu, Satpol PP Kota Malang juga menaruh perhatian pada reklame yang sebenarnya telah mengantongi izin, namun pemasangannya dinilai rawan dan membahayakan. “Kalau berizin tapi pemasangannya rawan, tetap kita tertibkan. Nanti kita sampaikan dan beritahukan ke pemiliknya,” ucapnya.

Tingginya jumlah reklame insidentil menjadi perhatian serius. Berdasarkan data Satpol PP, setiap hari petugas dapat menertibkan lebih dari seratus reklame dengan beragam konten.

“Banyak. Setiap hari bisa sekitar seratusan lebih reklame insidentil yang kita tertibkan. Mayoritas reklame tersebut didominasi iklan properti dan usaha jasa,” imbuhnya. (rsy/sit)

Kepala Bidang Perizinan DPMPTSP Kota Batu, Tauchid Bhaswara, mengatakan bahwa penetapan titik steril tersebut berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2022. Yaitu, pemasangan reklame maupun baliho dapat dilakukan 50 meter dari titik yang telah ditetapkan. “Jadi, kami menetapkan tiga titik yang berada di dalam kota, steril dari papan reklame insidentil,” terangnya, Senin (09/10/2023) tadi.

Baca juga:

Menurutnya, setelah ditetapkan sebagai tempat steril, maka jika ada yang masih bandel memasang papan reklame di tempat tersebut akan langsung dibongkar. “Yang jelas, kalau ada yang bandel, kami akan koordinasi dengan Satpol PP. Nantinya akan menjadi titik sasaran operasi penertiban. Ya, papan reklame yang bandel itu akan kami bongkar,” ujarnya.

Ke tiga titik yang ditetapkan steril dari papan insidentil itu, paparnya, saat ini menjadi fokus pengawasan. Karena selama ini, untuk yang legal dari Dinas Perizinan, telah memberikan cap stempel tanda pelunasan pajak.

“Perlu diketahui, masa berlaku papan reklame insidental adalah satu bulan. Masa berlaku itu juga tercantum di stempel yang ada di papan reklame,” jelasnya. (put/gie)